Anggota DPD M Ichsan Loulembah

Suara Karya - Senin, 13 Agustus 2007

Dari Jurnalis ke Senator Tangguh

Senator asal Palu, Sulawesi Tengah kelahiran 23 April 1966 ini semula dikenal sebagai seorang pemalu. Karena itu, semasa sekolah, M Ichsan Loulembah takut tampil di depan publik. Dan ia akhirnya baru bisa beradaptasi saat masuk kuliah.

Dengan mengambil jurusan sosiologi FISIP Universitas Tadulako, Palu telah membawanya berani unjuk diri di muka umum dan mulai aktif dalam organisasi formal dan nonformal di berbagai kesempatan.

Ketertarikannya pada dunia media massa mendorongya untuk mendirikan stasiun Radio Nebula FM yang saat ini masih tetap eksis. Tak hanya sampai di situ, selama menjadi mahasiswa kesibukannya juga diisi dengan menjadi redaktur di Tabloid Suluh Nasional.

Tahun 1990 setelah lulus kuliah, Ichsan mulai menjajal kariernya sebagai jurnalis di Jakarta. Bermula dari editor & copy writer di sebuah perusahaan komunikasi, ia juga pernah menjajal sebagai produser eksekutif dan sempat pula menjabat direktur berita di stasiun radio nasional
terkemuka, Trijaya FM.

Atas saran beberapa teman yang mendesaknya ikut dalam Pemilihan Umum 2004 sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ichsan membulatkan tekadnya untuk mulai masuk dalam kancah politik.

Pengetahuannya di bidang politik dan ekonomi tak bisa dianggap remeh, karena Ichsan sempat
menimba banyak ilmu ekonomi-politik sebagai direktur di Pusat Kajian Komunikasi Bisnis dan Politik (Puskakom). Pintu masuk ke dunia politik seolah terbuka lebar saat ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Sulawesi Tengah 2004-2009.

Kesibukannya di dunia politik sebagai anggota DPD seolah tak pernah habis. Kini Ichsan menjadi Koordinator Kaukus Daerah Pasca Konflik DPD dan Sekretaris Kelompok DPD di MPR. Bukan itu saja, ia juga dipercaya menjadi penanggung jawab Kelompok Kerja (Pokja) Opini Publik DPD dan tercatat sebagai anggota panitia Ad Hoc IV yang mengurusi masalah anggaran (APBN).

Tak hanya aktif sebagai anggota dewan, di berbagai lembaga pendidikan juga masih sempat
digelutinya yaitu sebagai anggota dewan pendiri YHB Indonesia serta lembaga riset SIGI Indonesia dan juga pendiri Pusat Data Kawasan Tertinggal (PDKT).

Kemampuannya di bidang komunikasi dan politik juga membawa kesibukan baru sebagai konsultan dan redaktur ahli beberapa media serta sering menjadi pembicara masalah komunikasi dan sosial-politik di berbagai kesempatan. Bahkan, sisa waktu luangnya masih disempatkan pula untuk menulis kolom masalah sosial politik di sejumlah media massa dan sempat pula menerbitkan beberapa buku.

Kecewa
Saat ini, Ichsan mengaku kecewa melihat kondisi DPD. Karena, dengan kewenangan yang terbatas DPD tak mungkin bisa bekerja maksimal sehingga muncul kesan bahwa DPD hanya menghamburkan uang negara saja.

Melihat luasnya negara kepulauan Indonesia dan memiliki penduduk yang sangat plural,
diyakininya tak bisa hanya diwakili melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja.

Kehadiran DPD yang mengusung semangat reformasi dan otonomi daerah yang mengubah sistem sentralistik menjadi desentralisasi seharusnya semakin bisa memperkuat kewenangan DPD sebagai suatu lembaga yang bisa disejajarkan dengan DPR. Fungsi kedua lembaga ini, menurut dia, semestinya harus saling melengkapi.

Semua proses untuk penguatan fungsi DPD pun tak menjadi jalan yang mudah yang lantas bisa
diterima oleh banyak pihak sebagaimana sekarang dicoba diusulkan melalui amandemen kelima UUD 1945.

Meski demikian dengan menyatukan kekuatan yang ada DPD terus memperjuangkan kepentingan penguatan fungsinya untuk bisa berperan maksimal bagi kemaslahatan masyarakat daerah. "Politik itu perjuangan yang harus dihadapi sebagai dinamika. Tak ada keberhasilan yang bisa diperoleh hanya dengan tidur-tiduran," kata Ichsan. (Rully)