Kemakmuran dalam Keragaman, Keragaman menuju Kemakmuran

Berawal dari Kompetisi

2010-08-20T14:06:00.004+07:00

Jika ada kuis, mana yang lebih kuat juara dunia sepakbola antar negara atau sebuah klub papan atas di liga-liga utama Eropa. Apa jawaban Anda?

Sebelum dijawab, coba kita ingat nama-nama ini. Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal dari Inggris. Barcelona, Real Madrid, Valencia, Athletico Madrid dari Spanyol. Internazionale Milan, AC Milan, Juventus dari Italia. Bayern Munich, Borussia Dortmund, FC Schalke 04, FC Stuttgart dari Jerman. Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven dari Belanda. FC Porto dan Benfica dari Portugal.

Nama-nama itu bukan sekadar nama klub. Bukan pula sekadar gaya hidup. Bahkan melampaui sekadar merek atau industri. Tapi telah menjelma ibarat ideologi yang menjadi bagian hidup sehari-hari.

Hampir tiap pekan, nama-nama tersebut menerobos memasuki ruang-ruang pribadi. Aneka pertandingan, berita tentang cedera pemain, transfer antar klub sampai gossip kehidupan percintaan pemain dikonsumsi seluruh dunia. Melintasi batas miskin-kaya.

Kembali ke pertanyaan iseng diatas; manakah lebih kuat Arsenal atau tim nasional Inggris, AC Milan atau Italia, Real Madrid atau Spanyol, Bayern Munich atau Jerman, Ajax atau Belanda? Bisa juga disilang klub dan negaranya.

Walau masih didasari asumsi, akal sehat kita nampaknya akan mengunggulkan klub ketimbang tim nasional negara tesebut. Mungkin pertimbangan kita sederhana saja; klub-klub raksasa tersebut berintikan pemain terbaik yang dikontrak dari berbagai belahan dunia. Bahkan melintasi benua, agama dan warna kulit.

Para pemain yang amat bhinneka tersebut bermain ibarat membela sesuatu yang teramat penting. Bahkan jika dibandingkan pembelaan atas nama negaranya sendiri. Jamak terdengar, beberapa manajer tim nasional marah karena sebagaian pemain andalannya masih mengisi pertandingan membela klub saat dia harus main membela negaranya.

Tidak mengherankan, jika ada pendapat bahwa FIFA World Cup, sebutan lanjutan dari Jules Rimet Trophy, semata arena promosi dan pemasaran. Sebagai ruang untuk memamerkan diri agar dilirik klub-klub kaya, terutama dari negara-negara Eropa.

Eropa memang memiliki kompetisi yang ketat. Jika di Amerika Latin dan Afrika, sepakbola ibarat perjuangan meningkatkan taraf hidup pemain dan keluarga besarnya. Di Eropa, sepakbola disatukan dengan segenap derap industri beserta berbagai kerumitan dan peluangnya yang sering menakjubkan.

Menjadikannya industri disertai kerumitan kompetisi yang ketat menjadikan Eropa sebagai benua yang paling menonjol sepakbolanya.

Memang Brazil merupakan Negara paling sering memenangkan Piala Dunia. Betul, Argentina amat menonjol dan selalu jadi tim unggulan. Demikian pula Meksiko, Peru, ataupun Uruguay yang selalu dijadikan bahan analisa para komentator.

Namun, Eropa selalu menampilkan tim terbanyak dalam setiap babak lanjutan di perhelatan Piala Dunia. Bahkan kejuaraan Piala Eropa nyaris hanya berada serambut dibawah Piala Dunia; baik sebagai tontonan, kualitas pertandingan, maupun secara komersial.

Sederhana saja, hampir semua negara di Eropa amat layak dan berimbang jadi peserta Piala Dunia. Bayangkan, Swedia, Norwegia, Finlandia, Irlandia Utara, Republik Irlandia, Wales, Skotlandia, Rusia, Ceko, Bosnia Herzegovina, Uzbekistan, yang absen di Afrika Selatan kali ini. Bandingkan dengan benua lain.

Kompetisi yang amat ketat di Eropa, disertai penanganan yang amat profesional, membuat siapapun bisa menjadi pemain sepakbola handal disana. Amat mudah kita melihat pemain dari macam-macam ras pendatang berlaga di berbagai tim Eropa; klub ataupun tim nasional.

Anak-anak imigran –biasanya dari negeri bekas koloni—menonjol, bahkan tidak sedikit menjulang sebagai bintang hingga kapten kesebelasan tim nasional. Suatu fakta yang sulit kita bandingkan jika anak-anak eks koloni tersebut masih tinggal dan bermain sepakbola di negeri asalnya.

Apa pelajarannya bagi kita? Semua orang berbakat bermain sepak bola, dan bisa jadi pemain bintang. Syaratnya sederhana; bikin kompetisi sebaik dan sebersih mungkin. Pemain akan tumbuh ibarat cendawan di musim hujan. Insya Allah dari 238 juta penduduk Nusantara kita bisa membentuk satu tim nasional yang membanggakan.

Politik Baliho

2010-05-06T22:05:00.002+07:00

M. Ichsan Loulembah

Entah siapa yang memulai, baliho tiba-tiba begitu sentral dalam politik Indonesia. Tiba-tiba saja hampir di setiap sudut negeri, terpampang wajah politisi dalam aneka gaya dan posisi. Semua penuh aksi.

Sebagai sarana media luar ruang, billboard --asal mula istilah baliho-- memang punya kelebihan. Sejak lama, baliho sebatas sarana promosi bagi rokok, motor, sampai minyak rambut. Pendek kata, hanya untuk produk niaga semata.

Menampilkan gambar dalam ukuran ekstrem yang menarik perhatian. Titik penempatan sebuah baliho membuat jumlah pasang mata yang melihatnya bisa dihitung, minimal diperkirakan. Dan, biasanya below the line media ini harus bersisian dengan penggunaan media yang above the line.

Namun, dalam praktek sehari-hari, baliho tidak menjadi pengganti istilah billboard. Karena baliho politik –istilah untuk untuk tulisan ini —tidak seketat billboard yang jamak dikenal kalangan dunia usaha.

Jika billboard dipasang pada titik strategis. Melewati perizinan ketat. Tidak boleh disembarang tempat. Dan ditempatkan dengan jumlah yang tidak seenaknya. Tentu tidak gratis. Baliho politik bisa sebaliknya. Bahkan sesukanya.

Bisa dipasang dimana saja para pemasang mau. Estetika kota tidak jadi petimbangan. Suka-suka pula mau pasang berapa lama. Biasanya yang akan menertibkan badan atau panitia pengawas pemilu. Urusan pajak? Mana ada.

Reformasi politik yang meratakan jalan bagi kompetisi terbuka dalam perebutan jabatan-jabatan publik membuat baliho ditengok. Terutama pada saat pemilihan anggota legislatif dan perebutan jabatan eksekutif. Pasar politik menjadi begitu terbuka untuk segenap ikhtiar berkomunikasi dalam skala massal dan kecepatan tinggi.

Mudah dipahami jika para ahli strategi, konsultan, dan sekondan politik menjadikan baliho sebagai sarana kampanye. Pertama, baliho lebih murah dan mudah. Kalau billboard untuk kepentingan promosi produk ditentukan materialnya, baliho politik bisa memakai apa saja. Semampu kandidat atau partai bersangkutan. Ukurannya pun tergantung kocek.

Kedua, kecenderungan masyarakat kita yang menyukai budaya visual, selain lisan. Metode komunikasi yang paling mudah ini memang masih merupakan tumpuan mayoritas masyarakat yang menjadi basis pemilih dalam semua jenis kontestasi politik negeri ini.

Ketiga, tidak seperti iklan pada umumnya yang melibatkan tenaga profesional menangani setiap detil, sehingga dikerjakan dalam tingkat akurasi yang tinggi. Baliho politik biasanya merupakan sumbangan atau “jasa baik” seseorang atau satu pihak yang merasa perlu menyokong seseorang kandidat atau partai. Apakah karena sesama daerah, rekan satu almamater; pokoknya bikin tim sukses, lantik tim relawan, sumbang baliho semampunya. Pun diyakini jumlah baliho terkait dengan pamor dan citra partai atau seorang kandidat. Lebih banyak, lebih baik.

Kuantitas baliho terasa lebih penting, bukan kualitas penyajian artistiknya. Tidak heran, baliho politik sering mengundang senyum, bahkan tertawaan; lebih sering terasa sebagai lelucon daripada sebuah pesan politik dalam tagline menantang dari sepasang calon yang digadang.

Keempat, tingkat penetrasi media yang amat terbatas jumlahnya. Apalagi dalam skala lokal. Memang ada pertumbuhan jumlah suratkabar, tabloid, majalah, radio dan televisi lokal. Namun tidak berarti dibandingkan jumlah penduduk serta lokasi persebaran yang teramat longgar. Sehingga penggunaan media konvensional tidak dipilih. Juga disebabkan tingkat eksekusi kreatif dan estetik yang membutuhkan keahlian tersendiri; baik dalam desain visual maupun penggunaan teks iklan yang bernas.

Dan, baliho bisa meringkas seluruh kerepotan itu. Masalahnya, apakah baliho bisa dibiarkan meringkas segenap problem politik?

Bukan sekadar demokrasi dan tetek-bengek penyelenggaraannya, politik intinya merumuskan program legislasi serta menjalankan pemerintahan. Program legislasi yang berkualitas, di pusat mnaupun daerah, tentu teramat penting. Kekuasaan eksekutif, secara teknis disebut administrasi, membutuhkan ketrampilan manajemen yang, jika tak menguasai rincian, namun mengetahui akar masalah.

Untuk menjadi seorang politisi yang berkeinginan mengisi jabatan legislasi dan pucuk pimpinan eksekutif membutuhkan jam terbang, pengetahuan, serta sentuhan manajerial. Jika tidak, reformasi dan liberalisasi politik yang kita nikmati sebagai salah satu negara demokratis besar akan disederhanakan sebagai politik baliho. Politik yang hanya mengandalkan kejar-kejaran popularitas dengan tebaran baliho dipojok-pojok negeri.

Padahal politik yang kita butuhkan bukan sekadar ditentukan satu hari di bilik suara, namun lima tahun menjalankannya.

Garda Demokrasi

2010-02-11T14:02:00.002+07:00

M. Ichsan Loulembah

Sering disingkat GD, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid bisa disebut sebagai apa saja. Ia menggemari seni ketoprak hingga komposisi musik klasik berselera tinggi. Pemahamannya atas seni Timur Tengah, Jawa Tengah, Eropa abad pertengahan, sampai Wina nyaris sepadan. Gus Dur bahkan menghapal lagu-lagu yang sulit ditemukan di laci para penggemar biasa. Tidak heran ia bisa mengulas berbagai bentuk kesenian dengan amat rinci. Demikian halnya dalam bidang kesusteraan.

Tapi, putra Wahid Hasyim ini juga penggemar berat aneka makanan. Lehernya amat dimanjakan untuk berbagai jenis kuliner, walau sambil bersembunyi dari pandangan Sinta Nuriyah, isterinya. Jika para tamunya membawakan makanan, ia akan antusias menyantapnya sambil sesekali mengisahkan hal-hal ringan terkait kelezatan hidangan itu.

Jangan salah, mantan ketua PB NU ini juga penggila sepakbola. Sebelum penglihatannya menurun, ia hapal nama-nama pemain. Bahkan bisa menyodorkan analisa pertandingan lengkap dan setajam komentator profesional.

Dalam dunia tulis-menulis, apalagi. Jauh sebelum menjadi aktivis politik dan mengurusi NU, cucu Hadratusyaikh Hasyim Asy’ari ini kolumnis rajin. Jalan pikirannya tertulis dalam alur yang bening. Konon, ia bisa mendatangi sebuah kantor penerbitan koran atau majalah, meminjam mesin ketik milik wartawan, ketak-ketik sebentar; sebuah kolom bernas kelar.

Artikelnya bisa menjangkau topik apa saja. Daya jangkau gagasannya kadang membuat banyak pihak terperanjat. Apa yang dipikirkannya selalu mengagetkan. Jika hal kecil yang ditulisnya, artikel itu berbunyi nyaring karena ditulis dari sudut yang baru. Jika menulis hal-hal besar dan esensial, sistematikanya terjaga sembari lincah menjelajahi sudut topik.

Walau kurang becus menjalani kedisiplinan sekolah, isu-isu berat dalam bidang sosial, politik, sejarah, filsafat dan agama seperti disampaikan seorang profesor jika ia yang menyajikan ceramahnya. Ibarat, terlalu banyak ruang dalam otaknya yang luas.

Jejak mantan Presiden RI ini paling kuat dalam perkara demokrasi. Untuk soal pokok ini, dia tidak pernah main-main. Bahkan, seingkali ia berdiri tegak ditengah badai yang dipandangnya langsung atau tersembunyi mengancam demokrasi.

Bagi dia, orang sering mudah mengucapkan demokrasi, namun gentar menyelenggarakan hal-hal pokok yang menjadi tiang utamanya. Isu-isu disekitar persamaan hak, hak asasi manusia, kebhinekaan, diyakininya sebagai fondasi berdirinya rumah Indonesia. Dan, keyakinan itu dipertebal oleh keyakinan agamanya yang menyimpan dasar-dasar berlakunya demokrasi tersebut secara esensial.

Walau terlihat sering berbelok cepat saat menjadi politisi, sejatinya Gus Dur tetap menjaga pokok keyakinannya. Ibarat memainkan sebuah komposisi musik, ketaatan pada partitur tidak mengurungnya dari kemungkinan improvisasi. Inilah yang sering menjadikannya bahan salah pengertian. Baik itu datang dari para pembedanya, sampai khalayak pembelanya.

Ditambah lagi pergaulannya yang nyaris tak bertepi. Mulai dari kiai dari sudut kampung paling pelosok, hingga pemimpin politik di ujung dunia. Sering menjadikannya sulit dikenali sebagai apa.

Itulah mungkin yang menjadikannya begitu mendalami dalam keyakinan paling dasar, apa itu toleransi. Seiring dengan itu, kata toleransi selayaknya tak berdiri sendiri. Kesadaran terhadapnya harus bangun dari sebuah pengalaman atas kesamaan pandangan pada aspek-aspek luhur dan universal.

Sebuah kesejajaran dalam kehidupan dan praktek sosial antar kelompok, harus disertai topangan keyakinan masing-masing. Perbedaan dan kesadaran atasnya, disertai kebersamaan yang berdiri saling bersisian. Toleransi dan keragaman, termasuk dalam soal keberagamaan, nyaris berhimpit dengan keyakinan. Inilah, warisan paling berat yang harus dipikul oleh generasi belakangan pada Gus Dur. Saya menyebut ia, Garda Demokrasi!

Beda SBY dan JK

2009-04-06T11:24:00.002+07:00

CELAH

inilah.com - 08/03/2009 - 15:45

Beda SBY dan JK

M. Ichsan Loulembah

SERIUS atau tidak? Itu adalah pertanyaan utama menanggapi pernyataan Muhammad Jusuf Kalla (JK) yang siap menjadi calon presiden (capres) beberapa pekan silam. Nyaris menjalari segala lapisan masyarakat, pertanyaan itu bahkan diucapkan berkali-kali.

Masuk akal. Mengapa? Pertama; bukan sekadar menanggapi sergapan pertanyaan para wartawan, sikap itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers. Lebih terencana. Dan, jauh dari kalimat panjang, tersamar dan berkelok, sikap itu disampaikan secara lugas. Sebuah pembalikan yang mengejutkan.

Kedua; bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pasangan SBY-JK tetap teratas jika dipertandingkan dengan sejumlah kombinasi pasangan lain, dalam simulasi sejumlah jajak pendapat.

Hanya di kota dan kelompok terdidik prestasi mereka dipertanyakan. Bagi lapisan bawah piramida pemilih, program-program jangka pendek mereka dirasakan.

Ketiga; JK yang menonjolkan kegesitan, serasi bersanding dengan SBY yang mengagungkan kehati-hatian. Ibarat chief operating officer (COO) dalam sebuah perusahaan, JK yang taktis, amat trampil meratakan sejumlah masalah dalam day-to-day politics.

Sementara SBY ibarat seorang chief executive officer (CEO) yang memberi koridor strategis dan menjaga bobot kenegaraannya.

Tidak perlu heran jika selesai JK membereskan sejumlah masalah krusial, SBY hadir di panggung untuk 'meresmikannya'. Coba kita ingat rangkaian fakta setelah masalah Aceh dan Poso mendapatkan sentuhan JK.

Bukan hanya itu, JK bahkan bisa mengomandani 'pasukan pemerintah' dalam menghadapi sejumlah serangan serta berbagai ganjalan politik di parlemen. Pasukan intinya pun fraksi Partai Golkar (PG) yang ia pimpin.

Keempat; tak kurang JK sendiri yang secara konsisten tetap 'menjaga kelasnya' sekadar jadi wapres/cawapres saja. Sebuah sikap yang realistis dan logis saat dihadapkan dengan populasi pemilih di Jawa yang amat besar.

Tentu mengejutkan saat JK memilih jalan berpisah, dengan intonasi politik yang menggelegar pula. Pertanyaannya, bagaimana masa depan JK dan SBY setelah tidak bersama?

Apakah sikap keras JK hanya kemarahan akibat pernyataan Ahmad Mubarok tidak santun dan ceroboh? Ataukah ini akumulasi dari 'ketegangan dalam rumah tangga' politik pasangan itu?

Pertama; relasi JK dan SBY berhulu pada gaya kepemimpinan dan pilihan kebijakan yang mereka yakini. Jika JK memilih jurus-jurus cepat untuk menyingkat penyelesaian soal-soal menimbun. SBY justru menempuh langkah-langkah panjang, menebalkan beragam pertimbangan serta mengukur harmoni.

Gaya ini secara taktis dan jangka pendek dapat bersisian, namun secara strategis dan jangka panjang bisa bertubrukan. Mudah diingat gradasi penurunan kehangatan hubungan keduanya menyusut perlahan mulai saat pelantikan hingga masa menjalankan pemerintahan.

Kedua; relasi JK dan SBY bukan semata hubungan dua aktor politik. Keduanya telah menjelma menjadi sebuah bangunan politik yang kompleks; walau dengan karakter berbeda.

JK memimpin Partai Golkar yang, seperti ia ucapkan, ibarat sebuah perusahaan terbuka dengan shareholders tersebar; tak ada yang memiliki saham amat mayoritas. Tugas pemimpinnya semata mengelola berbagai pendapat, pikiran, bahkan perasaan dan kemarahan para pemegang saham yang tersebar itu (baca: Dewan Pimpinan Daerah partai tersebut).

SBY, sebaliknya. Walau Partai Demokrat (PD) secara formal berideologi terbuka, lebih ibarat perusahaan yang belum sepenuhnya listed company. Ibarat perusahaan keluarga; ada pemegang saham mayoritas/dominan.

Jika SBY selaku chairman harus mengendalikan PD yang kemampuan personalianya terbatas dan struktur 'kepemilikan' tak merata; ibarat saat Lee Iacocca dulu membopong Chrysler bertempur dalam medan persaingan ketat.

Sementara JK harus memamerkan ketangkasannya mengelola PG; ibarat Akio Toyoda mengelola Toyota yang telah memimpin pasar, memiliki personalia kuat namun dengan struktur kepemilikan yang (lebih/telah) tersebar.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dan pendiri SIGI Indonesia [L1]

Merampok Konsumen

2009-04-06T09:59:00.004+07:00

CELAH

inilah.com - 21/01/2009 - 09:54

Merampok Konsumen

M. Ichsan Loulembah

JEDA dari sebuah diskusi politik serius, saya mencari celah menikmati udara pantai. Di tengah kota Makassar yang makin rapi. Menjelang akhir tahun lalu, saya duduk di bibir pantai Losari yang sibuk.

Di sebuah kedai, saya memesan semangkuk bakso, sepiring otak-otak (hidangan dari ikan tenggiri) dan segelas es teler khas kedai itu.

Aneka hidangan itu tentu lezat. Namun, kolom ini tidak sedang mengantar pembaca ke sebuah petualangan kuliner atau wisata bahari.

Inti tulisan ini justru dimulai saat saya akan membayar. Sambil mendatangi sang kasir, saya menyerahkan sejumlah uang. Dia menerimanya sambil memencet tombol-tombol cash register. Tak menatap saya sama sekali.

"Pak, punya uang logam seratusan? Kembalian uang bapak empat ratus rupiah, saya tidak punya. Kalo bapak punya seratus, saya akan kembalikan lima ratus rupiah," katanya. "Wah, saya tidak punya," jawab saya.

Lebih banyak memelototi alat hitungnya, dia memberikan uang kembalian. Tentu kurang empat ratus rupiah.

Di Jakarta, di sebuah restoran cepat saji, saya menerima uang kembalian yang kurang dua ratus lima puluh rupiah. Alasannya; idem ditto dengan kasus di atas.

Ada lagi, setelah menuntaskan transaksi di sebuah mini market dekat kompleks perumahan, saya menerima kembalian yang tidak cocok dengan kwitansi.

Nominal dari berbagai transaksi tadi memang kecil. Tapi, coba kita bayangkan; berapa ribu, bahkan juta, transaksi berlangsung setiap hari. Di seluruh penjuru negeri.

Anehnya, hal-hal itu tak jamak di warung-warung kecil dan kedai makan tradisional (bukan sekadar sajian makanannya tradisional, namun tata cara bertransaksinya pun masih konvensional).

Dalam kelompok kasus pertama, pricing policy menerakan angka-angka yang tak bulat. Ekornya ada imbuhan pecahan di bawah lima ratusan. Dan mereka tak punya uang kembalian. Di laci cash register mereka hanya tersedia uang pecahan terkecil lima ratus rupiah.

Sementara itu, pada kelompok warung sederhana, nilai harga ditetapkan dalam bulatan. Atau, seandainya harga setiap jenis makanan atau barang imbuhannya ratusan, para pedagang kecil itu tak ragu memberikan kembalian yang pasti pas!

Itu baru kasus sederhana. Coba kita perhatikan, berapa kali kita membayar jasa parkir tanpa mendapatkan bukti pembayaran. Tentu dengan harga zona (zoning) yang seenaknya ditetapkan sang tukang parkir.

Jika kita meminta bukti pembayaran, sang pemarkir (lebih terasa sebagai pemalak, sebenarnya) akan mengumpat. Atau minimal ngedumel. Lebih parah lagi, pengendara lain akan membunyikan klakson sambil berteriak agar kita segera bergerak.

Saya pernah menanyakan secara serius, ke mana saja uang tersebut disetorkan. Dengan sistematis si tukang parkir akan merinci keberbagai dinas, instansi, dan oknum pejabat setempat. Pengantar setoran; seorang yang disebutnya sebagai 'bos'.

Di sebuah daerah kabupaten di Jawa Barat, pemerintah daerah meminta jasa konsultan pajak. Pasalnya, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah itu menelisik jumlah sebenarnya potongan pajak penghasilan mereka.

Karena gaji mereka dibayar tanpa akurasi yang rigid. Jumlah PNS langsung diambil rata-rata dengan angka average.

Setelah diperiksa oleh konsultan pajak, yang harus dibayarkan tahunan ternyata hanya separuh dari jumlah selama ini. Dan itu berarti miliaran rupiah.

Belum lagi saat menerima gaji (jika tanpa melalui transfer), setiap PNS akan menghadapi juru bayar yang tidak menyediakan 'uang kecil'. Karena, setelah potongan wajib sana-sini, setiap PNS mendapatkan jumlah gaji dan tunjangannya diekori angka tak bulat. Para PNS itu malu atau mengentengkan masalah tersebut.

Mari kita bayangkan. Berbagai 'kejadian kecil' di atas telah bertahun-tahun. Terjadi pada banyak sektor dan jenis transaksi. Apakah berlebihan jika kita menyebutnya: merampok konsumen secara massal?

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Kebebasan bukan Keberingasan!

2009-04-06T09:53:00.002+07:00

CELAH

inilah.com - 13/02/2009 - 10:45

Kebebasan bukan Keberingasan!

M. Ichsan Loulembah

HAJI Abdul Aziz Angkat telah mangkat. Namun kematiannya di tengah para demonstran penganjur pemekaran Provinsi Tapanuli harus terus kita ingat.

Pertama; sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Utara, almarhum adalah simbol daerah, negara, dan rakyat di daerahnya. Sulit dimengerti, seorang pimpinan lembaga perwakilan politik, yang harus dibaca sebagai simbol berdaulatnya rakyat di daerah, harus menerima perlakuan sebrutal itu.

Apapun alasannya, secara formal; negara memang seharusnya dilihat dan diselenggarakan dengan cara-cara formal; seorang Ketua DPRD adalah wajah daulat rakyat.

Kedua; demonstrasi bukanlah demokrasi. Demonstrasi; jika diselenggarakan dengan keliaran dan brutal; sesungguhnya menginjak-injak demokrasi. Karena, selain mengajarkan kebebasan mengekspresikan pendapat (berbeda maupun sejajar), demokrasi juga menganjurkan teknik, prosedur, dan mekanisme yang beradab serta menghormati perbedaan pendapat. Bahkan itulah inti demokrasi.

Apalagi saat terjadi perhadapan antara lembaga perwakilan rakyat formal (yang terpilih lewat prosedur dan tata cara demokratis) berhadapan dengan intitusi dan kumpulan orang-per-orang yang keterwakilannya partikelir.

Memang, demonstrasi sering menjadi terobosan di tengah mekanisme demokrasi yang terlalu prosedural (dalam banyak kasus bahkan terjerembab menjadi birokratis). Namun, itu bukan alasan untuk memilih jalan liar.

Ketiga; lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memenuhi syarat-syarat terbangunnya arsitektur demokrasi selayaknya diperlakukan secara terhormat. Salah satu caranya: perlu jaminan protokoler dan pengamanan yang patut. Bahkan ketat, jika perlu.

Bukan saja pada kasus DPRD Sumatra Utara; terlalu banyak kejadian di berbagai penjuru negeri yang menggambarkan demonstrasi meluncur menjadi anarkisme di berbagai kantor DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ingatkah kita berapa kali pagar Kompleks Parlemen (tempat berkantor DPR, DPD, MPR) diganti karena dirobohkan demonstran?

Di berbagai sudut dunia, jika mengunjungi kantor lembaga sejenis, kita harus memenuhi sejumlah prosedur ketat. Termasuk saat menyampaikan aspirasi dan pendapat (perorangan atau berkelompok) sebagai hak demokratis.

Bahkan, di berbagai tempat disyaratkan semacam dress code. Para asisten serta staf Anggota Parlemen harus menggunakan standar busana yang disyaratkan. Hal yang juga berlaku bagi para jurnalis yang sehari-hari meliput di sana, termasuk para pengunjung dan pengunjuk aspirasi. Seingat saya, di negeri ini, hanya kantor Presiden dan Wakil Presiden yang tanpa kompromi memberlakukannya.

Pasti segenap perangkat protokoler itu bukan dimaksudkan agar lembaga-lembaga negara berjarak dengan rakyatnya. Juga bukan untuk membatasi.

Itulah cara memulai pembangunan budaya politik. Itu pula awal membangun dan memperkuat peradaban demokrasi. Dan, itu bisa (sekali lagi, hanya bisa) dimulai dari cara-cara 'sederhana' tersebut.

Sesederhana contoh di mana hampir semua aktivitas kemasyarakatan dan kekeluargaan (arisan, khitanan, pengajian, kebaktian, pernikahan sampai perkabungan) kita menggunakan pakaian yang pantas serta sesuai dengan karakter masing-masing kegiatan tersebut? Kita melakukannya sebagai penghormatan kepada penyelenggara. Termasuk didalamnya, penghargaan kepada diri kita sendiri.

Menurut hemat saya, demokrasi substansial hanya bisa digapai jika kita mendakinya dengan penghormatan pada hal-hal kecil dan prosedural. Dan, jika tidak dilakukan secara procedural dan beradab, demonstrasi bukanlah cara merawat demokrasi.

Di atas segalanya, keberingasan bukanlah kawan dari kebebasan. Itulah cara kita belajar dan memberi penghormatan pada wafatnya Haji Abdul Aziz Angkat.

* Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI

Sharon, Palestina, Kita

2009-04-06T09:36:00.001+07:00

Celah

inilah.com - 08/01/2009 - 07:54

Sharon, Palestina, Kita

M. Ichsan Loulembah

ARIEL Sharon adalah figur banyak muka. Dia pernah di Partai Likud, partai garis keras Israel. Selaku perdana menteri, ia yang menarik pasukan dan pemukim Yahudi dari Jalur Ghaza, dan Tepi Barat.

Namun, jenderal berbadan tambun ini pula yang pernah menyuruh agar rakyat Israel membanjiri sejumlah wilayah Palestina. Bahkan, hingga ke puncak-puncak bukitnya.

Pemimpin sebuah komite imigran Yahudi asal Rusia/Uni Soviet (ibunya lebih lancar berbahasa Rusia ketimbang Ibrani), bahkan ditakuti bukan hanya saat menjadi tentara. Sharon buas bahkan saat menjadi Menteri Perumahan. Dialah yang dengan brutal menggusur perumahan rakyat Palestina dan menggantikannya dengan pemukiman kaum Yahudi.

Menteri tanpa Portofolio (1983-1984), Menteri Perdagangan dan Industri (1984-1990) ini juga bergabung di kabinet Benyamin 'Bibi' Netanyahu sebagai Menteri Infrastruktur nasional (1996-1998), dan Menteri Luar Negeri (1998-1999).

Bengis! Pers internasional bahkan punya istilah banyak (dan semuanya seram) bagi veteran perang Yom Kippur ini: Jenderal Haus Darah, Pahlawan Hitam, Awan Kelabu Bagi Timur Tengah, Zionis Berdarah Panas, Kreator Ladang Pembantaian, Sang Kontroversial, dan Sang Jagal.

Selain Moshe Dayan, Ariel Sharon adalah figur yang paling diingat publik internasional. Dayan karena sebelah matanya ditutup ala bajak laut, Sharon karena badannya yang gempal ibarat buldoser.

Buldoser! Kata itu tepat menggambarkan Sharon saat memimpin pembantaian di Shabra dan Shatilla, kamp pengungsi Palestina di Beirut barat, Lebanon. Shabra & Shatilla Massacre, istilah generik untuk peristiwa itu, memang eksekutor lapangannya Bashir Gemayel dan milisi Falangis, Lebanon.

Tapi dunia tak bisa dikibuli! Pembersihan etnik 16 September 1982 yang membunuh 500-an orang tak berdosa itu dikendalikan Ariel Sharon selaku Menteri Pertahanan di kabinet Menachem Begin, famili jauhnya. Bahkan, rencana itu disusun secara rahasia tanpa sepengetahuan Knesset.

Kepala batu! Sewaktu mengambil-alih kepemimpinan Partai Likud, ia menentang berbagai upaya perdamaian yang digagas Ehud Barak, Perdana Menteri (1999-2001) dari Partai Buruh. Tentangannya dilakukan secara demonstratif dengan melakukan kunjungan kontroversial ke Masjidil Aqsa (Al-Haram Al-Sharf) dalam kawalan ketat 1.000 tentara Israel siap tempur. Lebih mendekati kunjugan ke medan laga ketimbang ke tempat berdoa!

Sewaktu menjadi perwira muda pun, ia, dengan Unit 101 (bentukannya pada 1950) bahkan membangkang dari strategi Menteri Pertahanan Moshe Dayan.

Ia menerjunkan pasukan di Malta Pasha, Semenanjung Sinai, dekat Terusan Suez, tanpa sepengetahuan Moshe Dayan. Sebanyak 38 anak buah dari pasukan elit korban itu tewas, 120 lainnya luka-luka.

Pasukan bergelar pasukan kepala batu ini bahkan menerobos wilayah kedaulatan Yordania. Di perkampungan Gibya, pasukannya membantai 69 warga Arab; kebanyakan anak-anak dan perempuan. Entah untuk apa pasukan kekar terlatih itu membunuh manusia yang tak bias berperang, bahkan sekadar bertahan itu.

Komplikatif dan tak terduga! Ibarat tikungan tak terduga, Sharon berbalik arah. Ia meninggalkan Likud (partai garis keras Yahudi) dan membentuk partai baru Kadima yang berideologi kiri-tengah. Partai ini memenangkan pemilu dan membentuk pemerintahan pada 2006 dengan dukungan partai Buruh dan sejumlah partai kecil lainnya.

Dengan partai baru ini pulalah, Ariel Sharon tampil dengan muka beda. Ia bahkan datang ke Red Sea Summit di Aqaba, Yordania, untuk berunding dengan Mahmoud Abbas, presiden Palestina.

Bengis, buldoser dan kepala batu! Itulah aneka muka Ariel Sharon. Itu pula wajah Israel.

Komplikatif dan tak terduga! Itulah peta soal di Palestina yang mewarnai sekujur wilayah Timur Tengah.

Di negeri kita, aneka protes, demonstrasi dan bantuan digelorakan. Sebagian pejabat dan pengamat mewanti-wanti agar isu Gaza dan Palestina tidak dilihat sebagai isu keagamaan.

Karena di Indonesia yang rajin berdemo mayoritas komunitas Islam. Karena di Palestina juga ada orang yang bukan Islam. Karena di tanah Palestina bahkan lahir Nabi Isa. Karena Suha Daoud Tawil, istri mendiang Yasser 'Abu Ammar' Arafat, penganut Kristen yang lahir di Tepi Barat, dan besar di Nablus dan Ramallah.

Soalnya di sini; tidak terasa kegiatan politik, protes dan demonstrasi jalanan yang dilakukan dengan tema kebangsaan. Waktunya untuk memberikan dukungan bagi rakyat Palestina, melintasi pagar-pagar politik dan keyakinan keagamaan.

Itu, jika Palestina kita ingin lihat sebagai tragedi kemanusiaan, dan kedaulatan kebangsaan.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Mengabdi Tak Harus di Parlemen

2009-02-26T03:27:00.002+07:00

Sinar Harapan - Selasa, 24 Februari 2009

PEMILU 2009

Ichsan Loulembah: Mengabdi Tak Harus di Parlemen

JAKARTA - Ketika orang ramai-ramai mencalonkan diri untuk duduk di
parlemen, justru sikap yang sebaliknya diambil anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Ichsan Loulembah. Dia memilih untuk tidak
maju baik sebagai calon DPR maupun DPD.

"Untuk berbuat atau mengabdi itu tidak harus di parlemen, kita bisa
mengabdi sebagai profesional, " tutur Ichsan kepada SH.

Memang, papar Ichsan, ada banyak pihak yang kecewa karena dirinya
tidak maju lagi sebagai calon DPD. Tapi, dunia belum kiamat jika
tidak duduk di parlemen. Sebab, niat untuk mengabdi itu bisa
dilakukan dengan berbagai cara.

"Saya besar di dunia profesional, " ujar anggota DPD dari Sulawesi
Tengah ini.

Dia mengatakan, sesungguhnya peluang untuk menjadi caleg, tidak cukup
hanya karena ada demokratisasi yang memungkinkan untuk itu. Tapi,
juga membutuhkan persiapan yang matang sebagai politisi.

"Tidak cukup hanya populer, tapi juga perlu berpengetahuan, memiliki nyali untuk isu sensitif. Jadi, perlu persiapan matang untuk itu,"
katanya.

Satu hal lagi, Ichsan melihat kalau energi publik habis tersedot
untuk persoalan politik. Padahal, energi itu masih dibutuhkan
persoalan yang lebih penting.

"Sekarang ini, masyarakat hanya membicarakan, caleg, politik dan
pemilu. Itu terjadi di ruang publik. Ini perlu diimbangi dengan
kegiatan di luar politik. Energi terlalu besar untuk politik," tutur
Ichsan.

Pria kelahiran Palu tahun 1966 ini, mengatakan, ada fenomena yang
belakangan ini terjadi, di mana semua calon bertarung habis-habisan
untuk menang dalam pemilu. Padahal, keputusan untuk habis-habisan itu
harus dilakukan ketika memperjuangkan kepentingan masyarakat di
parlemen.

"Kalau habis-habisan untuk menang, maka nanti kalau sudah menang,
tidak bisa lagi habis-habisan. Justru, akan memulihkan tenaga dan
mungkin dana yang sudah keluar," kata alumnus Universitas Tadulako
Palu ini.

Mengenai perjuangan DPD ke depan, Ichsan menuturkan, tentu berharap
DPD lebih baik lagi. Namun, dengan adanya orang parpol masuk di DPD,
diharapkan akan menjadi jembatan daerah dan proses politik nasional.
Dia juga berharap hal itu akan melancarkan upaya menyempurnakan UUD
1945.

"Tapi, saya melihat, kita tidak bisa menerapkan bikameral seperti
di negara lain. Saya kira, kehadiran parpol memang harus diposisikan
sebagai pilar utama demokrasi, terlepas dari berbagai kritik kita
kepada parpol," paparnya. (daniel tagukawi)

Hospital tanpa Hospitality

2008-12-18T20:19:00.001+07:00

inilah.com

CELAH

18/12/2008 18:54

Hospital tanpa Hospitality

M. Ichsan Loulembah

DALAM tiga bulan belakangan, saya mondar-mandir ke sejumlah rumah sakit. Di Palu, ayah saya dirawat beberapa waktu, hingga akhirnya ia minta dikeluarkan dari rumah sakit utama milik pemerintah, menjelang Lebaran tahun ini.

Di Jakarta, tiga kerabat dekat (adik ipar perempuan, mertua laki-laki dan mertua perempuan) dan putri bungsu, membuat saya memiliki cukup waktu mengamati denyut berbagai rumah sakit. Berikut sekadar catatan dan kesan saya.

Pertama, secara medik, para dokter dan paramedis kita kemampuannya telah lumayan. Terbukti, putri saya berangsur pulih setelah ditangani oleh para juru rawat beserta dokter spesialis.

Di berbagai rumah sakit bahkan diadakan simposium, workshop, seminar, diskusi sampai talk show terkait perkembangan metode dan teknologi kesehatan mutakhir.

Kedua, penataan ruang (baik interior maupun exterior, termasuk berbagai fasilitas penunjang) masih terlalu kaku. Ini meneguhkan kesan angker. Dan, penataan ruang dan wajah arsitektural kaku serta seadanya (untuk tidak menggunakan kata sembarangan) bertalian dengan peluang sehat atau tidaknya penderita.

Betapa sempitnya ruang-ruang di rumah sakit. Toilet (kecuali di beberapa rumah sakit swasta mahal), baik untuk umum maupun kamar rawat inap, tidak terurus secara optimal. Lift yang kusam. Tempat parkir yang ruwet. Tempat penjual minuman, makanan, atau penganan yang penataannya menjauhi estetika.

Ketiga, komersialisasi berlebihan yang memanfaatkan keawaman pasien dan keluarganya. Petugas medis dan staf nonmedis jamak memberikan pilihan memojokkan.

Alih-alih mencari jalan keluar yang efektif, apatah lagi efisien; keluarga pasien lebih merasa ditakut-takuti ketimbang dinasihati. Rentetan nasihat mereka lebih terdengar sebagai jalan buntu ketimbang jalan keluar. Bahkan, ada rumah sakit yang melarang keluarga pasien membawa perlengkapan tidur saat menjaga; karena mereka menyewakannya.

Yang disajikan sejumlah kemungkinan berujung pada aneka jenis layanan (medik ataupun nonmedik), ujungnya terkait dengan naiknya pembiayaan. Jika keluarga pasien terlihat menimbang-nimbang, mereka tak segan menjelaskan aspek-aspek yang menakutkan jika saran tersebut tidak diambil. Sambil menutupnya dengan kalimat, "Kami tidak bertanggung jawab jika situasinya memburuk lho!".

Sekilas, apa yang mereka paparkan terkesan membantu dan bertanggung jawab. Namun, jika dilihat dari sudut keluarga pasien, hal itu gabungan antara lepas tangan dan pemojokan. Kemungkinan dalam kemampuan membayar akan ditelisik dengan rincian yang terlatih dan sempurna.

Rangkaian proses administrasi (bisa dibaca sebagai aktivitas bayar-membayar) berlangsung dalam nuansa transaksi yang kering dan ketat. Sulit membedakannya dengan transaksi di sektor perdagangan atau jasa lainnya.

Terkait dengan kenyataan itu, poin keempat dari kondisi faktual rumah sakit kita adalah merosotnya derajat ketulusan dan keramahan.

Betapa kering senyum mereka (bahkan ketus bagi penghuni kamar rawat murah) saat memeriksa tekanan darah, menanamkan/menyabut jarum infus, memberi obat, dsb. Di beberapa tempat, jika menegur pengunjung, bagian pengamanan segalak satpam bank.

Padahal, inti dari pengelolaan rumah sakit adalah ketulusan dan keramahan. Bukankah proses penyembuhan dan penyehatan tidak semata ditentukan oleh obat, ketrampilan, dan teknologi medis? Apa jadinya hospital tanpa hospitality?

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Balada Marcella

2008-12-18T20:14:00.001+07:00

inilah.com

CELAH

10/12/2008 01:09

Balada Marcella

M. Ichsan Loulembah

SELAIN kasus kekerasan, Marcella juga sedang menjadi berita karena penolakan sekelompok masyarakat atas pengambilan gambar film Lastri yang diproduserinya. Putri artis 1980-an Tetty Liz Indriaty ini ditahan bersama sejumlah rekannya.

Masalah ini menjadi konsumsi publik karena melibatkan sejumlah nama terkenal. Pembalap berkelas internasional Ananda Mikola dan adiknya Moreno (belakangan dilepaskan karena kurang bukti keterlibatan). Dan jangan lupa, Tinton Soeprapto (ayah Ananda) juga tersohor. Pembalap terkenal pada zamannya ini masih figur penting dan promotor di dunia balap negeri ini. Dunia yang juga kerap dicitrakan glamour.

Pesohor (publik kita lebih sering dijejali istilah selebriti, terjemahan langsung dari celebrity) dan ketersohoran memang seperti hidup dalam akuarium. Segala tindak-tanduk mereka diamati, bahkan ditunggu beritanya. Berita baik, apatah lagi kabar buruk. Doyok, Polo, Derry, Roy Marten, Ahmad Albar, dan sederet lagi nama lain, pernah merasakan lembabnya bui.

Kembali ke Ananda dan Marcella, situasi makin memojokkan mereka. Opini publik lebih memihak ke Agung Setiawan, korban aksi main hakim sendiri mereka. Saat kolom ini ditulis, sekitar ribuan pengacara (dari berbagai asosiasi) dikabarkan berdiri di belakang Agung, desainer interior kantor Marcella.

Bahwa belakangan sejumlah fakta miring di masa lalu Agung mencuat ke permukaan, tentu tak bisa membiarkan anak-anak muda terkenal dan menjadi panutan generasinya itu main kekerasan.

Mengapa mereka enteng dan kurang kontrol diri dalam aktivitas yang harus menggunakan prosedur hukum?

Pertama, saya kira ini ujian bagi kepolisian untuk membuktikan; jika sebuah perkara dibawa ke hadapan mereka, masalah akan selesai dengan singkat. Bukan sebaliknya. Juga bagi aparat hukum lain.

Pengetahuan umum di masyarakat; urusan kita akan jadi berat, rumit dan lama jika melibatkan aparat resmi. Jangan heran aparat 'nonnegara' yang menawarkan jasa menangani sengketa antar warga, bermekaran. Sebagian tetap menjalin hubungan dengan institusi yang semestinya.

Kedua; kita, masyarakat, harus berhenti memanjakan para pesohor. Memanjakan mereka, kita membuat mereka terlena. Berapa banyak tayangan televisi cuma memberitakan hal remeh-temeh di sekitar kehidupan para pesohor. Belanja di mana dan akhir pekan ke mana, anaknya ulang tahun menyewa badut di mana, harus diberitakan.

Seakan itu semua layak dan dibutuhkan masyarakat. Padahal, tayangan itu menggunakan public domain bernama frekwensi yang diberikan negara pada para pengelola siaran. Bukan pada tayangan di pay tv atau cable tv.

Saking banyaknya kebutuhan berita selebritas, konon sejumlah isu sengaja diciptakan untuk mendongkrak atau menahan popularitas seorang artis atau sebuah karya.

Atau, para pesohor yang merebut jam-jam penting siaran televisi dan halaman muka media cetak saat menghadapi hukum. Secara singkat mereka kembali mengunjungi kamar-kamar kita dengan aneka tayangan; bukan lagi sebagai pesakitan, namun bintang utama sebuah pertunjukan.

Marcella, seperti banyak pesohor lain di muka bumi ini, memang harus menerima nasib sebagai milik publik. Tak ada yang luput dari mata, telinga bahkan emosi publik. Tatapan publik yang sama, berubah cepat; dari mengelus menjadi menggilas.

* Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Mahasiswa, Kata, Batubata

2008-12-18T20:11:00.005+07:00

inilah.com

CELAH

19/11/2008 15:09

Mahasiswa, Kata, Batubata

M. Ichsan Loulembah

ALIH-ALIH rajin membuat sarasehan, mahasiswa kini lebih gemar tawuran. Di banyak sudut negeri, setiap hari adegan kekerasan yang jauh dari sportivitas itu kita saksikan.

Kekerasan bahkan terjadi saat mereka memprotes sebuah kebijakan. Yang anehnya, walau terjadi di berbagai tempat dan kampus berbeda, mereka kompak memilih jenis kegiatan ini. Jika urusannya unjuk rasa, maka sentuhan akhirnya adalah bakar ban bekas.

Entah apa kelebihan, kekuatan, apalagi keistimewaan aksi ini; selain memacetkan jalanan yang digunakan publik, merusak jalan yang dibangun dengan anggaran tak sedikit, bakuhantam dengan aparat keamanan. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka berhadapan dengan masyarakat yang masygul.

Sedihnya, atas nama publik pula seringkali kegiatan itu dilakukan. Padahal tema yang diprotes baik dan layak diprotes: harga berbagai barang dan jasa primer naik, biaya sekolah memberatkan, hingga penggusuran warga dan pelanggaran hak asasi manusia. Niat baik berakhir dengan cara sebaliknya.

Itu kalau mereka unjuk rasa memprotes sebuah kebijakan. Lain lagi jika terjadi perselisihan antarmereka.

Beberapa hal patut dicatat jika terjadi perselisihan antar para insan yang ada di balik tembok akademis ini.

Pertama, tawuran atau perkelahian secara rombongan jadi pilihan penyelesaian perkara. Apakah antarkampus, sesama almamater tapi beda fakultas sampai perkelahian antarjurusan. Bukannya memilih satu-lawan-satu yang lebih jantan dan sportif. Katakanlah, jika pilihan mereka memang secara kekerasan.

Padahal, sebagai insan akademis, kekuatan mereka justru pada individualitas. Di luar hal-hal bersifat non-akademis, kinerja dan prestasi seorang mahasiswa berpokok pada kemampuan dirinya sendiri. Belajar, meneliti, berdiskusi; memang dilakukan bersama, namun itu bersifat sekunder.

Aspek primer seorang mahasiswa justru pada kemampuan refleksi, analisis, komunikasi dan keluasan informasi; sumbunya adalah diri sendiri.

Aspek itulah yang mereka tinggalkan. Berkerumun, membuat blokade di jalan raya, menggebrak, menyerang kampus/fakultas/jurusan sebelah. Sebuah 'jalan komunal' yang harus disalahkan.

Kedua, 'kualitas' kekerasannya makin menakutkan. Saling lempar batu secara massal, ada yang mengacung-acungkan senjata tajam. Tak sedikit yang menyiapkan bom molotov. Lingkungan sekitar tercipta ibarat kerusuhan antargang, vendetta para mafia, atau perang zaman tribal. Gerombolan anak-anak manis itu bergemuruh ibarat mesin pembunuh.

Pemicunya rupa-rupa. Sejak urusan pribadi sampai 'sentimen korps'. Berebut pacar, senggolan di pentas seni kampus, hingga pertandingan olahraga yang dibumbui tukar cemooh; tajuk yang jamak memicu perkelahian.

Mungkin ada yang salah pada sistem pengelolaan dan metode pendekatan dalam pendidikan kita. Barangkali ada masalah dalam manajemen sarana dan kurikulum pendidikan. Tapi itu bukan alasan membenarkan kekerasan mahasiswa yang (seharusnya) menjadi inti dan tumpuan moral/intelektual masyarakat itu.

Selayaknya kampus tidak lagi melindungi mereka. Tidak pantas kampus menjadi benteng perlindungan para 'kriminal terdidik' itu. Apalagi jumlah biang kerusuhan pasti teramat kecil, dibanding mahasiswa rajin belajar: mereka yang ingin mengangkat derajat keluarganya lewat pendidikan, anak-anak orang miskin yang bersungguh-sungguh menyiapkan masa depan lebih baik.

Para petinggi perguruan tinggi wajib bekerja di atas standar. Tidak mengelola institusinya dalam skema project approach. Para gurubesar selayaknya merasa bertanggungjawab dan memperluas imajinasi agar dapat mengembalikan perguruan tinggi sebagai tempat menempuh pendidikan tertinggi. Bukan sebaliknya.

Mengembalikan para mahasiswa ke ruang-ruang refleksi, menajamkan daya kreasi, serta menantang mereka dengan diskusi dan komunikasi. Sebab, perguruan tinggi (sebagaimana misi dan adab yang hendak ditularkan ke masyarakat sekitarnya) bukan sarana melempar batubata, tapi tempat menukar kata.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Membasmi Premanisme

2008-12-18T19:53:00.001+07:00

inilah.com

CELAH

01/12/2008 05:36

Membasmi Premanisme

M. Ichsan Loulembah

MENURUT Inilah.com, sampai hari ke-17, polisi telah menjaring 8.507 preman. Perangkat kerja para preman yang disita pun menghawatirkan; 8 pucuk senjata api, 88 bilah senjata tajam, 59 unit kendaraan bermotor, 41 unit ponsel, dan ratusan barang bukti lainnya.

Angka itu masih akumulasi di 5 Polda: Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DIY dan Jawa Timur.

Memang sebuah kerja yang mencengangkan karena dua hal. Pertama; memang luar biasa carut-marut premanisme di negeri ini. Sehingga dalam tempo singkat sebanyak itu yang digaruk.

Kedua; ternyata polisi bisa menyelesaikan soal-soal terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, jika mau.

Realitas premanisme memang seperti bagian dari hidup sehari-hari. Dan dianggap 'normal' serta dihadapi dalam denyut kepasrahan masyarakat sembari berdoa tidak menjadi korban. Jika pun sampai terkena, anggota masyarakat memilih 'berdamai'. Yang tidak terkena, memilih aman dengan menonton saja aksi mereka.

Di berbagai kompleks perumahan, jamak terjadi setiap kita membeli perlengkapan rumahtangga, sekelompok preman akan meminta jasa pengangkutan. Kadangkala angkanya disebut sesukanya, dihitung dari jumlah kepala para preman yang mau 'membantu'.

Lebih sering tidak masuk akal karena tarif 'jasa' pengangkutan dimaksud (lebih tepat disebut menurunkan barang dari mobil pengangkut ke rumah) mendekati atau bahkan lebih besar dari harga barang itu sendiri.

Di berbagai terminal, berbagai tindak pemerasan (kepada sopir, pengguna jasa angkutan, dan pedagang) seperti menjadi bagian tak terpisahkan. Kita heran jika sebuah terminal (termasuk terminal 'palsu') tanpa premanisme.

Jenis kriminal jalanan lain yang sering dirasakan; merampas ponsel atau laptop, penggores mobil, debt collector yang lebih sering meneror ketimbang menagih, para penjual jasa keamanan, pemalak sopir-sopir taksi, bus, bajaj, ojek. Termasuk copet, jambret, perjudian, perampokan, perampasan dan pelaku penebar ranjau paku, pemeras di gerbong-gerbong kereta api.

Tentu kita menghormati niat Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia memulai tugasnya dengan gebrakan yang memang tugas anak buahnya itu. Konon akan ditambahkan dua orang Komisaris Besar di tiap Polda untuk tugas khusus yang akan dievaluasi setiap tiga bulan ini.

Apatah lagi, tindakan premanisme lebih banyak menimpa orang-orang kecil yang amat produktif. Para penggerak ekonomi informal; pemberi jasa di sektor angkutan, pedagang informal, adalah pihak yang berhadapan langsung dengan para preman. Tiap hari.

Premanisme juga terjadi di sektor-sektor formal, instansi pemerintah, sarana-sarana umum. Berapa meja (tentu semuanya ada biaya) harus dilalui kita saat mengurus sesuatu di kantor-kantor pemerintah? Mengurus KTP, SIM, STNK, BPKB, paspor; selalu melibatkan jasa perantara yang 'hampir dirasakan resmi'. Jika tidak, akan bertele-tele, bahkan dipersulit.

Namun, premanisme selalu melibatkan aparat resmi. Selalu saja ada persekongkolan antara para preman dengan pejabat berwenang. Coba kita hitung berapa lapak, trotoar, ruang-ruang publik yang disewakan secara 'setengah resmi'. Yang mengutip para preman, pejabat berwenang menunggu setoran.

Calon penumpang pesawat, kapal laut, kereta, bus, selalu sulit mendapatkan tiket jika melalui cara-cara resmi dan prosedural. Jika pengumuman resmi tiket habis atau tempat duduk telah penuh, secepat kilat tempat itu akan kita dapat jika sedikit 'menoleh kiri dan kanan'.

Terakhir, tindakan premanisme oleh organisasi kemasyarakatan yang berlabel macam-macam semestinya juga masuk dalam bidikan Kapolri. Jika dibiarkan, tindakan mereka bukan saja mengancam keamanan, tapi justru menggerus wibawa kepolisian. Dibutuhkan operasi yang tidak bersemangat musiman.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Aloha, Obama!

2008-11-19T22:30:00.002+07:00

inilah.com

CELAH 06/11/2008 01:09

Aloha, Obama!

M. Ichsan Loulembah

SIAPA bilang posisi Obama enak? Bagi kalangan African-American, dia dianggap 'kurang hitam', karena punya kakek dan ibu berkulit putih: Stanley Armour Dunham dan Ann Dunham. Dalam pandangan orang kulit putih, dia tetaplah putra seorang berkulit hitam, warga Kenya, Barrack Hussein Obama Sr. Muslim pula.

Jika ia tidak memiliki bakat yang luar biasa. Dia pasti sudah terjepit dalam dua pandangan yang peka ini. Sebab, sebagaimana terjadi di pelosok dunia lainnya; isu warna kulit, etnis dan agama, selalu memiliki komplikasi dalam pilihan politik.

Berbagai sentimen yang berpangkal pada rasa itu punya dua karakter utama. Pertama: lebih sering dibicarakan tertutup dan informal, ketimbang sebaliknya. Akan dianggap kurang beradab seseorang jika masih membicarakan soal-soal 'primitif' seperti itu.

Kedua: jika pun seseorang terpaksa harus menjawab, keterangan verbal akan mudah terbalut dengan 'suara dari dalam diri'. Seseorang akan cenderung berbohong, atau minimal menyembunyikan kecenderungan subjektifnya.

Itulah dilema, awal hingga perhitungan suara yang saya rasakan membaca dan menonton berbagai analisis dan komentar menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat.

Bradley effect! Itulah yang ditakuti para sekondan politik, tokoh-tokoh senior Partai Demokrat, pemilih, bahkan seluruh penjuru dunia yang memang seperti gemuruh mendukung Barack Obama Jr.

Selain karena muda dan dikenal jago debat sejak mahasiswa; mengapa Obama menang?

Pertama: Obama tulus. Sulit menangkap sekejap pun bahasa tubuh, komentar, jawaban pada konferensi pers, atau dalam debat terbuka yang jauh dari ketulusan. Ini bisa disebut sebagai bakat lahir karena tidak ada sekolah yang dengan baik meluluskan seseorang dalam perkara ketulusan ini.

Dalam komunikasi, itu amat penting. Jangan sepelekan pemilih. Mereka secara cermat menikam seorang kandidat dengan tatapan rinci ke seluruh tubuh. Dipelajari mudah, dilakukan susah.

Buat orang-orang yang merasa jauh di atas para pemilihnya, sulit sekali mempraktekkan soal 'kecil' ini. Obama, mampu menyejajarkan dirinya setara pemilih tanpa terjerembab terlalu ke bawah. Sulit pula membuktikan dia pura-pura.

Mungkin tema-tema kampanye yang teknis dan panjang-lebar tidak mampu mereka kunyah. Namun, ketulusan, mudah dicerna. Dan itu berlaku universal. Ada semacam koor kecerdasan publik untuk soal teramat mendasar ini.

Kedua: Obama otentik. Otentisitas amat kuat dalam genggamannya. Jika, sebagian orang menganggap 'tidak hitam, tidak putih' sebagai kelemahan, bahkan penghalang. Obama justru menjadikannya sebagai peluang, sekaligus kelebihan.

Walau terus dijepit oleh berbagai serangan kubu Republik pada soal-soal peka (muslim, sekolah di madrasah, berteman dengan radikal muslim Amerika, dll), mantan siswa SD Besuki ini terus menggeliat.

Lahir dari keluarga campuran, 'hitam-putih', justru ia jadikan tumpuan keotentikannya akan isu-isu diskriminasi, persatuan, kebersamaan. Dia otentik, dan secara trampil mengolahnya menjadi modal politik yang kuat; justru karena dia berada di dua kutub tersebut.

Ketiga: Obama memiliki momentum. Semua orang di negeri Paman Sam merasakan pemerintah Bush yang tidak pintar, boros dan gemar perang. Seluruh dunia pun (apalagi berbagai pelosok dunia yang terkena imbas kebijakan bodoh Bush) memberi dukungan; diam-diam, ataupun terang-terangan.

Apalagi beberapa bulan menjelang pemungutan suara, krisis keuangan AS terasakan begitu menyakitkan.

Menurut hemat saya, seluruh rakyat AS, bahkan seluruh dunia, akan berseru seperti nenek Obama dari pihak ibu, Madelyn Dunham, yang wafat beberapa hari lalu di Hawai: Aloha, Obama!

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

The Smiling Corruptor

2008-11-19T22:20:00.002+07:00

CELAH 19/10/2008 09:45

The Smiling Corruptor

M. Ichsan Loulembah

"DIA pernah asyik main golf hingga terlambat sampai di airport," kisah seorang hakim di luar sidang. "Tapi pesawat yang sudah lepas landas selama lebih lima menit ternyata kembali mendarat untuk menjemput Budiadji". (Tempo, 16 April 1977.

Di kalangan bekas tetangga-tetangganya, Endang Widjaja dikenal sebagai warga yang cukup dermawan. "Dia selalu menyumbang uang dalam jumlah besar kalau RW mengadakan ulangtahun Jakarta misalnya. Malah juga ada beberapa artis terkenal yang diundangnya," kata seorang bekas tetangganya.

Selain perkara Pertamina, korupsi Rp7,6 miliar yang digasak Budiadji (kala diperiksa berusia 39) selaku Kepala Depot Logistik (Kadolog) Kalimantan Timur amat menyedot perhatian.

Adapun 'saingan terdekat' Budiadji dalam ketersohoran dengan soal serupa, tak lain Endang Wijaya alias Yap Eng Kui alias A Tjai, yang menggaruk miliaran rupiah dalam kasus Pluit.

Budiadji adalah organ negara, dalam tugas 'suci' menyalurkan dan mengantarkan beras, ke rumah-rumah rakyat. Namun, tindak-tanduknya terbalik. Penampilannya ibarat pengusaha minyak tempo dulu, atau pemilik tambang batubara dan kebun kelapa sawit di masa kini.

Selain menyelewengkan HPB (hasil penjualan beras) dan pemalsuan DO (delivery order), sejak 1973, Budiadji juga 'kreatif'. Dia menciptakan istilah OPS (order pemindahan stok), sesuatu yang tak dikenal dalam perdokumenan Badan Urusan Logistik (Bulog), waktu itu.

Sedemikian kuatnya, hingga, pesawat terbang rela kembali ke bandara jika Budiadji tertinggal.

Endang Widaja, hanyalah seorang pengusaha 'melarat' ketika pada 1970 menginjakkan kaki untuk mengadu nasib di Jakarta, dari Medan. Namun, setelah 'berinteraksi' dengan beberapa pejabat di Pemerintah Daerah DKI Jakarta, hidupnya langsung gemerlap.

Selain royal dalam kegiatan di lingkungannya, A Tjai juga rajin 'menghibur' para pejabat yang melancarkan kegiatan usahanya.

Tak heran, ia dipercaya sebagai kontraktor tunggal oleh Badan Pelaksana Otorita (BPO) Pluit sejak 1971. Sehingga kredit macet yang dibikinnya pun megah, yakni Rp18,9 miliar di Bank Bumi Daya (BBD).

Itu kisah dua koruptor, dari banyak 'pesta korupsi' lain di masa Orde Baru. Bagaimana dengan kisah koruptor di era Reformasi? Sekilas sama saja.

Pertama, lingkungan jarang kritis, cenderung toleran. Tidak sedikit malah nyaman, pura-pura tidak tahu, jika seorang yang mereka kenal tiba-tiba meroket kekayaannya.

Kini, banyak kisah (abdi negara, politisi, pejabat publik, kontraktor pemerintah) di pusat dan daerah, dielu-elukan, justru karena cepat kaya, serta banyak sumbangannya.

Kedua, korupsi selalu melibatkan banyak pihak. Perkara A Tjai memensiunkan 10 pegawai BBD, 17 diberhentikan, sebagian turun pangkat.

Tak berbeda. Artalyta Suryani alias A Yin punya counter part jaksa Urip Tri Gunawan, Sekretaris Daerah Bintan Azirwan punya anggota parlemen Al Amin Nasution, dan banyak lagi kisah kerjasama lainnya.

Ketiga, dahulu korupsi besar juga tak kuasa ditangani satu lembaga permanen saja. Operasi sukses, jika melibatkan semacam checks and balances antarlembaga.

Korupsi orang-orang kuat ditangani gabungan Kejaksaan Agung dan Operasi Penertiban Pusat (Opstibpus), sebuah institusi ad hoc ciptaan Orde Baru.

Kini, ada Komisi Pemberantasa Korupsi sebagai lembaga ad hoc yang memperkuat Kejaksaan dan Kepolisian.

Terakhir, para korputor, dulu dan kini, selalu terlihat necis saat di pengadilan. Senyum mereka tetap mengembang saat diwawancarai door stop setelah diadili. Bahkan ada yang nyengir saat mendengarkan hasil sadapan percakapan yang sebetulnya memalukan diri, dan keluarganya.

Jika di negara-negara lain sebuah tuduhan, bahkan berita media tentang skandal korupsi berakhir dengan pengunduran. Di sini malah bersikukuh bertahan.

Bila di Jepang, ada pejabat yang dituduh korupsi tak kuasa menghadapi publik dan langsung harakiri. Di sini, coba liat di layar televisi, malah melempar senyum dan bersolekdiri.

* Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Pulang ke Kebhinekaan

2008-10-02T19:01:00.001+07:00

CELAH inilah.com 01/10/2008 12:09

Pulang ke Kebhinekaan

M. Ichsan Loulembah

SEORANG wartawan televisi sedang live reporting dari pelabuhan Merak, Banten. Reporter lain berada di Terminal Bus Pulogadung. Gambar kendaraan bermotor bersesakan ada di laporan lainnya.

Situasi arus pulang kampung menghiasi media massa mulai H-7 hingga H+7 setiap mengakhiri Ramadhan hingga sepekan bulan Syawal. Setiap tahun. Di hampir semua jenis media.

Mudik (satu kata pengganti tradisi pulang kampung) nyaris menjadi 'peribadatan' melengkapi bulan puasa.

Kini, bahkan lebih semarak. Pemilu 2009 beserta masa kampanye yang panjang, membuat situasi mudik juga terisi gempita politik. Partai-partai politik peserta pemilihan umum berpikir keras mengkreasi aneka trik untuk terlibat.

Ada yang muncul secara halus, canggih, dan tak langsung. Tak sedikit yang secara terang-terangan. Jamak pula yang membagikan aneka penganan sekadar bekal dalam perjalanan. Ratusan hingga ribuan atribut partai terpampang di sepanjang jalur gemuk yang dilewati para pemudik.

Tak terbatas di Jawa, arus mudik dari berbagai kota besar di pulau-pulau lain pun menjadi pemandangan jamak. Apakah ini gejala kontemporer?

Pertama, pulang kampung bukan tradisi baru sama sekali. Kini begitu terasa karena lonjakan kaum urban yang terus berlipat. Terutama setelah modernisasi menjadi semacam strategi budaya (ekonomi dan politik) resmi pemerintahan Orde Baru, yang tidak seluruhnya salah.

Pertumbuhan beragam institusi sosial-ekonomi- budaya modern penyerta perkembangan kota-kota, menyedot kaum rural. Memoles penampilan dari agraris menjadi kosmopolit.

Peluang mengisi instrumen-instrumen 'baru' dalam skenario perkotaan mengikuti hukum permintaan-pengisia n (supply-demand) . Gerak mobilitas sosial/vertikal yang jamak dalam sejarah sosial berbagai negara.

Kedua, liputan media massa, terutama setelah perumbuhan industri media dengan audiens massal (televisi dan radio) di seluruh penjuru Tanah Air, menjelang jatuhnya Orde Baru hingga pascareformasi.

Efek media ini membentuk, bahkan dalam kapasitas tertentu, turut melipatgandakan (inikah terjemahan tepat bagi boosting?) kesadaran 'baru' dalam kecenderungan permudikan kini. Siaran langsung di televisi dan radio, gambar serta cerita di halaman muka koran, menghadirkan drama Indonesia tanpa kamuflase.

Ketiga, histeria modernisasi, pembangunan dan pertumbuhan aneka sektor tidak sekadar berderap. Selain bergairah, seringkali tidak ramah. Tidak hanya menghasilkan pemenang, banyak pula yang kalah.

Namun, yang 'menang' dan 'kalah' sama-sama merasa terasing (minimal sesekali, jika tak sering). Alienasi yang perlahan terstrukturkan membutuhkan mudik sebagai penyaluran.

Dalam konteks masyarakat kita yang guyub (persekutuan, persyarikatan, komunitas), mudik bersama dan massal, amat menggairahkan. Berhimpitan dalam bus, kereta, kapal laut; menjelma dari menekan menjadi ritual mengasyikkan.

Antrian panjang di terminal penumpang bandar udara, macet berpuluh-puluh jam, selain menghadirkan peluh dan keluh, karena dialami bersamaan menjadi begitu menggetarkan.

Keempat, agenda tahunan ini dapat pula dibaca sebagai jeda setelah hampir sepanjang tahun kita mengalami proses memusat (pusat, nasional, Jakarta, kota). Gerakan memusat tersedia sejak dari proses politik, kegiatan ekonomi hingga wajah kultural yang teringkas di media bertenaga serta ruang-ruang publik lainnya.

Pinggiran, bukan saja sebuah isu geografis. Pemusatan, selain terlampau perkasa pada perlombaan di pasar ekonomi dan pembentukan wajah budaya. Juga dalam strategi pembangunan dan pilihan kebijakan.

Akhirul kalam, menurut hemat saya, mudik akhirnya adalah sebuah pematang. Jalan kecil untuk pulang. Rute berbalik, kembali ke kebhinekaan kita masing-masing. Sebuah Indonesia yang beraneka, dan tak asing.

* Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

http://www.inilah. com/berita/ celah/2008/ 10/01/52620/ pulang-ke- kebhinekaan/

The Baswedan's Way

2008-09-19T20:01:00.015+07:00

inilah.com

CELAH 12/09/2008 17:03

The Baswedan’s Way

M. Ichsan Loulembah

SAYA hanya mengenal dan akrab dengan cucunya, Anies Rasyid Baswedan. Terus terang, saya tidak mengenal secara pribadi Abdurrahman Baswedan. Tokoh yang kerap ditulis (dan disebut) sebagai AR Baswedan ini saya kenal hanya melalui bacaan sekunder sejarah.

Namun, tokoh yang lahir 9 September seratus tahun lalu ini, ternyata amat menjulang.

Pertama, pembubaran organisasi Partai Arab Indonesia (sebelumnya bernama Persatuan Arab Indonesia yang ia dirikan) bukan peristiwa sepele.

Bayangkan saja, status keturunan Arab yang dikelompokkan beliau atas pribumi, diturunkannya; sama, sebangun, dan sependeritaan dengan golongan pribumi dalam pengelompokkan ciptaan Belanda.

Jika membacanya dengan kondisi sekarang, sepertinya tidak ada yang luar biasa. Karena, istilah keturunan Arab nyaris tak terdengar di ruang-ruang publik. Telah dihimpitkan sebagai 'orang Indonesia asli'.

Hamid Algadrie, Ali Alatas, Fuad Hassan, Saleh Affif, Mar’ie Muhammad, Fadel Muhammad, Nono dan Zacky Anwar Makarim, Salim Said, Awad Bahasoan, Muhammad Assegaf, Djafar Hussein Assegaf, Munir, Hamid Basyaib, sampai penyanyi rock Ahmad Albar, atau deretan jawara dangdut Hamdan Attamimi, Fazal Dath, Umar Alamrie alias Amri Palu, sebagai misal; siapa yang berani dan tega mengatakan mereka 'WNI keturunan'.
Dalam penafsiran saya, langkah mendirikan PAI adalah sebuah upaya pengorganisasian, ikhtiar mengkonsolidasikan rumpun keturunan Arab (di masa itu) untuk selanjutnya bahu-membahu bersama komunitas perjuangan lainnya melawan penjajahan.

Setelah disuntikkan elan kebangsaan, energi kelompok dan gerakan ini disalurkan bagi perjuangan Indonesia merdeka.

Asosiasi ini belakangan terbukti penting wa bil khusus, dalam membangun kesan dan jaringan dengan Negara-negara Timur Tengah; kita telah baca dalam sejarah sebagai negara-negara awalun mendukung kemerdekaan kita.

Dan, AR Baswedan terlibat dalam sejumlah perundingan panjang dan meletihkan, karena terjadi di tengah blokade Belanda dan para sekutunya yang juga sedang mencengkeram negara-negara Arab.

Kedua, tokoh ini berjuang dengan cara-cara pada tingkat peradaban yang mengagumkan. AR Baswedan amat dekat dengan dunia kewartawanan, intelektual, dan kaum budayawan/seniman.

Dari cerita beberapa kawan dekat saya yang kebetulan secara fisik dan intelektual pernah bertemu dengannya, ia amat menghargai diskusi. Tanpa komplikasi dalam relasi tua-muda, interaksi antara beliau dengan sejumlah anak muda, aktivis mahasiswa, dan seniman yang usianya separuh darinya (bahkan sebagian sebaya dengan cucu-cucunya).

Sikap yang kelihatannya normal, bahkan standar ini tidak terlalu kaya tersedia di Indonesia. Termasuk di masa kini.

Ketiga; kesadaran, keyakinan, bahkan ketaatannya pada keragaman.

Secara politik, dan ideologi; enteng sekali ia berhimpun dengan berbagai tokoh PAI yang berhaluan kiri, kiri tengah, sampai kanan. Terbukti setelah dibubarkan, para elit PAI memilih 'jalan ideologis' masing-masing. Ada yang ke PSI, PNI, bahkan PKI; Baswedan senior sendiri berlabuh di Masyumi.

Secara etnisitas, teman-teman saya dan cuplikan catatan sejarah mengabarkan betapa beliau amat dicintai di Yogyakarta. Di 'kiblat' peradaban Jawa itu, pembawaannya sulit meyakinkan bahwa beliau lahir di Jawa Timur, keturunan Arab pula. AR Baswedan terlampau Yogya.

Secara keyakinan agama; terlalu banyak cerita yang saya dengarkan betapa beliau merawat perbedaan dan memeluk erat-erat keyakinan agamanya dalam satu tarikan nafas.

Saya kira, kepada tokoh yang hingga akhir hayatnya tidak memiliki rumah pribadi (yang didiaminya di Yogya konon bukan harta pribadinya), generasi belakangan, dari latar belakang apapun mereka berawal, patut menundukkan kepala atas dua soal; malu dan hormat.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Nasionalisme Desentralistik

2008-09-19T20:01:00.013+07:00

inilah.com

CELAH 11/08/2008 09:36

Nasionalisme Desentralistik

M Ichsan Loulembah

SEBULAN lalu, saya terlibat dalam sebuah diskusi di Megawati Institute. Di tengah para penggerak institusi riset pimpinan Arif Budimanta itu, hadir pula Taufik Kiemas, Lukman Hakim Saefuddin, dan Yudi Latif.

TK (panggilan akrab Taufik Kiemas), melontarkan pernyataan; perlunya sebuah Rumah Besar Kaum Nasionalis. Dalam rumah besar itu, terhimpun berbagai golongan, kelompok, aliran pemikiran politik, namun memiliki kesamaan ide besar: nasionalisme.

Menurut hemat saya, ide itu secara historis amat logis, dan secara politik menyatakan kerendahan hati, serta keinginan berbagi â€“ sejarah, peran, cita-cita. Hal yang lumrah dalam politik.

Karena, sejarah nasionalisme kita sesungguhnya dimulai pada zaman kerajaan-kerajaan, tempo doeloe. Walaupun masih bersifat lokal, itulah modal awal nasionalisme kita. Sebuah proses terserak, namun memiliki keterkaitan inti; sebuah sikap tak rela terjajah, dan tak sudi direbut segala haknya.

Di zaman berikutnya, para elit (cendekiawan, saudagar, aktivis pergerakan, tokoh masyarakat, pemimpin agama) membawanya pada tingkatan di atas daerah, di atas sukubangsa. Bermodal pemikiran yang lebih mutakhir, inspirasi dari macam-macam bangsa; energi terserak itu disimpul dan direkatkan menjadi sebuah nasionalisme pada tingkat kebangsaan.

Nasionalisme pada saat kemerdekaan hingga limapuluhan tahun kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, digunakan sebagai elemen utama penggerak pembangunan politik (Bung Karno) dan ekonomi (Pak Harto). Niat kedua pemimpin itu sederhana; berupaya mengefektifkan serta mengefisienkan manajemen pembangunan.

Tantangan kebangsaan yang belum matang serta keterpecahan ideologis yang tajam, membuat pilihan sejarah Bung Karno meringkas pola penyatuan politik secara keras pada hampir sekujur sejarah Orde Lama.

Pak Harto â€“ dengan tantangan berbeda â€“ juga tergoda untuk meringkus politik sebagai kelemahan semata. Seperti kita tahu; Orde Baru mengedepankan ide-ide ekonomi yang harus tumbuh, menaruh politik di tempat yang amat belakang. Jika tidak disebut nista.

Manajemen penyatuan politik Orde Lama dan efisiensi pembangunan ekonomi Orde Baru punya watak sama: sentralistik.

Mudah dipahami. Indonesia terbangun dalam corak amat beragam, wilayah yang luas, terpisah oleh pulau dan laut-laut dalam. Sulit untuk dikelola jika tidak melakukan sentralisasi di masa-masa pembentukan (formative period).

Selain punya efek positif (efisien dan efektif dalam manajemen politik dan ekonomi), pilihan Bung Karno dan Pak Harto menegasikan potensi energi lokal yang menjadi penyuplai utama nasionalisme di level bangsa pada masa belum merdeka. Pendapat yang muncul dari lokal tidak diletakkan sebagai kritik. Bahkan disimpulkan sebagai perlawanan dan gangguan semata.

Dinamika dalam interaksi ideologis partai-partai politik di masa-masa awal merdeka, dan relasi lokal-nasional yang tegang pada fase berikutnya, mulai menyurut.

Nasionalisme kini harus diletakkan dalam semangat desentralistik. Artinya, semangat nasionalisme justru harus didirikan dari kenyataan keragaman dan kekhasan lokal.

Kenyataan itu, sesuai derap sejarah, tidak lagi dinilai sebagai hal negatif. Semestinya diletakkan dalam bingkai positif sebagai sebuah kenyataan sejarah kita yang pluralistik dan berawal dari lokal.

Dari segi pembangunan politik dan ekonomi, nasionalisme yang berwajah desentralistik tidak membunuh keragaman, justru memanfaatkannnya sebagai energi pembangunan. Dengan demikian, segala rencana dan tindakan ekonomi-politik secara nasional mendapatkan topangan lokal yang kokoh.

Medan yang begitu luas, beragam, dan tingkat kesulitan yang tidak sederhana, justru membutuhkan energi terserak untuk dipusatkan menjadi sebuah kekuatan.

Menurut hemat saya, dengan skenario itulah nasionalisme kita bisa kuat, menghadapi tantangan dunia, secara bersama.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

20% Nan Menggiurkan

2008-09-19T20:01:00.010+07:00

inilah.com

CELAH 28/08/2008 08:18

20% Nan Menggiurkan

M. Ichsan Loulembah

PIDATO Presiden Yudhoyono 15 Agustus 2008 (biasanya setiap 16 Agustus) di depan DPR menarik untuk diperhatikan. Hal terpenting adalah pelaksanaan perintah konstitusi tentang 20% anggaran pendidikan di APBN.

Mengapa secara politik penting?

Sebagaimana kita mafhum, hampir setiap tahun terjadi debat terkait belum teralokasikannya perintah UUD itu. Hingga sejumlah organisasi dan perorangan yang bergelut dengan pendidikan memenangkan judicial review di Mahkamah Konstitusi, 20% dipandang tak kunjung dilaksanakan hingga tahun anggaran 2008.

Pemerintah dan DPR punya argumen tak kalah kuat: sektor lain juga butuh anggaran pembangunan dan bukannya tak penting, proporsi 20% terlampau besar jika hanya diarahkan pada satu sektor saja.

Pendapat lain: anggaran pendidikan tidak hanya kepada kegiatan yang terkait langsung dengan ajar-mengajar. Membangun infrastruktur ke lokasi sekolah, ketersediaan air minum bagi masyarakat, dan peningkatan kesehatan masyarakat juga penting. Dan bisa ditafsirkan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Ada pula penilaian lain; daya serap serta daya dukung organisasi dan sumberdaya manusia institusi yang mengurusi (fokusnya pada Departemen Pendidikan Nasional) pendidikan masih lemah. Argumen ini memakai bukti, kurangya kreasi dan imajinasi jajaran intansi ini sehingga kualitas kebijakannya kurang kaya.

Sempat kita dengar buku-buku sekolah yang sebagian hanya mengganti judul plus sedikit merombak isinya. Ada pula skandal voucher pendidikan beberapa tahun silam.

Dana sekitar Rp244 triliun pada 2009 harus diserap/disiapkan untuk pendidikan. Dana ini menggembirakan, mengkhawatirkan, bahkan menggiurkan; dalam satu tarikan nafas.

Menggembirakan, karena kita amat tertinggal. Ukuran indeks pembangunan manusia (satu isu teramat penting yang rutin diukur oleh UNDP), kita tidak pernah naik kelas dari posisi 107 di antara 177 negara.

Padahal, selain kesehatan dan ekonomi, pendidikan adalah faktor pengerek jika kebijakan publik kita dinilai mementingkan aspek-aspek pemenuhan mendasar dari kemanusiaan.

Kegembiraan itu harus diikuti oleh kekhawatiran. Jika besarnya proporsi tersebut tidak diikuti oleh kreativitas, imajinasi dan aspek-aspek manajerial plus pengawasan, anggaran pendidikan besar akan diraup semata oleh peningkatan kuantitas. Volume diperbanyak, jumlah kegiatan digelembungkan.

Namun alpa pada hal-hal yang meningkatkan kualitas pelayanan dan kekayaan ragam aktivitas serta daya kreasi program-program terkait pendidikan yang seharusnya dibiayai. Bukan sekadar meninggikan jumlah kegiatan.

Menurut hemat saya, hal pokok yang mesti dilakukan adalah menyuntikkan semangat desentralisasi dalam pelaksanaannya. Bukan sebaliknya, menyuburkan sentralisasi.

Keterlibatan daerah dalam pelaksanaan program pendidikan dan penggunaan anggaran amat penting. Walau harus dikawal dengan amat ketat (karena korupsi di daerah sering berlomba dengan pusat), pelibatan daerah akan memudahkan pelaksanaannya. Sebab, karakter masalah pendidikan masing-masing daerah tidaklah tunggal.

Ada daerah yang membutuhkan bangunan sekolah baru, ada lagi yang sekadar memperbaiki, namun ada pula daerah yang lebih advanced kebutuhannya.

Terakhir, 20% dari APBN tentu menggiurkan. Membayangkan 10% saja dari total anggaran pendidikan itu termakan sebagai 'ongkos tidak formal', bisa kita bayangkan berapa besar yang akan diperebutkan para pihak?

Di sini, semata pendekatan proyek (project approach) harus diminimalkan. Jika tidak dapat dinihilkan.

Penulis adalah Anggota DPD RI [L1]

Pelajaran Kontes Idola

2008-07-21T23:44:00.003+07:00

CELAH 21/07/2008 09:51

Pelajaran Kontes Idola

M Ichsan Loulembah

ARIS, Gisel, Patudu. Tiga nama yang beberapa bulan silam bukan apa-apa. Selain keluarga dan teman-temannya, tiga nama itu hanyalah remaja biasa di daerahnya masing-masing. Bakat mereka mencuat setelah kontes Indonesian Idol –yang secara berkala dilakukan tiap tahun– mereka ikuti.

Mereka melewati perjuangan panjang; berdesak-desakan dalam panas, antre mengambil formulir pendaftaran, mengikuti audisi lokal off-screen, hingga bisa tampil di layar televisi secara nasional.

Demikian halnya dengan Randi. Jejaka ini meninggalkan kampung halamannya yang sunyi di pinggiran Kota Palu, merambat pada posisinya sebagai satu-satunya laki-laki di antara lima besar kontes dangdut berjuluk KDI tahun ini.

Ada lagi Kiky. Anak laki-laki pasangan sederhana asal Manado ini mengalahkan Angel dalam kontes Idola Cilik. Si mungil dengan kualitas suara bertenaga dan kontrol laiknya penyanyi profesional ini memasuki industri popularitas yang dibangun oleh peradaban televisi.

Walaupun muncul sejumlah kritik atas komersialisasinya, kolom ini ingin memetik hal-hal berharga dari aneka kontes pencarian bakat yang akan dilambungkan menjadi idola itu.

Pertama; basis pencarian lebih meluas dibandingkan kegiatan serupa sebelumnya. Audisi menyelusup ke hampir semua kota, kontes-kontes ini memiliki kemauan besar menjaring sebanyak dan seluas mungkin potensi remaja Tanah Air. Walaupun ada pertimbangan komersial bagi stasiun televisi penyelenggara, upaya itu pantas dipuji.

Tidak bisa dianggap sepele, pretensi mereka bisa dipandang sebagai pengejawantahan desentralisasi dan pemanfaatan secara maksimal keluasan wilayah negeri ini.

Peluang bakat terpendam di daerah terpencil, sama dan sebangun dengan para remaja yang rumahnya hanya berjarak sepelemparan batu dari stasiun-stasiun televisi besar.

Kedua; dukungan atas para kandidat tidak di tangan segelintir ahli. Juri – para profesional di bidang itu – hanya bertindak selaku pengamat ahli atau komentator. Nasib para kontestan sangat ditentukan oleh pilihan rakyat, eh, pemirsa. Ujungnya, legitimasi atas hasilnya lebih memadai.

Ini pun jauh lebih baik jika kita membandingkannya dengan kontes-kontes di masa lalu; keputusan sepenuh-penuhnya di tangan para ahli, yang menimbulkan protes pendukung kontestan yang kalah, sesekali.

Jika ada sedikit kritik, hanya pada soal teknis. Seyogianya setiap nomor telepon selular (CDMA ataupun GSM) hanya bisa mengirimkan pesan pendek (SMS) dukungan sekali saja. Bukan berkali-kali seperti sekarang.

Ketiga; sportivitas atau dalam kalimat panjang: siap menang, siap kalah. Mari kita ingat adegan demi adegannya. Saat penentuan pemenang pada pergelaran puncak, atau siapa yang gugur, wajah kesemua kontestan tetap sumringah.

Sedih, tentu, tak dapat dihilangkan. Tapi, kesedihan itu terbagi pula pada kandidat yang justru menang. Bahkan, ekspresi kemenangan justru dibalut sedikit penyesalan, duka, sambil tetap menyajikan rekatan persahabatan yang kuat.

Yang kalah, selain tetap sedih, menonjolkan kepala tegak. Yang menang, jauh dari sikap mentang-mentang. Tangan persaudaran mereka justru erat terbentang.

Seandainya kita bisa meluaskan kenyataan-kenyataan kecil ini dalam skala dan bidang yang lebih luas semisal dalam rekrutmen politik, profesional di sektor swasta, termasuk promosi pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara.

Meluaskan basis rekrutmen, memperbesar kemungkinan munculnya figur-figur terbaik. Selain itu, dukungan publik karena logika keprestasian (merrit system) akan kokoh.

Dan, terpenting, keragaman sumber daya sosial, budaya, etnisitas, segmen masyarakat, stratifikasi sosial, bukan jadi hambatan. Sebalikknya, justru dilihat sebagai potensi, kekayaan, dan peluang bagi bangsa untuk kemajuan.

* Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI

"Desentralisasi" BUMN

2008-07-21T23:30:00.003+07:00

CELAH 07/07/2008 11:36

"Desentralisasi" BUMN

M. Ichsan Loulembah

INILAH.COM, Jakarta - Sekian tahun silam, praktisi bisnis Ignasius Jonan, menulis artikel berjudul Melihat BUMN dari Sisi Lain; Memindahkan Kantor Pusat ke Daerah demi Pemerataan (Kompas, 08/07/2005). Kolom itu sangat inspiratif, penting untuk dinukil kembali.

Inti artikel itu: mengikhtiarkan upaya pemerataan pembangunan yang berjalan lambat dengan langkah terobosan. Salah satu yang dipersoalkan Jonan adalah kenyataan di mana sebagian besar dana masyarakat dan kucuran kredit secara nasional masih tersentralisasi di Jakarta.

Juga, hampir 80% perolehan pajak nasional diperoleh dari kegiatan usaha di Jakarta. Perlu sebuah proyek besar desentralisasi ekonomi.

Berbagai negara memang secara alamiah, maupun terencana, melakukan grouping (atau regrouping) dan memilih cara-cara cluster dalam kegiatan bisnis dan industrinya.

Walau bukan dalam kerangka state owned companies, sejumlah perusahaan yang dimiliki swasta 'terpaksa' menempatkan (atau memulai) bisnisnya di lokasi (daerah/negara bagian) tertentu mengikuti sejarah industri dan akibat kebijakan pemerintah.

Amerika Serikat, misalnya. Bisnis perbankan, keuangan dan pasar modal raksasa banyak berkutat di Boston, Chicago dan New York. Texas dikenal sebagai daerah pertambangan. Silicon Valley menjadi kiblat sektor teknologi informasi. Industri hiburan dan perjudian pun terkonsentrasi hanya ke beberapa wilayah (Los Angeles dan Las Vegas).

Kita amat berbeda. Jakarta - belakangan Surabaya - terlalu kuat, baik dari peredaran uang dan modal, maupun pusat pengendalian bermacam sektor ekonomi. Berbagai daerah bernasib sial, hanya ketempatan tempat produksi saja.

Padahal, jika kantor-kantor pusat berbagai perusahaan didekatkan dengan sentra produksinya akan lebih efisien dan efektif dari berbagai segi.

Karena, sekitar 160 badan usaha milik negara (BUMN) sahamnya masih dikuasai pemerintah, sentuhan kekuasaan politik bisa diberlakukan dalam pengelolaannya.

Di antara yang diusulkan kolom Jonan adalah memindahkan kantor-kantor pusat BUMN – terutama yang punya basis produksi serta kegiatan usahanya terkait dengan daerah – agar dipindahkan ke berbagai daerah.

Salah satu yang penting; Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Ekspor Indonesia (BEI) yang sahamnya dimiliki negara dipindahkan kantor pusatnya ke berbagai wilayah/pulau secara merata dan tertata. Tentu saja pemilihannya berdasarkan karakter usaha bank itu serta kekhasan wilayah setempat.

Karena, secara umum, 52% dari Rp951 triliun dana masyarakat di bank umum tersentralisasi di Jakarta. Sebanyak 36% dari Rp549 triliun kucuran kredit nasional. Artinya, hanya 48% dana masyarakat terbagi untuk 29 provinsi lainnya.

Menurut hemat saya, usul ini amat penting diperhatikan. Pertama, Jakarta - dan belakangan Surabaya menyusul - telah semakin padat, baik dari segi kepadatan properti yang menjulang, terlampau panas dari segi peredaran uang.

Ini tidak sehat, bukan saja dari segi ekonomi,namun yang lebih penting secara sosial-politik, dalam jangka panjang. Juga akan membangkitkan berbagai sektor penyertanya.

Kedua, upaya pemindahan berbagai kantor pusat BUMN itu juga memberi keseimbangan baru atas 'terserapnya' berbagai 'jagoan daerah' sektor swasta ke Jakarta. Sampoerna, Djarum, Gudang Garam, misalnya. Walau industri rokok mereka tetap berada di daerah asal, namun kini mereka merambah ke berbagai sektor - perbankan, properti, misalnya - di Jakarta. Begitu juga nama-nama besar di sektor lainnya.

Berbagai pemain utama swasta kini, dulunya adalah pengusaha daerah. Baik itu karena generasi pertama pendiri kelompok usaha mereka berawal di daerah meraka. Sebut saja keluarga Kalla, Bakrie, Salim, Eka Tjipta, dsb.

Mengapa mereka ke Jakarta. Jawabannya gampang; pertumbuhan aneka sektor terlampau laju, peredaran uang amat besar, berbagai keputusan politik di bidang ekonomi belum sepenuhnya bernafas desentralistik yang berimplikasi pada persebaran ekonomi di berbagai daerah.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI. [L1]

Individualitas Sepakbola

2008-06-30T02:47:00.002+07:00

CELAH 23/06/2008 16:03

Individualitas Sepakbola

M. Ichsan Loulembah

SERING terdengar pertanyaan, "masak dari 200-an juta penduduk, kita tidak bisa menciptakan satu kesebelasan yang tangguh?"

Menurut hemat saya, ada yang salah saat kita memandang sepakbola. Seakan, sepakbola berintikan orang-orang yang dengan mudah diturunkan tingkat kolektivitasnya dari level bangsa, komunitas, daerah, suku, keluarga, menjadi sebelas orang pemain.

Logikanya, negara-negara dengan jumlah penduduknya padat, lebih mudah membentuk kesebelasan tangguh. Sebaliknya, negara-negara dengan jumlah penduduknya sedikit akan jarang merajai laga antarbangsa.

Hampir tidak ada pola baku melihat hubungan antara jumlah penduduk, besar wilayah, dan kemajuan sepakbola suatu bangsa. Negara-negara Skandinavia memiliki tim yang tak dapat diremehkan. Padahal penduduk mereka tak terlalu besar. Pun demikian negeri-negeri di Amerika Selatan.

Di lain pihak, negara-negara berpenduduk besar – Cina, India, Indonesia, dan Amerika Serikat – belum termasuk tim yang menjadi favorit di laga-laga berkelas dunia.

Pada sisi lain, sepakbola juga tidak berhubungan dengan tingkat kemajuan ekonomi. Bahkan, lebih sering terjadi hal kontras dalam sejarah persepakbolaan dunia.

Negara-negara dengan sistem modern – ekonomi, sosial, demokrasi – yang matang hampir dipastikan memiliki kesebelasan tangguh. Juga dapat dilihat dari negeri-negeri dengan sejarah peradaban panjang. Iran, Irak, Jepang, Yunani, Italia, Prancis, Inggris, Mexico, misalnya.

Namun, negara-negara miskin – sebagian bahkan minim demokrasi – juga bisa melahirkan kesebelasan kuat. Negara-negara di benua Afrika dan Amerika Latin, contohnya.

Melihat kasus-kasus tersebut, inti dari sepakbola adalah individualitas. Bukan kolektivitas. Gabungan individu-individu yang tangguhlah yang bisa membangun sebuah tim yang tangguh.

Walau dimainkan oleh satu kelompok orang – pemain inti 11 orang tambah sekian pemain cadangan – sepakbola sejatinya permainan yang mengandalkan ketrampilan, kemampuan, dan ketangguhan individual.

Dengan motif berbeda, setiap anak manusia, di tengah kesulitan dan kelebihan komunitasnya masing-masing; memiliki motif berbeda untuk maju dalam hal sepakbola.

Seorang anak miskin di Amerika Latin atau Afrika, tidak memiliki jalan yang banyak untuk keluar dari impitan ekonomi dan deraan hidup, keculai sepakbola.

Bagi anak-anak Eropa (Barat), Korea, dan Jepang, sepakbola dapat mewujudkan cita-citanya menjadi termasyhur, mengarungi pergaulan internasional. Termasuk menjadi faktor inti dalam industri sepakbola dan menyumbang secara signifikan pada perputaran uang skala besar di jantung kapitalisme mondial.

Secara umum, seorang individu semisal Didier Drogba, Samuel Eto’o, Khalid Boulahrouz, Thiery Henry, Robinho, Christiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Michael Ballack, Park Ji Sung, dan lainnya, bukan sekadar atlet. Mereka melompat dari pemain di kampung menjadi aktor peradaban global.

Mereka bisa memasuki panggung dunia, menjadi duta bangsa, mempromosikan negara. Selain menjadi kaya yang langsung berimpilikasi pada kemakmuran dirinya, dan keluarga, bahkan masyarakat di sekitarnya.

Jika olahraga perseorangan – golf, tenis, catur, tinju, balap (motor, mobil, sepeda), misalnya – hanya memerlukan ketrampilan, kemampuan teknis, serta ketangguhan semangat juang atlet tersebut, sendirian. Pada sepakbola, segenap kemampuan perseorangan masing-masing individu, diramu dengan kesediaan kerjasama, dan dipayungi oleh strategi serta pola yang dibangun secara kolektif oleh pelatih atau manajer tim.

Tradisi setiap bangsa yang mampu membangun secara konseptual sebuah kesebelasan berbeda satu sama lain. Ketersediaan sumberdaya kebudayaan dan tradisi masing-masing bangsa, ditangan individu – pelatih atau konseptor strategi persepakbolaan – dalam berbagai kasus, bisa menjadi energi maksimal.

Kembali ke pokok soal kita; bagaimana menemukan calon-calon aktor peradaban tersebut di negeri kita? Bagaimana menggelorakan individualitas mereka? Bagaimana menemukan konsep sepakbola yang akurat?

Penulis adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI

Belajar dari van der Sar

2008-06-30T01:47:00.004+07:00

www.inilah.com

CELAH 11/06/2008 11:07

Belajar dari van der Sar

M. Ichsan Loulembah

SETELAH menyelesaikan pertandingan Selasa dinihari (10/6), kesebelasan Belanda seperti telah menyelesaikan separuh tugas di Piala Eropa 2008.

Menekuk 3-0 juara dunia Italia, bukan soal sepele. Tidak pula sekadar soal kuantitatif perolehan gol. Lebih. Kemenangan tersebut seakan melepaskan beban 30 tahun selalu terkalahkan menghadapi tim Azzuri. Italia seakan kutukan bagi Belanda, selain Jerman (Barat).

Ke atas lagi, seakan catenaccio Italia hampir diyakini para pengamat sebagai antitesis total football Belanda. Mungkin, tersingkir di babak II pun kelak, Belanda tidak peduli.

Memang tim manager Marco van Basten pernah menjanjikan – saat menerima tampuk kepelatihan 4 tahun lalu – ia mengejar target 4 tahun kemudian. Memang, 2 tahun sebagai pelatih, berintikan pemain debutan baru, Belanda di tangan van Basten ibarat pasukan yang baru terusir dari koloninya.

Setelah ditangani para pelatih Frank Rijkaard, Louis van Gaal, hingga Dick Advocaat pada periode 1998-2004, Tim Oranye tidak lolos untuk masuk putaran final Piala Dunia 2002. Van Basten hanya bisa mengangkatnya sampai babak II Piala Dunia 2006.

Padahal tim ini pernah runner up dua kali Piala Dunia. Pertandingan final mereka melawan Jerman Barat di tahun 1974 dan menghadapi Argentina di 1978, nyaris jadi tontonan klasik.

Keunikan lain tim ini, tidak sekali mereka memiliki pemain bersaudara – minimal nama keluarganya sama. Ada abang-adik Rene dan Willy van de Kerkhof di tahun 70-an. Paruh 80-an mereka punya Rob dan Richard Witschge. 1990-an ada Frank dan Ronald de Boer.

Kembali ke pertandingan Italia-Belanda tersebut. Selain Marco van Basten, pelatih dan manajer tim, kiper cum kapten kesebelasan Erwin van der Sar kunci kemenangan tersebut. Apa pula istimewanya jangkung kelahiran 29 Oktober 1970 ini?

Belanda pernah memiliki kiper legendaris Jan Jongbloed; mengawal jala tahun 1962 hingga 70-an. Di 80-an, ada Hans van Breukelen berwajah bintang film. Mereka pernah pula menjadi kapten, sekaligus pemain tertua di kesebelasannya.

Dunia pun pernah mengenal para legenda penjaga gawang: Lev Yashin, Dino Zoff, Jan Tomaszweski, Ramon Quiroga, Peter Shilton, Sepp Maier, dan sebagainya.

Menurut hemat saya, kelebihan van der Sar, pertama; kemampuan teknisnya yang tidak sekadar rata-rata. Kredibilitas dan penghormatan rekan-rekannya di lapangan, pertama kali pasti datang dari pengakuan mereka atas kerja keras dan kemampuan teknis van der Sar yang tak sekadar rata-rata.

Bukan hanya pada pertandingan historis dengan Italia itu saja. Saat bersama Ajax, Fulham, Juventus, dan Manchester United, juga bisa terlihat. Final Liga Champions Eropa sebulan lalu, van der Sar kunci kemenangan dramatis MU lewat adu penalti melawan Chelsea.

Kedua; ketenangannya dalam segala situasi. Tetap awas walau timnya sedang merangsek pertahanan lawan. Tidak panik saat lawan datang menggempur.

Ketiga; proporsionalitas. Dia tidak terlihat berlebihan jika berhasil melakukan sebuah penyelamatan gawangnya. Juga tidak terlampau terlihat down jika gawangnya bobol.

Keempat; kepercayaan dirinya yang memadai. Sebagai leader, ia mafhum, sebuah pertandingan dimenangkan justru saat terbangun keyakinan bahwa kita bisa melakukannya. Namun tidak meloncat menjadi jumawa.

Terakhir; rileks dan spontan. Setiap gol tercipta di gawang lawan, Erwin van der Sar akan kegirangan. Seusai pertandingan ia akan menyalami, merangkul, menepuk bahu, memegang pipi atau kepala kawan ataupun lawannya. Mudah dibaca: ia tulus.

Pada sektor, profesi, dan tingkatan apa pun; kita bisa belajar dari van der Sar.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI

Drama Indonesia

2008-06-08T23:48:00.004+07:00

www.inilah.com

CELAH 04/06/2008 17:08

Drama Indonesia

M Ichsan Loulembah

Drama 1 (lokasi: Monumen Nasional, Jakarta)

Minggu (01/06/08), sekelompok orang mengejar kelompok lain. Kemarahan nampak di wajah penyerang. Takut, pucat pasi, kelompok yang diserang mengerang, tunggang-langgang.

Penyerang dan yang mengerang memakai warna putih dominan. Dada dan punggung penyerang tertera tulisan Front Pembela Islam (FPI). Yang mengerang memakai nama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Jurnalis senior Doktor Muhammad Syafii Anwar, intelektual Ahmad Suaedy, aktivis Muhammad Guntur Romli, dan sejumlah korban lain dirawat di berbagai rumah sakit.

Drama 2 (lokasi: berbagai tempat di Jakarta)

Minggu (01/06/08), malam, televisi menyiarkan pernyataan berbagai tokoh. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sedianya akan hadir di Lapangan Monas mengeluarkan kecaman.

Eseis Goenawan Mohamad, salah satu yang hadir namun tidak terkena kekerasan, menjelaskan rangkaian peristiwa sambil mengeluarkan penyesalan.

Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat menyampaikan pernyataan, aksi di Monas tidak berkoordinasi dengan mereka.

Politisi muda yang juga Koordinator Bidang Keagamaan DPP Partai Golkar Nusron Wahid menyampaikan kecaman dalam running text di Metro TV.

Drama 3 (lokasi: berbagai kantor pemerintah)

Senin (02/06/08), di kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Presiden Yudhoyono muncul di layar. Berbalut jas gelap plus dasi berwarna lembut, menyampaikan pernyataan pertama pemerintah. Sambil menahan geram, Presiden mengecam aksi kekerasan itu. Wakil Presiden Kalla, tenang namun terus terang, menyatakan bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, anarkisme bukan.

Di kantor Kepolisian RI, sejumlah tokoh mengadu ke Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, Komjen Polisi Bambang Hendarso Danuri. Satu-dua politisi memberikan pernyataan mengecam.

Drama 4 (lokasi: Cirebon, Jawa Barat).

Senin (02/06/08), malam, sejumlah massa dari keluarga besar dan kaum muda Nahdlatul Ulama, yang marah atas terlukanya Kiai Maman Imanulhaq, kiai asal daerah itu, merobohkan papan nama FPI.

Tergolek di ranjang rumah sakit berbalut perban, Kiai Maman mengimbau para pengikut dan simpatisannya tidak berlaku anarki, menjauhi main hakim/polisi sendiri.

Drama 5 (lokasi: Petamburan, Jakarta Barat)

Senin (02/06/08), malam, sejumlah tokoh FPI, Laskar pembela Islam dan Komando Laskar Islam, dipimpin Habib Rizieq Shihab memberikan keterangan pers. Di sejumlah media tersiar pernyataan bernada ultimatum dari Sekretaris jenderal Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Malik Haramain, jika pemerintah tidak menyelesaikan, GP Ansor dan segenap elemennya akan melakukan sendiri.

Drama 6 (lokasi: Markas Besar Kepolisian RI)

Selasa (03/06/08), siang, pimpinan FPI beserta para anggota, dan penasihat hukumnya, memberikan setumpuk dokumen disertai pelaporan atas tindakan yang dianggap melanggar hukum para tokoh demonstrasi di Monas.

Habib Rizieq Shihab memegang sebuah lembaran berisi nama-nama yang beriklan di berbagai media nasional. Ia menyebut antara lain Abdurrahman Wahid, Goenawan Mohamad dan Adnan Buyung Nasution sebagai aktor di balik terjadinya insiden Monas.

Politisi yang mengeluarkan kecaman makin banyak, dan meluas ke tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Drama 7 (lokasi: Jember, Jawa Timur)

Selasa (03/06/08), malam, Habib Abubakar, setelah berdialog dengan tokoh-tokoh Garda Bangsa PKB dan Barisan Serbaguna (Banser) Ansor NU, membubarkan FPI Kabupaten Jember secara sukarela. Sembari memohon maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya para korban insiden Monas, juga kepada Gus Dur.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, meminta agar NU tidak dibawa-bawa dalam soal itu. Ia juga menyesalkan pemakaian nama NU secara konotatif dalam demonstrasi AKKB di Monas.

Drama 8 (lokasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)

Selasa (03/06/08), malam, markas-markas FPI di Jawa didatangi keluarga besar NU dan PKB agar FPI dibubarkan.

Kapolda Meto Jaya Inspektur Jenderal Polisi Adang Firman mengeluarkan ultimatum agar FPI menyerahkan sejumlah nama yang dianggap terlibat tindak kekerasan.

Di Parung, Bogor, Habib Assegaf, pimpinan pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, penuh wibawa menyiapkan barisan rapi ribuan laskar untuk membentengi Gus Dur, NU dan PKB.

Drama 9 (lokasi: Petamburan, Jakarta Barat)

Rabu (04/06/08), pagi, sekitar 56-58 aktivis FPI dicokok petugas. Sekitar 1.500-2.000 polisi berderap memasuki Jalan Petamburan III. Berbeda dengan perkiraan banyak pihak, pengangkapan itu berlangsung mulus. Tak satupun letusan menyapu kesenyapan pagi itu.

Entahlah, itu klimaks atau antiklimaks? Entahlah, itu panggung Indonesia yang sebenarnya, atau hanya fatamorgana? Entahlah, apakah mereka patut menjadi musuh di antara sesama? Entahlah, apakah kita, bangsa yang besar ini, sudah tepat merumuskan musuh yang sebenarnya.

Layar Indonesia ditutup. Untuk sementara.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI

Nyali Bang Ali

2008-06-05T15:05:00.003+07:00

www.inilah.com

CELAH 27/05/2008 19:22

Nyali Bang Ali

M Ichsan Loulembah

SELAIN para bintara, tamtama, dan perwira itu – kebanyakan dari Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut berbalut pakaian dinas upacara lengkap (PDUL) – nampak puluhan tokoh dan ribuan anggota masyarakat.

Itulah pemandangan saat mobil saya perlahan melewati tempat pemakaman umum itu.

Mereka memberi penghormatan terakhir pada almarhum Letnan Jenderal Purnawirawan (Marinir) Ali Sadikin. Bang Ali, sebutannya setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 1966-1977, wafat di Singapura pada 20 Mei 2008.

Bang Ali memang Tokoh; dengan T besar. Takdirnya pun mengantarkan ia wafat di hari Kebangkitan Nasional.

Konsistensi pemikiran dan sikap kerakyatannya terjaga hingga ke tempat pemakaman, di Tanah Kusir. Jasadnya dimakamkan di liang yang sama dengan Nani Sadikin, istri pertamanya. Dekat dengan rakyat yang pernah dipimpinnya. Konsisten dengan seruannya saat menjadi gubernur; lahan Jakarta sempit.

Seruan kebajikan sering keluar dari deretan tokoh. Baik di masa lalu, maupun kini. Namun, minim yang mau melaksanakan ungkapan retorik mereka sendiri. Ibarat seruan hanya bagi khalayak ramai, tabu diberlakukan bagi mereka yang menggenggam privilese sosial. Bang Ali berbeda.

Pada hari-hari pertama masa pemerintahannya – dilantik usia 39 tahun – putra Sumedang ini bergabung peluh dengan masyarakat dalam bus kota untuk menanyai dan merasakan problem transportasi umum.

Purnawirawan marinir – dulu KKO – ini memang gubernur yang keras, dan disiplin. Namun, walau diangkat oleh Bung Karno – yang sering menyebutnya koppig (keras kepala) – dia menjalani kepemimpinan justru paling lama di zaman Pak Harto.

Ini menjelaskan dengan mudah bahwa, menjadi pemimpin yang bisa bertahan dalam segala cuaca politik tidak harus menjilat. Juga tidak perlu menyesuaikan dengan ritme atasan atau ABS. Sikap yang makin jarang kita saksikan.

Bang Ali juga pemimpin paripurna. Memang ia membangun sarana transportasi; pernah mengadakan 500 bus kota, membangun jalan yang dulu penuh lubang menganga. Ia juga merapikan kampung-kampung Jakarta dengan proyek Muhammad Husni Thamrin yang diganjar penghargaan internasional Aga Khan Award.

Bukan cuma dalam bidang fisik. Di era kepemimpinannya juga dibangun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Di dalamnya ada ruang bagi berkesenian, lahir sekolah kesenian (LPKJ, lalu berubah menjadi IKJ), juga planetarium.

Untuk kaum muda, ia memerintahkan pembangunan Gelanggang Remaja bagi aktivitas kesenian dan olahraga di lima daerah Jakarta yang hingga kini masih berdiri.

Visinya lengkap. Perhatiannya tidak semata pada sektor pemerintahan. Jauh sebelum gerakan masyarakat menjadi trend, ia menyokong proyek aneh waktu itu; mendirikan lembaga yang mengurusi keadilan masyarakat yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Masih dalam konteks mengimbangi kekuasaan pemerintah, ia memerintahkan Ciputra – pengusaha kelahiran Parigi, Sulawesi Tengah – yang memimpin PT Pembangunan Jaya membantu sejumlah jurnalis muda menerbitkan majalah Tempo.

LBH dan Tempo, bukan belakangan hari, namun di awal kegiatannya justru banyak mengritik proses pembangunan Jakarta, terarah pada implikasi dan kelemahan-kelemahannya di lapangan.

Menurut hemat saya, hampir tidak mungkin kita mendapati pemimpin mau menciptakan institusi ibarat ”senjata” yang juga menembak dirinya sendiri.

Dan paling mengejutkan, keberaniannya berdebat dengan kalangan ulama yang memprotes perjudian. Padahal masa itu judi dilegalkan. Namun jarang ada yang berani menyentuhnya. Selain takut berhadapan dengan tokoh agama, para pejabat juga takut tidak populer.

Tentu saja Bang Ali tetap menghormati para ulama. Namun ia tulus, membangun infrastruktur bagi masyarakat. Sekaligus realistis karena anggaran pemerintah memang tak ada. Sentuhannya pada pembangunan Jakarta tetap terasa.

Belajar dari almarhum; selain gagasan strategis, ia juga punya keyakinan dan nyali. Untuk bangkit, negeri ini membutuhkan pemimpin dengan nyali Bang Ali.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Batik Gates

2008-06-05T14:47:00.004+07:00

www.inilah.com

CELAH 14/05/2008 22:23

Batik Gates

M. Ichsan Loulembah

LELAKI itu tidak selesai kuliah. Waktu muda tubuhnya kerempeng, dan ringkih. Kini pengaruhnya amat besar bagi dunia. Namanya sering menempati urutan teratas orang terkaya di dunia. Paling sial dia berada di urutan ketiga.

Bill Gates, Chairman Microsoft Corp, datang memberikan ceramah yang diminati banyak segmen di masyarakat. Bukan untuk menjelaskan mengapa perusahaannya terus berupaya 'menelan' icon dunia internet seperti Hotmail dan Yahoo! yang masih jadi pembicaraan.

Jumat itu (09/05/08), Gates datang untuk sebuah pemaparan tentang masa depan internet dan manfaatnya bagi sebuah komunitas, pengelolaan negara, bangsa, bahkan dunia. Namun, bukan itu yang menjadi fokus artikel pendek ini.

Pakaian yang membalut tubuh pria berkacamata itu yang justru menarik perhatian saya. Bill Gates memakai batik!

Wajah seriusnya nampak padu dengan pilihan batik bercorak padat. Pemakaian batik itu ternyata inisiatif para pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Sebuah tindakan yang penting, strategis, dan sadar pemasaran.

Peristiwa Gates berbatik dapat dilihat dari beberapa sudut. Pertama; walaupun
pernah juga digunakan para pemimpin APEC beberapa tahun lalu, Gates tetaplah icon penting. Bahkan jauh melampaui pengaruh para pemimpin formal tersebut.

Dia diperhatikan, bahkan menjadi teladan segala usia. Sehingga foto salah satu figur penting di sektor teknologi informasi ini segera terpampang di dunia maya. Dan akan mengalami reproduksi berlipat-lipat.

Kedua; karena backbone generasi internet adalah anak muda, tentu sebuah
kampanye yang menarik. Para praktisi pemasaran tentu amat mafhum bahwa anak muda adalah segmen pasar yang sangat atraktif, dan dinamis.

Bukan itu saja, selain terus bertumbuh, anak muda sering menjadi penentu kecenderungan. Bahkan bagi pasar dewasa sekalipun.

Gates, menambah deretan pesohor dunia, setelah Nelson Mandela dan batiknya. Walau berkarakter beda, keduanya pesohor dengan pengagum melintasi batas apapun.

Ketiga; seharusnya momentum 'Gates' pakai batik tidak lewat begitu saja seperti pemimpin APEC dan Mandela pakai batik, tempo hari. Justru harus dijadikan sebuah momentum untuk gerakan yang lebih besar. Sebuah gerakan pemasaran atau promosi perdagangan internasional.

Pemerintah - dalam hal ini kementerian perdagangan - merumuskan sebuah proyek pemasaran dengan cara yang tidak biasa. Karena selama ini cara berpromosi kita terlampau biasa; pameran, eksibisi, pertunjukan, dengan tulang punggung pelaksana para staf KBRI plus birokrat Departemen Perdagangan.

Keempat; walaupun memiliki banyak kekayaan budaya yang dapat dijadikan komoditas, batik paling layak dijadikan prioritas. Karena sebagai busana, batik bisa menjadi produk massal. Juga mewakili keragaman corak berdasarkan etnisitas bangsa kita.

Bayangkan, pemakaian batik sekarang jauh lebih meriah dan massal dibanding satu dekade yang lalu. Ada lagi bedanya; dulu lebih sering dipakai pada acara formal, sebagian bahkan 'setengah kewajiban'.

Kini, batik secara sukarela menjadi bagian dari mode segala lapisan ekonomi, sosial, dan usia. Bahkan kafe dan diskotik pun tak kuasa menahan laju batik.

Sudah waktunya batik dipakai oleh semua pejabat dan birokrat pada garis depan pergaulan dunia. Mulai dari para diplomat kita diberbagai belahan bumi.

Sampai utusan resmi kenegaraan pada setiap agenda bilateral, multilateral, perundingan politik, negosiasi dagang, dan konferensi penyelamatan lingkungan.

Bangsa-bangsa lain, jamak melakukannya. Utusan resmi India, Pakistan, bahkan Filipina, apalagi negara-negara Afrika, kerap menggunakan busana nasional di setiap forum internasional yang mereka ikuti.

Selagi menuntaskan kolom ini, mata saya tertumbuk pada dua gambar. Yang satu memuat foto Bill Gates berbalut batik bercorak pisang Bali. Satunya lagi memuat tampang Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik tersenyum lebar dengan jas lengkap dalam iklan Visit Indonesia Year 2008.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah [L1]

Tol Bobol

2008-05-10T16:58:00.003+07:00

www.inilah.com

CELAH

08/05/2008 16:17 WIB

Tol Bobol

M. Ichsan Loulembah

SELAMA dua hari ini, berbagai media menyiarkan gambar yang baru tapi lama. Baru, karena peristiwanya memang berlangsung sekarang. Lama, karena gambar seperti itu kita lihat berulang selama bertahun-tahun.

Gambar dan peristiwa dimaksud adalah beberapa mobil sedang berupaya lolos dari 'sungai' jelmaan jalan tol. Dan jalan tol dimaksud adalah penghubung utama menuju bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, gerbang penting masuk-keluar negeri ini.

Peristiwa ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Walaupun mungkin bagi sebagian kita, seperti peristiwa rutin. Bahkan membuat kita seperti imun, laiknya menunggu datangnya musim duku atau rambutan.

Pertama, bandar udara Soekarno-Hatta terletak di ibukota negara. Bandara ini – selain pintu masuk utama negeri ini – juga harus dilihat sebagai etalase penting yang menunjukkan wajah kita di dunia internasional.

Bayangkan, bukan pertama kali jalan tol tersebut terendam banjir. Bahkan, sejak akhir tahun 90-an akses penting tersebut sering terendam air sampai ketinggian yang bisa menelan mobil jenis sedan.

Kedua, setiap kita menuju bandara, acap kali terlihat aktivitas yang menunjukkan sedang terjadi perbaikan di sebagian ruas jalan tersebut. Pertanyaannya, apa gerangan yang diperbaiki selama ini jikalau hujan sejenak saja mampu mengubah fungsi jalan tersebut menjadi sungai baru?

Apakah cara khas kita mengatasi masalah, yakni secara tambal sulam, masih gemar kita lakukan? Apakah cara pandang kita yang jangka pendek masih berlaku? Apakah pendekatan sektoral juga terjadi dalam penanganan problem krusial ini?

Apakah project approach terus menerus diberlakukan dalam menyelesaikan masalah yang sebenarnya harus diselesaikan secara terintegrasi?

Masih banyak pertanyaan yang layak dan mudah diluncurkan, karena soal yang sebenarnya terang benderang. Menurut hemat saya, sudah saatnya segenap otoritas terkait memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut bukan sebagai soal biasa, atau nomal. Apalagi masalah yang dianggap sepele.

Mulai dari menghilangkan ego sektoral, sampai peluang cuci-tangan atau bersembunyi sambil melemparkan tanggung jawab kepada satu instansi saja.

Pemerintah daerah – dalam hal ini DKI Jakarta dan Banten — harus mengambil inisiatif, duduk bersama mencari pangkal masalah. Karena banjir di jalan tol menuju bandara, harus dilihat sebagai masalah hilir, yang hulunya harus ditelusuri secara seksama. Sekaranglah waktu nya semboyan kampanye pilkada dulu untuk dibuktikan.

Sebab, soal ini bukan pula disebabkan satu faktor saja; misalnya sekadar ketinggian jalan tol yang terus dinaikkan karena dipandang rendah. Jika itu, bukankah ruas jalan tol rawan banjir tersebut sudah ditinggikan berkali-kali? Mengapa tidak menelusuri kemungkinan posisi jalan tol tersebut menjadi lebih rendah dari permukaan laut?

Departemen Pekerjaan Umum, dalam hal ini yang bertanggung jawab atas semua jenis infrastruktur dari Sabang-Merauke, sebaliknya tidak pula pasif. Justru, kementerian inilah yang harus tampil sebagai inisiator dan leading sector untuk mengatasi problem – yang memang menjadi tanggungjawab pokoknya. Karena untuk itulah departemen itu diadakan, bukan?

Yang juga tak kalah penting adalah peran operator jalan tol. Pada situasi seperti ini ia harus membuktikan sebagai institusi yang tidak hanya rajin dan lantang saat menaikkan tarif. Namun terdengar sayup saat pelayanannya menurun. Agar bobolnya tol di lokasi yang teramat penting, bukan lagi menjadi kegentingan yang berulang.

Penulis adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI

Artis Politik

2008-05-03T18:07:00.000+07:00

www.inilah.com

CELAH

30/04/2008 18:45 WIB

Artis Politik

M. Ichsan Loulembah

RANO Karno terpilih sebagai wakil bupati Tangerang, Banten. Dede Yusuf menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Marissa Haque gagal dalam perjalanannya menjadi wakil gubernur Banten. Saiful Jamil ingin jadi wakil walikota Serang.

Paragraf itu bisa dibaca dengan banyak makna. Pertama; kemeriahan proses demokrasi makin semarak dan berwarna. Kehadiran para pesohor (celebrities) dari dunia seni dan hiburan menyuntikkan nuansa baru di panggung politik Indonesia. Walaupun sebenarnya, bukan hal baru.

Dalam sejarah keparlemenan kita pernah ada beberapa nama yang berkiprah. Di antara sedikit nama, kita tentu ingat aktor Sophan Sophiaan - satu nama yang menonjol hampir dua dekade di Dewan Perwakilan Rakyat. Di masa Orde Lama, Djamaluddin Malik, tokoh perfilman, mengisi kursi parlemen mewakili Partai Nahdlatul Ulama.

Dalam kadar berbeda, pemilihan umum Orde Baru melibatkan pengail suara (vote getter) dari industri hiburan. Termasuk menjadikan mereka anggota MPR mewakili unsur seniman, budayawan, pelaku industri hiburan.

Kedua; ketiga nama yang saya sebutkan dalam paragraf awal kolom ini, masih ditempatkan 'sekadar' sebatas menjadi wakil saja. Tentu ini bukan sebuah penyusutan makna; baik jabatan wakil gubernur atau wakil bupati, juga bukan mengecilkan para politisi yang berasal dari industri hiburan itu.

Menurut hemat saya, fenomena ini memang belum bisa diputuskan secara definitif sebagai kenyataan politik di era pemilihan langsung. Masih layak diuji apakah jika mereka dicalonkan sebagai gubernur/walikota/bupati, akankah mendapatkan apresiasi yang sama.

Apakah publik - dalam hal ini pemilih - sekadar memilih tanpa pretensi dan preferensi yang lebih logis; sekadar keterkenalan semata?

Ketiga; fenomena ini pun bukan soal baru dalam tradisi demokrasi di belahan dunia lain. Clint Eastwood pernah menjadi Walikota Carmel, California, AS.

Ronald Reagan, mengalahkan arsitek pertemuan Camp David, Jimmy Carter yang incumbent. Reagan menjabat dua periode, dan tetap dikenang sebagai jago dalam debat televisi yang ketat. Selain tangguh di layar perak, ia juga mengagumkan dalam lakon selaku politisi.

Mengawali keanggotaan di Partai Demokrat, lantas hijrah ke Partai Republik pada 1962. Menjadi gubernur California, sebuah negara bagian besar selama dua periode.

Mencoba peruntungan sebagai kandidat presiden dari Partai Republik pada 1976. Namun hadangannya gagal. Sang incumbent, Gerald Ford tetap melaju sebagai calon, namun dikalahkan Jimmy Carter dari Partai Demokrat.

Namun, Reagan tak tertahan. Jimmy Carter hanya bisa menggenggam satu periode sebelum akhirnya ditumbangkan Ronald Reagan lewat kemampuan berdebatnya yang efektif, mematikan, sekaligus menawan.

Di Filipina, Joseph Estrada menjadi presiden Filipina menggantikan Fidel Ramos setelah era tokoh-tokoh revolusi EDSA: Corazon Aquino, Fidel Ramos, dan Salvador Laurel.

1984, di India, Amitabh Bachhan, atas ajakan Rajiv Gandhi menduduki majelis tinggi dengan perolehan suara 68,2%. Kendati akhirnya dia mengakhiri karir politik; meninggalkan adu pendapat politik di layar kaca, kembali beradu akting di layar perak.

Di Pakistan, selain Benazir Bhutto, publik internasional juga mengenal Imran Khan. Walaupun profesinya pemain kriket, dia adalah pesohor kelas dunia. Memang olahraga itu amat digemari di Inggris dan negara-negara Persemakmuran.

Namun, Khan mendapatkan sorotan media juga karena kehidupan pribadinya. Terutama setelah ia menikahi Jemima Goldsmith; putri dari Sir James Goldsmith, miliuner berpengaruh di Inggris dan Prancis.

Akhirulkalam, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini bukan hal baru di panggung politik. Harus dilihat sebagai gejala biasa. Dan normal.

Belajar dari Amitabh Bachchan, Ronald Reagan, Sophan Sophiaan, keartisan serta keterkenalan mereka di dunia hiburan, semata harus dilihat sebagai modal awal. Bisa pula dianggap sebagai asal profesi saja.

Sama dan sebangun dengan politisi yang melangkah ke dunia politik namun awalnya mereka dikenal sebagai arsitek, pengacara, jaksa, dokter, insinyur, tentara, polisi, birokrat, petani, pengusaha, bankir, aktivis sosial, jurnalis, dsb.

Yang terpenting; saat memasuki dunia politik, mereka harus menyiapkan diri, mengasah ketrampilan manajemen birokrasi, membaca dan membuat produk legislasi. Dan hal-hal lain yang dibutuhkan seorang politisi; mental maupun intelektual.

Penulis adalah anggota DPD-RI

Gubernur Nagabonar

2008-05-03T17:57:00.003+07:00

www.inilah.com

CELAH
22/04/2008 20:57 WIB

Gubernur Nagabonar

M. Ichsan Loulembah

RABU (16/4) menjelang Maghrib, beberapa teman, sebagian dari Medan, menelepon. Selain mengabarkan, yang lain seperti meledek. "Syampurno menang dalam quick count. Apalagi ulasan dan alasanmu? Beda dari 'Hade' yang segar, dan ganteng, Syampurno kan tidak?"

Memang, dua LSI (Lingkaran Survei Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia), serta JIP (Jaringan Isu Publik) petang itu melansir hasil penghitungan cepat mereka. Pasangan Syampurno (Syamsul Arifin-Gatot Pujokusumo) unggul dengan kisaran suara 29%. Di bawahnya ada Tritamtomo-Benny Pasaribu (Triben), Ali Umri-Maratua Simajuntak (Umma) serta Wahab Dalimunthe-Syafii (Waras) dan RE Siahaan-Suherdi (Pass).

Kembali ke pertanyaan bernada gugatan beberapa penelepon; bagaimana kita membaca hasil tersebut dari kacamata komunikasi politik?

Pertama; banyaknya pasangan yang bertarung, dengan komposisi mirip (Melayu/Jawa, Islam/Kristen, Jawa/Batak, Kristen/Islam) membuat petarungan berlangsung ketat. Zona tradisional masing-masing kandidat amat tipis, jika tak dikatakan berhimpit.

Meminjam strategi sepakbola; tak cukup zonal marking. Harus man to man marking campur total football. Plus cattenaccio menggrendel agar wilayah tradisional terjaga.

Kedua; istilah 'mesin politik' hanyalah mitos belaka. Juga absurd; kecuali untuk satu-dua partai yang amat disiplin, solid, tidak memiliki friksi dan faksionalisasi yang keras.

PDIP, misalnya. Energi politik mereka terkuras saat menentukan pasangan kandidat. Secara formal, memang tak terlihat gangguan berarti. Namun, di balik panggung, konflik tersebut pasti membelah lapisan kader mereka. Partai Golkar lebih terang lagi problemnya. Tiga calon gubernur (Ali Umri, Wahab Dalimunthe, Syamsul Arifin) notabene tokoh Golkar daerah tersebut.

Dalam penampilan berbeda, "pembelahan nonformal" terjadi dalam pilkada Jawa Barat. Mudah ditebak; selain menimbulkan kebingungan, pemilih juga mencari jalan 'aman', tak mau pusing.

Ketiga; seperti juga terjadi di Jawa Barat, membaca secara tepat suasana di masyarakat, menyuntikkan strategi komunikasi yang jitu, dan orisinal.

Di Jawa Barat yang menang mengunakan Hade — dalam bahasa Sunda kira-kira berarti baik/bagus — sebagai semboyan, singkatan nama kandidat, dan branding strategy.

Dibanding Triben, Umma, Waras, Pass, misalnya; Syampurno lebih bunyi, akrab, mudah diingat, enteng, punya konotasi baik, serta mengikat dua nama yang berbeda secara etnis (Syamsul Arifin/Melayu-Gatot Pujokusumo/Jawa).

Namun di atas sekadar branding strategy, orisinalitas karakter yang muncul dalam ingatan publik menjadi soal utama. Coba lihat pernyataan Syamsul Arifin di berbagai kesempatan.

"Aku ini kan jelek, makanya cucuk (tusuk, coblos) saja."

"Rakyat jangan lapar, harus punya masa depan, program pertanian bukan sekadar menambah lahan."

"Pemimpin bodoh kalah dari yang pintar, tapi yang pintar kalah menghadapi yang licik. Kalau aku ini pemimpin bertuah, tak kuat dilawan si licik."

Pilihan kalimatnya lugas sekaligus lurus. Tahu, sekaligus tidak takut dikatakan kurang tampan. Kejelekan — jika istilah ini tega dipakai — dan kekurangan bukannya disembunyikan, malah dipakai dengan selera humor yang bernas. Terukur dan tak pula mengeksploitasinya. Termasuk masa lalunya sebagai penjual kue.

Ada cerita saat kampanye. Panggung megah sudah tersedia, namun Syamsul Arifin tidak menaikinya. Dia menerobos kerumunan, berdialog langsung, tanpa basa-basi, dengan bahasa sehari-hari. Posisi tubuhnya — hal tidak sepele dalam semua jenis komunikasi —ditempatkan sejajar, bukan atas-bawah, dengan publiknya.

Penghormatan pada orang tua juga luar biasa. Hampir semua etape penting kampanyenya dilakukan dekat makam Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumut yang wafat dalam tugas. Namun bahasa tubuhnya tidak terlihat pengkultusan.

Belakangan saya dengar cerita, dia pernah koma. Mungkin itu yang membuatnya tangguh, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan hidup. Sekaligus tanpa beban mengarunginya.

Termasuk saat mengagungkan dirinya sebagai anak emak, "aku ini mau jadi Gubenur karena disuruh emak." Seperti Nagabonar, Syamsul Arifin memiliki orisinalitas dalam kepemimpinan serta street smartness.

Penulis adalah anggota DPD

Hidup Persib, eh, Hade!

2008-04-24T19:44:00.002+07:00

www.inilah.com

CELAH

14/04/2008 09:32 WIB

Hidup Persib, eh, Hade!

M. Ichsan Loulembah

Memang, ini belum hasil resmi total penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat. Namun kemenangan pasangan Ahmad Heryaman (PKS) dan Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf (PAN) hasil penghitungan cepat bukan peristiwa politik sepele.

Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) mengumumkan bahwa Danny Setiawan-Iwan Sulanjana (Da’i) memperoleh 26,85%, Agum Gumelar-Nu’man (Aman) 32,38%, dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) 40,8%.

Litbang Kompas menghitung: Da’i 24,19%, Aman 35,34%, dan Hade 40,47%. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyajikan data: Da’i 20,47%, Aman 26,46%, dan Hade 39,87%. Sementara Pos Penghitungan Suara Hade mencatat: Da’i 26,14%, Aman 35,39% dan Hade 38,82% hingga pukul 16.30 WIB Minggu (13/04/08).

Bagaimana membaca kemenangan ini dari sudut strategi komunikasi?

Menurut saya, tidak terlampau mengejutkan. Pertama; dari sudut kekalahan incumbent. Kecenderungan kekalahan calon yang sedang menjabat terjadi pada berbagai pemilihan kepala daerah. Bahkan sejumlah daerah penting yang secara tradisional dikuasai partai-partai besar. Baik di kabupaten, kota, maupun provinsi.

Biasanya yang kalah adalah incumbent dengan prestasi terlampau biasa dalam program pembangunan, dipersepsikan publik memiliki masalah hukum, miskin imajinasi dan kreasi dalam kepemimpinan, serta kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan alamiah.

Kedua; pemilih cenderung kurang suka pertarungan yang terlampau keras dan diametral. Dalam beberapa pilkada, pertarungan yang teramat ketat – apalagi oleh dua kandidat yang dipersepsikan sama oleh publik (biasanya negatif; orang lama, kandidat kaya, dan seterusnya) – pemilih mencari alternatif.

Berbagai kasus pilkada menunjukkan calon alternatif dipilih akibat terlampau kerasnya pertarungan – bahkan sesekali disertai kampanye negatif – antara dua kandidat kuat. Inilah cara pemilih menghindari instabilitas seandainya salah satu kandidat high-profile tersebut terpilih.

Jangan lupa, dengan tingkat pendidikan yang lebih memadai, masyarakat Jawa Barat pasti memantau perkembangan konflik menegangkan hasil pilkada di berbagai daerah lain.

Ketiga; sebagaimana jamak dilakukan para pengatur strategi komunikasi pemasaran di perusahaan-perusahaan; berkampanye bukan berarti semata royal membanjiri jumlah atribut, outlet dan media.

Kampanye yang terlampau banjir, alih-alih mendatangkan simpati, justru menimbulkan inflasi. Bahkan antipati. Apalagi jika campaign tools semisal eksekusi artistik, tag-line, keywords, positioning statement, strategic differentiation, gimmick, bahkan pemilihan foto pasangan kandidat, kurang kuat.

Hade memiliki berbagai keuntungan tersebut dan melakukannya secara tepat, sambil para kandidat -- yang dipersepsikan orang lama-favorit-kuat-kaya itu – melakukan hal sebaliknya.

Da’i dan Aman tentu saja bukan istilah yang buruk. Namun digunakan secara salah. Da’i bukan istilah yang kompatibel untuk memilih seorang gubernur. Selain, kedua orang yang namanya disingkat tersebut memang bukan, tidak pernah, dan bukan seorang da’i.

Sementara Aman bukan problem prioritas di sana. Juga salah timing. Karena secara umum Jawa Barat aman-aman saja. Ancaman keamanan berarti nyaris tidak ada. Bahkan ribuan orang mengalir ke sana tiap akhir pekan untuk cucimata dan belanja.

Slogan ‘Hade pisan euy!’ terkesan ringan namun intim, bersahaja, low profile, gaul, dan kental warna lokal.

Foto resmi pasangan Da’i dan Aman sama-sama menggunakan kopiah; semakin menuakan dan memformalkan penampilan mereka. Tanpa kopiah, pasangan Hade terlihat berbeda, lebih informal, dan segar.

Kampanye televisi pasangan Aman terkesan terlalu pamer artis dan selebritis. Alih-alih membujuk, jadinya berjarak. Apalagi para selebritis itu sudah jadi orang Jakarta, menyusut ke-Jabar-annya.

Sementara iklan televisi pasangan Hade jauh lebih mengesankan, memakai talent orang-orang biasa, terasa dekat dan intim, serta menggunakan stok gambar outdoor. Terbalik dengan pasangan Da’i yang hanya memakai setting studio plus sedikit permainan grafik komputer. Walaupun dari segi frekwensi pengudaraan lebih banyak.

Di atas semua itu, tentu saja kemampuan membentuk tim kampanye solid, jaringan yang berantai, plus militansi anggota partai-partai pendukung adalah tulang punggung kemenangan Persib, eh, pasangan Hade.*

*Penulis adalah Anggota DPD RI

Oasis di Parung

2008-04-24T19:27:00.003+07:00

www.inilah.com

CELAH

07/04/2008 18:34 WIB

Oasis di Parung

M. Ichsan Loulembah*

MENGAYUH sepeda sederhana, dari satu kampung ke kampung lainnya. Di keranjang depan, di kotak belakang, setumpuk buku tertata rapi. Tak terbersit rasa lelah pada wajahnya. Itulah tayangan Oasis di Metro TV, siang itu, 5 April 2008.

Perempuan bersepeda itu bernama Kiswanti. Yang ia antarkan setiap hari, dengan ketulusan berbaur keringat dan keriangan, adalah setumpuk buku untuk anak-anak, para remaja, dan ibu-ibu.

Suaminya, Ngatmin, seorang kuli bangunan dan pembersih kolam renang pribadi, heran. Kira-kira kalimatnya begini, “Biasanya istri orang lain minta dibelikan pakaian dan perhiasan, tapi ia minta uang agar bisa membeli buku.”

Tentu, Ngatmin tidak sedang mengeluh. Kiswanti tidak sekadar minta dibelikan buku. Ia merawatnya, menatanya di sebuah ruang sederhana, meminjamkannya kepada khalayak sekitar kampung.

Terletak di kampung Lebak Wangi, Desa Pemagarsari, Parung, Bogor, nama ruang pustaka sejak 2003 milik pasangan yang hanya menamatkan sekolah dasar itu adalah Warabal atau Warung Baca Lebak Wangi.

Di layar, gambar berganti. Kiswanti dalam pengambilan close-up sedang berbinar setiap menceritakan pertambahan jumlah, jenis, dan judul buku.

Gambar bertukar lagi. Dalam long-shot terlihat perempuan murah senyum berusia 45 tahun itu menghentikan kayuhan sepeda. Bercengkerama sejenak – penyambutnya, para ibu-ibu, ibarat menunggu seorang pengabar syiar agama – lantas membuka catatan, bertukar buku pinjaman lama dan baru.

Buku-bukunya beragam. Ada resep memasak. Ada buku agama. Sebagian lagi buku bercocok tanam. Selesai proses pencatatan, Kiswanti bersenda-gurau ibarat sebuah keluarga dengan para pelanggannya.

Untuk anak-anak tersedia beberapa buku pelajaran – tentu bukan, atau hampir pasti berbeda dengan buku yang diwajibkan Depdiknas – berbau pengetahuan alam, sosial, bahasa, sejarah, dan buku cerita. Anak-anak lebih suka memilih langsung ke taman bacaan berkoleksi 2500-an buku itu.

Saya kira, sulit untuk tidak mengatakan Kiswanti dan Ngatmin adalah pasangan hebat! Bukan itu saja. Walau berbalut pakaian sederhana, hidup di kampung, sesungguhnya mereka manusia modern!

Bayangkan, penghasilan suami pas-pasan. Mestinya, mereka lebih memikirkan kebutuhan pokok semisal sandang-pangan-papan sebagaimana pengertian umum.

Nyatanya, mereka merumuskan kebutuhan pokok sebagai informasi, pengetahuan, minat baca, buku, taman bacaan. Bukan sekadar hobi. Bukan tanpa ideologi. Menurut hemat saya, mereka melakukannya dengan kesadaran akal dan kepenuhan hati.

Sang suami, penghasilan jauh dari mapan, tetap bahagia dan menyerahkan sepenuhnya skala prioritas penggunaan uang kepada sang istri. Apapun yang dipilihnya, sepanjang itu bebuah bahagia.

Sebaliknya, sang istri tidak sedikitpun terbebani dengan apa yang dipunyai tetangga. Ia punya ukuran sendiri. Ia punya keyakinan yang lain tentang kepemilikan. Bukan perhiasan, melainkan peradaban.

Saya kira kedua pasangan bersahaja itu memang pejuang peradaban. Terngiang kembali sound-bytes Kiswanti di layar, “Saya tidak percaya kalau minat baca masyarakat kita kurang. Yang kurang adalah daya beli mereka.”

Makanya, ia rela mengayuh sepeda sejauh dapat ditempuh agar dapat memperluas jangkauan persebaran bibit-bibit peradaban. Agar sejumlah kanak-kanak, remaja, dan orangtua mereka bergaul dengan bacaan.

Padahal, Kiswanti melakukan ini semua karena dendam. Seperti katanya sendiri. Sewaktu bersekolah, dulu, ia ingin sekali membaca, memiliki buku. Tapi, ia terlalu miskin untuk mendapatkan kemewahan itu.

Ia menebus dendamnya kini. Dengan caranya sendiri. Berbagi peran dengan suami. Oasis itu bernama Kiswanti.

*Penulis adalah anggota DPD-RI

AAC, AADC, DSDA

2008-04-01T21:36:00.005+07:00

CELAH

www.inilah.com

24/03/2008 15:42 WIB

AAC, AADC, DSDA

M. ICHSAN LOULEMBAH

SABTU, 22 Maret 2008, atau malam Minggu, tersiar kabar, jumlah penonton film Ayat-Ayat Cinta (AAC) menembus angka 3 juta. Sebuah perolehan fantastis, karena film lain yang juga terhitung berhasil, 'hanya' memperoleh 1,3 juta. Itu pun setelah hampir tiga bulan diputar.

Malam itu saya ikut rombongan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengisi waktu liburnya dengan menonton. Beberapa menteri, kolega partai, kerabat dekat, pengusaha, sampai beberapa anak, menantu, dan cucu, ditraktir oleh JK.

Benar-benar ditraktir. Bukannya menonton pada pertunjukan khusus – fasilitas yang lazim bagi pejabat setingkat Wapres - namun pada jam regular. Berbaur dengan penonton lain, sama-sama membeli tanda masuk.

AAC menunjukkan beberapa hal. Pertama, sang sutradara, Hanung Bramantyo, seperti ingin membuktikan bahwa penonton film Indonesia itu ada. Bahwa penonton kita bukan penggemar buta pada film-film dari luar.

Seringkali memang banyak sineas atau praktisi perfilman lebih gemar mengeluh. Pasti tidak semua, namun terbanyak dari mereka memiliki deretan keluhan lebih panjang daripada daftar karya.

Bila film-film lain kurang diminati penonton, jika hanya beberapa hari atau pekan saja layar telah diturunkan pemilik bioskop; secara umum, tentu filmnya kurang menarik. Tidak dibuat dengan serius.

Kedua, kalau kita perhatikan AAC mirip dengan kemunculan film Ada Apa Dengan Cinta (AADC). Keduanya bercerita tentang cinta yang tak ambisius. Cinta tak gemerlap. Cinta biasa.

Bedanya, AAC mengerek tema cinta yang ditebari diskusi keagamaan. Sementara dalam AADC, tema cinta dijejali nuansa kepujanggaan. Ketiga, AAC juga sama dengan film sukses: Denias Senandung di Atas Awan, Petualangan Sherina, Arisan, Mendadak Dangdut, Nagabonar Jadi 2, sampai Berbagi Suami. Sama-sama datang dengan niat memperkaya tema.

Tentu bukan soal baru, betapa produktivitas para produser dan kreator film lebih banyak menambah deretan angka produksi ketimbang keragaman tema. Selalu takut gagal dengan eksperimen.

Ibarat mitraliur, jumlah film baru bertema horor-seram-mistik dan cinta remaja berkualitas rendah hampir setiap pekan ada selamatannya. Memang, penonton film AADC dan Pocong membludak, tempo hari.

Seringkali bahkan judulnya pun terasa dipaksakan. Coba kita tengok: Suster Ngesot, Terowongan Casablanca, Rumah Pondok Indah, plus deretan film lain yang mencantumkan kata Tengah Malam, Kuntilanak, Ambulans, Kuburan, Jumat Kliwon, dan seterusnya.

Anehnya, para sineas kita kemungkinan tidak peduli pada pengetahuan pemasaran. Bahwa, pasar bisa penuh jika ditembakkan produk/tema yang sama berulang-ulang. Bahkan di Academy Award pun film terbaik datang dari tema berbeda setiap tahun.

Mungkin juga tidak belajar dari masa lalu di mana film Indonesia jatuh karena kejenuhan tema. Bukan karena pasar yang jenuh, seperti kesimpulan umum selama ini. Apalagi dikaitkan dengan daya beli. Karena produk budaya, kesenian, dan hiburan, serta kegiatan kreatif lainnya, tentu sulit diukur semata dari sisi material.

Sependek ingatan dan pengetahuan saya, secara teknis generasi baru perfilman kita amat maju. Mereka jago menggunakan teknologi mutakhir. Music score, editing, setting, special effect, bukan lagi masalah berarti ditangan mereka.

Barangkali, secara keseluruhan industri ini belum belajar dari pasang-surutnya perfilman kita masa silam.

Jika mau belajar, bagaimana mungkin penonton dibombardir judul seperti ini: In the Name Of Love, From Bandung With Love, I Love You Om, Love is Cinta, Cinta Rock N Roll, Eiffel I’m in Love, Brownies, Me vs High Heels, Ungu Violet, Seventeen, Lovely Luna, Virgin, Heart, dan sebagainya.

Sementara itu, judul yang bersahaja seperti Ada Apa Dengan Cinta, Denias Senandung di Balik Awan, Berbagi Suami, tokh lebih sukses. Baik di festival, juga secara komersial.

Matahari Merauke

2008-03-18T22:52:00.004+07:00

www.inilah.com

CELAH

17/03/2008 13:13 WIB

M. ICHSAN LOULEMBAH

DARI Sabang sampai Merauke. Rangkaian kata ini selalu melekat saat kita mengucapkan Indonesia sebagai kesatuan. Kumpulan kata ini menjelman menjadi sebuah kalimat solid. Bahkan ideologis.

Sebelum dimekarkan, luas Kabupaten Merauke 119.749 kilometer persegi, terluas di Indonesia. Kira-kira 1,3 kali pulau Jawa. Daerah berpenduduk 307.343 jiwa (2000) ini juga dikenal sebagai Kota Rusa; hewan ini banyak sekali ditemukan di kota ini, dahulu. Selain kekayaan fauna lain semisal kangguru merah, burung pelikan, dan sebagainya.

Tapi bukan itu fokus kolom pendek ini, namun seorang bernama: John Gluba Gebze. Dua kali dia menjadi bupati. Tahun 2000-2005, dia dipilih oleh DPRD. Periode kedua, 2005-2010, John Gebze terpilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung) dengan perolehan suara mencapai 82%.

Sebuah angka yang fantastis. Apa resepnya?

Gebze memilih pasangan wakil bupati Drs Waryoto, seorang Indonesia yang berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Sebuah kombinasi yang kontras, sekaligus berani secara politik; di tengah histeria 'putra daerah' di hampir seluruh pelosok Indonesia.

Paitua John juga memilih Sekretaris Daerah (Sekda) asal Makassar, Sulawesi Selatan, dan para Asisten Sekda masing-masing satu orang dari Merauke, Ambon, dan satu lagi asal daerah Papua di luar Merauke.

Orang asal Medan, Sumatera Utara, mengisi posisi penting di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diisi pejabat asal Kalimantan Barat. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipimpin oleh seorang dokter berdarah Cina.

Sulit mengatakan pengisian jabatan dengan kombinasi tersebut semata pembagian jatah berdasarkan etnisitas dan agama. Sama sulit dengan menganggapnya membagi-bagi jabatan seperti giliran arisan. Susah pula menuduhnya melakukan pengisian jabatan eksekutif daerah itu semata mempertahankan kekuasaan.

Bukankah pola seperti itu berisiko secara politik?

Jamak kita dengar, tuntutan akan pengisian jabatan elit (baca: eksekutif) daerah harus mengutamakan 'putra daerah'. Atau istilah yang lebih lugas, 'putra asli daerah' dan 'putra daerah asli'.

Itu tidak hanya di Papua. Hampir merata di seantero Nusantara ketegangan politik di berbagai daerah, pemicunya hampir seragam; rekrutmen pejabat daerah dihela sentimen anti-pendatang dan pro-'putra daerah'.

Gebze pasti tidak sekadar bereksperimen. Mesti berbekal sejumput keyakinan. Kompetensi tidak ditaruhnya di belakang.

Saya coba menyelidiki keberanian dan rasa percaya dirinya. Jawaban dia sederhana. Kira-kira kalimatnya: "Perbedaan itu harus dilihat sebagai keniscayaan sejarah yang harus dilihat sebagai harmoni".

Bagaimana cara mengelola tantangan kepemimpinan, tetap memasukkan unsur kompetensi sebagai pertimbangan yang tak remeh; resep Bupati Gebze yang lain.

Dia kerap bersengaja membawa mobil bak terbuka, agar rakyat yang ditemuinya berjalan kaki bisa dinaikkan dalam jumlah tidak sedikit. Tidak cukup, John juga memiliki sebuah nomor telepon khusus, diketahui masyarakat, pesan pendek sering dibacanya sendiri. Dan, kalau cerita dia benar; saat menyelesaikan jabatan bupati periode pertama, dia tidak memiliki rumah pribadi.

Padahal, banyak kepala daerah di negeri ini yang gemar membiakkan rumah sampai ke daerah di luar wilayah kepemimpinannya. Bahkan saat periode kepemimpinan baru mulai.

Saya kira, saatnya kita menoleh ke ujung Timur negeri kita. Kata John Gebze, "di antara orang Indonesia, kami duluan bangun, sholat subuh, berdoa, bekerja." Ada pelajaran kebangsaan, kebhinekaan, harmoni. Di Merauke, matahari memang lebih dulu menyalami.

Wapres dan Seminar

2008-03-18T22:42:00.003+07:00

www.inilah.com

CELAH

08/03/2008 19:39 WIB

M. ICHSAN LOULEMBAH

"ORANG Indonesia sudah bisa ke bulan. Bangsa lain memakai roket dan pesawat angkasa luar. Bangsa Indonesia cukup menumpuk berkas dan dokumen hasil seminar, pasti sampai ke bulan."

Lelucon bernada apatis campur sinis itu sering terdengar pada paruh 80-an. Saat membanjirnya berbagai jenis diskusi; seminar, diskusi panel, sarasehan, focus group discussion, lokakarya, diskusi terbuka, diskusi terbatas, diskusi panel ahli, dan berbagai penyebutan lainnya.

Rupanya, situasi tersebut belum berubah. Saya tersadar, dan teringat kembali masa-masa itu saat membaca sinyalemen Wakil Presiden M Jusuf Kalla dalam sebuah berita pendek di harian Kompas edisi 6 Maret 2008.

Menurut Wapres, penyelenggaraan seminar sudah terlampau banyak. Baik diselenggarakan jajaran pemerintah, juga lembaga lainnya. Dalam hematnya, lebih penting jika hasil seminar sungguh-sungguh dilaksanakan untuk memperbaiki keadaan.

Memang, kenyataan di masa 80-an tersebut seperti berulang. Saat itu, berbagai seminar tersebut banyak dimotori gerakan masyarakat (baca: LSM/NGO, aktivis politik, akademisi, gerakan mahasiswa).

Tujuan kegiatan pada masa itu antara lain merumuskan kritik atas skenario pembangunan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, bahkan ideologi formal. Baik secara ideologis dipandang tidak bertumpu pada problem nyata rakyat, juga pada proses perumusannya terlampau pragmatis.

Bukan cuma itu, rangkaian diskusi mereka juga menyusun semacam skenario tandingan atau skenario masyarakat sebagai antitesis atas skenario negara/pemerintah. Pelajaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat mulai diperkenalkan.

Kini, situasinya berbeda. Pemerintah justru menjadi pihak yang menggelorakan berbagai jenis diskusi dan seminar. Hal ini karena beberapa kemungkinan alasan.

Pertama; sulit kini untuk memaksakan sebuah pendapat menjadi sebuah keberanan. Apalagi harus dilaksanakan. Masyarakat memiliki sumber informasi lebih dari cukup.

Kedua; otoritas pemerintah – para pelaku di jajaran pemerintahan — merosot dibandingkan dulu. Walaupun mungkin kualitas aparatur justru meningkat.

Ketiga; miskinnya kreativitas di jajaran birokrasi dalam menyusun agenda. Yang dilakukan adalah melipatgandakan jumlah kegiatan. Bukan memperbanyak jenis kegiatan.

Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut, pihak luar pemerintahan (baca: akademisi, peneliti, pengamat, pembicara publik, aktivis gerakan masyarakat, kolomnis tenar) dilibatkan pada kegiatan seminar dan diskusi untuk dipinjam kredibilitasnya.

Tujuannya, saat kegiatan dilaksanakan, berbagai rencana kegiatan telah melewati uji sahih secara akademis. Inilah penyebab betapa getolnya jajaran pemerintahan menggelar berbagai dikusi dan seminar berkaitan dengan wilayah kerjanya.

Bahkan, jika organisasi non-pemerintah menggelar sebuah seminar, biasanya juga merupakan kegiatan 'kerjasama' atau 'disponsori' oleh instansi pemerintah. Hal ini pun jamak terjadi.

Namun, sebetulnya bukan itu saja. Sering kita temui berbagai tayangan diskusi (baca: talkshow) di televisi – dan bukan hanya di TVRI, juga di televisi swasta — merupakan bagian dari proyek pemerintah. Serta ada mata anggarannya dalam nomenklatur.

Menurut hemat saya, imbauan Wapres Kalla ada benarnya. Harus ada evaluasi yang ketat dan rinci bagaimana antar instansi pemerintah dalam menjalankan program pengkajiannya.

Dibutuhkan kreativitas dalam merumuskan jenis kegiatan, juga efisiensi dalam penganggaran. Sebab, hukumnya jelas; jika tidak kreatif, jenis pekerjaan itu-itu saja, tinggal diulang terus.

Diskusi dan seminar jadi sekadar formalitas belaka. Satu tema diulang terus, dan muncul di setiap tahun anggaran. Proceeding seminar sebelumnya entah ke mana. Boro-boro dilaksanakan? [P1]

Birokratisasi Demokrasi

2008-03-18T22:39:00.002+07:00

www.inilah.com

CELAH

29/02/2008 17:45 WIB

M. ICHSAN LOULEMBAH

SALAH satu kritik pada proses perumusan kebijakan publik di era Orde Baru; sifatnya yang sentralistik. Sentralisasi itu bisa pula dimaknai sebagai proses perumusan kebijakan publik (pembangunan) yang minim –bahkan nihil — partisipasi masyarakat.

Di zaman itu para ilmuwan sosial, politik, dan ekonomi, melontarkan kritik betapa produk-produk pembangunan sebagian tidak tepat sasaran. Separuh karena proporsi sektoral yang salah, sebagian lagi disebabkan oleh lokasi dan penempatan kegiatan pembangunan tidak sesuai kebutuhan setempat. Sesekali terlampau mekanistik.

Sebab, prosesnya dilakukan dalam ruangan sempit, sebatas rapat-rapat para perencana di level birokrasi dengan jarak amat jauh dari masyarakat. Sehingga kurang imajinatif atas kebutuhan nyata di masyarakat.

Atas pengalaman itu, proyek reformasi melansir upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam semua proses pembangunan —termasuk perencanaan dan perumusannya — agar lebih tepat sasaran.

Mulai dari tingkatan di daerah, apa yang disebut sebagai perencanaan pembangunan didiskusikan, diperdebatkan, dengan pelibatan unsur masyarakat; tokoh informal, lembaga-lembaga masyarakat, dunia kampus, sampai kaum muda.

Tentu saja sebuah itikad baik dan implementasi dari semangat desentralisasi sebagai isu pokok reformasi.

Persoalannya, proses yang diniatkan menampung pendapat dan keinginan masyarakat tidak semuanya berlangsung sesuai keinginan baik dari proses tersebut.

Bermunculan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang datang dengan semangat proyek; sebagian malah dibentuk oleh para elit birokrasi. Ini muncul sebagai upaya menangkap peluang karena hukum supply-demand yang tidak seimbang.

Dua akibat yang terjadi. Pertama; keinginan luhur untuk membangun mekanisme yang lebih partisipatif dalam perencanaan pembangunan lebih bersifat proforma.

Karena elemen keswadayaan masyarakat yang partisipatoris dan egaliter mengalami deviasi oleh praktek birokrasi dan elit.

Kedua; problem sehari-hari yang begitu mendesak pasti lebih menjadi prioritas bagi masyarakat di lapisan terbawah. Waktu produktif lebih banyak tersita untuk kegiatan menyelesaikan problem ekonomi sehari-hari.

Malah sebagian diantaranya harus mencari nafkah hari ini untuk dikonsumsi keesokan harinya. Pada tingkatan kebutuhan pokok (basic needs). Sulit jika harus disedot pula untuk proses perencanaan pembangunan.

Disinilah perlunya berbagai kelompok strategis melibatkan diri. Sebab, pemilihan umum sebagai sarana memilih represantasi politik berlangsung secara periodik. Rentang waktu dari pemilu ke pemilu terlalu panjang untuk mengawal aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam politik.

Untuk itu dibutuhkan sebuah ruang dalam politik sehari-hari (day to day politics) di mana problem pembangunan membutuhkan jalan selain proses formal politik.

Problemnya, rentang proses yang rumit, membuat proses pengambilan keputusan menjadi panjang. Bahkan, secara teknis dimana-mana sulit untuk merumuskan kesimpulan operasional dari begitu banyak kelompok.

Ada pilihan lain. Munculnya kepemimpinan yang penuh imajinasi di berbagai tempat —provinsi, kabupaten ataupun kota — yang sukses dalam pembangunan.

Banyak contoh yang bisa dibeberkan di sini, betapa kepemimpinan yang imajinatif terbukti efektif merumuskan dan mempraktekkan problem masyarakat di daerah mereka masing-masing.

Beberapa di antaranya bahkan terpilih dengan perolehan suara mengagumkan dalam pilkada; membuktikan bahwa keputusan pembangunan mereka tidak jauh jaraknya dengan aspirasi masyarakatnya.

Fakta ini penting untuk menjadi pilihan lain terhadap proses perumusan kebijakan pembangunan yang diniatkan demokratis, tidak terjebak menjadi sekadar birokratisasi demokrasi. Demokratis, namun birokratis. [L1]

Kampanye Pejabat

2008-03-18T22:34:00.002+07:00

www.inilah.com

CELAH

21/02/2008 21:43 WIB

M ICHSAN LOULEMBAH

DI berbagai media, Kamis (21/02/08), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua kandidat presiden, gubernur, bupati, dan wali kota agar berhati-hati menyuarakan tema dan janji kampanye.

Intinya, agar tidak menyesatkan, tema dan janji kampanye mesti berdasarkan data yang tepat; selain harus ditepatii, jika terpilih kelak.

Sulit untuk tidak bersetuju dengan imbauan presiden itu. Karena kampanye, ibarat pedang bermata dua. Terlampau besar akan bersifat muluk-muluk serta sulit untuk diwujudkan. Juga bisa dianggap sebagai bualan (maaf untuk kata istilah ini) yang tak bertangungjawab.

Tanpa janji akan sulit juga. Karena pemilih hanya akan terpikat jika diberi janji, sesekali juga rayuan. Inilah yang dipraktekkan secara sistematis oleh dunia industri.

Sementara itu, data “yang senantiasa netral”akan menjadi berbeda jika dilihat dari angle berlainan. Akurasi data juga akan sangat banyak tergantung dari kredibilitas yang mengeluarkannya.

Sekarang kita lihat soal kampanye itu. Menurut saya, selain para calon pimpinan eksekutif (presiden, gubernur, walikota, bupati), kampanye juga acapkali dilakukan para pejabat di berbagai level eksekutif dan birokrasi.

Nyaris merata, di seantero negeri ini kita melihat baliho-baliho berukuran tidak kecil. Isinya: kampanye program yang dicanangkan pemerintah.

Kampanye program pemerintahnya pasti penting. Yang menggusarkan adalah penampilan estetik dan pilihan kata/kalimat kampanye yang kurang cerdas baik, apatah lagi menggugah.

Yang terlihat justru wajah sang pejabat. Memakan lebih dari separo baliho ”biasanya dengan atribut kepejabatan lengkap” sementara isi program yang dikampanyekan justru kurang menonjol. Tidak catchy!

Sehingga kita jadi bingung, yang dikampanyekan apanya? Wajah sang pejabat agar dikenal konstituen? Ajakan menyukseskan programnya? Atau, agar atasan sang pejabat yang justru dituju; agar ia terlihat bekerja?

Hal ini juga kita lihat tahun silam. Para pejabat ”biasanya menteri” rajin berkampanye lewat iklan layanan masyarakat (public service announcement), sering disingkat: ILM dan PSA. Hasilnya sama saja!

Dibuka oleh tampilan problem masyarakat, copy iklan seperti pidato, eksekusi artistik amat sederhana dan buram, lalu ILM/PSA itu diakhiri ajakan sang pejabat (terlihat seperti gabungan orang berkhotbah sambil menghafal) tentang perlunya ini-itu, serta ajakan mendukung program dimaksud.

Padahal iklan-iklan ILM/PSA bisa digarap dengan kecerdasan kreatif yang maksimal. Namun karena pendekatan berbagai unsur birokrasi kita adalah proyek, mudah ditebak; tendernya berbeda sekali dengan bidding di sektor privat.

Yang terjadi; pemenangnya bukan yang punya konsep kuat dan menggugah, masing-masing anggota panitia lelang sudah punya 'favorit', penawaran murah-mahal bukan soal serius dibanding dia mau memberi persentase berapa, presentasi sering dilihat tanpa atensi.

Hasilnya pasti akan sulit dibandingkan dengan proses pitching yang baku berlaku dalam industri periklanan, rumah produksi atau komunikasi pemasaran swasta.

Bukannya kita tidak punya contoh. Iklan ajakan pemilu yang pernah dibuat sineas Garin Nugroho di awal reformasi masih lekat dalam ingatan kita. Inga-inga sebagai gimmick hingga kini bahkan masih ditiru dalam pilkada sampai ke pelosok kampung.

Kampanye dengan tagline dan keywords memikat pernah pula dilakukan oleh instansi pajak dan keluarga berencana, dulu. Kampanye KB bahkan diakui sebagai salah satu jenis social marketing yang sukses. Publik pun sampai lupa (tepatnya tidak terlalu peduli) siapa Direktur Jenderal Pajak atau Kepala BKKBN saat kampanye program pemerintah itu dilansir.

Saya jadi teringat iklan ajakan menyukseskan program kunjungan wisata. Kampanye Visit Indonesia Year 2008 di media cetak, alih-alih menghadirkan hasil kreatif memikat, justru menonjolkan wajah sang menteri.

Saya sedih sambil membayangkan kreatif dan barisan kata-kata ini: Uniquely Singapore, Incredible India, Malaysia Truly Asia. Inilah hasilnya kalau persentase lebih memukau ketimbang presentasi. [L1]

Akal dan Modal

2008-02-18T23:22:00.003+07:00

Sumber: Rubrik CELAH www.inilah.com

Kamis, 14 Februari 2008

M ICHSAN LOULEMBAH

BAGI manusia modern, internet ibarat kebutuhan pokok. Dengan World Wide Web (www), internet juga jalan raya yang panjang sekaligus luas, nyaris tak bertepi.

Sebaliknya, internet juga menyingkat dan menyempitkan, sekaligus mendatarkan dan meluaskan dunia. Perbedaan waktu menjadi nisbi.

Selain WWW, ada lagi susunan huruf 'aneh' yakni HTML dan HTTP. Padahal Hypertext Markup Language dan Hyper Text Transfer Protocol itu membuat umat manusia melakukan lompatan sekaligus memecahkan bermacam hambatan yang terkirakan, bahkan tiga dasawarsa lalu.

Saking seringnya kita bersentuhan dengan 'keluarga besar' istilah internet tersebut, sering terlupakan; tepatnya, tidak merasa penting untuk mengetahui siapa penciptanya. Dialah Tim Berners Lee, yang pernah ditahbiskan majalah TIME sebagai satu dari 100 orang berpengaruh abad ini.

Setelah Berners Lee menulis program browser dan server pertama di dunia bermunculanlah kosakata baru dalam peradaban dunia: Internet Explorer, Netscape, Linux, Intel Pentium, Opera, Mozilla, Firefox, dan seterusnya. Kelahiran berbagai temuan baru datang dengan kecepatan yang tak terukur lagi.

Sabeer Bhatia menemukan -tepatnya menciptakan- cara berkomunikasi lewat surat elektronik (e-mail) gratis berlabel Hotmail. Dalam tempo singkat kreasi pemuda India itu mengguncang dunia.

David Filo dan Jerry Yang meluncurkan Yahoo! yang menampung naluri berkumpul manusia. Hadirlah ribuan -mungkin jutaan- suku-suku baru; komunitas maya berdasarkan etnis, asal sekolah, tempat lahir, kumpulan peminat sesuatu, alumni perguruan tinggi, sampai RT/RW.

Larry Page dan Sergey Brin melahirkan Google yang bertindak ibarat tempat rujukan sedunia, untuk mencari tahu apa saja dan siapa saja. Ada lagi Wikipedia, sebuah ensiklopedia maya ciptaan Larry Sanger.

Penyaluran naluri berkumpul manusia berbagi kebahagiaan, saling menceritakan keceriaan, bertukar pengetahuan, sampai kegemaran; ada MySpace ciptaan Chris DeWolfe dan Tom Anderson, Facebook (Mark Zuckerberg), Friendster (Jonathan Abrams), YouTube (Chad Hurley).

Untuk belanja ada Jeff Bezos dengan Amazon.com, sampai Jack Ma yang menjadi sampul berbagai majalah bergengsi dunia karena sukses mengembangkan Alibaba.com (entah mengapa dia memilih nama ini) sebagai situs belanja dan e-commerce di Cina.

Keterperangahan dunia seakan tak sudi dihentikan oleh dunia internet. Setelah berbagai kemutakhiran teknologi tersaji secara mengejutkan, jumlah transaksi juga minta ampun besarnya.

Pada 31 Januari 2008, Steve Ballmer, CEO Microsoft bersurat ke Jerry Yang dan petinggi Yahoo! lainnya. Isinya: proposal pembelian salah satu mesin pencari itu senilai US$44.6 miliar.

Sebuah rencana transaksi yang tetap menggemparkan, walau perusahaan yang didirikan Bill Gates itu pernah mencaplok Hotmail dan mem-pensiunmuda-kan Sabeer Bhatia, secara sukarela. Orang juga belum lupa pembelian MySpace oleh raksasa News Corp milik Rupert Murdoch.

Ini lagi; bermodalkan kreativitas berjuluk Facebook, Mark Elliot Zuckerberg menjadi orang terkaya Amerika Serikat di bawah usia 25 tahun dengan perkiraan pundi-pundinya berisi US$1,5 miliar ekuivalen Rp13,95 triliun.

Inti dari berbagai kisah tadi adalah semua bermula dari akal, bukan modal. Gabungan antara kreativitas, perenungan yang dalam, penelitian tekun, keseriusan kreatif; kawin dengan modal yang besar.

Namun urut-urutannya tetap saja tak berubah. Satu atau dua anak muda sering bahkan tak lulus sekolah resmi menciptakan sesuatu di garasi rumah, melemparkannya ke pasar global tanpa batas yang menganga. Lalu datang sejumlah juragan, para penasihat investasi, lembaga pembiayaan.

Kreativitas dulu, belakangan modal mendatangi, bahkan mengejar hasil kreasi. Akal dulu, baru modal. Bukan sebaliknya. [L1]

Bung Karno, TV, Pak Harto

2008-02-18T23:20:00.002+07:00

Sumber: Rubrik CELAH www.inilah.com

Kamis, 07 Februari 2008

M. ICHSAN LOULEMBAH

SECARA umum, pemirsa mengikuti detik-demi-detik sakit hingga wafatnya Pak Harto dari tayangan televisi. Namun ada pula –utamanya kalangan kritikus— yang mempersoalkannya.

Durasi dan proporsi yang dianggap terlampau meluap, sudut penyajian (angle) yang dianggap berat sebelah serta membangun empati. Bahkan sebagian dari kritikus menyuntikkan analisisnya dengan data kepemilikan beberapa televisi swasta.

Kontroversi tersebut, apa boleh buat, diperbandingkan dengan mangkatnya Bung Karno awal 1970-an. Padahal sederhana saja. Wafatnya Sang Orator saat kemajuan industri televisi dan teknologi informasi belum sedramatis di abad milenium sekarang. Di negeri kita, televisi kita cuma satu, masih hitam-putih, harga dan bobot kamera sama beratnya, belum ada teknologi SNG (satellite news gathering) yang ringkas, apalagi portabel.

Tidak ada kompetisi riuh yang melibatkan pertaruhan gengsi tim redaksi, ambisi para awak pemasaran mencari iklan, senyum para pemilik membayangkan billing iklan mendaki, serta meroketnya harga saham di pasar sekunder.

Sang Orator wafat sebelum Indonesia –dan dunia—menjadi demikian sempit dan datar (meminjam istilah Tom Friedman) akibat revolusi dalam bidang teknologi informasi.

Jalur telekomunikasi beraneka memudahkan semua peristiwa yang membangun sentimen kemanusiaan mengalir deras ke sudut-sudut pribadi rakyat lewat saluran televisi. Dalam kecepatan dan tingkat reproduksi yang luar biasa, berbagai denyut tersaji dengan jeda amat tipis, antara peristiwa menjadi tontonan.

Belum lagi kita menambahkan daftar multimedia yang semakin banyak, sekaligus makin terintegrasi antar satu jenis media dengan lainnya. Makin lama makin murah pula.

Menurut hemat saya, sulit kita sekadar menyalahkan televisi. Apalagi sekadar membubuhi kekesalan dengan kepemilikan segala. Bahwa, ada satu-dua stasiun televisi yang terasa berlebihan membuat agenda; itu urusan para pimpinan redaksinya dalam pertaruhan kredibilitas mereka dihadapan publik vis a vis perhatian yang mereka ingin raih di mata pemilik.

Namun, sekali lagi, televisi tidak bisa kita bebani dengan idealisme, apatah lagi ideologi macam-macam, yang berat-berat.

Sejarah pertelevisian adalah kelanjutan dari gabungan perkembangan theatre of mind (radio) dan teater yang sesungguhnya (sandiwara, opera). Televisi mutakhir menggabungkan, mencampur, sekaligus mereproduksi tayangan; tetap dengan karakter inti teatrikalnya. Yang tersaji selalu mengacu pada drama, plus berbagai unsur dramatikalnya. Cengeng, maupun serius.

Drama itu bisa berwujud perang. Kegigihan dan keberanian para jurnalis nyaris seimbang dengan para prajurit di medan laga. Cable News Network (CNN) meroket karena liputan perangnya yang saat itu juga (realtime). Al-Jazeera, dengan sudut pemberitaan (angle) relatif berbeda, sekaligus melengkapi CNN, juga masyhur karena tayangan eksklusifnya di medan perang, belakangan ini.

Drama itu juga bisa berwujud obituari. Akibat televisi, kematian tragis Lady Diana Spencer menguras air mata seantero jagad melampaui batas-batas politik, ideologi, agama, etnisitas, warna kulit, kaya-miskin. Juga berita berpulangnya Benazir Bhutto, Yaser Arafat, Pope John Paul II, Kurt Cobain, sampai Nike Ardilla, Indra Safera, Taufik Savalas dan Basuki.

Masalahnya, sebuah drama akan diingat tidak lama, karena akan segera dilindas sebuah drama baru. Gambar penumpang perahu karet di jalan tol Jakarta, penduduk China berjuang melawan timbunan salju, teriakan histeris pendukung pilkada yang marah. Begitu seterusnya. Lewat rumah produksi Harpo, Oprah Winfrey secara teratur mengirimkan drama duka cita hingga cerita suka cita menembus dinding dunia.

Seperti jargon Fox News Channel: we report, you decide. Kesimpulan dan pendapat ada pada khalayak semata. Bagi televisi; kontroversi, emosi, adalah rukun utama. [I4]

Stop Pemekaran?

2008-02-18T23:18:00.001+07:00

Sumber: Rubrik CELAH www.inilah.com

Kamis, 31 Januari 2008

M. Ichsan Loulembah

BERBAGAI tudingan diarahkan pada upaya pemekaran yang dipandang lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Kasus beberapa daerah hasil pemekaran yang gagal berkembang selalu dijadikan contoh soal.

Semua argumen tersebut berujung pada gagasan untuk menghentikan (moratorium) proses pemekaran wilayah.

Jika kita ingat, pemekaran bukan hanya terjadi di masa reformasi. Beberapa daerah baru juga dihasilkan oleh pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Memang, inisiatif pemekaran semakin meluap setelah pemerintahan Orde Baru tumbang.

Panitia dan komite pembentukan pemekaran bermunculan di seantero negeri. Berbagai alasan -historis, kultural, primordial, ekonomi, sampai yang secara laten (sebenarnya) berawal dari rivalitas antar elite dalam perebutan jabatan politik- menjadi tumpuan argumen para pengusung aspirasi pemekaran.

Secara normatif, pemekaran diniatkan untuk mendekatkan pelayanan birokrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Medan berat serta jauhnya jarak antara pusat-pusat pelayanan publik di berbagai daerah -terutama di luar Jawa- memang sebuah fakta.

Masalahnya, apakah kita harus melihat isu ini secara hitam-putih? Apakah kegagalan beberapa daerah pemekaran membuat kita menutup mata atas keberhasilan sejumlah daerah hasil pemekaran?

Meminjam analogi ruang kelas di sekolah, tidak boleh menyamaratakan penanganan atas sejumlah murid tanpa secara selektif menangani mana kelompok murid yang baik dan pandai, mana yang nakal dan kurang.

Gorontalo, misalnya, sebuah contoh yang amat membelalakkan mata. Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, efektivitas dan efisiensi pelayanan birokrasi, yang berujung pada kesejahteraan rakyat di sana telah menjadi pengetahuan publik.

Kabupaten Parigi-Moutong di Sulawesi Tengah, untuk menyebut contoh yang saya ketahui, juga menunjukkan data-data dalam berbagai bidang yang mencengangkan. Bahkan, bisa mendekati daerah induknya dalam beberapa bidang.

Intinya, jangan sampai mengulang cara kita dalam mengatasi berbagai masalah: bergerak dari satu ekstrem ke sisi ekstrem sebaliknya. Sebab, range masalah terlampau luas serta dinamis, sulit diringkas menjadi keputusan hitam-putih.

Memang, selama ini pemekaran pasca reformasi terkesan terlampau mudah. Di awal reformasi, publik tidak pernah disajikan informasi memadai mengapa sebuah daerah dimekarkan.

Kini, pintu pemekaran pun tidak tunggal. Dewan Perimbangan Otonomi Daerah, sebagai instrumen pemerintah, menjadi salah satu pintu sebuah usulan pemekaran selain Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Walaupun keputusan sebuah daerah di tangan DPR, bisa dibayangkan ada tiga gerbang untuk melahirkan daerah baru. Padahal, bisa menatanya menjadi proses bertingkat.

DPOD berfungsi sebagai instrumen yang mengkaji dan meneliti setiap proposal pemekaran dari aspek-aspek kelengkapan administratif, kajian akademis, serta kesiapan sumber daya.

DPD bertindak dalam lingkup aspirasi daerah, termasuk keseimbangan antara peluang peningkatan pelayanan dan kesejahteraan. DPR mengkonstruksikannya dalam wilayah politik dan strategi pembangunan bersifat nasional.

Jika itu dilakukan, kita tidak akan berhenti pada sikap penyamarataan yang cenderung bernada putus asa. Pemekaran tidak boleh dihentikan sama sekali, tapi dihindari pula pola pemekaran yang terkesan obral.

Di atas semua itu, pemerintah pusat sesungguhnya punya kewajiban melakukan supervisi atas peningkatan pelayanan aparat daerah. Dan, evaluasi menyeluruh bagi penciptaan sebuah cetak biru penataan wilayah untuk diproyeksikan ke masa depan. [L1]

Dikotomi Pemimpin

2008-02-18T23:06:00.004+07:00

sumber : Rubrik CELAH www.inilah.com

Senin, 28 Januari 2008

M Ichsan Loulembah

Mayor Jenderal Tanribali Lamo sontak merebut perhatian publik. Putra almarhum Jenderal Achmad Lamo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan tiga periode ini, diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur di daerah kelahirannya.

Bukan soal nama Tanribali Lamo itu benar yang menjadi titik perhatian. Statusnya sebagai perwira tinggi aktif ? jabatan terakhir sebagai Aspers KSAD ? mengungkit kembali beberapa soal sensitif.

Di antaranya; kembalinya kekaryaan sebagai salah satu elemen penting dwifungsi TNI ? dahulu kata ini ditulis sebagai dwifungsi ABRI dalam satu tarikan nafas. Dan amat bertuah. Waktu itu.

Beberapa pengamat serentak menyuarakan kekhawatirannya. Sederhana saja. Tanribali Lamo, hanya sejenak ? sekitar satu menit ? dilantik sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dilantik kembali pada posisi sipil tertinggi di daerah.

Hal ini, dipandang para komentator masalah politik, pemerintahan, dan hukum tata negara, sebagai preseden bagi kembalinya supremasi nonsipil dalam pengisian jabatan sipil. Kekhawatiran yang mudah dimaklumi.

Pengalaman traumatik sepanjang Orde Lama dan Orde Baru di mana terjadi banyak deviasi dalam pelaksanaan kekaryaan para perwira dalam jabatan non-militer ? di berbagai tingkatan pemerintahan, perusahaan negara, bahkan kementrian agama.

Tentu saja, Tanribali bukan perwira tinggi sembarangan. Ketenangannya ? sekilas dalam penampilan publik pertamanya di berbagai halaman dan layar media ? pasti merupakan alasan utama menempati jabatan yang mengurusi personalia di TNI Angkatan Darat.

Kriteria lain; sebagai putra Achmad Lamo ? dengan ketenangan nyaris mirip ? yang pernah memimpin dalam kurun waktu lama tentu saja tersimpan dalam kenangan kolektif masyarakat Sulsel.

Namun soal ini tidak saja membuka debat lama soal dikotomi sipil-militer. Tua-muda, Jawa-luar Jawa, profesional-politisi, tradisionalis-modernis, saudagar-birokrat karir; sedikit diantara tema dikotomis dalam perdebatan tentang latar belakang seorang pemimpin.

Sebab, kepemimpinan memang punya banyak muka. Kepemimpinan juga tidak pernah diringkas sekadar asal-usul serta latar belakang kesejarahan, genealogis, pendidikan, pengalaman keorganisasian, belaka. Kepemimpinan yang berhasil senantiasa berawal dari beragam latar belakang.

Kita mencatat begitu banyak pemimpin ? baik di masa lalu ataupun sekarang, di dunia maupun di negeri sendiri ? yang berhasil dengan latar belakang bermacam.

Sebab, kepemimpinan yang dipandang sukses punya rumus sederhana: berhasil membangun imajinasi dan inspirasi akibat kepemimpinannya, bisa mendekatkan harapan orang-orang yang dipimpinnya menjadi kenyataan.

Ada lagi. Kepemimpinan yang berhasil adalah mereka yang sukses menggerakkan setiap organ dengan cara-cara yang sederhana namun terukur.

Itu semua dapat dicapai jika seorang pemimpin punya cita-cita sederhana; mengatasi berbagai problem dalam organisasinya ? negara, daerah, organisasi, dan sebagainya ? dalam masa`kepemimpinannya. Itu saja.

Jamak kita menonton kegagalan seorang pemimpin, walaupun dia memiliki berbagai persyaratan kepemimpinan, namun gagal karena perhatiannya bukan pada periode dan lingkup masalah dalam kepemimpinannya. Namun meluaskan cita-cita dan perhatiannya pada jabatan tinggi berikutnya.

Seorang camat, misalnya, sepenjang periodenya terus merawat cita-cita menjadi bupati atau walikota. Seorang walikota/bupati terus menyimpan obsesi naik tangga menjadi gubernur. Dan seterusnya.

Sehingga perhatian dan aura kepemimpinan terus dihantui ambisi untuk menggapai jabatan tinggi berikutnya. Lebih lekas, kalau perlu. Yang akhirnya merusak seluruh ritme organisasi, mulai mencari jalan paling cepat ? biasanya negatif, bahkan sesekali manipulatif ? untuk memupuk persiapan bagi perebutan jabatan selanjutnya.

Berkaca dari itu semua, menurut hemat saya, perdebatan mengenai berbagai perhadapan dikotomis itu selayaknya diserahkan pada jarum jam sejarah.

Kembali pada kasus pengangkatan Tanribali, pemerintah tidak usah pula mengeluarkan energi untuk menghentikan kekuatiran pengamat dan media massa.

Biarkan Tanribali bekerja. Biarkan dia mengalami ujian sejarah kepemimpinannya. [L1]

General's Election

2008-02-01T15:23:00.000+07:00

Kamis, 17 Januari 2008

Barack Obama, Hillary Clinton, Mitt Romney, John Edwards, Rudolph Giuliani, mencuri halaman utama (front page) dan waktu utama (prime time) berbagai media dunia. Tak terkecuali media di Tanah Air.

Pencarian pemimpin di Negeri Paman Sam, apa boleh buat, menjadi agenda dunia. Memilih calon presiden Amerika Serikat, seperti menanti pemimpin baru planet bumi.

Pemilihan umum, walau niat dan substansinya adalah pembicaraan —bahkan persaingan— menyangkut inspirasi, ide-ide, aspirasi, dan berbagai rencana politik; yang memikat tetaplah perbincangan tentang orang. Mengenai tokoh. Menyangkut aktor.

Sejak tahun silam —bahkan pada triwulan awal— perbincangan tentang siapa (sekali lagi, siapa) yang akan menjadi pemimpin negeri kita, mulai dipompakan. Bukan apa, atau bagaimana cara memimpin, cara menyelesaikan masalah, cara mengelola berbagai kelebihan bangsa, yang menjadi titik perhatian. Ruang publik selalu terseret pada gairah membandingkan antartokoh.

Bukan itu saja. Secara formal, walaupun parlemen sibuk dengan revisi beberapa undang-undang berkaitan dengan politik, berbagai klausul tentang kriteria calon presiden selalu merebut perhatian.

Hampir seminggu, berbagai media massa menyajikan silang-sengketa tentang derajat tertinggi pendidikan formal calon presiden. Pekan berikutnya mereka berbeda pendapat menyangkut batasan terendah persentase sebuah partai politik, atau kumpulan parpol bisa mengajukan calon presiden.

Beragam argumen berketiak-ular yang digunakan dalam revisi paket undang-undang politik tersebut; intinya tak lebih dari pertarungan laten tentang siapa diuntungkan, siapa yang dijegal, oleh pasal-pasal yang dipasang.

Pendek kata, perbincangan tentang siapa aktor menjadi simpul yang meringkas berbagai problem —baik yang sistemik ataupun masalah sehari-hari. Seakan-akan, problem distribusi pangan, kekurangakuratan perkiraan musim hujan, tempe-tahu minim suplai kedelai, kartel yang makin keji, penyaluran elpiji yang cuma indah di tivi; semuanya bisa dipukul oleh satu orang presiden. Entah presiden lama, atau penggantinya.

Dari beberapa nama yang dipertimbangkan publik —juga karena disigi lembaga survei— muncul nama-nama pensiunan jenderal. Nama-nama purnawirawan itu membesar jika kita sertakan pula kecenderungan pemilihan kepala daerah (gemar kita singkat: pilkada).

Sutiyoso, Wiranto, Agum Gumelar, Ryamizard Ryacudu, disamping Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan nama-nama yang kerap dipertimbangkan masuk 'divisi utama' pada berbagai jenis perbincangan dan publikasi.

Daftar itu belum termasuk para jenderal yang menjadi pengurus inti dari tim sukses mereka, baik yang telah terbuka ataupun diam-diam beroperasi. Plus mereka yang menduduki posisi strategis hampir semua partai. Bahkan partai politik berbasis agama.

Kita harus mengingat pendapat Profesor Juwono Sudarsono, beberapa tahun silam, berpokok pada keraguan sipil bisa menyalip militer dalam menyediakan calon pemimpin tangguh. Karena jenjang kepemimpinan dalam militer memiliki pola terjaga. Selain secara hirarkis, militer memang tidak 'serumit' organisasi sipil.

Boleh jadi, waktu itu, Juwono tidak sedang mengagumi militer atau meremehkan sipil. Bisa pula, masyarakat mulai capek dengan keriuhan demokrasi yang lebih menonjol di jalanan, dan kepalan tangan. Barangkali, masyarakat mulai menomorsatukan jaminan keamanan agar mudah cari makan.

Yang jelas deretan kaum berbintang —baik dari militer maupun kepolisian— perlahan mulai menjadi pilihan utama dalam berbagai jenjang rekrutmen kepemimpinan.

Di tengah teriakan reformasi yang mulai basi, akankah general election harus dibaca general’s election, di negeri ini? [L1]

sumber: www.inilah.com

Demam Pemilu

2008-02-01T14:26:00.000+07:00

Rabu, 09 Januari 2008

Demam Pemilu

M Ichsan Loulembah

PEMILIHAN umum lebih setahun lagi. Gerbang 2008 ibarat tahun yang aura politiknya mulai mengental. Bahkan, sejak penghujung tahun silam, berbagai spekulasi, prediksi, bahkan tinjauan akhir tahun yang kerap disebut refleksi, terarah pada satu titik: Pemilu 2009.

Partai-partai politik peserta pemilu yang lalu bergegas berbenah. Ada yang memperluas basis keanggotaan. Ada pula yang berniat meremajakan usia kandidat calon anggota legislatifnya. Tak sedikit yang tergoda 'melonggarkan' ideologinya agar partai terasa inklusif.

Lain partai memilih cara membiakkan kegiatan partai sembari memperbanyak (dan memperlama) pemasangan bendera, umbul-umbul, serta spanduk bercorak kepartaian, memanfaatkan momen setipis apapun. Semua geliat itu berpokok pada harapan; perolehan suara pada pemilu nanti grafiknya menanjak.

Pada saat yang nyaris bersamaan, anggota parlemen tanpa lelah berdebat, melakukan pendekatan, berdebat lagi. Para legislator itu memusatkan perhatian sambil mencari titik temu pada perubahan tata aturan yang kelak dipakai berlaga dengan cara merevisi berbagai Undang-undang untuk pemilu mendatang.

Di bilik lain, para pegiat partai baru dengan persediaan optimisme berlapis dan semangat tak pernah padam. Sibuk mendaftarkan partainya sambil terus menggandakan jumlah cabang, bahkan ranting kepengurusan. Disertai bumbu kecil, hijrahnya kader dari satu partai ke partai lain, hasrat akhirnya adalah partai barunya lolos verifikasi, bisa berlaga pada pemilu kelak.

Para tokoh tak kalah sibuk. Sambil melihat laporan polling, survei, dan ulasannya di media, para tokoh giat menaikkan frekuensi kemunculan di depan publik.

Beragam aktivitas, mulai dari diskusi aneka problem kebangsaan, sowan ke tokoh dan tempat yang dipandang kuat energinya, kunjungan ke daerah bencana, sesekali muncul di infotainmen; semuanya terencana, terukur, disertai para sekondan dan konsultan.

Sulit untuk tidak memastikan bahwa segenap peristiwa itu adalah pemanasan pemilu. Dalam definisi umum, pemanasan pemilu sama artinya dengan persiapan (conditioning). Jika ingin diteruskan definisi itu akan tiba pada kata selalu menjadi objek perdebatan dalam penafsiran aturan pemilu: kampanye.

Kampanye, sebuah istilah yang longgar. Kalangan yang menggeluti pemasaran memiliki istilah yang luas tentang subjek ini. Dan jika kita benturkan dengan berbagai gejala di atas, nyatalah bahwa kesemuanya bisa dikelompokkan sebagai kampanye secara tak langsung. Sering pula diartikan kampanye terselubung atau kampanye secara halus (soft campaign).

Padahal, kampanye adalah kosakata yang paling diketatkan dalam undang-undang terkait pemilu. Institusi pengawas pemilu pun -- walau diniatkan mengurus berbagai pelanggaran pemilu -- porsi pekerjaan dan energi mereka terserap pada apa yang disebut sebagai mencuri start kampanye.

Amat kontras. Undang-undang menorehkan pasal serinci dan seketat mungkin, para kontestan (dan calon kontestan) berlomba secara kreatif melonggarkannya. Undang-undang menyingkatkan, peserta pemilu menjauhkan waktunya dari hari-H.

Demokrasi memang tidak punya rumus baku. Sebagaimana demokrasi memang selalu riuh.

Soalnya adalah, jika bangsa ini terlampau dini terhinggap demam pemilu, kemanakah akhir perlombaan antara problem sehari-hari dan penataan demokrasi? [L1]

sumber: www.inilah.com

Jeda/Rehat

2007-11-09T14:13:00.001+07:00

Sumpah, saya akhir-akhir ini agak minder dan kewalahan soal peta musik mutakhir dibanding anak sulung saya yang ABG. Dan herannya, setelah melahap hampir semua musik generasinya --kami berdua, sesekali ditemani dua adiknya, sering ngumpet belanja CD/kaset, takut dimarahi Ibunya karena boros-- dia mulai mengoleksi (tepatnya memindahkan koleksi saya ke kamarnya) dan mendengarkan Queen, Beatles, Rolling Stones, dll.

Memang, generasi sekarang lebih banyak pilihan. Lihat saja kemunculan berbagai musisi (kelompok maupun perorangan) yang bagai air bah itu. Popularitas sebuah lagu/musisi sering cepat berganti dalam musim yang sempit. Berbeda di masa lalu, sebuah lagu bisa merajai puncak tangga lagu di berbagai radio dan majalah bahkan sampai berbulan-bulan. Belum lagi outlet yang rupa-rupa.

Ada berbagai macam jalur distribusi rekaman indie label. Ada file kompresi yang bisa dibeli, walaupun banyak diantaranya bisa dikategorikan bajakan. Ada pula nada sambung pribadi atawa ringtone. Ada pula situs internet yang bisa dibuka dimana saja. Plus, pertumbuhan radio yang amat banyak nyaris merata diseantero negeri, slot siaran musik di layar televisi --terestrial, pay tv, cable tv-- dan sebagainya.

Ini semua anugerah tak langsung dari demokratisasi serta kemajuan teknologi; yang melahirkan keterbukaan, yang memunculkan banyak pemain, yang tidak lagi terbelenggu regulasi berlebihan. Karena struktur pasar yang mulai longgar; karena para monopolis sudahterjungkal. Dan seterusnya..

Kembali ke laptop, eh soal musik. Suatu sore, saya --sambil menunggu sebuah pertemuan-- mampir di sebuah kedai musik membeli album Paul Anka yang merekam kembali sejumlah lagu lawas. Mengapa saya membeli album tersebut? Lagu My Way dalam album tersebut dinyanyikan Paul Anka --doeloe terkenal dengan lagu yang menemani masa puber generasi 80-an dengan I Don't LikeTo Sleep Alone-- duet dengan Jon Bon Jovi.

CD satunya lagi yang saya beli adalah dua cakram (1 CD, 1 DVD) live concert Michael Buble; penyanyi yang menemani masa puber anak saya:-)

Koq jadi ngelantur ya? Tak apalah, toh subjek posting ini khan judulnya Jeda/Rehat. Hehehe...

Sejujurnya, saya sedang mencari album terbaru Suzanne Vega "Beauty & Crime" serta Duran Duran (dua-duanya idola 80-an). Apalagi album Duran Duran "Red Carpet Massacre" itu mengajak Justin Timberlake dan Timothy Timbaland serta beberapa pesohor generasi mutakhir. Ternyata album tersebut baru akan dilepas 13 November 2007 di AS dan 19 November di Inggris, tanah kelahiran mereka.

Sementara itu album Suzanne Vega yang dulu menawan lewat "Luka" dan "Solitude Standing" di toko itu habis terjual!

Mengoleksi Suzanne Vega, buat saya, kira-kira sama dengan anak saya menyimpan Norah Jones. Karakter suara mereka sepadan; ada desahan, namun tak murahan. Malah sedikit mistis:-) Mungkin Kim Wilde, Kim Carnes atau Nena Hagen dari Jerman (dari generasi 80-an) serta yang lebih baru semisal Natalie Imbruglia, SinneadO'Connor; agak mirip namun kurang "halus".

Mengapa saya mengejar album terbaru Duran Duran; saya ingin mengetahui bagaimana corak musik mereka tanpa gitaris Andy Taylor yang dulu memberikan sentuhan ritmis (rockist) pada lagu semisal "Save A Prayer", "Ordinary World", Union of The Snake", dll. Ingin pula saya ketahui nasib penjualan album ini serta kemampuan menjaga ke-Duran Duran-an mereka saat mengajak penyanyi-penyanyi baru yang memiliki corak berbeda. Karena mereka telah memilih ikut "jalan Santana".

Sebagaimana kita ketahui Devadip Carlos Santana dalam usia senja mampu menelorkan beberapa album yang bisa menjangkau segala usia dan segmen. Salah satunya karena mengajak penyanyi generasi mutakhir, tanpa kehilangan ke-Santana-annya. Malah, para kolaborator itulah yang di-Santana-kan: -) Nah, tantangan buat Duran Duran disitu.

Sebab, Rolling Stones yang tidak mengikuti "jalan Santana", album-album mutakhir mereka semua melorot. Ternyata para opa-opaitu sudah selesai ya:-) Ada istilah jalanan di Makassar: tua mi Ramang! Yang kira-kira berarti: Ramang itu memang jago, tapi di jamannya. Atau, segala sesuatu ada eranya masing-masing.

Kalau yang bercorak rock, kayaknya album terakhir Dream Theater "Octavarium" masih merupakan pilihan terbaik buat saya. Sambil sesekali mendengarkan para dewa gitar semisal Yngwie Malmsteen, John McLaughlin, Steve Vai atau Joe Satriani.

Sekarang soal Fariz RM. Si Bule (panggilan akrabnya) ini memang musikalitasnya diatas rata-rata. Mampu bermain berbagai alat musik --awalnya sebagai drummer, lalu pernah pegang bass, lantas sering pula menggunakan keyboards dan mini-moog-- dengan sama baiknya. Namun, dia sering berganti corak. Bisa dikatakan dalam pengertian yang positif; pandai membaca trend dunia. Saat new wave belum terlalu bunyi di tanah air, dia sudah memainkan irama ska --diantaranya pengaruh The Police dan Scritti Politti cukup terasa-- lewat berbagai grup bentukannya.

Di saat yang lain, ia memainkan musik "keriting" ala YES bersama Iwan Majid dan Darwin Rachman di grup Wow! Awal-awal, sebagai drummer di Badai Band, dia menggebuk drum bercorak art rock seperti John Mayhew, John Silver, Chris Stewart, Phil Collins, Bill Bruford (para mantan drummer Genesis). Lagu-lagunya yang bercorak disco juga dibuatnya saat disco merajai musik dunia. Hanya rap yang tak dimainkannya: -)

Lho, koq jadi kepanjangan: -) Stop dulu deh..

Salam,

Ichan/M. Ichsan Loulembah

Menuju Waktu Indonesia Satu

2007-10-23T14:09:00.001+07:00

Media Indonesia - Selasa, 23 Oktober 2007

Menuju Waktu Indonesia Satu

Oleh: M. Ichsan Loulembah, Anggota DPD RI

Asumsi bahwa pembagian waktu menjadi Waktu Indonesia Barat (WIB),
Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT)
seperti diberlakukan sejak 1 Januari 1988 sebagai sesuatu yang taken
for granted tidaklah benar. Sejarah Indonesia pasca kolonialisme
menunjukkan, pada tahun 1950 Indonesia memiliki 6 (enam) wilayah
waktu. Masing-masing berbeda 30 menit.

Melalui Keppres Nomor 243 tahun 1963, Indonesia terbagi menjadi tiga
waktu tolok, merujuk pada kota-kota utama. Melalui Keppres Nomor 41
tahun 1987, Indonesia kembali hanya memiliki tiga wilayah waktu (WIB,
WITA, WIT). Dari sini jelas pembagian waktu adalah domain kekuasaan.
Para politisi dan keputusan politiklah yang menentukan waktu, bukan
para ilmuwan.

Penjelasan berikut bisa membantu memahami soal ini. Ketentuan beda
waktu untuk satu jam dengan perhitungan secara ilmiah = 15 derajat
busur, kata A. Sony Nursutan Hotama, tidak dipenuhi dalam penetapan
penunjukan waktu pada ketiga wilayah waktu di Indonesia tersebut.
Singapura dan Malaysia yang letaknya lebih barat daripada Pulau Jawa
memiliki ketentuan wilayah waktu yang sama dengan WITA.

Negara-negara tetangga Indonesia terletak dalam garis bujur dan
lintang yang relatif hampir sama dengan Indonesia. Karena itu
terdapat peluang penyesuaian kembali wilayah waktu dan penunjukan
waktu saat ini mengacu kepada wilayah waktu negara-negara tetangga
tersebut. Wilayah waktu Indonesia seharusnya berada di antara wilayah
penunjukan waktu Indonesia Tengah dan wilayah penunjukan waktu di
Papua Niugini. Ini berarti terdapat kemungkinan untuk menggeser
penunjukan waktu sebanyak satu jam ke depan pada wilayah waktu di
Indonesia (Dr. A. Sony Nursutan Hotama: 2005).

Pembagian waktu menjadi tiga membawa berderet konsekuensi dan
implikasi penting. PLN tak sanggup memenuhi kebutuhan listrik
nasional karena masyarakat lebih sedikit memanfaatkan sinar matahari
dan lebih lama berada di dalam rumah. Artinya, masyarakat lebih lama
mengonsumsi listrik. Sementara itu, konsumsi listrik di malam hari
kian banyak karena semua stasiun TV besar ada di wilayah WIB. Merujuk
pada patokan waktu WIB, acara prime time pukul 17:30 sampai 22: 30.

Konsekuensinya, masyarakat di wilayah Indonesia Timur (WITA dan WIT)
harus menonton acara TV satu-dua jam lebih lambat dari Indonesia
Barat. Ini aneh, meski mereka menyalakan listrik lebih dulu, tapi
tidurnya lebih lambat, dan sebaliknya bangun lebih cepat ketimbang
mereka yang ada di WIB. Anak-anak yang ingin menyaksikan bintang
idola mereka harus menunggu hingga larut malam—saat kantuk mulai
menyergap. Esok paginya mereka harus bangun lebih cepat agar tak
terlambat masuk sekolah.

Konsentrasi belajar pastilah tidak sebaik mereka yang menikmati tidur
cukup. Mungkin salah satu penyebab tak meratanya prestasi belajar
atau kesenjangan prestasi dan informasi (di kalangan siswa) di
Indonesia, bisa jadi berpangkal dari soal sederhana: tak seragamnya
mereka memulai aktivitas. Sebaliknya, industri televisi tidak
akan ”kehilangan” 1-2 jam dari prime time mereka.

Sementara itu, pola konsumsi listrik masyarakat, khususnya malam
hari, melahirkan beban puncak penggunaan listrik. Karena alasan
penghematan energi, negara-negara dengan empat musim dikenal Daylight
Saving Time (DST). Sekitar 95 negara atau negara bagian menerapkan
DST ini. Dengan memutar jarum jam mundur satu jam saat musim panas
(di negara dengan empat musim), konsumsi listrik bisa dihemat dalam
jumlah besar. Selandia Baru bisa menekan konsumsi energi listrik 3,5%
serta mengurangi konsumsi saat beban puncak 5% (M. Ashari: 2005).

Pengaruh pembagian waktu langsung dirasakan industri pariwisata dan
penerbangan. Bali lebih menarik wisatawan karena waktunya sama dengan
dari negara-negara asal wisatawan tersebut. Jepang adalah penyumbang
turis yang cukup signifikan, sementara Singapura adalah pintu masuk
yang teramat penting untuk disepelakan. Seperti kita tahu, semula
Bali masuk WIB, tapi melalui keputusan politik pemerintah pusat,
tahun 1987 waktu Bali digeser ke WITA.

Para pengusaha, profesional, pejabat publik dan pembicara seminar
laris tidak perlu tergesa-gesa dan bergegas ke bandara dinihari untuk
mengejar penerbangan ke salah satu kota di wilayah yang masuk WITA
dan WIT kini. Segala aktivitas bisa dilakukan satu hari dan bisa
kembali ke pusat-pusat ekonomi dan pusat-pusat pengambilan keputusan
politik di pulau Jawa tak terlalu larut malam.

ASEAN Common Time

Pembagian waktu menjadi tiga tersebut turut mendorong inefisiensi di
sektor produksi, jasa, pemerintahan, industri penerbangan dan
transportasi, perbankan, telekomunikasi dan pariwisata. Perusahaan-
perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta (WIB) dan beroperasi di
Indonesia Timur, misalnya, merupakan salah satu pihak yang merasakan
dampak dari kebijakan pembagian waktu ini.

Ketika kantor mereka di wilayah WIB belum buka, kantor-kantor mereka
di Indonesia Timur sudah lebih dulu buka. Sebaliknya ketika kantor
mereka di Indonesia Timur sudah tutup, kantor pusat mereka malah
masih buka. Bayangkan, satu perusahaan memiliki ritme kerja yang tak
sama. Hasilnya? Inefisiensi dan terputusnya komunikasi.

Kuncinya ternyata ada di sini: perbedaan waktu dalam memulai
aktivitas yang menyebabkan produktivitas dan daya saing nasional
tidak optimal, inefisiensi, stabilitas moneter, krisis energi,
kebodohan, kemiskinan. Alasan-alasan ini pula yang mendorong Cina
meyatukan waktunya dari lima menjadi satu waktu tunggal. Padahal luas
negeri tirai bambu ini lebih besar ketimbang Indonesia.

Dalam konteks ini, ide penyatuan waktu yang sempat bergema beberapa
waktu lalu patut dihidupkan kembali. Penyatuan waktu akan
berimplikasi pada efektivitas kerja, efisiensi sumberdaya dan daya
saing nasional. Salah satu rekomendasi Seminar Nasional “Dampak
Pembagian Waktu di Indonesia terhadap Pola Konsumsi Energi dan
Kegiatan Ekonomi Nasional”, 8 Juni 2005 silam: meminta pemerintah
mengambil keputusan memajukan satu jam Waktu Indonesia Barat (WIB)
agar sama dengan Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Di ASEAN, sejak tahun 1995 gagasan ini juga pernah didengungkan
melalui ASEAN Common Time (ACT). Intinya, mempertimbangkan
kemungkinan pernyatuan waktu antarnegara ASEAN atau ibukota negara-
negara ASEAN agar memudahkan kegiatan ekonomi, budaya, politik, dan
lain-lain.

Usulan ini mendapat respons positif dari kepala negara anggota ASEAN,
tapi pembahasan di level bawah belum menghasilkan kesepakatan. Krisis
moneter datang bergelombang pada tahun 1998, isu ACT tenggelam. Tahun
2004, Malaysia meminta agar ACT bisa kembali dibahas.

Jika penyatuan waktu mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing
kita di tingkat global serta menggerus inefisiensi di banyak sektor,
mengapa pemerintah tidak segera menerapkannya? Merujuk pada
penggeseran Bali dari WIB ke WITA dan penyatuan waktu di RRC tempo
dulu: bukan ilmuwan yang menentukan pembagian waktu, tapi keputusan
politik.

Fathia Syarif: Antara Minyak dan Buku Sejarah

2007-10-22T13:44:00.000+07:00

Jurnal Nasional - Kamis, 11 Okt 2007

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Ichsan Loulembah menulis di blog-nya tentang perubahan yang terjadi pada diri sahabatnya Hamid Basyaib. Ichsan mengamati, aktivis Jaringan Islam Liberal itu begitu berubah ketika mengenal seorang perempuan bernama Fathia Syarif.

Tak seperti sebelumnya, Ichsan mencatat, setelah berkenalan dengan Fathia, sulit menemukan Hamid berbincang-bincang sambil tak henti-hentinya memencet tuts telepon selulernya, membalas pesan pendek, yang belakangan diketahuinya, karena sedang berdebat dengan Fathia.

Sambil "memaksa" penulis artikel "Negara Madinah dan Sekularisme" ini agar segera mengambil langkah-langkah cepat, Ichsan menginterogasinya perihal: siapa perempuan yang membuatnya amat berubah itu? Dengan antusias Hamid lalu menceritakan sosok perempuan ini.

Hamid mendeskripsikan gadis pujaannya itu: mandiri - dalam banyak hal, matang, memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tidak remeh, modern dalam penampilan maupun cara berpikir, lugas, tidak mudah menyetujui pendapat seseorang tanpa mengejarnya lagi, tidak menabukan kehidupan malam untuk menghibur diri, tahu banyak tempat makan enak, punya banyak buku, dan "ramai".

Sedangkan kepada sahabatnya yang lain, Nong Darol Mahmada, Hamid menilai Fathia sebagai berikut," Dia itu JIL (Jaringan Islam Liberal) banget loh. Pokoknya keren deh." Begitulah pengakuan Hamid yang ditulis Nong dalam blog-nya.

Hamid dan Fathia pun menikah April lalu, setelah perkenalan mereka yang seumur jagung. Teman-teman Hamid banyak yang kaget, karena banyak yang menduga, perkawinan bukan hal penting bagi pria 40-an tahun ini. Tak kurang dari budayawan Nirwan Dewanto pun terkejut dengan langkah peneliti Freedom Institut ini.

Dalam kolom kawin yang diterbitkan pas hari pernikahan keduanya, Nirwan menulis bahwa dirinya kaget mendapat pesan pendek dari Hamid, karena isinya permintaan mengawal untuk melamar Fathia di rumah orangnya, di Kemang, Jakarta Selatan.

Fathia yang dibicarakan ini tak lain adalah Manajer Komunikasi Korporat PT Shell Indonesia. Pantas saja ketika ditanya Jurnal Nasional awal pekan lalu di Jakarta , apakah suaminya berasal dari lingkungannya, Fathia menggeleng dan tertawa keras. "Apa sih maksud," katanya balik bertanya sembari tersenyum.

Fathia memang enak diajak mengobrol. Dia bercerita tentang kesukaannya untuk travelling. Perjalanan bagaimana yang paling disukainya? "Tentu sama suami dong," ucapnya, lagi-lagi sembari tersenyum.

Untuk tujuan relaksasi, Fathia suka pergi ke Bali. Kalau temanya petualangan, lain lagi. "Saya pernah ke (puncak Gunung) Ijen," ujarnya. Ah, puncak itu kan bisa ditempuh dengan naik mobil. "Yee, aku jalan kaki," ucapnya bangga.

Kebanggaan yang sama diungkapkan ketika ditanya, bagaimana rasanya bekerja di perusahaan perminyakan terbesar kedua di dunia saat ini. "Bagaimana ya...saya tak pernah bekerja di perusahaan kecil sih," katanya, lagi-lagi sembari tertawa.

Fathia memang tidak ngecap. Selepas lulus dari Jurusan Sastra Prancis, Universitas Indonesia pada 1999, dia langsung bekerja di perusahaan multinasional, Johnson & Johnson sebagai asisten manajer pengembangan pelanggan. Cukup setahun di perusahaan ini, Fathia langsung menclok di Hilton, sebagai Manager Public Relations and Communications.

Lagi-lagi di perusahaan perhotelan berjaringan internasional itu, Fathia juga hanya bertahan setahun. Perusahaan besar asuransi asal Jerman, Allianz, menjadi tempat hinggap berikut baginya, dengan posisi yang sama. Setahun kemudian, Fathia terbang lagi. Kali ini mendarat di American Express. Posisinya tetap sama. Cukup lama Fathia di perusahaan asal Amerika Serikat ini.

Tiga tahun kemudian, pada 2005, datanglah kesempatan bergabung dengan PT Shell Indonesia. Sampai sekarang, Fathia menjadi juru bicara bagi perusahaan minyak dan gas asal Belanda dan Inggris ini. Seringnya berpindah-pindah pekerjaan, bagi Fathia adalah untuk mencari tantangan atau pengalaman baru, walaupun pekerjaannya tetap sebagai humas. "Sebagai humas, kami turut membangun perusahaan, baik dari segi bisnis maupun citra," ucapnya memberi alasan.
Fathia mengaku senang bekerja di perusahaan yang mungkin menjadi idaman banyak orang.

Shell dinilainya menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, dan sangat memperhatikan karyawannya. Semua nilai itu berguna bagi penerapan di kehidupan sehari-hari saya. "Saya jadi lebih berusaha menghargai orang sekitar," ucapnya.

Tentang masuknya perusahaan asing di sektor hilir dunia perminyakan, Fathia menilai banyak segi positifnya bagi konsumen di Indonesia. Kini masyarakat jadi punya pembanding pom bensin selain yang dikelola Pertamina, setelah Shell dan Petronas juga diperkenankan membuka SPBU. "Apapun bidang bisnisnya, kalau ada kompetisi, maka perusahaan akan berlomba-lomba memanjakan konsumen."

Apakah pekerjaannya itu membuat dia super sibuk? Tidak juga. Intensitas pekerjaannya naik turun. "Ya kalau lagi pas ada acara sibuk banget, kalau tidak ya imbanglah," ujar Fathia. Karena itu dia masih bisa menyalurkan hobinya berolah raga. Berenang, squash, rafting adalah beberapa jenis olah raga yang disukainya.

Membaca adalah hobinya yang lain. Dia suka buku cerita dan sejarah. Mungkin karena saking banyaknya buku yang dibaca, sehingga Fathia bingung menyebut pengarang favoritnya. "Banyak sekali yang saya suka," tuturnya. Dia sadar hobinya ini tak ada kaitan dengan pekerjaan yang digelutinya. Tapi hobinya itu membuat dia paham konteks ketika menjalankan pekerjaannya, terutama jika berhubungan dengan masyarakat.

Intensitas pekerjaan yang tak melulu tinggi pun membuat Fathia masih bisa membagi waktu untuk mengurus suami, yang disebutnya sebagai seseorang dengan karakter yang lebih besar dari karakter yang pernah ditulis pengarang-pengarang klasik kelas dunia. "Aku kan masih hitungan bulan, Mas nikahnya,' ucapnya sembari tersenyum.

Thonthowi Dj

Ahmad Thonthowi Djauhari

Keragaman, Kesatuan, dan Kemakmuran

2007-10-05T00:14:00.001+07:00

Suara Karya - Jumat, 04 Agustus 2006

Keragaman, Kesatuan, dan Kemakmuran

Oleh M Ichsan Loulembah

Pluralitas suku, agama, ras, dan budaya merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa ditampik. Keragaman adalah hukum alam yang tidak bisa diubah. Karena itu, alih-alih menampiknya, kita justru harus bisa hidup dalam pluralitas --apa pun bentuknya-- secara damai dan beradab. Untuk bisa hidup damai dan beradab dalam keragaman, dibutuhkan toleransi dan penghormatan terhadap yang lain (the others).

Kesadaran akan keragaman, kesadaran akan pluralisme ini sejatinya telah menjadi kesadaran bersama para pendiri bangsa Indonesia di masa lalu. Kesadaran ini juga menjadi sumber inspirasi para pendiri dan pengalaman hidup bangsa Amerika Serikat.

Seperti kita, Amerika Serikat juga sebuah melting pot raksasa. Tak mengherankan jika hal-hal pokok menyangkut eksistensi serta dasar-dasar negara antara RI dan negeri adidaya tersebut tidak banyak berbeda. Ini menjelaskan betapa para pendiri negeri kita memiliki pemikiran yang luas, punya banyak sumber inspirasi, terbuka dan toleran.

Namun, sejarah perjalanan bangsa ini tak sepenuhnya se-jalan dengan gagasan dan cita-cita para pendiri bangsa. Ada kalanya penguasa berobsesi untuk menyatukan negeri dengan mengharamkan keragaman pendapat dan memenjarakan orang yang berbeda paham.

Bahkan, dalam banyak penggalan sejarah terlihat upaya mewujudkan persatuan dalam wujud negatif, yakni penyeragaman, menggunakan pola koersif pula, sembari menenggelamkan keragaman. Di sisi lain, sejarah kita di masa lalu juga mengajarkan, orientasi yang kuat pada semangat keseragaman atau ketunggalan (tunggal ika) justru potensial mengaborsi munculnya persatuan yang kukuh-kuat antarsesama anak bangsa.

Sebaliknya, pengakuan adanya pluralitas (bhinneka) budaya bangsa dan membiarkan kebhinekaan hidup justru lebih menjamin persatuan. Memang, dalam keragaman kita menemukan banyak potensi konflik. Pada titik ini pula, bangsa kita diuji untuk bisa hidup dalam keragaman secara damai (peace co- existence). Dan, inilah ujian hidup bagi sebuah bangsa yang sedang melayari bahtera dunia.

Dalam khazanah sejarah bangsa-bangsa, banyak yang menjadi besar setelah
mengalami ujian yang berat, panjang dan melelahkan. Bangsa ini memang harus melewati gelombang tersebut tanpa harus memutar kembali jarum sejarah dengan mengeksklusi potensi keragaman bangsa ini.

Berbagai kekerasan, ketegangan, bahkan konflik horizontal yang mengiringi perjalanan sejarah bangsa ini, baik konflik yang memakai simbol keagamaan, perbedaan pilihan politik, atau berbau kedaerahan dan etnisitas, menunjukkan betapa krusialnya persoalan ini.

Padahal, kemampuan hidup secara damai di tengah kemajemukan, merupakan salah satu pertanda atau karakter penting masyarakat yang modern. Dalam konteks itu, penyebaran ideologi multikulturalisme menemukan relevansi dan arti pentingnya.

Multikulturalisme adalah konsep yang ingin mengantarkan masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, meski banyak perbedaan. Serta terjauhkan dari kemungkinan adanya ancaman baik berupa teror, kekerasan, intimidasi, dan semacamnya.

Petaka datang jika sikap-sikap dasar tersebut tercerabut. Untuk itu, multikulturalisme harus menjadi basis kewargaan dan panduan bagi kehidupan bersama demi terwujudnya kebajikan hidup bersama.

Peringatan Arthur M Schlesinger Jr (1992) penting untuk disimak. Menurut dia, banyak negara di dunia pecah karena gagal memberikan alasan-alasan yang kuat kepada orang-orang dari berbagai latar belakang etnis untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari negara yang sama.

Pengalaman historis kita juga menegaskan, ketidaksanggupan mengelola pluralitas -- apa pun bentuknya -- hanya akan melahirkan disintegrasi sosial dan konflik horizontal. Dengan semangat yang sama, masyarakat juga harus memiliki sikap terbuka. Suatu sikap hormat terhadap pendapat dan pengalaman baru, yang amat mungkin berbeda dengan pengalaman bahkan keyakinannya.

Keterbukaan ini merupakan karakteristik masyarakat modern, beradab, dan berkeadaban. Ke sanalah kini gerak maju bangsa harus diarahkan. Persoalan kita hari ini, di mana titik simpul yang mampu merekatkan persatuan di tengah keragaman tersebut? Tidak ada jalan lain kecuali kemakmuran.

Pemulihan dan penyebaran pertumbuhan ekonomi sebagai tugas konstitusional pemerintah harus menjadi kenyataan. Sebab, banyak pengalaman di mana negeri yang mengalami goncangan sosial-politik sebagai bagian dari transisi demokrasi, akan semakin parah jika tidak mampu mengatasi problem ekonomi.

Banyak pula negeri yang sekian lama menjadi pelanggan konflik dan kekerasan secara perlahan mengalami stabilitas sosial-politik, saat ekonominya membaik. Mumpung pemerintah akan melakukan konsolidasi Badan usaha milik negara (BUMN), sebaiknya langkah kecil segera dilakukan, yakni melakukan semacam desentralisasi BUMN.

Dengan menyebarkan kantor-kantor pusat BUMN secara merata ke berbagai daerah, tentu saja sesuai karakter setiap daerah. Maka pepatah: sebarkanlah gula, maka semut akan menyertainya, secara perlahan akan menimbulkan efek berantai dan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup berarti. Pola ini juga sekaligus dapat menyelesaikan soal persebaran penduduk bagi keseimbangan demografis dan geografis.

Cara lain bisa dimulai dengan menyeragamkan sistem waktu kita yang selama ini terbagi menjadi tiga (barat, tengah dan timur) yang di banyak negara telah lama disatukan dengan alasan ekonomi dan produktivitas. Tentu saja itu hanya beberapa cara. Kita bisa menjejalkan banyak cara lain.

Yang terpenting bukan mendiskusikannya secara berlama-lama. Bukan pula mencatatnya menjadi dokumen tebal berisi daftar hal-hal ideal, namun bingung mulai dari mana untuk mewujudkannya. Yang terpenting adalah merencanakan beberapa hal yang masuk akal, lalu mengerjakannya secara cepat dan terukur.

Sebab, ibarat neraca, jika bandul ekonomi merosot maka suhu politik yang akan memanas. Sebaliknya, jika bandul ekonomi perlahan menanjak, suhu politik akan mengalami keseimbangan pula. Hanya kemakmuran yang mampu menjaga persatuan sekaligus merawat keragaman.

*** Penulis adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD-RI), asal Sulawesi Tengah

Anggota DPD M Ichsan Loulembah

2007-10-04T23:48:00.000+07:00

Suara Karya - Senin, 13 Agustus 2007

Dari Jurnalis ke Senator Tangguh

Senator asal Palu, Sulawesi Tengah kelahiran 23 April 1966 ini semula dikenal sebagai seorang pemalu. Karena itu, semasa sekolah, M Ichsan Loulembah takut tampil di depan publik. Dan ia akhirnya baru bisa beradaptasi saat masuk kuliah.

Dengan mengambil jurusan sosiologi FISIP Universitas Tadulako, Palu telah membawanya berani unjuk diri di muka umum dan mulai aktif dalam organisasi formal dan nonformal di berbagai kesempatan.

Ketertarikannya pada dunia media massa mendorongya untuk mendirikan stasiun Radio Nebula FM yang saat ini masih tetap eksis. Tak hanya sampai di situ, selama menjadi mahasiswa kesibukannya juga diisi dengan menjadi redaktur di Tabloid Suluh Nasional.

Tahun 1990 setelah lulus kuliah, Ichsan mulai menjajal kariernya sebagai jurnalis di Jakarta. Bermula dari editor & copy writer di sebuah perusahaan komunikasi, ia juga pernah menjajal sebagai produser eksekutif dan sempat pula menjabat direktur berita di stasiun radio nasional
terkemuka, Trijaya FM.

Atas saran beberapa teman yang mendesaknya ikut dalam Pemilihan Umum 2004 sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ichsan membulatkan tekadnya untuk mulai masuk dalam kancah politik.

Pengetahuannya di bidang politik dan ekonomi tak bisa dianggap remeh, karena Ichsan sempat
menimba banyak ilmu ekonomi-politik sebagai direktur di Pusat Kajian Komunikasi Bisnis dan Politik (Puskakom). Pintu masuk ke dunia politik seolah terbuka lebar saat ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Sulawesi Tengah 2004-2009.

Kesibukannya di dunia politik sebagai anggota DPD seolah tak pernah habis. Kini Ichsan menjadi Koordinator Kaukus Daerah Pasca Konflik DPD dan Sekretaris Kelompok DPD di MPR. Bukan itu saja, ia juga dipercaya menjadi penanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) Opini Publik DPD dan tercatat sebagai anggota panitia Ad Hoc IV yang mengurusi masalah anggaran (APBN).

Tak hanya aktif sebagai anggota dewan, di berbagai lembaga pendidikan juga masih sempat
digelutinya yaitu sebagai anggota dewan pendiri YHB Indonesia serta lembaga riset SIGI Indonesia dan juga pendiri Pusat Data Kawasan Tertinggal (PDKT).

Kemampuannya di bidang komunikasi dan politik juga membawa kesibukan baru sebagai konsultan dan redaktur ahli beberapa media serta sering menjadi pembicara masalah komunikasi dan sosial-politik di berbagai kesempatan. Bahkan, sisa waktu luangnya masih disempatkan pula untuk menulis kolom masalah sosial politik di sejumlah media massa dan sempat pula menerbitkan beberapa buku.

Kecewa
Saat ini, Ichsan mengaku kecewa melihat kondisi DPD. Karena, dengan kewenangan yang terbatas DPD tak mungkin bisa bekerja maksimal sehingga muncul kesan bahwa DPD hanya menghamburkan uang negara saja.

Melihat luasnya negara kepulauan Indonesia dan memiliki penduduk yang sangat plural,
diyakininya tak bisa hanya diwakili melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja.

Kehadiran DPD yang mengusung semangat reformasi dan otonomi daerah yang mengubah sistem sentralistik menjadi desentralisasi seharusnya semakin bisa memperkuat kewenangan DPD sebagai suatu lembaga yang bisa disejajarkan dengan DPR. Fungsi kedua lembaga ini, menurut dia, semestinya harus saling melengkapi.

Semua proses untuk penguatan fungsi DPD pun tak menjadi jalan yang mudah yang lantas bisa
diterima oleh banyak pihak sebagaimana sekarang dicoba diusulkan melalui amandemen kelima UUD 1945.

Meski demikian dengan menyatukan kekuatan yang ada DPD terus memperjuangkan kepentingan penguatan fungsinya untuk bisa berperan maksimal bagi kemaslahatan masyarakat daerah. "Politik itu perjuangan yang harus dihadapi sebagai dinamika. Tak ada keberhasilan yang bisa diperoleh hanya dengan tidur-tiduran," kata Ichsan. (Rully)

Aktivis Perempuan Indonesia Timur Terima Saparinah Sadli Award

2007-10-04T23:12:00.000+07:00

Media Indonesia Online - Sabtu, 25 Agustus 2007 12:15 WIB

JAKARTA--MIOL: Dua aktivis perempuan asal Indonesia timur menerima penghargaan Saparinah Sadli Award.Mereka adalah Aleta Ba'un aktivis lingkungan masyarakat adat asal Soe Nusa Tenggara Timur dan Mutmainah Korona pendorong partisipasi politik perempuan dan penerapan anggaran pro rakyat miskin asal Palu. Terpilihnya dua aktivis ini antara lain terkait upaya mereka mendorong pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

"Kedua perempuan ini dipilih karena mereka, yang awalnya namanya bahkan tidak kami kenal ini, berjuang dalam medan yang berat dan menempuh perjuangan struktural yang sangat sulit ditembus. Semuanya untuk perbaikan nasib masyarakat sekitarnya terutama para perempuan," ujar Ketua Dewan Juri Saparinah Sadli Award Melanie Budianta, Jumat (24/8).

Saparinah Sadli sendiri adalah adalah seorang akademisi yang sempat memimpin Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada era Presiden Habibie.

Aleta Ba'un, salah satu penerima penghargaan ini, sejak 1993 bersama suku adat Molo giat melindungi sumber daya alam kabupaten Soe dari pencemaran pertambangan pualam. Sebelumnya perempuan asal Timor Barat ini pernah dinominasikan untuk Women's Nobel Prize for Peace.

Sementara Mutmainah Korona yang juga meraih penghargaan ini merupakan Direktur Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Palu. Ia ikut aktif merancang substansi Perda tentang pemenuhan hak anak Sulawesi Tengah yang sedang digodok di DPRD setempat serta ikut menyusun naskah akademik Perda anti perdagangan perempuan dan anak Sulawesi Tengah. Selain membuat rumah singgah bagi anak-anak yang trauma dan termarjinalkan, Mutmainah juga menggagas konsep masyarakat melek gender.

Dewan juri yang terdiri dari Ery Seda, Kristi Purwandari, Maria Ulfah Anshor, Hermandari Kartowisastro, Ichsan Loulembah, dan Nurul Arifin ini awalnya sempat kesulitan menentukan penerima penghargaan Saparinah Sadli tahun ini.

Pasalnya banyak nama yang dianggap memenuhi kriteria dasar antara lain menunjukkan kepedulian terhadap perjuangan keadilan dan pemberdayaan bagi perempuan, menapaki jalur karir yang menunjukkan komitmen untuk perubahan dan pembangunan, mendapat pengakuan dari lingkungan, melakukan kiprah nyata yang menunjukkan fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat terutama perempuan dan menujunjung tinggi prinsip keadilan dan demokrasi.

"Awalnya kami punya lebih dari 100 nama yang memenuhi kriteria ini namun kami fokus pada menjadikan MDGs sebagai kerangka untuk memilih, juga kami tahun ini memprioritaskan memberi penghargaan pada tokoh-tokoh perempuan di daerah," kata Melani.

Fokus terhadap MDGs diambil karena keprihatinan akan besarnya masalah gizi buruk dan minimnya kesetaraan gender yang masih menimpa Indonesia. Untuk itu penerima penghargaan kali ini merupakan orang-orang yang berhasil melalui perjuangan dan medan yang sulit di daerah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak-anak.

Menerima penghargaan Saparinah Sadli, Aleta Ba'un menyatakan kebahagiaannya atas masih tingginya perhatian masyarakat adat di daerah. "Saya akan terus berjuang atas nasib masyarakat adat dan bumi tempat kami bernaung. Daerah kami adalah sumber utama mata air dan penghasil pangan untuk Kupang, Dili, dan Atambua. Dengan adanya pertambangan, hutan jadi rusak, air tercemar, tempat ritual adat jadi hilang. Saya tidak akan berhenti berjuang meski terus diteror untuk dibunuh karena menentang," tuturnya.

Sementara Mutmainah Korona merasa terkejut dirinya meraih penghargaan ini. "Saya tidak merasa yang saya lakukan ini berharga. Awalnya saya hanya prihatin dengan angka kemiskinan di Donggala yang sangat tinggi karena korupsi. Saya pikir kemajuan harus dimulai dengan mencerdaskan perempuan-perempuan di daerah. Saya senang ada kepedulian terhadap mereka." (DI/OL-03)
---------Sumber: Media Indonesia Online

FHM: Fathia & Hamid Menikah

2007-10-04T22:54:00.002+07:00

Banyak sebutan untuk Hamid Basyaib. Ada yang menyebutnya ensikplopedia berjalan. Teman yang lain mengatakan, “si Hamid itu nulis apa aja koq gurih ya...”. Sohib lainnya memuji dengan nada bertanya, “semua soal bisa dikomentarinya, Hamid itu bacaannya apa aja ya?”.

Saya sendiri menganggap Hamid sebagai saudara – lebih dari sekadar sahabat, apalagi cuma teman. Mungkin karena sama-sama punya pengalaman merantau di usia belia. Bisa juga karena sama-sama gila film dan musik: kami bisa bercerita tentang kegilaan ini sampai dinihari, termasuk lewat telepon atau sms.

Istri saya, Dessy, yang juga dikenal Hamid berkomentar, “ternyata laki-laki tuh doyan ngerumpi juga ya...”. Pada saat lain Dessy dengan nada heran bertanya, “apa aja sih yang kalian obrolkan?”.

Jika ketemu, sebelum membahas berbagai soal bangsa (ehm..ehm), kami pasti berlomba menceritakan film atau musik yang baru kami dengar. Dan, yang agak “menjengkelkan” saya: Hamid selalu tahu musisi, sineas, aktor-aktris, bahkan sampai ilustrator musik sebuah film – lengkap dengan sejarah, pun genre musiknya.

Kadang saya “dendam”, kapan bisa membuat dia tidak berkomentar tentang film atau musik yang saya koleksi. Sebuah dendam yang belum pernah terbalaskan.

Dalam beberapa topik obrolan, kami berada pada posisi sejajar: sama-sama pernah/sedang mengalami soal yang dibahas. Namun, tidak berlaku pada topik perkawinan beserta berbagai dinamika, kombinasi serta suka-dukanya. Sebab, Hamid belum mengalami peristiwa penyambung peradaban tersebut (istilah ini juga saya pinjam dari dia).

Menurut Hamid, perkawinan – selain berbagai soal yang menyertainya – haruslah berujung pada pertemuan plus persetujuan dua manusia melanjutkan peradaban dengan jalan memiliki keturunan. Sebuah kesimpulan yang juga saya amini.

Entah kenapa, dia selalu tergila-gila dengan topik anak. Hamid selalu semangat bertemu ketiga putra-putri saya. Dan, dia tetap menyediakan kecermatan pengamatannya: deskripsinya tentang karakter ketiga anak saya dirumuskannya dengan cepat, dan tepat. Dia juga selalu bersemangat bercerita tentang keponakannya yang cerdas tapi bandel – atau bandel tapi cerdas:-)

Menurut saya, dalam konteks itulah dia akhirnya mau melaksanakan perkawinan dengan Fathia: secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Tapi jangan salah, ternyata bukan karena ingin memiliki keturunan itu benar yang menjadi pokok soalnya: siapa yang harus menjadi ibunya ternyata amat menentukan. Itu yang menjelaskan mengapa Hamid “agak terlambat” memasuki institusi perkawinan ini.

Seperti saat mengomentari banyak soal, dia juga amat cerewet, kritis, bahkan gampang kecewa jika ekspektasinya terhadap seorang perempuan roboh di “babak penyisihan”.

Teramat sering dia datang ke kantor saya, dengan wajah berseri-seri sambil menceritakan seorang perempuan yang sedang dekat atau sedang didekatinya. Pada hari-hari berikutnya, selalu saja, saat saya menanyakan dengan bersemangat tentang kisah perempuan itu, dia malah melempem. Entah kenapa, semangatnya selalu cepat pudar.

Saya kadangkala jengkel, menghadiahinya khutbah kecil, “Mid, perkawinan itu tidak perlu dipersiapkan, tak ada yang ideal. Yang penting kawin saja dulu, nanti prosesnya akan kau nikmati”.

Memang, perkawinan selalu saja tidak punya rumus bahkan pola yang bisa dijadikan patokan umum. Ada pasangan yang berpacaran diatas lima tahun, cuma seumur jagung mampu mempertahan perkawinannya. Ada yang pesta perkawinannya amat megah dan menjadi buah bibir, begitu pula kisah tamatnya. Banyak yang menikah meminjam kesakralan tanah suci, begitu bubar justru saling membenci.

Karena itu, saya sering mendesaknya dengan pengalaman saya sendiri bahwa, “kawin mah kawin aja lah, Mid. Nggak usah banyak syarat dan upacara”. Karena dimata saya, perkawinan itu bukan sebuah kontrak mati.

Karena jika itu diibaratkan sebuah kontrak mati atau hanya maut yang memisahkan, yang terjadi justru sebaliknya: jangankan mati, berselisih soal siapa yang harus mengambil raport anak saja bisa jadi pertikaian.

Perkawinan hanyalah sebuah traktat biasa antara dua manusia. Bedanya, isi traktat minimal saja, nanti kita maksimalkan sambil jalan, beserta segenap perubahan dan negosiasi atasnya. Istilah yang sering saya gunakan dalam perbincangan dengannya: kawinlah secara rileks.

Fathia Factor

Tanpa dia katakan, kini saya baru tahu bahwa saudara saya ini ternyata mengincar perempuan dengan standar yang tinggi. Tidak seperti saat dia menyampaikan pertimbangan untuk menentukan pemenang Ahmad Bakrie Award, Hamid tidak pernah menyatakan apa saja standar “penilaian” tersebut.

Namun, dalam tiga bulan terakhir ini, saya menemukan beberapa kriteria tersebut: keren, modern, suka wine, clubbing oke, diskusi tak mudah nyerah, punya koleksi buku berkelas, mandiri (seperti juga dia), dan cerdas! Kesimpulan itu saya berani tarik karena telah dikenalkan dan berbincang beberapa saat – waktu yang cukup untuk mengamati dan menyimpulkan – dengan Fathia Isfandiari Syarif.

Saat berkenalan dengan Fathia-lah, Hamid jadi begitu berubah. Jarang sekali dia sulit “diakses”. Hampir tidak pernah jika kami bertemu dia tidak berkonsentrasi pada topik sambil menatap lawan bicaranya. Sulit menemukan Hamid berbincang sambil tak henti-hentinya memencet tuts, membalas sms – belakangan saya tahu, mereka berdua sedang berdebat tentang sebuah topik.

Sambil “memaksa” dia agar segera mengambil langkah-langkah cepat, saya menginterogasinya perihal: siapa perempuan yang membuatnya amat berubah itu? Dengan antusias dia menceritakan sosok perempuan yang amat digilainya beberapa bulan ini.

Begini dia mendeskripsikan gadis itu: mandiri – dalam banyak hal, matang, memiliki tanggungjawab pekerjaan yang tidak remeh, modern dalam penampilan maupun cara berpikir, lugas, tidak mudah menyetujui pendapat seseorang tanpa mengejarnya lagi, tidak menabukan kehidupan malam untuk menghibur diri, tahu banyak tempat makan enak, punya banyak buku, dan ”rame”.

Wah, menurut saya, tidak rugi Hamid terlambat menikah – dibanding kami para sahabat dekatnya – karena bertemu perempuan yang nyaris lengkap itu. Sama dan sebangun, tidak rugi pula Fathia berani menerima lamaran Hamid, seseorang yang dikenalnya seumur jagung.

Namun kembali ke pokok soal disekitar institusi ini: tidak ada pola, rumus, preseden, yang bisa diberlakukan bagi perkawinan kelak. Pola, rumus, preseden, akan kalian bentuk sendiri dalam perjalanan membangun rumahtangga.

Buat Fathia dan Hamid, tidak ada kata yang lebih tepat untuk menyambut peristiwa akbar ini selain: welcome to the club! :-)

Saling Pengertian

2007-10-02T23:03:00.001+07:00

Bagi Ichsan Loulembah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Tengah ini, negara kesatuan sudah menjadi harga mati bagi Republik ini. Alasannya, Indonesia adalah negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut-laut yang dalam. Kalau negara kepulauan ini menganut sistem federal, bukan tidak mungkin akan cepat bubar.

Pria yang biasa dipanggil Ichan dan lahir di Palu pada 23 April 1966 ini berpandangan, elemen dari sebuah negara kesatuan adalah pengintegrasian di mana hal itu harus dibarengi dengan membuat struktur pemerintahan yang bisa menyerap kepentingan-kepentingan di masyarakat.

Bagi Ichan, selama ini elite di Indonesia terlalu memaksakan penyatuan dalam kerangka stabilisasi politik. Padahal, stabilitasi politik yang terlalu keras justru akan mematikan heterogenitas.

DPD, katanya, merupakan jawaban minimal atas disparitas antara pusat dan daerah serta antar-daerah. Visinya adalah membangun suasana saling pengertian akan kebhinekaan dalam kerangka kebangsaan. Sedangkan misinya memperjuangkan kepentingan daerah dalam program pembangunan nasional. Namun, lemahnya wewenang dan fungsi DPD, kata Ichan, merupakan tantangan yang harus dihadapinya.

Menurut pengagum Bill Gates kekhawatiran bahwa menguatnya DPD akan memperlemah DPR, jelas kesimpulan yang keliru. "Ini bukan teori bandul, ini justru menyesuaikan saja. Kalau cuma hanya memberikan pertimbangan, DPD hanya akan menjadi ornamen demokrasi," kata Koordinator Kaukus Daerah Pasca Konflik DPD itu. (suara karya/M Kardeni)