Berawal dari Kompetisi

Jika ada kuis, mana yang lebih kuat juara dunia sepakbola antar negara atau sebuah klub papan atas di liga-liga utama Eropa. Apa jawaban Anda?

Sebelum dijawab, coba kita ingat nama-nama ini. Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal dari Inggris. Barcelona, Real Madrid, Valencia, Athletico Madrid dari Spanyol. Internazionale Milan, AC Milan, Juventus dari Italia. Bayern Munich, Borussia Dortmund, FC Schalke 04, FC Stuttgart dari Jerman. Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven dari Belanda. FC Porto dan Benfica dari Portugal.

Nama-nama itu bukan sekadar nama klub. Bukan pula sekadar gaya hidup. Bahkan melampaui sekadar merek atau industri. Tapi telah menjelma ibarat ideologi yang menjadi bagian hidup sehari-hari.

Hampir tiap pekan, nama-nama tersebut menerobos memasuki ruang-ruang pribadi. Aneka pertandingan, berita tentang cedera pemain, transfer antar klub sampai gossip kehidupan percintaan pemain dikonsumsi seluruh dunia. Melintasi batas miskin-kaya.

Kembali ke pertanyaan iseng diatas; manakah lebih kuat Arsenal atau tim nasional Inggris, AC Milan atau Italia, Real Madrid atau Spanyol, Bayern Munich atau Jerman, Ajax atau Belanda? Bisa juga disilang klub dan negaranya.

Walau masih didasari asumsi, akal sehat kita nampaknya akan mengunggulkan klub ketimbang tim nasional negara tesebut. Mungkin pertimbangan kita sederhana saja; klub-klub raksasa tersebut berintikan pemain terbaik yang dikontrak dari berbagai belahan dunia. Bahkan melintasi benua, agama dan warna kulit.

Para pemain yang amat bhinneka tersebut bermain ibarat membela sesuatu yang teramat penting. Bahkan jika dibandingkan pembelaan atas nama negaranya sendiri. Jamak terdengar, beberapa manajer tim nasional marah karena sebagaian pemain andalannya masih mengisi pertandingan membela klub saat dia harus main membela negaranya.

Tidak mengherankan, jika ada pendapat bahwa FIFA World Cup, sebutan lanjutan dari Jules Rimet Trophy, semata arena promosi dan pemasaran. Sebagai ruang untuk memamerkan diri agar dilirik klub-klub kaya, terutama dari negara-negara Eropa.

Eropa memang memiliki kompetisi yang ketat. Jika di Amerika Latin dan Afrika, sepakbola ibarat perjuangan meningkatkan taraf hidup pemain dan keluarga besarnya. Di Eropa, sepakbola disatukan dengan segenap derap industri beserta berbagai kerumitan dan peluangnya yang sering menakjubkan.

Menjadikannya industri disertai kerumitan kompetisi yang ketat menjadikan Eropa sebagai benua yang paling menonjol sepakbolanya.

Memang Brazil merupakan Negara paling sering memenangkan Piala Dunia. Betul, Argentina amat menonjol dan selalu jadi tim unggulan. Demikian pula Meksiko, Peru, ataupun Uruguay yang selalu dijadikan bahan analisa para komentator.

Namun, Eropa selalu menampilkan tim terbanyak dalam setiap babak lanjutan di perhelatan Piala Dunia. Bahkan kejuaraan Piala Eropa nyaris hanya berada serambut dibawah Piala Dunia; baik sebagai tontonan, kualitas pertandingan, maupun secara komersial.

Sederhana saja, hampir semua negara di Eropa amat layak dan berimbang jadi peserta Piala Dunia. Bayangkan, Swedia, Norwegia, Finlandia, Irlandia Utara, Republik Irlandia, Wales, Skotlandia, Rusia, Ceko, Bosnia Herzegovina, Uzbekistan, yang absen di Afrika Selatan kali ini. Bandingkan dengan benua lain.

Kompetisi yang amat ketat di Eropa, disertai penanganan yang amat profesional, membuat siapapun bisa menjadi pemain sepakbola handal disana. Amat mudah kita melihat pemain dari macam-macam ras pendatang berlaga di berbagai tim Eropa; klub ataupun tim nasional.

Anak-anak imigran –biasanya dari negeri bekas koloni—menonjol, bahkan tidak sedikit menjulang sebagai bintang hingga kapten kesebelasan tim nasional. Suatu fakta yang sulit kita bandingkan jika anak-anak eks koloni tersebut masih tinggal dan bermain sepakbola di negeri asalnya.

Apa pelajarannya bagi kita? Semua orang berbakat bermain sepak bola, dan bisa jadi pemain bintang. Syaratnya sederhana; bikin kompetisi sebaik dan sebersih mungkin. Pemain akan tumbuh ibarat cendawan di musim hujan. Insya Allah dari 238 juta penduduk Nusantara kita bisa membentuk satu tim nasional yang membanggakan.

Politik Baliho

M. Ichsan Loulembah

Entah siapa yang memulai, baliho tiba-tiba begitu sentral dalam politik Indonesia. Tiba-tiba saja hampir di setiap sudut negeri, terpampang wajah politisi dalam aneka gaya dan posisi. Semua penuh aksi.

Sebagai sarana media luar ruang, billboard --asal mula istilah baliho-- memang punya kelebihan. Sejak lama, baliho sebatas sarana promosi bagi rokok, motor, sampai minyak rambut. Pendek kata, hanya untuk produk niaga semata.

Menampilkan gambar dalam ukuran ekstrem yang menarik perhatian. Titik penempatan sebuah baliho membuat jumlah pasang mata yang melihatnya bisa dihitung, minimal diperkirakan. Dan, biasanya below the line media ini harus bersisian dengan penggunaan media yang above the line.

Namun, dalam praktek sehari-hari, baliho tidak menjadi pengganti istilah billboard. Karena baliho politik –istilah untuk untuk tulisan ini —tidak seketat billboard yang jamak dikenal kalangan dunia usaha.

Jika billboard dipasang pada titik strategis. Melewati perizinan ketat. Tidak boleh disembarang tempat. Dan ditempatkan dengan jumlah yang tidak seenaknya. Tentu tidak gratis. Baliho politik bisa sebaliknya. Bahkan sesukanya.

Bisa dipasang dimana saja para pemasang mau. Estetika kota tidak jadi petimbangan. Suka-suka pula mau pasang berapa lama. Biasanya yang akan menertibkan badan atau panitia pengawas pemilu. Urusan pajak? Mana ada.

Reformasi politik yang meratakan jalan bagi kompetisi terbuka dalam perebutan jabatan-jabatan publik membuat baliho ditengok. Terutama pada saat pemilihan anggota legislatif dan perebutan jabatan eksekutif. Pasar politik menjadi begitu terbuka untuk segenap ikhtiar berkomunikasi dalam skala massal dan kecepatan tinggi.

Mudah dipahami jika para ahli strategi, konsultan, dan sekondan politik menjadikan baliho sebagai sarana kampanye. Pertama, baliho lebih murah dan mudah. Kalau billboard untuk kepentingan promosi produk ditentukan materialnya, baliho politik bisa memakai apa saja. Semampu kandidat atau partai bersangkutan. Ukurannya pun tergantung kocek.

Kedua, kecenderungan masyarakat kita yang menyukai budaya visual, selain lisan. Metode komunikasi yang paling mudah ini memang masih merupakan tumpuan mayoritas masyarakat yang menjadi basis pemilih dalam semua jenis kontestasi politik negeri ini.

Ketiga, tidak seperti iklan pada umumnya yang melibatkan tenaga profesional menangani setiap detil, sehingga dikerjakan dalam tingkat akurasi yang tinggi. Baliho politik biasanya merupakan sumbangan atau “jasa baik” seseorang atau satu pihak yang merasa perlu menyokong seseorang kandidat atau partai. Apakah karena sesama daerah, rekan satu almamater; pokoknya bikin tim sukses, lantik tim relawan, sumbang baliho semampunya. Pun diyakini jumlah baliho terkait dengan pamor dan citra partai atau seorang kandidat. Lebih banyak, lebih baik.

Kuantitas baliho terasa lebih penting, bukan kualitas penyajian artistiknya. Tidak heran, baliho politik sering mengundang senyum, bahkan tertawaan; lebih sering terasa sebagai lelucon daripada sebuah pesan politik dalam tagline menantang dari sepasang calon yang digadang.

Keempat, tingkat penetrasi media yang amat terbatas jumlahnya. Apalagi dalam skala lokal. Memang ada pertumbuhan jumlah suratkabar, tabloid, majalah, radio dan televisi lokal. Namun tidak berarti dibandingkan jumlah penduduk serta lokasi persebaran yang teramat longgar. Sehingga penggunaan media konvensional tidak dipilih. Juga disebabkan tingkat eksekusi kreatif dan estetik yang membutuhkan keahlian tersendiri; baik dalam desain visual maupun penggunaan teks iklan yang bernas.

Dan, baliho bisa meringkas seluruh kerepotan itu. Masalahnya, apakah baliho bisa dibiarkan meringkas segenap problem politik?

Bukan sekadar demokrasi dan tetek-bengek penyelenggaraannya, politik intinya merumuskan program legislasi serta menjalankan pemerintahan. Program legislasi yang berkualitas, di pusat mnaupun daerah, tentu teramat penting. Kekuasaan eksekutif, secara teknis disebut administrasi, membutuhkan ketrampilan manajemen yang, jika tak menguasai rincian, namun mengetahui akar masalah.

Untuk menjadi seorang politisi yang berkeinginan mengisi jabatan legislasi dan pucuk pimpinan eksekutif membutuhkan jam terbang, pengetahuan, serta sentuhan manajerial. Jika tidak, reformasi dan liberalisasi politik yang kita nikmati sebagai salah satu negara demokratis besar akan disederhanakan sebagai politik baliho. Politik yang hanya mengandalkan kejar-kejaran popularitas dengan tebaran baliho dipojok-pojok negeri.

Padahal politik yang kita butuhkan bukan sekadar ditentukan satu hari di bilik suara, namun lima tahun menjalankannya.

Garda Demokrasi

M. Ichsan Loulembah

Sering disingkat GD, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid bisa disebut sebagai apa saja. Ia menggemari seni ketoprak hingga komposisi musik klasik berselera tinggi. Pemahamannya atas seni Timur Tengah, Jawa Tengah, Eropa abad pertengahan, sampai Wina nyaris sepadan. Gus Dur bahkan menghapal lagu-lagu yang sulit ditemukan di laci para penggemar biasa. Tidak heran ia bisa mengulas berbagai bentuk kesenian dengan amat rinci. Demikian halnya dalam bidang kesusteraan.

Tapi, putra Wahid Hasyim ini juga penggemar berat aneka makanan. Lehernya amat dimanjakan untuk berbagai jenis kuliner, walau sambil bersembunyi dari pandangan Sinta Nuriyah, isterinya. Jika para tamunya membawakan makanan, ia akan antusias menyantapnya sambil sesekali mengisahkan hal-hal ringan terkait kelezatan hidangan itu.

Jangan salah, mantan ketua PB NU ini juga penggila sepakbola. Sebelum penglihatannya menurun, ia hapal nama-nama pemain. Bahkan bisa menyodorkan analisa pertandingan lengkap dan setajam komentator profesional.

Dalam dunia tulis-menulis, apalagi. Jauh sebelum menjadi aktivis politik dan mengurusi NU, cucu Hadratusyaikh Hasyim Asy’ari ini kolumnis rajin. Jalan pikirannya tertulis dalam alur yang bening. Konon, ia bisa mendatangi sebuah kantor penerbitan koran atau majalah, meminjam mesin ketik milik wartawan, ketak-ketik sebentar; sebuah kolom bernas kelar.

Artikelnya bisa menjangkau topik apa saja. Daya jangkau gagasannya kadang membuat banyak pihak terperanjat. Apa yang dipikirkannya selalu mengagetkan. Jika hal kecil yang ditulisnya, artikel itu berbunyi nyaring karena ditulis dari sudut yang baru. Jika menulis hal-hal besar dan esensial, sistematikanya terjaga sembari lincah menjelajahi sudut topik.

Walau kurang becus menjalani kedisiplinan sekolah, isu-isu berat dalam bidang sosial, politik, sejarah, filsafat dan agama seperti disampaikan seorang profesor jika ia yang menyajikan ceramahnya. Ibarat, terlalu banyak ruang dalam otaknya yang luas.

Jejak mantan Presiden RI ini paling kuat dalam perkara demokrasi. Untuk soal pokok ini, dia tidak pernah main-main. Bahkan, seingkali ia berdiri tegak ditengah badai yang dipandangnya langsung atau tersembunyi mengancam demokrasi.

Bagi dia, orang sering mudah mengucapkan demokrasi, namun gentar menyelenggarakan hal-hal pokok yang menjadi tiang utamanya. Isu-isu disekitar persamaan hak, hak asasi manusia, kebhinekaan, diyakininya sebagai fondasi berdirinya rumah Indonesia. Dan, keyakinan itu dipertebal oleh keyakinan agamanya yang menyimpan dasar-dasar berlakunya demokrasi tersebut secara esensial.

Walau terlihat sering berbelok cepat saat menjadi politisi, sejatinya Gus Dur tetap menjaga pokok keyakinannya. Ibarat memainkan sebuah komposisi musik, ketaatan pada partitur tidak mengurungnya dari kemungkinan improvisasi. Inilah yang sering menjadikannya bahan salah pengertian. Baik itu datang dari para pembedanya, sampai khalayak pembelanya.

Ditambah lagi pergaulannya yang nyaris tak bertepi. Mulai dari kiai dari sudut kampung paling pelosok, hingga pemimpin politik di ujung dunia. Sering menjadikannya sulit dikenali sebagai apa.

Itulah mungkin yang menjadikannya begitu mendalami dalam keyakinan paling dasar, apa itu toleransi. Seiring dengan itu, kata toleransi selayaknya tak berdiri sendiri. Kesadaran terhadapnya harus bangun dari sebuah pengalaman atas kesamaan pandangan pada aspek-aspek luhur dan universal.

Sebuah kesejajaran dalam kehidupan dan praktek sosial antar kelompok, harus disertai topangan keyakinan masing-masing. Perbedaan dan kesadaran atasnya, disertai kebersamaan yang berdiri saling bersisian. Toleransi dan keragaman, termasuk dalam soal keberagamaan, nyaris berhimpit dengan keyakinan. Inilah, warisan paling berat yang harus dipikul oleh generasi belakangan pada Gus Dur. Saya menyebut ia, Garda Demokrasi!

Beda SBY dan JK

CELAH

inilah.com - 08/03/2009 - 15:45

Beda SBY dan JK

M. Ichsan Loulembah

SERIUS atau tidak? Itu adalah pertanyaan utama menanggapi pernyataan Muhammad Jusuf Kalla (JK) yang siap menjadi calon presiden (capres) beberapa pekan silam. Nyaris menjalari segala lapisan masyarakat, pertanyaan itu bahkan diucapkan berkali-kali.

Masuk akal. Mengapa? Pertama; bukan sekadar menanggapi sergapan pertanyaan para wartawan, sikap itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers. Lebih terencana. Dan, jauh dari kalimat panjang, tersamar dan berkelok, sikap itu disampaikan secara lugas. Sebuah pembalikan yang mengejutkan.

Kedua; bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pasangan SBY-JK tetap teratas jika dipertandingkan dengan sejumlah kombinasi pasangan lain, dalam simulasi sejumlah jajak pendapat.

Hanya di kota dan kelompok terdidik prestasi mereka dipertanyakan. Bagi lapisan bawah piramida pemilih, program-program jangka pendek mereka dirasakan.

Ketiga; JK yang menonjolkan kegesitan, serasi bersanding dengan SBY yang mengagungkan kehati-hatian. Ibarat chief operating officer (COO) dalam sebuah perusahaan, JK yang taktis, amat trampil meratakan sejumlah masalah dalam day-to-day politics.

Sementara SBY ibarat seorang chief executive officer (CEO) yang memberi koridor strategis dan menjaga bobot kenegaraannya.

Tidak perlu heran jika selesai JK membereskan sejumlah masalah krusial, SBY hadir di panggung untuk 'meresmikannya'. Coba kita ingat rangkaian fakta setelah masalah Aceh dan Poso mendapatkan sentuhan JK.

Bukan hanya itu, JK bahkan bisa mengomandani 'pasukan pemerintah' dalam menghadapi sejumlah serangan serta berbagai ganjalan politik di parlemen. Pasukan intinya pun fraksi Partai Golkar (PG) yang ia pimpin.

Keempat; tak kurang JK sendiri yang secara konsisten tetap 'menjaga kelasnya' sekadar jadi wapres/cawapres saja. Sebuah sikap yang realistis dan logis saat dihadapkan dengan populasi pemilih di Jawa yang amat besar.

Tentu mengejutkan saat JK memilih jalan berpisah, dengan intonasi politik yang menggelegar pula. Pertanyaannya, bagaimana masa depan JK dan SBY setelah tidak bersama?

Apakah sikap keras JK hanya kemarahan akibat pernyataan Ahmad Mubarok tidak santun dan ceroboh? Ataukah ini akumulasi dari 'ketegangan dalam rumah tangga' politik pasangan itu?

Pertama; relasi JK dan SBY berhulu pada gaya kepemimpinan dan pilihan kebijakan yang mereka yakini. Jika JK memilih jurus-jurus cepat untuk menyingkat penyelesaian soal-soal menimbun. SBY justru menempuh langkah-langkah panjang, menebalkan beragam pertimbangan serta mengukur harmoni.

Gaya ini secara taktis dan jangka pendek dapat bersisian, namun secara strategis dan jangka panjang bisa bertubrukan. Mudah diingat gradasi penurunan kehangatan hubungan keduanya menyusut perlahan mulai saat pelantikan hingga masa menjalankan pemerintahan.

Kedua; relasi JK dan SBY bukan semata hubungan dua aktor politik. Keduanya telah menjelma menjadi sebuah bangunan politik yang kompleks; walau dengan karakter berbeda.

JK memimpin Partai Golkar yang, seperti ia ucapkan, ibarat sebuah perusahaan terbuka dengan shareholders tersebar; tak ada yang memiliki saham amat mayoritas. Tugas pemimpinnya semata mengelola berbagai pendapat, pikiran, bahkan perasaan dan kemarahan para pemegang saham yang tersebar itu (baca: Dewan Pimpinan Daerah partai tersebut).

SBY, sebaliknya. Walau Partai Demokrat (PD) secara formal berideologi terbuka, lebih ibarat perusahaan yang belum sepenuhnya listed company. Ibarat perusahaan keluarga; ada pemegang saham mayoritas/dominan.

Jika SBY selaku chairman harus mengendalikan PD yang kemampuan personalianya terbatas dan struktur 'kepemilikan' tak merata; ibarat saat Lee Iacocca dulu membopong Chrysler bertempur dalam medan persaingan ketat.

Sementara JK harus memamerkan ketangkasannya mengelola PG; ibarat Akio Toyoda mengelola Toyota yang telah memimpin pasar, memiliki personalia kuat namun dengan struktur kepemilikan yang (lebih/telah) tersebar.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dan pendiri SIGI Indonesia [L1]

Merampok Konsumen

CELAH

inilah.com - 21/01/2009 - 09:54

Merampok Konsumen

M. Ichsan Loulembah

JEDA dari sebuah diskusi politik serius, saya mencari celah menikmati udara pantai. Di tengah kota Makassar yang makin rapi. Menjelang akhir tahun lalu, saya duduk di bibir pantai Losari yang sibuk.


Di sebuah kedai, saya memesan semangkuk bakso, sepiring otak-otak (hidangan dari ikan tenggiri) dan segelas es teler khas kedai itu.

Aneka hidangan itu tentu lezat. Namun, kolom ini tidak sedang mengantar pembaca ke sebuah petualangan kuliner atau wisata bahari.

Inti tulisan ini justru dimulai saat saya akan membayar. Sambil mendatangi sang kasir, saya menyerahkan sejumlah uang. Dia menerimanya sambil memencet tombol-tombol cash register. Tak menatap saya sama sekali.

"Pak, punya uang logam seratusan? Kembalian uang bapak empat ratus rupiah, saya tidak punya. Kalo bapak punya seratus, saya akan kembalikan lima ratus rupiah," katanya. "Wah, saya tidak punya," jawab saya.

Lebih banyak memelototi alat hitungnya, dia memberikan uang kembalian. Tentu kurang empat ratus rupiah.

Di Jakarta, di sebuah restoran cepat saji, saya menerima uang kembalian yang kurang dua ratus lima puluh rupiah. Alasannya; idem ditto dengan kasus di atas.

Ada lagi, setelah menuntaskan transaksi di sebuah mini market dekat kompleks perumahan, saya menerima kembalian yang tidak cocok dengan kwitansi.

Nominal dari berbagai transaksi tadi memang kecil. Tapi, coba kita bayangkan; berapa ribu, bahkan juta, transaksi berlangsung setiap hari. Di seluruh penjuru negeri.

Anehnya, hal-hal itu tak jamak di warung-warung kecil dan kedai makan tradisional (bukan sekadar sajian makanannya tradisional, namun tata cara bertransaksinya pun masih konvensional).

Dalam kelompok kasus pertama, pricing policy menerakan angka-angka yang tak bulat. Ekornya ada imbuhan pecahan di bawah lima ratusan. Dan mereka tak punya uang kembalian. Di laci cash register mereka hanya tersedia uang pecahan terkecil lima ratus rupiah.

Sementara itu, pada kelompok warung sederhana, nilai harga ditetapkan dalam bulatan. Atau, seandainya harga setiap jenis makanan atau barang imbuhannya ratusan, para pedagang kecil itu tak ragu memberikan kembalian yang pasti pas!

Itu baru kasus sederhana. Coba kita perhatikan, berapa kali kita membayar jasa parkir tanpa mendapatkan bukti pembayaran. Tentu dengan harga zona (zoning) yang seenaknya ditetapkan sang tukang parkir.

Jika kita meminta bukti pembayaran, sang pemarkir (lebih terasa sebagai pemalak, sebenarnya) akan mengumpat. Atau minimal ngedumel. Lebih parah lagi, pengendara lain akan membunyikan klakson sambil berteriak agar kita segera bergerak.

Saya pernah menanyakan secara serius, ke mana saja uang tersebut disetorkan. Dengan sistematis si tukang parkir akan merinci keberbagai dinas, instansi, dan oknum pejabat setempat. Pengantar setoran; seorang yang disebutnya sebagai 'bos'.

Di sebuah daerah kabupaten di Jawa Barat, pemerintah daerah meminta jasa konsultan pajak. Pasalnya, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah itu menelisik jumlah sebenarnya potongan pajak penghasilan mereka.

Karena gaji mereka dibayar tanpa akurasi yang rigid. Jumlah PNS langsung diambil rata-rata dengan angka average.

Setelah diperiksa oleh konsultan pajak, yang harus dibayarkan tahunan ternyata hanya separuh dari jumlah selama ini. Dan itu berarti miliaran rupiah.

Belum lagi saat menerima gaji (jika tanpa melalui transfer), setiap PNS akan menghadapi juru bayar yang tidak menyediakan 'uang kecil'. Karena, setelah potongan wajib sana-sini, setiap PNS mendapatkan jumlah gaji dan tunjangannya diekori angka tak bulat. Para PNS itu malu atau mengentengkan masalah tersebut.

Mari kita bayangkan. Berbagai 'kejadian kecil' di atas telah bertahun-tahun. Terjadi pada banyak sektor dan jenis transaksi. Apakah berlebihan jika kita menyebutnya: merampok konsumen secara massal?

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Kebebasan bukan Keberingasan!

CELAH

inilah.com - 13/02/2009 - 10:45

Kebebasan bukan Keberingasan!

M. Ichsan Loulembah

HAJI Abdul Aziz Angkat telah mangkat. Namun kematiannya di tengah para demonstran penganjur pemekaran Provinsi Tapanuli harus terus kita ingat.

Pertama; sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Utara, almarhum adalah simbol daerah, negara, dan rakyat di daerahnya. Sulit dimengerti, seorang pimpinan lembaga perwakilan politik, yang harus dibaca sebagai simbol berdaulatnya rakyat di daerah, harus menerima perlakuan sebrutal itu.

Apapun alasannya, secara formal; negara memang seharusnya dilihat dan diselenggarakan dengan cara-cara formal; seorang Ketua DPRD adalah wajah daulat rakyat.

Kedua; demonstrasi bukanlah demokrasi. Demonstrasi; jika diselenggarakan dengan keliaran dan brutal; sesungguhnya menginjak-injak demokrasi. Karena, selain mengajarkan kebebasan mengekspresikan pendapat (berbeda maupun sejajar), demokrasi juga menganjurkan teknik, prosedur, dan mekanisme yang beradab serta menghormati perbedaan pendapat. Bahkan itulah inti demokrasi.

Apalagi saat terjadi perhadapan antara lembaga perwakilan rakyat formal (yang terpilih lewat prosedur dan tata cara demokratis) berhadapan dengan intitusi dan kumpulan orang-per-orang yang keterwakilannya partikelir.

Memang, demonstrasi sering menjadi terobosan di tengah mekanisme demokrasi yang terlalu prosedural (dalam banyak kasus bahkan terjerembab menjadi birokratis). Namun, itu bukan alasan untuk memilih jalan liar.

Ketiga; lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memenuhi syarat-syarat terbangunnya arsitektur demokrasi selayaknya diperlakukan secara terhormat. Salah satu caranya: perlu jaminan protokoler dan pengamanan yang patut. Bahkan ketat, jika perlu.

Bukan saja pada kasus DPRD Sumatra Utara; terlalu banyak kejadian di berbagai penjuru negeri yang menggambarkan demonstrasi meluncur menjadi anarkisme di berbagai kantor DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ingatkah kita berapa kali pagar Kompleks Parlemen (tempat berkantor DPR, DPD, MPR) diganti karena dirobohkan demonstran?

Di berbagai sudut dunia, jika mengunjungi kantor lembaga sejenis, kita harus memenuhi sejumlah prosedur ketat. Termasuk saat menyampaikan aspirasi dan pendapat (perorangan atau berkelompok) sebagai hak demokratis.

Bahkan, di berbagai tempat disyaratkan semacam dress code. Para asisten serta staf Anggota Parlemen harus menggunakan standar busana yang disyaratkan. Hal yang juga berlaku bagi para jurnalis yang sehari-hari meliput di sana, termasuk para pengunjung dan pengunjuk aspirasi. Seingat saya, di negeri ini, hanya kantor Presiden dan Wakil Presiden yang tanpa kompromi memberlakukannya.

Pasti segenap perangkat protokoler itu bukan dimaksudkan agar lembaga-lembaga negara berjarak dengan rakyatnya. Juga bukan untuk membatasi.

Itulah cara memulai pembangunan budaya politik. Itu pula awal membangun dan memperkuat peradaban demokrasi. Dan, itu bisa (sekali lagi, hanya bisa) dimulai dari cara-cara 'sederhana' tersebut.

Sesederhana contoh di mana hampir semua aktivitas kemasyarakatan dan kekeluargaan (arisan, khitanan, pengajian, kebaktian, pernikahan sampai perkabungan) kita menggunakan pakaian yang pantas serta sesuai dengan karakter masing-masing kegiatan tersebut? Kita melakukannya sebagai penghormatan kepada penyelenggara. Termasuk didalamnya, penghargaan kepada diri kita sendiri.

Menurut hemat saya, demokrasi substansial hanya bisa digapai jika kita mendakinya dengan penghormatan pada hal-hal kecil dan prosedural. Dan, jika tidak dilakukan secara procedural dan beradab, demonstrasi bukanlah cara merawat demokrasi.

Di atas segalanya, keberingasan bukanlah kawan dari kebebasan. Itulah cara kita belajar dan memberi penghormatan pada wafatnya Haji Abdul Aziz Angkat.

* Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI

Sharon, Palestina, Kita

Celah

inilah.com - 08/01/2009 - 07:54

Sharon, Palestina, Kita

M. Ichsan Loulembah

ARIEL Sharon adalah figur banyak muka. Dia pernah di Partai Likud, partai garis keras Israel. Selaku perdana menteri, ia yang menarik pasukan dan pemukim Yahudi dari Jalur Ghaza, dan Tepi Barat.

Namun, jenderal berbadan tambun ini pula yang pernah menyuruh agar rakyat Israel membanjiri sejumlah wilayah Palestina. Bahkan, hingga ke puncak-puncak bukitnya.

Pemimpin sebuah komite imigran Yahudi asal Rusia/Uni Soviet (ibunya lebih lancar berbahasa Rusia ketimbang Ibrani), bahkan ditakuti bukan hanya saat menjadi tentara. Sharon buas bahkan saat menjadi Menteri Perumahan. Dialah yang dengan brutal menggusur perumahan rakyat Palestina dan menggantikannya dengan pemukiman kaum Yahudi.

Menteri tanpa Portofolio (1983-1984), Menteri Perdagangan dan Industri (1984-1990) ini juga bergabung di kabinet Benyamin 'Bibi' Netanyahu sebagai Menteri Infrastruktur nasional (1996-1998), dan Menteri Luar Negeri (1998-1999).

Bengis! Pers internasional bahkan punya istilah banyak (dan semuanya seram) bagi veteran perang Yom Kippur ini: Jenderal Haus Darah, Pahlawan Hitam, Awan Kelabu Bagi Timur Tengah, Zionis Berdarah Panas, Kreator Ladang Pembantaian, Sang Kontroversial, dan Sang Jagal.

Selain Moshe Dayan, Ariel Sharon adalah figur yang paling diingat publik internasional. Dayan karena sebelah matanya ditutup ala bajak laut, Sharon karena badannya yang gempal ibarat buldoser.

Buldoser! Kata itu tepat menggambarkan Sharon saat memimpin pembantaian di Shabra dan Shatilla, kamp pengungsi Palestina di Beirut barat, Lebanon. Shabra & Shatilla Massacre, istilah generik untuk peristiwa itu, memang eksekutor lapangannya Bashir Gemayel dan milisi Falangis, Lebanon.

Tapi dunia tak bisa dikibuli! Pembersihan etnik 16 September 1982 yang membunuh 500-an orang tak berdosa itu dikendalikan Ariel Sharon selaku Menteri Pertahanan di kabinet Menachem Begin, famili jauhnya. Bahkan, rencana itu disusun secara rahasia tanpa sepengetahuan Knesset.

Kepala batu! Sewaktu mengambil-alih kepemimpinan Partai Likud, ia menentang berbagai upaya perdamaian yang digagas Ehud Barak, Perdana Menteri (1999-2001) dari Partai Buruh. Tentangannya dilakukan secara demonstratif dengan melakukan kunjungan kontroversial ke Masjidil Aqsa (Al-Haram Al-Sharf) dalam kawalan ketat 1.000 tentara Israel siap tempur. Lebih mendekati kunjugan ke medan laga ketimbang ke tempat berdoa!

Sewaktu menjadi perwira muda pun, ia, dengan Unit 101 (bentukannya pada 1950) bahkan membangkang dari strategi Menteri Pertahanan Moshe Dayan.

Ia menerjunkan pasukan di Malta Pasha, Semenanjung Sinai, dekat Terusan Suez, tanpa sepengetahuan Moshe Dayan. Sebanyak 38 anak buah dari pasukan elit korban itu tewas, 120 lainnya luka-luka.

Pasukan bergelar pasukan kepala batu ini bahkan menerobos wilayah kedaulatan Yordania. Di perkampungan Gibya, pasukannya membantai 69 warga Arab; kebanyakan anak-anak dan perempuan. Entah untuk apa pasukan kekar terlatih itu membunuh manusia yang tak bias berperang, bahkan sekadar bertahan itu.

Komplikatif dan tak terduga! Ibarat tikungan tak terduga, Sharon berbalik arah. Ia meninggalkan Likud (partai garis keras Yahudi) dan membentuk partai baru Kadima yang berideologi kiri-tengah. Partai ini memenangkan pemilu dan membentuk pemerintahan pada 2006 dengan dukungan partai Buruh dan sejumlah partai kecil lainnya.

Dengan partai baru ini pulalah, Ariel Sharon tampil dengan muka beda. Ia bahkan datang ke Red Sea Summit di Aqaba, Yordania, untuk berunding dengan Mahmoud Abbas, presiden Palestina.

Bengis, buldoser dan kepala batu! Itulah aneka muka Ariel Sharon. Itu pula wajah Israel.

Komplikatif dan tak terduga! Itulah peta soal di Palestina yang mewarnai sekujur wilayah Timur Tengah.

Di negeri kita, aneka protes, demonstrasi dan bantuan digelorakan. Sebagian pejabat dan pengamat mewanti-wanti agar isu Gaza dan Palestina tidak dilihat sebagai isu keagamaan.

Karena di Indonesia yang rajin berdemo mayoritas komunitas Islam. Karena di Palestina juga ada orang yang bukan Islam. Karena di tanah Palestina bahkan lahir Nabi Isa. Karena Suha Daoud Tawil, istri mendiang Yasser 'Abu Ammar' Arafat, penganut Kristen yang lahir di Tepi Barat, dan besar di Nablus dan Ramallah.

Soalnya di sini; tidak terasa kegiatan politik, protes dan demonstrasi jalanan yang dilakukan dengan tema kebangsaan. Waktunya untuk memberikan dukungan bagi rakyat Palestina, melintasi pagar-pagar politik dan keyakinan keagamaan.

Itu, jika Palestina kita ingin lihat sebagai tragedi kemanusiaan, dan kedaulatan kebangsaan.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Mengabdi Tak Harus di Parlemen

Sinar Harapan - Selasa, 24 Februari 2009

PEMILU 2009

Ichsan Loulembah: Mengabdi Tak Harus di Parlemen

JAKARTA - Ketika orang ramai-ramai mencalonkan diri untuk duduk di
parlemen, justru sikap yang sebaliknya diambil anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Ichsan Loulembah. Dia memilih untuk tidak
maju baik sebagai calon DPR maupun DPD.

"Untuk berbuat atau mengabdi itu tidak harus di parlemen, kita bisa
mengabdi sebagai profesional, " tutur Ichsan kepada SH.

Memang, papar Ichsan, ada banyak pihak yang kecewa karena dirinya
tidak maju lagi sebagai calon DPD. Tapi, dunia belum kiamat jika
tidak duduk di parlemen. Sebab, niat untuk mengabdi itu bisa
dilakukan dengan berbagai cara.

"Saya besar di dunia profesional, " ujar anggota DPD dari Sulawesi
Tengah ini.

Dia mengatakan, sesungguhnya peluang untuk menjadi caleg, tidak cukup
hanya karena ada demokratisasi yang memungkinkan untuk itu. Tapi,
juga membutuhkan persiapan yang matang sebagai politisi.

"Tidak cukup hanya populer, tapi juga perlu berpengetahuan, memiliki nyali untuk isu sensitif. Jadi, perlu persiapan matang untuk itu,"
katanya.

Satu hal lagi, Ichsan melihat kalau energi publik habis tersedot
untuk persoalan politik. Padahal, energi itu masih dibutuhkan
persoalan yang lebih penting.

"Sekarang ini, masyarakat hanya membicarakan, caleg, politik dan
pemilu. Itu terjadi di ruang publik. Ini perlu diimbangi dengan
kegiatan di luar politik. Energi terlalu besar untuk politik," tutur
Ichsan.

Pria kelahiran Palu tahun 1966 ini, mengatakan, ada fenomena yang
belakangan ini terjadi, di mana semua calon bertarung habis-habisan
untuk menang dalam pemilu. Padahal, keputusan untuk habis-habisan itu
harus dilakukan ketika memperjuangkan kepentingan masyarakat di
parlemen.

"Kalau habis-habisan untuk menang, maka nanti kalau sudah menang,
tidak bisa lagi habis-habisan. Justru, akan memulihkan tenaga dan
mungkin dana yang sudah keluar," kata alumnus Universitas Tadulako
Palu ini.

Mengenai perjuangan DPD ke depan, Ichsan menuturkan, tentu berharap
DPD lebih baik lagi. Namun, dengan adanya orang parpol masuk di DPD,
diharapkan akan menjadi jembatan daerah dan proses politik nasional.
Dia juga berharap hal itu akan melancarkan upaya menyempurnakan UUD
1945.

"Tapi, saya melihat, kita tidak bisa menerapkan bikameral seperti
di negara lain. Saya kira, kehadiran parpol memang harus diposisikan
sebagai pilar utama demokrasi, terlepas dari berbagai kritik kita
kepada parpol," paparnya. (daniel tagukawi)

Hospital tanpa Hospitality

inilah.com

CELAH

18/12/2008 18:54

Hospital tanpa Hospitality

M. Ichsan Loulembah

DALAM tiga bulan belakangan, saya mondar-mandir ke sejumlah rumah sakit. Di Palu, ayah saya dirawat beberapa waktu, hingga akhirnya ia minta dikeluarkan dari rumah sakit utama milik pemerintah, menjelang Lebaran tahun ini.

Di Jakarta, tiga kerabat dekat (adik ipar perempuan, mertua laki-laki dan mertua perempuan) dan putri bungsu, membuat saya memiliki cukup waktu mengamati denyut berbagai rumah sakit. Berikut sekadar catatan dan kesan saya.

Pertama, secara medik, para dokter dan paramedis kita kemampuannya telah lumayan. Terbukti, putri saya berangsur pulih setelah ditangani oleh para juru rawat beserta dokter spesialis.

Di berbagai rumah sakit bahkan diadakan simposium, workshop, seminar, diskusi sampai talk show terkait perkembangan metode dan teknologi kesehatan mutakhir.

Kedua, penataan ruang (baik interior maupun exterior, termasuk berbagai fasilitas penunjang) masih terlalu kaku. Ini meneguhkan kesan angker. Dan, penataan ruang dan wajah arsitektural kaku serta seadanya (untuk tidak menggunakan kata sembarangan) bertalian dengan peluang sehat atau tidaknya penderita.

Betapa sempitnya ruang-ruang di rumah sakit. Toilet (kecuali di beberapa rumah sakit swasta mahal), baik untuk umum maupun kamar rawat inap, tidak terurus secara optimal. Lift yang kusam. Tempat parkir yang ruwet. Tempat penjual minuman, makanan, atau penganan yang penataannya menjauhi estetika.

Ketiga, komersialisasi berlebihan yang memanfaatkan keawaman pasien dan keluarganya. Petugas medis dan staf nonmedis jamak memberikan pilihan memojokkan.

Alih-alih mencari jalan keluar yang efektif, apatah lagi efisien; keluarga pasien lebih merasa ditakut-takuti ketimbang dinasihati. Rentetan nasihat mereka lebih terdengar sebagai jalan buntu ketimbang jalan keluar. Bahkan, ada rumah sakit yang melarang keluarga pasien membawa perlengkapan tidur saat menjaga; karena mereka menyewakannya.

Yang disajikan sejumlah kemungkinan berujung pada aneka jenis layanan (medik ataupun nonmedik), ujungnya terkait dengan naiknya pembiayaan. Jika keluarga pasien terlihat menimbang-nimbang, mereka tak segan menjelaskan aspek-aspek yang menakutkan jika saran tersebut tidak diambil. Sambil menutupnya dengan kalimat, "Kami tidak bertanggung jawab jika situasinya memburuk lho!".

Sekilas, apa yang mereka paparkan terkesan membantu dan bertanggung jawab. Namun, jika dilihat dari sudut keluarga pasien, hal itu gabungan antara lepas tangan dan pemojokan. Kemungkinan dalam kemampuan membayar akan ditelisik dengan rincian yang terlatih dan sempurna.

Rangkaian proses administrasi (bisa dibaca sebagai aktivitas bayar-membayar) berlangsung dalam nuansa transaksi yang kering dan ketat. Sulit membedakannya dengan transaksi di sektor perdagangan atau jasa lainnya.

Terkait dengan kenyataan itu, poin keempat dari kondisi faktual rumah sakit kita adalah merosotnya derajat ketulusan dan keramahan.

Betapa kering senyum mereka (bahkan ketus bagi penghuni kamar rawat murah) saat memeriksa tekanan darah, menanamkan/menyabut jarum infus, memberi obat, dsb. Di beberapa tempat, jika menegur pengunjung, bagian pengamanan segalak satpam bank.

Padahal, inti dari pengelolaan rumah sakit adalah ketulusan dan keramahan. Bukankah proses penyembuhan dan penyehatan tidak semata ditentukan oleh obat, ketrampilan, dan teknologi medis? Apa jadinya hospital tanpa hospitality?

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Balada Marcella

inilah.com

CELAH

10/12/2008 01:09

Balada Marcella

M. Ichsan Loulembah

SELAIN kasus kekerasan, Marcella juga sedang menjadi berita karena penolakan sekelompok masyarakat atas pengambilan gambar film Lastri yang diproduserinya. Putri artis 1980-an Tetty Liz Indriaty ini ditahan bersama sejumlah rekannya.

Masalah ini menjadi konsumsi publik karena melibatkan sejumlah nama terkenal. Pembalap berkelas internasional Ananda Mikola dan adiknya Moreno (belakangan dilepaskan karena kurang bukti keterlibatan). Dan jangan lupa, Tinton Soeprapto (ayah Ananda) juga tersohor. Pembalap terkenal pada zamannya ini masih figur penting dan promotor di dunia balap negeri ini. Dunia yang juga kerap dicitrakan glamour.

Pesohor (publik kita lebih sering dijejali istilah selebriti, terjemahan langsung dari celebrity) dan ketersohoran memang seperti hidup dalam akuarium. Segala tindak-tanduk mereka diamati, bahkan ditunggu beritanya. Berita baik, apatah lagi kabar buruk. Doyok, Polo, Derry, Roy Marten, Ahmad Albar, dan sederet lagi nama lain, pernah merasakan lembabnya bui.

Kembali ke Ananda dan Marcella, situasi makin memojokkan mereka. Opini publik lebih memihak ke Agung Setiawan, korban aksi main hakim sendiri mereka. Saat kolom ini ditulis, sekitar ribuan pengacara (dari berbagai asosiasi) dikabarkan berdiri di belakang Agung, desainer interior kantor Marcella.

Bahwa belakangan sejumlah fakta miring di masa lalu Agung mencuat ke permukaan, tentu tak bisa membiarkan anak-anak muda terkenal dan menjadi panutan generasinya itu main kekerasan.

Mengapa mereka enteng dan kurang kontrol diri dalam aktivitas yang harus menggunakan prosedur hukum?

Pertama, saya kira ini ujian bagi kepolisian untuk membuktikan; jika sebuah perkara dibawa ke hadapan mereka, masalah akan selesai dengan singkat. Bukan sebaliknya. Juga bagi aparat hukum lain.

Pengetahuan umum di masyarakat; urusan kita akan jadi berat, rumit dan lama jika melibatkan aparat resmi. Jangan heran aparat 'nonnegara' yang menawarkan jasa menangani sengketa antar warga, bermekaran. Sebagian tetap menjalin hubungan dengan institusi yang semestinya.

Kedua; kita, masyarakat, harus berhenti memanjakan para pesohor. Memanjakan mereka, kita membuat mereka terlena. Berapa banyak tayangan televisi cuma memberitakan hal remeh-temeh di sekitar kehidupan para pesohor. Belanja di mana dan akhir pekan ke mana, anaknya ulang tahun menyewa badut di mana, harus diberitakan.

Seakan itu semua layak dan dibutuhkan masyarakat. Padahal, tayangan itu menggunakan public domain bernama frekwensi yang diberikan negara pada para pengelola siaran. Bukan pada tayangan di pay tv atau cable tv.

Saking banyaknya kebutuhan berita selebritas, konon sejumlah isu sengaja diciptakan untuk mendongkrak atau menahan popularitas seorang artis atau sebuah karya.

Atau, para pesohor yang merebut jam-jam penting siaran televisi dan halaman muka media cetak saat menghadapi hukum. Secara singkat mereka kembali mengunjungi kamar-kamar kita dengan aneka tayangan; bukan lagi sebagai pesakitan, namun bintang utama sebuah pertunjukan.

Marcella, seperti banyak pesohor lain di muka bumi ini, memang harus menerima nasib sebagai milik publik. Tak ada yang luput dari mata, telinga bahkan emosi publik. Tatapan publik yang sama, berubah cepat; dari mengelus menjadi menggilas.

* Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Mahasiswa, Kata, Batubata

inilah.com

CELAH

19/11/2008 15:09

Mahasiswa, Kata, Batubata

M. Ichsan Loulembah

ALIH-ALIH rajin membuat sarasehan, mahasiswa kini lebih gemar tawuran. Di banyak sudut negeri, setiap hari adegan kekerasan yang jauh dari sportivitas itu kita saksikan.

Kekerasan bahkan terjadi saat mereka memprotes sebuah kebijakan. Yang anehnya, walau terjadi di berbagai tempat dan kampus berbeda, mereka kompak memilih jenis kegiatan ini. Jika urusannya unjuk rasa, maka sentuhan akhirnya adalah bakar ban bekas.

Entah apa kelebihan, kekuatan, apalagi keistimewaan aksi ini; selain memacetkan jalanan yang digunakan publik, merusak jalan yang dibangun dengan anggaran tak sedikit, bakuhantam dengan aparat keamanan. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka berhadapan dengan masyarakat yang masygul.

Sedihnya, atas nama publik pula seringkali kegiatan itu dilakukan. Padahal tema yang diprotes baik dan layak diprotes: harga berbagai barang dan jasa primer naik, biaya sekolah memberatkan, hingga penggusuran warga dan pelanggaran hak asasi manusia. Niat baik berakhir dengan cara sebaliknya.

Itu kalau mereka unjuk rasa memprotes sebuah kebijakan. Lain lagi jika terjadi perselisihan antarmereka.

Beberapa hal patut dicatat jika terjadi perselisihan antar para insan yang ada di balik tembok akademis ini.

Pertama, tawuran atau perkelahian secara rombongan jadi pilihan penyelesaian perkara. Apakah antarkampus, sesama almamater tapi beda fakultas sampai perkelahian antarjurusan. Bukannya memilih satu-lawan-satu yang lebih jantan dan sportif. Katakanlah, jika pilihan mereka memang secara kekerasan.

Padahal, sebagai insan akademis, kekuatan mereka justru pada individualitas. Di luar hal-hal bersifat non-akademis, kinerja dan prestasi seorang mahasiswa berpokok pada kemampuan dirinya sendiri. Belajar, meneliti, berdiskusi; memang dilakukan bersama, namun itu bersifat sekunder.

Aspek primer seorang mahasiswa justru pada kemampuan refleksi, analisis, komunikasi dan keluasan informasi; sumbunya adalah diri sendiri.

Aspek itulah yang mereka tinggalkan. Berkerumun, membuat blokade di jalan raya, menggebrak, menyerang kampus/fakultas/jurusan sebelah. Sebuah 'jalan komunal' yang harus disalahkan.

Kedua, 'kualitas' kekerasannya makin menakutkan. Saling lempar batu secara massal, ada yang mengacung-acungkan senjata tajam. Tak sedikit yang menyiapkan bom molotov. Lingkungan sekitar tercipta ibarat kerusuhan antargang, vendetta para mafia, atau perang zaman tribal. Gerombolan anak-anak manis itu bergemuruh ibarat mesin pembunuh.

Pemicunya rupa-rupa. Sejak urusan pribadi sampai 'sentimen korps'. Berebut pacar, senggolan di pentas seni kampus, hingga pertandingan olahraga yang dibumbui tukar cemooh; tajuk yang jamak memicu perkelahian.

Mungkin ada yang salah pada sistem pengelolaan dan metode pendekatan dalam pendidikan kita. Barangkali ada masalah dalam manajemen sarana dan kurikulum pendidikan. Tapi itu bukan alasan membenarkan kekerasan mahasiswa yang (seharusnya) menjadi inti dan tumpuan moral/intelektual masyarakat itu.

Selayaknya kampus tidak lagi melindungi mereka. Tidak pantas kampus menjadi benteng perlindungan para 'kriminal terdidik' itu. Apalagi jumlah biang kerusuhan pasti teramat kecil, dibanding mahasiswa rajin belajar: mereka yang ingin mengangkat derajat keluarganya lewat pendidikan, anak-anak orang miskin yang bersungguh-sungguh menyiapkan masa depan lebih baik.

Para petinggi perguruan tinggi wajib bekerja di atas standar. Tidak mengelola institusinya dalam skema project approach. Para gurubesar selayaknya merasa bertanggungjawab dan memperluas imajinasi agar dapat mengembalikan perguruan tinggi sebagai tempat menempuh pendidikan tertinggi. Bukan sebaliknya.

Mengembalikan para mahasiswa ke ruang-ruang refleksi, menajamkan daya kreasi, serta menantang mereka dengan diskusi dan komunikasi. Sebab, perguruan tinggi (sebagaimana misi dan adab yang hendak ditularkan ke masyarakat sekitarnya) bukan sarana melempar batubata, tapi tempat menukar kata.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Membasmi Premanisme

inilah.com

CELAH

01/12/2008 05:36

Membasmi Premanisme

M. Ichsan Loulembah

MENURUT Inilah.com, sampai hari ke-17, polisi telah menjaring 8.507 preman. Perangkat kerja para preman yang disita pun menghawatirkan; 8 pucuk senjata api, 88 bilah senjata tajam, 59 unit kendaraan bermotor, 41 unit ponsel, dan ratusan barang bukti lainnya.

Angka itu masih akumulasi di 5 Polda: Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DIY dan Jawa Timur.

Memang sebuah kerja yang mencengangkan karena dua hal. Pertama; memang luar biasa carut-marut premanisme di negeri ini. Sehingga dalam tempo singkat sebanyak itu yang digaruk.

Kedua; ternyata polisi bisa menyelesaikan soal-soal terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, jika mau.

Realitas premanisme memang seperti bagian dari hidup sehari-hari. Dan dianggap 'normal' serta dihadapi dalam denyut kepasrahan masyarakat sembari berdoa tidak menjadi korban. Jika pun sampai terkena, anggota masyarakat memilih 'berdamai'. Yang tidak terkena, memilih aman dengan menonton saja aksi mereka.

Di berbagai kompleks perumahan, jamak terjadi setiap kita membeli perlengkapan rumahtangga, sekelompok preman akan meminta jasa pengangkutan. Kadangkala angkanya disebut sesukanya, dihitung dari jumlah kepala para preman yang mau 'membantu'.

Lebih sering tidak masuk akal karena tarif 'jasa' pengangkutan dimaksud (lebih tepat disebut menurunkan barang dari mobil pengangkut ke rumah) mendekati atau bahkan lebih besar dari harga barang itu sendiri.

Di berbagai terminal, berbagai tindak pemerasan (kepada sopir, pengguna jasa angkutan, dan pedagang) seperti menjadi bagian tak terpisahkan. Kita heran jika sebuah terminal (termasuk terminal 'palsu') tanpa premanisme.

Jenis kriminal jalanan lain yang sering dirasakan; merampas ponsel atau laptop, penggores mobil, debt collector yang lebih sering meneror ketimbang menagih, para penjual jasa keamanan, pemalak sopir-sopir taksi, bus, bajaj, ojek. Termasuk copet, jambret, perjudian, perampokan, perampasan dan pelaku penebar ranjau paku, pemeras di gerbong-gerbong kereta api.

Tentu kita menghormati niat Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia memulai tugasnya dengan gebrakan yang memang tugas anak buahnya itu. Konon akan ditambahkan dua orang Komisaris Besar di tiap Polda untuk tugas khusus yang akan dievaluasi setiap tiga bulan ini.

Apatah lagi, tindakan premanisme lebih banyak menimpa orang-orang kecil yang amat produktif. Para penggerak ekonomi informal; pemberi jasa di sektor angkutan, pedagang informal, adalah pihak yang berhadapan langsung dengan para preman. Tiap hari.

Premanisme juga terjadi di sektor-sektor formal, instansi pemerintah, sarana-sarana umum. Berapa meja (tentu semuanya ada biaya) harus dilalui kita saat mengurus sesuatu di kantor-kantor pemerintah? Mengurus KTP, SIM, STNK, BPKB, paspor; selalu melibatkan jasa perantara yang 'hampir dirasakan resmi'. Jika tidak, akan bertele-tele, bahkan dipersulit.

Namun, premanisme selalu melibatkan aparat resmi. Selalu saja ada persekongkolan antara para preman dengan pejabat berwenang. Coba kita hitung berapa lapak, trotoar, ruang-ruang publik yang disewakan secara 'setengah resmi'. Yang mengutip para preman, pejabat berwenang menunggu setoran.

Calon penumpang pesawat, kapal laut, kereta, bus, selalu sulit mendapatkan tiket jika melalui cara-cara resmi dan prosedural. Jika pengumuman resmi tiket habis atau tempat duduk telah penuh, secepat kilat tempat itu akan kita dapat jika sedikit 'menoleh kiri dan kanan'.

Terakhir, tindakan premanisme oleh organisasi kemasyarakatan yang berlabel macam-macam semestinya juga masuk dalam bidikan Kapolri. Jika dibiarkan, tindakan mereka bukan saja mengancam keamanan, tapi justru menggerus wibawa kepolisian. Dibutuhkan operasi yang tidak bersemangat musiman.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Aloha, Obama!

inilah.com

CELAH 06/11/2008 01:09

Aloha, Obama!

M. Ichsan Loulembah

SIAPA bilang posisi Obama enak? Bagi kalangan African-American, dia dianggap 'kurang hitam', karena punya kakek dan ibu berkulit putih: Stanley Armour Dunham dan Ann Dunham. Dalam pandangan orang kulit putih, dia tetaplah putra seorang berkulit hitam, warga Kenya, Barrack Hussein Obama Sr. Muslim pula.

Jika ia tidak memiliki bakat yang luar biasa. Dia pasti sudah terjepit dalam dua pandangan yang peka ini. Sebab, sebagaimana terjadi di pelosok dunia lainnya; isu warna kulit, etnis dan agama, selalu memiliki komplikasi dalam pilihan politik.

Berbagai sentimen yang berpangkal pada rasa itu punya dua karakter utama. Pertama: lebih sering dibicarakan tertutup dan informal, ketimbang sebaliknya. Akan dianggap kurang beradab seseorang jika masih membicarakan soal-soal 'primitif' seperti itu.

Kedua: jika pun seseorang terpaksa harus menjawab, keterangan verbal akan mudah terbalut dengan 'suara dari dalam diri'. Seseorang akan cenderung berbohong, atau minimal menyembunyikan kecenderungan subjektifnya.

Itulah dilema, awal hingga perhitungan suara yang saya rasakan membaca dan menonton berbagai analisis dan komentar menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat.

Bradley effect! Itulah yang ditakuti para sekondan politik, tokoh-tokoh senior Partai Demokrat, pemilih, bahkan seluruh penjuru dunia yang memang seperti gemuruh mendukung Barack Obama Jr.

Selain karena muda dan dikenal jago debat sejak mahasiswa; mengapa Obama menang?

Pertama: Obama tulus. Sulit menangkap sekejap pun bahasa tubuh, komentar, jawaban pada konferensi pers, atau dalam debat terbuka yang jauh dari ketulusan. Ini bisa disebut sebagai bakat lahir karena tidak ada sekolah yang dengan baik meluluskan seseorang dalam perkara ketulusan ini.

Dalam komunikasi, itu amat penting. Jangan sepelekan pemilih. Mereka secara cermat menikam seorang kandidat dengan tatapan rinci ke seluruh tubuh. Dipelajari mudah, dilakukan susah.

Buat orang-orang yang merasa jauh di atas para pemilihnya, sulit sekali mempraktekkan soal 'kecil' ini. Obama, mampu menyejajarkan dirinya setara pemilih tanpa terjerembab terlalu ke bawah. Sulit pula membuktikan dia pura-pura.

Mungkin tema-tema kampanye yang teknis dan panjang-lebar tidak mampu mereka kunyah. Namun, ketulusan, mudah dicerna. Dan itu berlaku universal. Ada semacam koor kecerdasan publik untuk soal teramat mendasar ini.

Kedua: Obama otentik. Otentisitas amat kuat dalam genggamannya. Jika, sebagian orang menganggap 'tidak hitam, tidak putih' sebagai kelemahan, bahkan penghalang. Obama justru menjadikannya sebagai peluang, sekaligus kelebihan.

Walau terus dijepit oleh berbagai serangan kubu Republik pada soal-soal peka (muslim, sekolah di madrasah, berteman dengan radikal muslim Amerika, dll), mantan siswa SD Besuki ini terus menggeliat.

Lahir dari keluarga campuran, 'hitam-putih', justru ia jadikan tumpuan keotentikannya akan isu-isu diskriminasi, persatuan, kebersamaan. Dia otentik, dan secara trampil mengolahnya menjadi modal politik yang kuat; justru karena dia berada di dua kutub tersebut.

Ketiga: Obama memiliki momentum. Semua orang di negeri Paman Sam merasakan pemerintah Bush yang tidak pintar, boros dan gemar perang. Seluruh dunia pun (apalagi berbagai pelosok dunia yang terkena imbas kebijakan bodoh Bush) memberi dukungan; diam-diam, ataupun terang-terangan.

Apalagi beberapa bulan menjelang pemungutan suara, krisis keuangan AS terasakan begitu menyakitkan.

Menurut hemat saya, seluruh rakyat AS, bahkan seluruh dunia, akan berseru seperti nenek Obama dari pihak ibu, Madelyn Dunham, yang wafat beberapa hari lalu di Hawai: Aloha, Obama!

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

The Smiling Corruptor

CELAH 19/10/2008 09:45

The Smiling Corruptor

M. Ichsan Loulembah

"DIA pernah asyik main golf hingga terlambat sampai di airport," kisah seorang hakim di luar sidang. "Tapi pesawat yang sudah lepas landas selama lebih lima menit ternyata kembali mendarat untuk menjemput Budiadji". (Tempo, 16 April 1977.

Di kalangan bekas tetangga-tetangganya, Endang Widjaja dikenal sebagai warga yang cukup dermawan. "Dia selalu menyumbang uang dalam jumlah besar kalau RW mengadakan ulangtahun Jakarta misalnya. Malah juga ada beberapa artis terkenal yang diundangnya," kata seorang bekas tetangganya.

Selain perkara Pertamina, korupsi Rp7,6 miliar yang digasak Budiadji (kala diperiksa berusia 39) selaku Kepala Depot Logistik (Kadolog) Kalimantan Timur amat menyedot perhatian.

Adapun 'saingan terdekat' Budiadji dalam ketersohoran dengan soal serupa, tak lain Endang Wijaya alias Yap Eng Kui alias A Tjai, yang menggaruk miliaran rupiah dalam kasus Pluit.

Budiadji adalah organ negara, dalam tugas 'suci' menyalurkan dan mengantarkan beras, ke rumah-rumah rakyat. Namun, tindak-tanduknya terbalik. Penampilannya ibarat pengusaha minyak tempo dulu, atau pemilik tambang batubara dan kebun kelapa sawit di masa kini.

Selain menyelewengkan HPB (hasil penjualan beras) dan pemalsuan DO (delivery order), sejak 1973, Budiadji juga 'kreatif'. Dia menciptakan istilah OPS (order pemindahan stok), sesuatu yang tak dikenal dalam perdokumenan Badan Urusan Logistik (Bulog), waktu itu.

Sedemikian kuatnya, hingga, pesawat terbang rela kembali ke bandara jika Budiadji tertinggal.

Endang Widaja, hanyalah seorang pengusaha 'melarat' ketika pada 1970 menginjakkan kaki untuk mengadu nasib di Jakarta, dari Medan. Namun, setelah 'berinteraksi' dengan beberapa pejabat di Pemerintah Daerah DKI Jakarta, hidupnya langsung gemerlap.

Selain royal dalam kegiatan di lingkungannya, A Tjai juga rajin 'menghibur' para pejabat yang melancarkan kegiatan usahanya.

Tak heran, ia dipercaya sebagai kontraktor tunggal oleh Badan Pelaksana Otorita (BPO) Pluit sejak 1971. Sehingga kredit macet yang dibikinnya pun megah, yakni Rp18,9 miliar di Bank Bumi Daya (BBD).

Itu kisah dua koruptor, dari banyak 'pesta korupsi' lain di masa Orde Baru. Bagaimana dengan kisah koruptor di era Reformasi? Sekilas sama saja.

Pertama, lingkungan jarang kritis, cenderung toleran. Tidak sedikit malah nyaman, pura-pura tidak tahu, jika seorang yang mereka kenal tiba-tiba meroket kekayaannya.

Kini, banyak kisah (abdi negara, politisi, pejabat publik, kontraktor pemerintah) di pusat dan daerah, dielu-elukan, justru karena cepat kaya, serta banyak sumbangannya.

Kedua, korupsi selalu melibatkan banyak pihak. Perkara A Tjai memensiunkan 10 pegawai BBD, 17 diberhentikan, sebagian turun pangkat.

Tak berbeda. Artalyta Suryani alias A Yin punya counter part jaksa Urip Tri Gunawan, Sekretaris Daerah Bintan Azirwan punya anggota parlemen Al Amin Nasution, dan banyak lagi kisah kerjasama lainnya.

Ketiga, dahulu korupsi besar juga tak kuasa ditangani satu lembaga permanen saja. Operasi sukses, jika melibatkan semacam checks and balances antarlembaga.

Korupsi orang-orang kuat ditangani gabungan Kejaksaan Agung dan Operasi Penertiban Pusat (Opstibpus), sebuah institusi ad hoc ciptaan Orde Baru.

Kini, ada Komisi Pemberantasa Korupsi sebagai lembaga ad hoc yang memperkuat Kejaksaan dan Kepolisian.

Terakhir, para korputor, dulu dan kini, selalu terlihat necis saat di pengadilan. Senyum mereka tetap mengembang saat diwawancarai door stop setelah diadili. Bahkan ada yang nyengir saat mendengarkan hasil sadapan percakapan yang sebetulnya memalukan diri, dan keluarganya.

Jika di negara-negara lain sebuah tuduhan, bahkan berita media tentang skandal korupsi berakhir dengan pengunduran. Di sini malah bersikukuh bertahan.

Bila di Jepang, ada pejabat yang dituduh korupsi tak kuasa menghadapi publik dan langsung harakiri. Di sini, coba liat di layar televisi, malah melempar senyum dan bersolekdiri.

* Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Pulang ke Kebhinekaan

CELAH inilah.com 01/10/2008 12:09

Pulang ke Kebhinekaan

M. Ichsan Loulembah

SEORANG wartawan televisi sedang live reporting dari pelabuhan Merak, Banten. Reporter lain berada di Terminal Bus Pulogadung. Gambar kendaraan bermotor bersesakan ada di laporan lainnya.

Situasi arus pulang kampung menghiasi media massa mulai H-7 hingga H+7 setiap mengakhiri Ramadhan hingga sepekan bulan Syawal. Setiap tahun. Di hampir semua jenis media.

Mudik (satu kata pengganti tradisi pulang kampung) nyaris menjadi 'peribadatan' melengkapi bulan puasa.

Kini, bahkan lebih semarak. Pemilu 2009 beserta masa kampanye yang panjang, membuat situasi mudik juga terisi gempita politik. Partai-partai politik peserta pemilihan umum berpikir keras mengkreasi aneka trik untuk terlibat.

Ada yang muncul secara halus, canggih, dan tak langsung. Tak sedikit yang secara terang-terangan. Jamak pula yang membagikan aneka penganan sekadar bekal dalam perjalanan. Ratusan hingga ribuan atribut partai terpampang di sepanjang jalur gemuk yang dilewati para pemudik.

Tak terbatas di Jawa, arus mudik dari berbagai kota besar di pulau-pulau lain pun menjadi pemandangan jamak. Apakah ini gejala kontemporer?

Pertama, pulang kampung bukan tradisi baru sama sekali. Kini begitu terasa karena lonjakan kaum urban yang terus berlipat. Terutama setelah modernisasi menjadi semacam strategi budaya (ekonomi dan politik) resmi pemerintahan Orde Baru, yang tidak seluruhnya salah.

Pertumbuhan beragam institusi sosial-ekonomi- budaya modern penyerta perkembangan kota-kota, menyedot kaum rural. Memoles penampilan dari agraris menjadi kosmopolit.

Peluang mengisi instrumen-instrumen 'baru' dalam skenario perkotaan mengikuti hukum permintaan-pengisia n (supply-demand) . Gerak mobilitas sosial/vertikal yang jamak dalam sejarah sosial berbagai negara.

Kedua, liputan media massa, terutama setelah perumbuhan industri media dengan audiens massal (televisi dan radio) di seluruh penjuru Tanah Air, menjelang jatuhnya Orde Baru hingga pascareformasi.

Efek media ini membentuk, bahkan dalam kapasitas tertentu, turut melipatgandakan (inikah terjemahan tepat bagi boosting?) kesadaran 'baru' dalam kecenderungan permudikan kini. Siaran langsung di televisi dan radio, gambar serta cerita di halaman muka koran, menghadirkan drama Indonesia tanpa kamuflase.

Ketiga, histeria modernisasi, pembangunan dan pertumbuhan aneka sektor tidak sekadar berderap. Selain bergairah, seringkali tidak ramah. Tidak hanya menghasilkan pemenang, banyak pula yang kalah.

Namun, yang 'menang' dan 'kalah' sama-sama merasa terasing (minimal sesekali, jika tak sering). Alienasi yang perlahan terstrukturkan membutuhkan mudik sebagai penyaluran.

Dalam konteks masyarakat kita yang guyub (persekutuan, persyarikatan, komunitas), mudik bersama dan massal, amat menggairahkan. Berhimpitan dalam bus, kereta, kapal laut; menjelma dari menekan menjadi ritual mengasyikkan.

Antrian panjang di terminal penumpang bandar udara, macet berpuluh-puluh jam, selain menghadirkan peluh dan keluh, karena dialami bersamaan menjadi begitu menggetarkan.

Keempat, agenda tahunan ini dapat pula dibaca sebagai jeda setelah hampir sepanjang tahun kita mengalami proses memusat (pusat, nasional, Jakarta, kota). Gerakan memusat tersedia sejak dari proses politik, kegiatan ekonomi hingga wajah kultural yang teringkas di media bertenaga serta ruang-ruang publik lainnya.

Pinggiran, bukan saja sebuah isu geografis. Pemusatan, selain terlampau perkasa pada perlombaan di pasar ekonomi dan pembentukan wajah budaya. Juga dalam strategi pembangunan dan pilihan kebijakan.

Akhirul kalam, menurut hemat saya, mudik akhirnya adalah sebuah pematang. Jalan kecil untuk pulang. Rute berbalik, kembali ke kebhinekaan kita masing-masing. Sebuah Indonesia yang beraneka, dan tak asing.

* Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

http://www.inilah. com/berita/ celah/2008/ 10/01/52620/ pulang-ke- kebhinekaan/

The Baswedan's Way

inilah.com

CELAH 12/09/2008 17:03

The Baswedan’s Way

M. Ichsan Loulembah

SAYA hanya mengenal dan akrab dengan cucunya, Anies Rasyid Baswedan. Terus terang, saya tidak mengenal secara pribadi Abdurrahman Baswedan. Tokoh yang kerap ditulis (dan disebut) sebagai AR Baswedan ini saya kenal hanya melalui bacaan sekunder sejarah.

Namun, tokoh yang lahir 9 September seratus tahun lalu ini, ternyata amat menjulang.

Pertama, pembubaran organisasi Partai Arab Indonesia (sebelumnya bernama Persatuan Arab Indonesia yang ia dirikan) bukan peristiwa sepele.

Bayangkan saja, status keturunan Arab yang dikelompokkan beliau atas pribumi, diturunkannya; sama, sebangun, dan sependeritaan dengan golongan pribumi dalam pengelompokkan ciptaan Belanda.

Jika membacanya dengan kondisi sekarang, sepertinya tidak ada yang luar biasa. Karena, istilah keturunan Arab nyaris tak terdengar di ruang-ruang publik. Telah dihimpitkan sebagai 'orang Indonesia asli'.


Hamid Algadrie, Ali Alatas, Fuad Hassan, Saleh Affif, Mar’ie Muhammad, Fadel Muhammad, Nono dan Zacky Anwar Makarim, Salim Said, Awad Bahasoan, Muhammad Assegaf, Djafar Hussein Assegaf, Munir, Hamid Basyaib, sampai penyanyi rock Ahmad Albar, atau deretan jawara dangdut Hamdan Attamimi, Fazal Dath, Umar Alamrie alias Amri Palu, sebagai misal; siapa yang berani dan tega mengatakan mereka 'WNI keturunan'.
Dalam penafsiran saya, langkah mendirikan PAI adalah sebuah upaya pengorganisasian, ikhtiar mengkonsolidasikan rumpun keturunan Arab (di masa itu) untuk selanjutnya bahu-membahu bersama komunitas perjuangan lainnya melawan penjajahan.

Setelah disuntikkan elan kebangsaan, energi kelompok dan gerakan ini disalurkan bagi perjuangan Indonesia merdeka.

Asosiasi ini belakangan terbukti penting wa bil khusus, dalam membangun kesan dan jaringan dengan Negara-negara Timur Tengah; kita telah baca dalam sejarah sebagai negara-negara awalun mendukung kemerdekaan kita.

Dan, AR Baswedan terlibat dalam sejumlah perundingan panjang dan meletihkan, karena terjadi di tengah blokade Belanda dan para sekutunya yang juga sedang mencengkeram negara-negara Arab.

Kedua, tokoh ini berjuang dengan cara-cara pada tingkat peradaban yang mengagumkan. AR Baswedan amat dekat dengan dunia kewartawanan, intelektual, dan kaum budayawan/seniman.

Dari cerita beberapa kawan dekat saya yang kebetulan secara fisik dan intelektual pernah bertemu dengannya, ia amat menghargai diskusi. Tanpa komplikasi dalam relasi tua-muda, interaksi antara beliau dengan sejumlah anak muda, aktivis mahasiswa, dan seniman yang usianya separuh darinya (bahkan sebagian sebaya dengan cucu-cucunya).

Sikap yang kelihatannya normal, bahkan standar ini tidak terlalu kaya tersedia di Indonesia. Termasuk di masa kini.

Ketiga; kesadaran, keyakinan, bahkan ketaatannya pada keragaman.

Secara politik, dan ideologi; enteng sekali ia berhimpun dengan berbagai tokoh PAI yang berhaluan kiri, kiri tengah, sampai kanan. Terbukti setelah dibubarkan, para elit PAI memilih 'jalan ideologis' masing-masing. Ada yang ke PSI, PNI, bahkan PKI; Baswedan senior sendiri berlabuh di Masyumi.

Secara etnisitas, teman-teman saya dan cuplikan catatan sejarah mengabarkan betapa beliau amat dicintai di Yogyakarta. Di 'kiblat' peradaban Jawa itu, pembawaannya sulit meyakinkan bahwa beliau lahir di Jawa Timur, keturunan Arab pula. AR Baswedan terlampau Yogya.

Secara keyakinan agama; terlalu banyak cerita yang saya dengarkan betapa beliau merawat perbedaan dan memeluk erat-erat keyakinan agamanya dalam satu tarikan nafas.

Saya kira, kepada tokoh yang hingga akhir hayatnya tidak memiliki rumah pribadi (yang didiaminya di Yogya konon bukan harta pribadinya), generasi belakangan, dari latar belakang apapun mereka berawal, patut menundukkan kepala atas dua soal; malu dan hormat.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

Nasionalisme Desentralistik

inilah.com

CELAH 11/08/2008 09:36

Nasionalisme Desentralistik

M Ichsan Loulembah

SEBULAN lalu, saya terlibat dalam sebuah diskusi di Megawati Institute. Di tengah para penggerak institusi riset pimpinan Arif Budimanta itu, hadir pula Taufik Kiemas, Lukman Hakim Saefuddin, dan Yudi Latif.

TK (panggilan akrab Taufik Kiemas), melontarkan pernyataan; perlunya sebuah Rumah Besar Kaum Nasionalis. Dalam rumah besar itu, terhimpun berbagai golongan, kelompok, aliran pemikiran politik, namun memiliki kesamaan ide besar: nasionalisme.

Menurut hemat saya, ide itu secara historis amat logis, dan secara politik menyatakan kerendahan hati, serta keinginan berbagi – sejarah, peran, cita-cita. Hal yang lumrah dalam politik.

Karena, sejarah nasionalisme kita sesungguhnya dimulai pada zaman kerajaan-kerajaan, tempo doeloe. Walaupun masih bersifat lokal, itulah modal awal nasionalisme kita. Sebuah proses terserak, namun memiliki keterkaitan inti; sebuah sikap tak rela terjajah, dan tak sudi direbut segala haknya.

Di zaman berikutnya, para elit (cendekiawan, saudagar, aktivis pergerakan, tokoh masyarakat, pemimpin agama) membawanya pada tingkatan di atas daerah, di atas sukubangsa. Bermodal pemikiran yang lebih mutakhir, inspirasi dari macam-macam bangsa; energi terserak itu disimpul dan direkatkan menjadi sebuah nasionalisme pada tingkat kebangsaan.

Nasionalisme pada saat kemerdekaan hingga limapuluhan tahun kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, digunakan sebagai elemen utama penggerak pembangunan politik (Bung Karno) dan ekonomi (Pak Harto). Niat kedua pemimpin itu sederhana; berupaya mengefektifkan serta mengefisienkan manajemen pembangunan.

Tantangan kebangsaan yang belum matang serta keterpecahan ideologis yang tajam, membuat pilihan sejarah Bung Karno meringkas pola penyatuan politik secara keras pada hampir sekujur sejarah Orde Lama.

Pak Harto – dengan tantangan berbeda – juga tergoda untuk meringkus politik sebagai kelemahan semata. Seperti kita tahu; Orde Baru mengedepankan ide-ide ekonomi yang harus tumbuh, menaruh politik di tempat yang amat belakang. Jika tidak disebut nista.

Manajemen penyatuan politik Orde Lama dan efisiensi pembangunan ekonomi Orde Baru punya watak sama: sentralistik.

Mudah dipahami. Indonesia terbangun dalam corak amat beragam, wilayah yang luas, terpisah oleh pulau dan laut-laut dalam. Sulit untuk dikelola jika tidak melakukan sentralisasi di masa-masa pembentukan (formative period).

Selain punya efek positif (efisien dan efektif dalam manajemen politik dan ekonomi), pilihan Bung Karno dan Pak Harto menegasikan potensi energi lokal yang menjadi penyuplai utama nasionalisme di level bangsa pada masa belum merdeka. Pendapat yang muncul dari lokal tidak diletakkan sebagai kritik. Bahkan disimpulkan sebagai perlawanan dan gangguan semata.

Dinamika dalam interaksi ideologis partai-partai politik di masa-masa awal merdeka, dan relasi lokal-nasional yang tegang pada fase berikutnya, mulai menyurut.

Nasionalisme kini harus diletakkan dalam semangat desentralistik. Artinya, semangat nasionalisme justru harus didirikan dari kenyataan keragaman dan kekhasan lokal.

Kenyataan itu, sesuai derap sejarah, tidak lagi dinilai sebagai hal negatif. Semestinya diletakkan dalam bingkai positif sebagai sebuah kenyataan sejarah kita yang pluralistik dan berawal dari lokal.

Dari segi pembangunan politik dan ekonomi, nasionalisme yang berwajah desentralistik tidak membunuh keragaman, justru memanfaatkannnya sebagai energi pembangunan. Dengan demikian, segala rencana dan tindakan ekonomi-politik secara nasional mendapatkan topangan lokal yang kokoh.

Medan yang begitu luas, beragam, dan tingkat kesulitan yang tidak sederhana, justru membutuhkan energi terserak untuk dipusatkan menjadi sebuah kekuatan.

Menurut hemat saya, dengan skenario itulah nasionalisme kita bisa kuat, menghadapi tantangan dunia, secara bersama.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI [L1]

20% Nan Menggiurkan

inilah.com

CELAH 28/08/2008 08:18

20% Nan Menggiurkan

M. Ichsan Loulembah

PIDATO Presiden Yudhoyono 15 Agustus 2008 (biasanya setiap 16 Agustus) di depan DPR menarik untuk diperhatikan. Hal terpenting adalah pelaksanaan perintah konstitusi tentang 20% anggaran pendidikan di APBN.

Mengapa secara politik penting?

Sebagaimana kita mafhum, hampir setiap tahun terjadi debat terkait belum teralokasikannya perintah UUD itu. Hingga sejumlah organisasi dan perorangan yang bergelut dengan pendidikan memenangkan judicial review di Mahkamah Konstitusi, 20% dipandang tak kunjung dilaksanakan hingga tahun anggaran 2008.

Pemerintah dan DPR punya argumen tak kalah kuat: sektor lain juga butuh anggaran pembangunan dan bukannya tak penting, proporsi 20% terlampau besar jika hanya diarahkan pada satu sektor saja.

Pendapat lain: anggaran pendidikan tidak hanya kepada kegiatan yang terkait langsung dengan ajar-mengajar. Membangun infrastruktur ke lokasi sekolah, ketersediaan air minum bagi masyarakat, dan peningkatan kesehatan masyarakat juga penting. Dan bisa ditafsirkan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Ada pula penilaian lain; daya serap serta daya dukung organisasi dan sumberdaya manusia institusi yang mengurusi (fokusnya pada Departemen Pendidikan Nasional) pendidikan masih lemah. Argumen ini memakai bukti, kurangya kreasi dan imajinasi jajaran intansi ini sehingga kualitas kebijakannya kurang kaya.

Sempat kita dengar buku-buku sekolah yang sebagian hanya mengganti judul plus sedikit merombak isinya. Ada pula skandal voucher pendidikan beberapa tahun silam.

Dana sekitar Rp244 triliun pada 2009 harus diserap/disiapkan untuk pendidikan. Dana ini menggembirakan, mengkhawatirkan, bahkan menggiurkan; dalam satu tarikan nafas.

Menggembirakan, karena kita amat tertinggal. Ukuran indeks pembangunan manusia (satu isu teramat penting yang rutin diukur oleh UNDP), kita tidak pernah naik kelas dari posisi 107 di antara 177 negara.

Padahal, selain kesehatan dan ekonomi, pendidikan adalah faktor pengerek jika kebijakan publik kita dinilai mementingkan aspek-aspek pemenuhan mendasar dari kemanusiaan.

Kegembiraan itu harus diikuti oleh kekhawatiran. Jika besarnya proporsi tersebut tidak diikuti oleh kreativitas, imajinasi dan aspek-aspek manajerial plus pengawasan, anggaran pendidikan besar akan diraup semata oleh peningkatan kuantitas. Volume diperbanyak, jumlah kegiatan digelembungkan.

Namun alpa pada hal-hal yang meningkatkan kualitas pelayanan dan kekayaan ragam aktivitas serta daya kreasi program-program terkait pendidikan yang seharusnya dibiayai. Bukan sekadar meninggikan jumlah kegiatan.

Menurut hemat saya, hal pokok yang mesti dilakukan adalah menyuntikkan semangat desentralisasi dalam pelaksanaannya. Bukan sebaliknya, menyuburkan sentralisasi.

Keterlibatan daerah dalam pelaksanaan program pendidikan dan penggunaan anggaran amat penting. Walau harus dikawal dengan amat ketat (karena korupsi di daerah sering berlomba dengan pusat), pelibatan daerah akan memudahkan pelaksanaannya. Sebab, karakter masalah pendidikan masing-masing daerah tidaklah tunggal.

Ada daerah yang membutuhkan bangunan sekolah baru, ada lagi yang sekadar memperbaiki, namun ada pula daerah yang lebih advanced kebutuhannya.

Terakhir, 20% dari APBN tentu menggiurkan. Membayangkan 10% saja dari total anggaran pendidikan itu termakan sebagai 'ongkos tidak formal', bisa kita bayangkan berapa besar yang akan diperebutkan para pihak?

Di sini, semata pendekatan proyek (project approach) harus diminimalkan. Jika tidak dapat dinihilkan.

Penulis adalah Anggota DPD RI [L1]

Pelajaran Kontes Idola

CELAH 21/07/2008 09:51

Pelajaran Kontes Idola

M Ichsan Loulembah

ARIS, Gisel, Patudu. Tiga nama yang beberapa bulan silam bukan apa-apa. Selain keluarga dan teman-temannya, tiga nama itu hanyalah remaja biasa di daerahnya masing-masing. Bakat mereka mencuat setelah kontes Indonesian Idol –yang secara berkala dilakukan tiap tahun– mereka ikuti.

Mereka melewati perjuangan panjang; berdesak-desakan dalam panas, antre mengambil formulir pendaftaran, mengikuti audisi lokal off-screen, hingga bisa tampil di layar televisi secara nasional.

Demikian halnya dengan Randi. Jejaka ini meninggalkan kampung halamannya yang sunyi di pinggiran Kota Palu, merambat pada posisinya sebagai satu-satunya laki-laki di antara lima besar kontes dangdut berjuluk KDI tahun ini.

Ada lagi Kiky. Anak laki-laki pasangan sederhana asal Manado ini mengalahkan Angel dalam kontes Idola Cilik. Si mungil dengan kualitas suara bertenaga dan kontrol laiknya penyanyi profesional ini memasuki industri popularitas yang dibangun oleh peradaban televisi.

Walaupun muncul sejumlah kritik atas komersialisasinya, kolom ini ingin memetik hal-hal berharga dari aneka kontes pencarian bakat yang akan dilambungkan menjadi idola itu.

Pertama; basis pencarian lebih meluas dibandingkan kegiatan serupa sebelumnya. Audisi menyelusup ke hampir semua kota, kontes-kontes ini memiliki kemauan besar menjaring sebanyak dan seluas mungkin potensi remaja Tanah Air. Walaupun ada pertimbangan komersial bagi stasiun televisi penyelenggara, upaya itu pantas dipuji.

Tidak bisa dianggap sepele, pretensi mereka bisa dipandang sebagai pengejawantahan desentralisasi dan pemanfaatan secara maksimal keluasan wilayah negeri ini.

Peluang bakat terpendam di daerah terpencil, sama dan sebangun dengan para remaja yang rumahnya hanya berjarak sepelemparan batu dari stasiun-stasiun televisi besar.

Kedua; dukungan atas para kandidat tidak di tangan segelintir ahli. Juri – para profesional di bidang itu – hanya bertindak selaku pengamat ahli atau komentator. Nasib para kontestan sangat ditentukan oleh pilihan rakyat, eh, pemirsa. Ujungnya, legitimasi atas hasilnya lebih memadai.

Ini pun jauh lebih baik jika kita membandingkannya dengan kontes-kontes di masa lalu; keputusan sepenuh-penuhnya di tangan para ahli, yang menimbulkan protes pendukung kontestan yang kalah, sesekali.

Jika ada sedikit kritik, hanya pada soal teknis. Seyogianya setiap nomor telepon selular (CDMA ataupun GSM) hanya bisa mengirimkan pesan pendek (SMS) dukungan sekali saja. Bukan berkali-kali seperti sekarang.

Ketiga; sportivitas atau dalam kalimat panjang: siap menang, siap kalah. Mari kita ingat adegan demi adegannya. Saat penentuan pemenang pada pergelaran puncak, atau siapa yang gugur, wajah kesemua kontestan tetap sumringah.

Sedih, tentu, tak dapat dihilangkan. Tapi, kesedihan itu terbagi pula pada kandidat yang justru menang. Bahkan, ekspresi kemenangan justru dibalut sedikit penyesalan, duka, sambil tetap menyajikan rekatan persahabatan yang kuat.

Yang kalah, selain tetap sedih, menonjolkan kepala tegak. Yang menang, jauh dari sikap mentang-mentang. Tangan persaudaran mereka justru erat terbentang.

Seandainya kita bisa meluaskan kenyataan-kenyataan kecil ini dalam skala dan bidang yang lebih luas semisal dalam rekrutmen politik, profesional di sektor swasta, termasuk promosi pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara.

Meluaskan basis rekrutmen, memperbesar kemungkinan munculnya figur-figur terbaik. Selain itu, dukungan publik karena logika keprestasian (merrit system) akan kokoh.

Dan, terpenting, keragaman sumber daya sosial, budaya, etnisitas, segmen masyarakat, stratifikasi sosial, bukan jadi hambatan. Sebalikknya, justru dilihat sebagai potensi, kekayaan, dan peluang bagi bangsa untuk kemajuan.

* Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI

"Desentralisasi" BUMN

CELAH 07/07/2008 11:36

"Desentralisasi" BUMN

M. Ichsan Loulembah

INILAH.COM, Jakarta - Sekian tahun silam, praktisi bisnis Ignasius Jonan, menulis artikel berjudul Melihat BUMN dari Sisi Lain; Memindahkan Kantor Pusat ke Daerah demi Pemerataan (Kompas, 08/07/2005). Kolom itu sangat inspiratif, penting untuk dinukil kembali.

Inti artikel itu: mengikhtiarkan upaya pemerataan pembangunan yang berjalan lambat dengan langkah terobosan. Salah satu yang dipersoalkan Jonan adalah kenyataan di mana sebagian besar dana masyarakat dan kucuran kredit secara nasional masih tersentralisasi di Jakarta.

Juga, hampir 80% perolehan pajak nasional diperoleh dari kegiatan usaha di Jakarta. Perlu sebuah proyek besar desentralisasi ekonomi.

Berbagai negara memang secara alamiah, maupun terencana, melakukan grouping (atau regrouping) dan memilih cara-cara cluster dalam kegiatan bisnis dan industrinya.

Walau bukan dalam kerangka state owned companies, sejumlah perusahaan yang dimiliki swasta 'terpaksa' menempatkan (atau memulai) bisnisnya di lokasi (daerah/negara bagian) tertentu mengikuti sejarah industri dan akibat kebijakan pemerintah.

Amerika Serikat, misalnya. Bisnis perbankan, keuangan dan pasar modal raksasa banyak berkutat di Boston, Chicago dan New York. Texas dikenal sebagai daerah pertambangan. Silicon Valley menjadi kiblat sektor teknologi informasi. Industri hiburan dan perjudian pun terkonsentrasi hanya ke beberapa wilayah (Los Angeles dan Las Vegas).

Kita amat berbeda. Jakarta - belakangan Surabaya - terlalu kuat, baik dari peredaran uang dan modal, maupun pusat pengendalian bermacam sektor ekonomi. Berbagai daerah bernasib sial, hanya ketempatan tempat produksi saja.

Padahal, jika kantor-kantor pusat berbagai perusahaan didekatkan dengan sentra produksinya akan lebih efisien dan efektif dari berbagai segi.

Karena, sekitar 160 badan usaha milik negara (BUMN) sahamnya masih dikuasai pemerintah, sentuhan kekuasaan politik bisa diberlakukan dalam pengelolaannya.

Di antara yang diusulkan kolom Jonan adalah memindahkan kantor-kantor pusat BUMN – terutama yang punya basis produksi serta kegiatan usahanya terkait dengan daerah – agar dipindahkan ke berbagai daerah.

Salah satu yang penting; Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Ekspor Indonesia (BEI) yang sahamnya dimiliki negara dipindahkan kantor pusatnya ke berbagai wilayah/pulau secara merata dan tertata. Tentu saja pemilihannya berdasarkan karakter usaha bank itu serta kekhasan wilayah setempat.

Karena, secara umum, 52% dari Rp951 triliun dana masyarakat di bank umum tersentralisasi di Jakarta. Sebanyak 36% dari Rp549 triliun kucuran kredit nasional. Artinya, hanya 48% dana masyarakat terbagi untuk 29 provinsi lainnya.

Menurut hemat saya, usul ini amat penting diperhatikan. Pertama, Jakarta - dan belakangan Surabaya menyusul - telah semakin padat, baik dari segi kepadatan properti yang menjulang, terlampau panas dari segi peredaran uang.

Ini tidak sehat, bukan saja dari segi ekonomi,namun yang lebih penting secara sosial-politik, dalam jangka panjang. Juga akan membangkitkan berbagai sektor penyertanya.

Kedua, upaya pemindahan berbagai kantor pusat BUMN itu juga memberi keseimbangan baru atas 'terserapnya' berbagai 'jagoan daerah' sektor swasta ke Jakarta. Sampoerna, Djarum, Gudang Garam, misalnya. Walau industri rokok mereka tetap berada di daerah asal, namun kini mereka merambah ke berbagai sektor - perbankan, properti, misalnya - di Jakarta. Begitu juga nama-nama besar di sektor lainnya.

Berbagai pemain utama swasta kini, dulunya adalah pengusaha daerah. Baik itu karena generasi pertama pendiri kelompok usaha mereka berawal di daerah meraka. Sebut saja keluarga Kalla, Bakrie, Salim, Eka Tjipta, dsb.

Mengapa mereka ke Jakarta. Jawabannya gampang; pertumbuhan aneka sektor terlampau laju, peredaran uang amat besar, berbagai keputusan politik di bidang ekonomi belum sepenuhnya bernafas desentralistik yang berimplikasi pada persebaran ekonomi di berbagai daerah.

Penulis adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI. [L1]