Tol Bobol

www.inilah.com

CELAH

08/05/2008 16:17 WIB

Tol Bobol

M. Ichsan Loulembah


SELAMA dua hari ini, berbagai media menyiarkan gambar yang baru tapi lama. Baru, karena peristiwanya memang berlangsung sekarang. Lama, karena gambar seperti itu kita lihat berulang selama bertahun-tahun.

Gambar dan peristiwa dimaksud adalah beberapa mobil sedang berupaya lolos dari 'sungai' jelmaan jalan tol. Dan jalan tol dimaksud adalah penghubung utama menuju bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, gerbang penting masuk-keluar negeri ini.

Peristiwa ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Walaupun mungkin bagi sebagian kita, seperti peristiwa rutin. Bahkan membuat kita seperti imun, laiknya menunggu datangnya musim duku atau rambutan.

Pertama, bandar udara Soekarno-Hatta terletak di ibukota negara. Bandara ini – selain pintu masuk utama negeri ini – juga harus dilihat sebagai etalase penting yang menunjukkan wajah kita di dunia internasional.

Bayangkan, bukan pertama kali jalan tol tersebut terendam banjir. Bahkan, sejak akhir tahun 90-an akses penting tersebut sering terendam air sampai ketinggian yang bisa menelan mobil jenis sedan.

Kedua, setiap kita menuju bandara, acap kali terlihat aktivitas yang menunjukkan sedang terjadi perbaikan di sebagian ruas jalan tersebut. Pertanyaannya, apa gerangan yang diperbaiki selama ini jikalau hujan sejenak saja mampu mengubah fungsi jalan tersebut menjadi sungai baru?

Apakah cara khas kita mengatasi masalah, yakni secara tambal sulam, masih gemar kita lakukan? Apakah cara pandang kita yang jangka pendek masih berlaku? Apakah pendekatan sektoral juga terjadi dalam penanganan problem krusial ini?

Apakah project approach terus menerus diberlakukan dalam menyelesaikan masalah yang sebenarnya harus diselesaikan secara terintegrasi?

Masih banyak pertanyaan yang layak dan mudah diluncurkan, karena soal yang sebenarnya terang benderang. Menurut hemat saya, sudah saatnya segenap otoritas terkait memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut bukan sebagai soal biasa, atau nomal. Apalagi masalah yang dianggap sepele.

Mulai dari menghilangkan ego sektoral, sampai peluang cuci-tangan atau bersembunyi sambil melemparkan tanggung jawab kepada satu instansi saja.

Pemerintah daerah – dalam hal ini DKI Jakarta dan Banten — harus mengambil inisiatif, duduk bersama mencari pangkal masalah. Karena banjir di jalan tol menuju bandara, harus dilihat sebagai masalah hilir, yang hulunya harus ditelusuri secara seksama. Sekaranglah waktu nya semboyan kampanye pilkada dulu untuk dibuktikan.

Sebab, soal ini bukan pula disebabkan satu faktor saja; misalnya sekadar ketinggian jalan tol yang terus dinaikkan karena dipandang rendah. Jika itu, bukankah ruas jalan tol rawan banjir tersebut sudah ditinggikan berkali-kali? Mengapa tidak menelusuri kemungkinan posisi jalan tol tersebut menjadi lebih rendah dari permukaan laut?

Departemen Pekerjaan Umum, dalam hal ini yang bertanggung jawab atas semua jenis infrastruktur dari Sabang-Merauke, sebaliknya tidak pula pasif. Justru, kementerian inilah yang harus tampil sebagai inisiator dan leading sector untuk mengatasi problem – yang memang menjadi tanggungjawab pokoknya. Karena untuk itulah departemen itu diadakan, bukan?

Yang juga tak kalah penting adalah peran operator jalan tol. Pada situasi seperti ini ia harus membuktikan sebagai institusi yang tidak hanya rajin dan lantang saat menaikkan tarif. Namun terdengar sayup saat pelayanannya menurun. Agar bobolnya tol di lokasi yang teramat penting, bukan lagi menjadi kegentingan yang berulang.

Penulis adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah RI

Artis Politik

www.inilah.com

CELAH

30/04/2008 18:45 WIB

Artis Politik

M. Ichsan Loulembah

RANO Karno terpilih sebagai wakil bupati Tangerang, Banten. Dede Yusuf menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Marissa Haque gagal dalam perjalanannya menjadi wakil gubernur Banten. Saiful Jamil ingin jadi wakil walikota Serang.

Paragraf itu bisa dibaca dengan banyak makna. Pertama; kemeriahan proses demokrasi makin semarak dan berwarna. Kehadiran para pesohor (celebrities) dari dunia seni dan hiburan menyuntikkan nuansa baru di panggung politik Indonesia. Walaupun sebenarnya, bukan hal baru.

Dalam sejarah keparlemenan kita pernah ada beberapa nama yang berkiprah. Di antara sedikit nama, kita tentu ingat aktor Sophan Sophiaan - satu nama yang menonjol hampir dua dekade di Dewan Perwakilan Rakyat. Di masa Orde Lama, Djamaluddin Malik, tokoh perfilman, mengisi kursi parlemen mewakili Partai Nahdlatul Ulama.

Dalam kadar berbeda, pemilihan umum Orde Baru melibatkan pengail suara (vote getter) dari industri hiburan. Termasuk menjadikan mereka anggota MPR mewakili unsur seniman, budayawan, pelaku industri hiburan.

Kedua; ketiga nama yang saya sebutkan dalam paragraf awal kolom ini, masih ditempatkan 'sekadar' sebatas menjadi wakil saja. Tentu ini bukan sebuah penyusutan makna; baik jabatan wakil gubernur atau wakil bupati, juga bukan mengecilkan para politisi yang berasal dari industri hiburan itu.

Menurut hemat saya, fenomena ini memang belum bisa diputuskan secara definitif sebagai kenyataan politik di era pemilihan langsung. Masih layak diuji apakah jika mereka dicalonkan sebagai gubernur/walikota/bupati, akankah mendapatkan apresiasi yang sama.

Apakah publik - dalam hal ini pemilih - sekadar memilih tanpa pretensi dan preferensi yang lebih logis; sekadar keterkenalan semata?

Ketiga; fenomena ini pun bukan soal baru dalam tradisi demokrasi di belahan dunia lain. Clint Eastwood pernah menjadi Walikota Carmel, California, AS.

Ronald Reagan, mengalahkan arsitek pertemuan Camp David, Jimmy Carter yang incumbent. Reagan menjabat dua periode, dan tetap dikenang sebagai jago dalam debat televisi yang ketat. Selain tangguh di layar perak, ia juga mengagumkan dalam lakon selaku politisi.

Mengawali keanggotaan di Partai Demokrat, lantas hijrah ke Partai Republik pada 1962. Menjadi gubernur California, sebuah negara bagian besar selama dua periode.

Mencoba peruntungan sebagai kandidat presiden dari Partai Republik pada 1976. Namun hadangannya gagal. Sang incumbent, Gerald Ford tetap melaju sebagai calon, namun dikalahkan Jimmy Carter dari Partai Demokrat.

Namun, Reagan tak tertahan. Jimmy Carter hanya bisa menggenggam satu periode sebelum akhirnya ditumbangkan Ronald Reagan lewat kemampuan berdebatnya yang efektif, mematikan, sekaligus menawan.

Di Filipina, Joseph Estrada menjadi presiden Filipina menggantikan Fidel Ramos setelah era tokoh-tokoh revolusi EDSA: Corazon Aquino, Fidel Ramos, dan Salvador Laurel.

1984, di India, Amitabh Bachhan, atas ajakan Rajiv Gandhi menduduki majelis tinggi dengan perolehan suara 68,2%. Kendati akhirnya dia mengakhiri karir politik; meninggalkan adu pendapat politik di layar kaca, kembali beradu akting di layar perak.

Di Pakistan, selain Benazir Bhutto, publik internasional juga mengenal Imran Khan. Walaupun profesinya pemain kriket, dia adalah pesohor kelas dunia. Memang olahraga itu amat digemari di Inggris dan negara-negara Persemakmuran.

Namun, Khan mendapatkan sorotan media juga karena kehidupan pribadinya. Terutama setelah ia menikahi Jemima Goldsmith; putri dari Sir James Goldsmith, miliuner berpengaruh di Inggris dan Prancis.

Akhirulkalam, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini bukan hal baru di panggung politik. Harus dilihat sebagai gejala biasa. Dan normal.

Belajar dari Amitabh Bachchan, Ronald Reagan, Sophan Sophiaan, keartisan serta keterkenalan mereka di dunia hiburan, semata harus dilihat sebagai modal awal. Bisa pula dianggap sebagai asal profesi saja.

Sama dan sebangun dengan politisi yang melangkah ke dunia politik namun awalnya mereka dikenal sebagai arsitek, pengacara, jaksa, dokter, insinyur, tentara, polisi, birokrat, petani, pengusaha, bankir, aktivis sosial, jurnalis, dsb.

Yang terpenting; saat memasuki dunia politik, mereka harus menyiapkan diri, mengasah ketrampilan manajemen birokrasi, membaca dan membuat produk legislasi. Dan hal-hal lain yang dibutuhkan seorang politisi; mental maupun intelektual.

Penulis adalah anggota DPD-RI

Gubernur Nagabonar

www.inilah.com

CELAH
22/04/2008 20:57 WIB

Gubernur Nagabonar

M. Ichsan Loulembah

RABU (16/4) menjelang Maghrib, beberapa teman, sebagian dari Medan, menelepon. Selain mengabarkan, yang lain seperti meledek. "Syampurno menang dalam quick count. Apalagi ulasan dan alasanmu? Beda dari 'Hade' yang segar, dan ganteng, Syampurno kan tidak?"

Memang, dua LSI (Lingkaran Survei Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia), serta JIP (Jaringan Isu Publik) petang itu melansir hasil penghitungan cepat mereka. Pasangan Syampurno (Syamsul Arifin-Gatot Pujokusumo) unggul dengan kisaran suara 29%. Di bawahnya ada Tritamtomo-Benny Pasaribu (Triben), Ali Umri-Maratua Simajuntak (Umma) serta Wahab Dalimunthe-Syafii (Waras) dan RE Siahaan-Suherdi (Pass).

Kembali ke pertanyaan bernada gugatan beberapa penelepon; bagaimana kita membaca hasil tersebut dari kacamata komunikasi politik?

Pertama; banyaknya pasangan yang bertarung, dengan komposisi mirip (Melayu/Jawa, Islam/Kristen, Jawa/Batak, Kristen/Islam) membuat petarungan berlangsung ketat. Zona tradisional masing-masing kandidat amat tipis, jika tak dikatakan berhimpit.

Meminjam strategi sepakbola; tak cukup zonal marking. Harus man to man marking campur total football. Plus cattenaccio menggrendel agar wilayah tradisional terjaga.

Kedua; istilah 'mesin politik' hanyalah mitos belaka. Juga absurd; kecuali untuk satu-dua partai yang amat disiplin, solid, tidak memiliki friksi dan faksionalisasi yang keras.

PDIP, misalnya. Energi politik mereka terkuras saat menentukan pasangan kandidat. Secara formal, memang tak terlihat gangguan berarti. Namun, di balik panggung, konflik tersebut pasti membelah lapisan kader mereka. Partai Golkar lebih terang lagi problemnya. Tiga calon gubernur (Ali Umri, Wahab Dalimunthe, Syamsul Arifin) notabene tokoh Golkar daerah tersebut.

Dalam penampilan berbeda, "pembelahan nonformal" terjadi dalam pilkada Jawa Barat. Mudah ditebak; selain menimbulkan kebingungan, pemilih juga mencari jalan 'aman', tak mau pusing.

Ketiga; seperti juga terjadi di Jawa Barat, membaca secara tepat suasana di masyarakat, menyuntikkan strategi komunikasi yang jitu, dan orisinal.

Di Jawa Barat yang menang mengunakan Hade — dalam bahasa Sunda kira-kira berarti baik/bagus — sebagai semboyan, singkatan nama kandidat, dan branding strategy.

Dibanding Triben, Umma, Waras, Pass, misalnya; Syampurno lebih bunyi, akrab, mudah diingat, enteng, punya konotasi baik, serta mengikat dua nama yang berbeda secara etnis (Syamsul Arifin/Melayu-Gatot Pujokusumo/Jawa).

Namun di atas sekadar branding strategy, orisinalitas karakter yang muncul dalam ingatan publik menjadi soal utama. Coba lihat pernyataan Syamsul Arifin di berbagai kesempatan.

"Aku ini kan jelek, makanya cucuk (tusuk, coblos) saja."

"Rakyat jangan lapar, harus punya masa depan, program pertanian bukan sekadar menambah lahan."

"Pemimpin bodoh kalah dari yang pintar, tapi yang pintar kalah menghadapi yang licik. Kalau aku ini pemimpin bertuah, tak kuat dilawan si licik."

Pilihan kalimatnya lugas sekaligus lurus. Tahu, sekaligus tidak takut dikatakan kurang tampan. Kejelekan — jika istilah ini tega dipakai — dan kekurangan bukannya disembunyikan, malah dipakai dengan selera humor yang bernas. Terukur dan tak pula mengeksploitasinya. Termasuk masa lalunya sebagai penjual kue.

Ada cerita saat kampanye. Panggung megah sudah tersedia, namun Syamsul Arifin tidak menaikinya. Dia menerobos kerumunan, berdialog langsung, tanpa basa-basi, dengan bahasa sehari-hari. Posisi tubuhnya — hal tidak sepele dalam semua jenis komunikasi —ditempatkan sejajar, bukan atas-bawah, dengan publiknya.

Penghormatan pada orang tua juga luar biasa. Hampir semua etape penting kampanyenya dilakukan dekat makam Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumut yang wafat dalam tugas. Namun bahasa tubuhnya tidak terlihat pengkultusan.

Belakangan saya dengar cerita, dia pernah koma. Mungkin itu yang membuatnya tangguh, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan hidup. Sekaligus tanpa beban mengarunginya.

Termasuk saat mengagungkan dirinya sebagai anak emak, "aku ini mau jadi Gubenur karena disuruh emak." Seperti Nagabonar, Syamsul Arifin memiliki orisinalitas dalam kepemimpinan serta street smartness.

Penulis adalah anggota DPD

Hidup Persib, eh, Hade!

www.inilah.com

CELAH

14/04/2008 09:32 WIB

Hidup Persib, eh, Hade!

M. Ichsan Loulembah

Memang, ini belum hasil resmi total penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat. Namun kemenangan pasangan Ahmad Heryaman (PKS) dan Yusuf Macan Effendi alias Dede Yusuf (PAN) hasil penghitungan cepat bukan peristiwa politik sepele.

Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) mengumumkan bahwa Danny Setiawan-Iwan Sulanjana (Da’i) memperoleh 26,85%, Agum Gumelar-Nu’man (Aman) 32,38%, dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) 40,8%.

Litbang Kompas menghitung: Da’i 24,19%, Aman 35,34%, dan Hade 40,47%. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyajikan data: Da’i 20,47%, Aman 26,46%, dan Hade 39,87%. Sementara Pos Penghitungan Suara Hade mencatat: Da’i 26,14%, Aman 35,39% dan Hade 38,82% hingga pukul 16.30 WIB Minggu (13/04/08).

Bagaimana membaca kemenangan ini dari sudut strategi komunikasi?

Menurut saya, tidak terlampau mengejutkan. Pertama; dari sudut kekalahan incumbent. Kecenderungan kekalahan calon yang sedang menjabat terjadi pada berbagai pemilihan kepala daerah. Bahkan sejumlah daerah penting yang secara tradisional dikuasai partai-partai besar. Baik di kabupaten, kota, maupun provinsi.

Biasanya yang kalah adalah incumbent dengan prestasi terlampau biasa dalam program pembangunan, dipersepsikan publik memiliki masalah hukum, miskin imajinasi dan kreasi dalam kepemimpinan, serta kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan alamiah.

Kedua; pemilih cenderung kurang suka pertarungan yang terlampau keras dan diametral. Dalam beberapa pilkada, pertarungan yang teramat ketat – apalagi oleh dua kandidat yang dipersepsikan sama oleh publik (biasanya negatif; orang lama, kandidat kaya, dan seterusnya) – pemilih mencari alternatif.

Berbagai kasus pilkada menunjukkan calon alternatif dipilih akibat terlampau kerasnya pertarungan – bahkan sesekali disertai kampanye negatif – antara dua kandidat kuat. Inilah cara pemilih menghindari instabilitas seandainya salah satu kandidat high-profile tersebut terpilih.

Jangan lupa, dengan tingkat pendidikan yang lebih memadai, masyarakat Jawa Barat pasti memantau perkembangan konflik menegangkan hasil pilkada di berbagai daerah lain.

Ketiga; sebagaimana jamak dilakukan para pengatur strategi komunikasi pemasaran di perusahaan-perusahaan; berkampanye bukan berarti semata royal membanjiri jumlah atribut, outlet dan media.

Kampanye yang terlampau banjir, alih-alih mendatangkan simpati, justru menimbulkan inflasi. Bahkan antipati. Apalagi jika campaign tools semisal eksekusi artistik, tag-line, keywords, positioning statement, strategic differentiation, gimmick, bahkan pemilihan foto pasangan kandidat, kurang kuat.

Hade memiliki berbagai keuntungan tersebut dan melakukannya secara tepat, sambil para kandidat -- yang dipersepsikan orang lama-favorit-kuat-kaya itu – melakukan hal sebaliknya.

Da’i dan Aman tentu saja bukan istilah yang buruk. Namun digunakan secara salah. Da’i bukan istilah yang kompatibel untuk memilih seorang gubernur. Selain, kedua orang yang namanya disingkat tersebut memang bukan, tidak pernah, dan bukan seorang da’i.

Sementara Aman bukan problem prioritas di sana. Juga salah timing. Karena secara umum Jawa Barat aman-aman saja. Ancaman keamanan berarti nyaris tidak ada. Bahkan ribuan orang mengalir ke sana tiap akhir pekan untuk cucimata dan belanja.

Slogan ‘Hade pisan euy!’ terkesan ringan namun intim, bersahaja, low profile, gaul, dan kental warna lokal.

Foto resmi pasangan Da’i dan Aman sama-sama menggunakan kopiah; semakin menuakan dan memformalkan penampilan mereka. Tanpa kopiah, pasangan Hade terlihat berbeda, lebih informal, dan segar.

Kampanye televisi pasangan Aman terkesan terlalu pamer artis dan selebritis. Alih-alih membujuk, jadinya berjarak. Apalagi para selebritis itu sudah jadi orang Jakarta, menyusut ke-Jabar-annya.

Sementara iklan televisi pasangan Hade jauh lebih mengesankan, memakai talent orang-orang biasa, terasa dekat dan intim, serta menggunakan stok gambar outdoor. Terbalik dengan pasangan Da’i yang hanya memakai setting studio plus sedikit permainan grafik komputer. Walaupun dari segi frekwensi pengudaraan lebih banyak.

Di atas semua itu, tentu saja kemampuan membentuk tim kampanye solid, jaringan yang berantai, plus militansi anggota partai-partai pendukung adalah tulang punggung kemenangan Persib, eh, pasangan Hade.*

*Penulis adalah Anggota DPD RI

Oasis di Parung

www.inilah.com

CELAH

07/04/2008 18:34 WIB

Oasis di Parung

M. Ichsan Loulembah*

MENGAYUH sepeda sederhana, dari satu kampung ke kampung lainnya. Di keranjang depan, di kotak belakang, setumpuk buku tertata rapi. Tak terbersit rasa lelah pada wajahnya. Itulah tayangan Oasis di Metro TV, siang itu, 5 April 2008.

Perempuan bersepeda itu bernama Kiswanti. Yang ia antarkan setiap hari, dengan ketulusan berbaur keringat dan keriangan, adalah setumpuk buku untuk anak-anak, para remaja, dan ibu-ibu.

Suaminya, Ngatmin, seorang kuli bangunan dan pembersih kolam renang pribadi, heran. Kira-kira kalimatnya begini, “Biasanya istri orang lain minta dibelikan pakaian dan perhiasan, tapi ia minta uang agar bisa membeli buku.”

Tentu, Ngatmin tidak sedang mengeluh. Kiswanti tidak sekadar minta dibelikan buku. Ia merawatnya, menatanya di sebuah ruang sederhana, meminjamkannya kepada khalayak sekitar kampung.

Terletak di kampung Lebak Wangi, Desa Pemagarsari, Parung, Bogor, nama ruang pustaka sejak 2003 milik pasangan yang hanya menamatkan sekolah dasar itu adalah Warabal atau Warung Baca Lebak Wangi.

Di layar, gambar berganti. Kiswanti dalam pengambilan close-up sedang berbinar setiap menceritakan pertambahan jumlah, jenis, dan judul buku.

Gambar bertukar lagi. Dalam long-shot terlihat perempuan murah senyum berusia 45 tahun itu menghentikan kayuhan sepeda. Bercengkerama sejenak – penyambutnya, para ibu-ibu, ibarat menunggu seorang pengabar syiar agama – lantas membuka catatan, bertukar buku pinjaman lama dan baru.

Buku-bukunya beragam. Ada resep memasak. Ada buku agama. Sebagian lagi buku bercocok tanam. Selesai proses pencatatan, Kiswanti bersenda-gurau ibarat sebuah keluarga dengan para pelanggannya.

Untuk anak-anak tersedia beberapa buku pelajaran – tentu bukan, atau hampir pasti berbeda dengan buku yang diwajibkan Depdiknas – berbau pengetahuan alam, sosial, bahasa, sejarah, dan buku cerita. Anak-anak lebih suka memilih langsung ke taman bacaan berkoleksi 2500-an buku itu.

Saya kira, sulit untuk tidak mengatakan Kiswanti dan Ngatmin adalah pasangan hebat! Bukan itu saja. Walau berbalut pakaian sederhana, hidup di kampung, sesungguhnya mereka manusia modern!

Bayangkan, penghasilan suami pas-pasan. Mestinya, mereka lebih memikirkan kebutuhan pokok semisal sandang-pangan-papan sebagaimana pengertian umum.

Nyatanya, mereka merumuskan kebutuhan pokok sebagai informasi, pengetahuan, minat baca, buku, taman bacaan. Bukan sekadar hobi. Bukan tanpa ideologi. Menurut hemat saya, mereka melakukannya dengan kesadaran akal dan kepenuhan hati.

Sang suami, penghasilan jauh dari mapan, tetap bahagia dan menyerahkan sepenuhnya skala prioritas penggunaan uang kepada sang istri. Apapun yang dipilihnya, sepanjang itu bebuah bahagia.

Sebaliknya, sang istri tidak sedikitpun terbebani dengan apa yang dipunyai tetangga. Ia punya ukuran sendiri. Ia punya keyakinan yang lain tentang kepemilikan. Bukan perhiasan, melainkan peradaban.

Saya kira kedua pasangan bersahaja itu memang pejuang peradaban. Terngiang kembali sound-bytes Kiswanti di layar, “Saya tidak percaya kalau minat baca masyarakat kita kurang. Yang kurang adalah daya beli mereka.”

Makanya, ia rela mengayuh sepeda sejauh dapat ditempuh agar dapat memperluas jangkauan persebaran bibit-bibit peradaban. Agar sejumlah kanak-kanak, remaja, dan orangtua mereka bergaul dengan bacaan.

Padahal, Kiswanti melakukan ini semua karena dendam. Seperti katanya sendiri. Sewaktu bersekolah, dulu, ia ingin sekali membaca, memiliki buku. Tapi, ia terlalu miskin untuk mendapatkan kemewahan itu.

Ia menebus dendamnya kini. Dengan caranya sendiri. Berbagi peran dengan suami. Oasis itu bernama Kiswanti.

*Penulis adalah anggota DPD-RI

AAC, AADC, DSDA

CELAH

www.inilah.com

24/03/2008 15:42 WIB

AAC, AADC, DSDA

M. ICHSAN LOULEMBAH

SABTU, 22 Maret 2008, atau malam Minggu, tersiar kabar, jumlah penonton film Ayat-Ayat Cinta (AAC) menembus angka 3 juta. Sebuah perolehan fantastis, karena film lain yang juga terhitung berhasil, 'hanya' memperoleh 1,3 juta. Itu pun setelah hampir tiga bulan diputar.

Malam itu saya ikut rombongan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengisi waktu liburnya dengan menonton. Beberapa menteri, kolega partai, kerabat dekat, pengusaha, sampai beberapa anak, menantu, dan cucu, ditraktir oleh JK.

Benar-benar ditraktir. Bukannya menonton pada pertunjukan khusus – fasilitas yang lazim bagi pejabat setingkat Wapres - namun pada jam regular. Berbaur dengan penonton lain, sama-sama membeli tanda masuk.

AAC menunjukkan beberapa hal. Pertama, sang sutradara, Hanung Bramantyo, seperti ingin membuktikan bahwa penonton film Indonesia itu ada. Bahwa penonton kita bukan penggemar buta pada film-film dari luar.

Seringkali memang banyak sineas atau praktisi perfilman lebih gemar mengeluh. Pasti tidak semua, namun terbanyak dari mereka memiliki deretan keluhan lebih panjang daripada daftar karya.

Bila film-film lain kurang diminati penonton, jika hanya beberapa hari atau pekan saja layar telah diturunkan pemilik bioskop; secara umum, tentu filmnya kurang menarik. Tidak dibuat dengan serius.

Kedua, kalau kita perhatikan AAC mirip dengan kemunculan film Ada Apa Dengan Cinta (AADC). Keduanya bercerita tentang cinta yang tak ambisius. Cinta tak gemerlap. Cinta biasa.

Bedanya, AAC mengerek tema cinta yang ditebari diskusi keagamaan. Sementara dalam AADC, tema cinta dijejali nuansa kepujanggaan. Ketiga, AAC juga sama dengan film sukses: Denias Senandung di Atas Awan, Petualangan Sherina, Arisan, Mendadak Dangdut, Nagabonar Jadi 2, sampai Berbagi Suami. Sama-sama datang dengan niat memperkaya tema.

Tentu bukan soal baru, betapa produktivitas para produser dan kreator film lebih banyak menambah deretan angka produksi ketimbang keragaman tema. Selalu takut gagal dengan eksperimen.

Ibarat mitraliur, jumlah film baru bertema horor-seram-mistik dan cinta remaja berkualitas rendah hampir setiap pekan ada selamatannya. Memang, penonton film AADC dan Pocong membludak, tempo hari.

Seringkali bahkan judulnya pun terasa dipaksakan. Coba kita tengok: Suster Ngesot, Terowongan Casablanca, Rumah Pondok Indah, plus deretan film lain yang mencantumkan kata Tengah Malam, Kuntilanak, Ambulans, Kuburan, Jumat Kliwon, dan seterusnya.

Anehnya, para sineas kita kemungkinan tidak peduli pada pengetahuan pemasaran. Bahwa, pasar bisa penuh jika ditembakkan produk/tema yang sama berulang-ulang. Bahkan di Academy Award pun film terbaik datang dari tema berbeda setiap tahun.

Mungkin juga tidak belajar dari masa lalu di mana film Indonesia jatuh karena kejenuhan tema. Bukan karena pasar yang jenuh, seperti kesimpulan umum selama ini. Apalagi dikaitkan dengan daya beli. Karena produk budaya, kesenian, dan hiburan, serta kegiatan kreatif lainnya, tentu sulit diukur semata dari sisi material.

Sependek ingatan dan pengetahuan saya, secara teknis generasi baru perfilman kita amat maju. Mereka jago menggunakan teknologi mutakhir. Music score, editing, setting, special effect, bukan lagi masalah berarti ditangan mereka.

Barangkali, secara keseluruhan industri ini belum belajar dari pasang-surutnya perfilman kita masa silam.

Jika mau belajar, bagaimana mungkin penonton dibombardir judul seperti ini: In the Name Of Love, From Bandung With Love, I Love You Om, Love is Cinta, Cinta Rock N Roll, Eiffel I’m in Love, Brownies, Me vs High Heels, Ungu Violet, Seventeen, Lovely Luna, Virgin, Heart, dan sebagainya.

Sementara itu, judul yang bersahaja seperti Ada Apa Dengan Cinta, Denias Senandung di Balik Awan, Berbagi Suami, tokh lebih sukses. Baik di festival, juga secara komersial.

Matahari Merauke

www.inilah.com

CELAH

17/03/2008 13:13 WIB

M. ICHSAN LOULEMBAH

DARI Sabang sampai Merauke. Rangkaian kata ini selalu melekat saat kita mengucapkan Indonesia sebagai kesatuan. Kumpulan kata ini menjelman menjadi sebuah kalimat solid. Bahkan ideologis.

Sebelum dimekarkan, luas Kabupaten Merauke 119.749 kilometer persegi, terluas di Indonesia. Kira-kira 1,3 kali pulau Jawa. Daerah berpenduduk 307.343 jiwa (2000) ini juga dikenal sebagai Kota Rusa; hewan ini banyak sekali ditemukan di kota ini, dahulu. Selain kekayaan fauna lain semisal kangguru merah, burung pelikan, dan sebagainya.

Tapi bukan itu fokus kolom pendek ini, namun seorang bernama: John Gluba Gebze. Dua kali dia menjadi bupati. Tahun 2000-2005, dia dipilih oleh DPRD. Periode kedua, 2005-2010, John Gebze terpilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung) dengan perolehan suara mencapai 82%.

Sebuah angka yang fantastis. Apa resepnya?

Gebze memilih pasangan wakil bupati Drs Waryoto, seorang Indonesia yang berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Sebuah kombinasi yang kontras, sekaligus berani secara politik; di tengah histeria 'putra daerah' di hampir seluruh pelosok Indonesia.

Paitua John juga memilih Sekretaris Daerah (Sekda) asal Makassar, Sulawesi Selatan, dan para Asisten Sekda masing-masing satu orang dari Merauke, Ambon, dan satu lagi asal daerah Papua di luar Merauke.

Orang asal Medan, Sumatera Utara, mengisi posisi penting di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diisi pejabat asal Kalimantan Barat. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipimpin oleh seorang dokter berdarah Cina.

Sulit mengatakan pengisian jabatan dengan kombinasi tersebut semata pembagian jatah berdasarkan etnisitas dan agama. Sama sulit dengan menganggapnya membagi-bagi jabatan seperti giliran arisan. Susah pula menuduhnya melakukan pengisian jabatan eksekutif daerah itu semata mempertahankan kekuasaan.

Bukankah pola seperti itu berisiko secara politik?

Jamak kita dengar, tuntutan akan pengisian jabatan elit (baca: eksekutif) daerah harus mengutamakan 'putra daerah'. Atau istilah yang lebih lugas, 'putra asli daerah' dan 'putra daerah asli'.

Itu tidak hanya di Papua. Hampir merata di seantero Nusantara ketegangan politik di berbagai daerah, pemicunya hampir seragam; rekrutmen pejabat daerah dihela sentimen anti-pendatang dan pro-'putra daerah'.

Gebze pasti tidak sekadar bereksperimen. Mesti berbekal sejumput keyakinan. Kompetensi tidak ditaruhnya di belakang.

Saya coba menyelidiki keberanian dan rasa percaya dirinya. Jawaban dia sederhana. Kira-kira kalimatnya: "Perbedaan itu harus dilihat sebagai keniscayaan sejarah yang harus dilihat sebagai harmoni".

Bagaimana cara mengelola tantangan kepemimpinan, tetap memasukkan unsur kompetensi sebagai pertimbangan yang tak remeh; resep Bupati Gebze yang lain.

Dia kerap bersengaja membawa mobil bak terbuka, agar rakyat yang ditemuinya berjalan kaki bisa dinaikkan dalam jumlah tidak sedikit. Tidak cukup, John juga memiliki sebuah nomor telepon khusus, diketahui masyarakat, pesan pendek sering dibacanya sendiri. Dan, kalau cerita dia benar; saat menyelesaikan jabatan bupati periode pertama, dia tidak memiliki rumah pribadi.

Padahal, banyak kepala daerah di negeri ini yang gemar membiakkan rumah sampai ke daerah di luar wilayah kepemimpinannya. Bahkan saat periode kepemimpinan baru mulai.

Saya kira, saatnya kita menoleh ke ujung Timur negeri kita. Kata John Gebze, "di antara orang Indonesia, kami duluan bangun, sholat subuh, berdoa, bekerja." Ada pelajaran kebangsaan, kebhinekaan, harmoni. Di Merauke, matahari memang lebih dulu menyalami.

Wapres dan Seminar

www.inilah.com

CELAH

08/03/2008 19:39 WIB

M. ICHSAN LOULEMBAH

"ORANG Indonesia sudah bisa ke bulan. Bangsa lain memakai roket dan pesawat angkasa luar. Bangsa Indonesia cukup menumpuk berkas dan dokumen hasil seminar, pasti sampai ke bulan."

Lelucon bernada apatis campur sinis itu sering terdengar pada paruh 80-an. Saat membanjirnya berbagai jenis diskusi; seminar, diskusi panel, sarasehan, focus group discussion, lokakarya, diskusi terbuka, diskusi terbatas, diskusi panel ahli, dan berbagai penyebutan lainnya.

Rupanya, situasi tersebut belum berubah. Saya tersadar, dan teringat kembali masa-masa itu saat membaca sinyalemen Wakil Presiden M Jusuf Kalla dalam sebuah berita pendek di harian Kompas edisi 6 Maret 2008.

Menurut Wapres, penyelenggaraan seminar sudah terlampau banyak. Baik diselenggarakan jajaran pemerintah, juga lembaga lainnya. Dalam hematnya, lebih penting jika hasil seminar sungguh-sungguh dilaksanakan untuk memperbaiki keadaan.

Memang, kenyataan di masa 80-an tersebut seperti berulang. Saat itu, berbagai seminar tersebut banyak dimotori gerakan masyarakat (baca: LSM/NGO, aktivis politik, akademisi, gerakan mahasiswa).

Tujuan kegiatan pada masa itu antara lain merumuskan kritik atas skenario pembangunan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, bahkan ideologi formal. Baik secara ideologis dipandang tidak bertumpu pada problem nyata rakyat, juga pada proses perumusannya terlampau pragmatis.

Bukan cuma itu, rangkaian diskusi mereka juga menyusun semacam skenario tandingan atau skenario masyarakat sebagai antitesis atas skenario negara/pemerintah. Pelajaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat mulai diperkenalkan.

Kini, situasinya berbeda. Pemerintah justru menjadi pihak yang menggelorakan berbagai jenis diskusi dan seminar. Hal ini karena beberapa kemungkinan alasan.

Pertama; sulit kini untuk memaksakan sebuah pendapat menjadi sebuah keberanan. Apalagi harus dilaksanakan. Masyarakat memiliki sumber informasi lebih dari cukup.

Kedua; otoritas pemerintah – para pelaku di jajaran pemerintahan — merosot dibandingkan dulu. Walaupun mungkin kualitas aparatur justru meningkat.

Ketiga; miskinnya kreativitas di jajaran birokrasi dalam menyusun agenda. Yang dilakukan adalah melipatgandakan jumlah kegiatan. Bukan memperbanyak jenis kegiatan.

Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut, pihak luar pemerintahan (baca: akademisi, peneliti, pengamat, pembicara publik, aktivis gerakan masyarakat, kolomnis tenar) dilibatkan pada kegiatan seminar dan diskusi untuk dipinjam kredibilitasnya.

Tujuannya, saat kegiatan dilaksanakan, berbagai rencana kegiatan telah melewati uji sahih secara akademis. Inilah penyebab betapa getolnya jajaran pemerintahan menggelar berbagai dikusi dan seminar berkaitan dengan wilayah kerjanya.

Bahkan, jika organisasi non-pemerintah menggelar sebuah seminar, biasanya juga merupakan kegiatan 'kerjasama' atau 'disponsori' oleh instansi pemerintah. Hal ini pun jamak terjadi.

Namun, sebetulnya bukan itu saja. Sering kita temui berbagai tayangan diskusi (baca: talkshow) di televisi – dan bukan hanya di TVRI, juga di televisi swasta — merupakan bagian dari proyek pemerintah. Serta ada mata anggarannya dalam nomenklatur.

Menurut hemat saya, imbauan Wapres Kalla ada benarnya. Harus ada evaluasi yang ketat dan rinci bagaimana antar instansi pemerintah dalam menjalankan program pengkajiannya.

Dibutuhkan kreativitas dalam merumuskan jenis kegiatan, juga efisiensi dalam penganggaran. Sebab, hukumnya jelas; jika tidak kreatif, jenis pekerjaan itu-itu saja, tinggal diulang terus.

Diskusi dan seminar jadi sekadar formalitas belaka. Satu tema diulang terus, dan muncul di setiap tahun anggaran. Proceeding seminar sebelumnya entah ke mana. Boro-boro dilaksanakan? [P1]

Birokratisasi Demokrasi

www.inilah.com

CELAH

29/02/2008 17:45 WIB

M. ICHSAN LOULEMBAH

SALAH satu kritik pada proses perumusan kebijakan publik di era Orde Baru; sifatnya yang sentralistik. Sentralisasi itu bisa pula dimaknai sebagai proses perumusan kebijakan publik (pembangunan) yang minim –bahkan nihil — partisipasi masyarakat.

Di zaman itu para ilmuwan sosial, politik, dan ekonomi, melontarkan kritik betapa produk-produk pembangunan sebagian tidak tepat sasaran. Separuh karena proporsi sektoral yang salah, sebagian lagi disebabkan oleh lokasi dan penempatan kegiatan pembangunan tidak sesuai kebutuhan setempat. Sesekali terlampau mekanistik.

Sebab, prosesnya dilakukan dalam ruangan sempit, sebatas rapat-rapat para perencana di level birokrasi dengan jarak amat jauh dari masyarakat. Sehingga kurang imajinatif atas kebutuhan nyata di masyarakat.

Atas pengalaman itu, proyek reformasi melansir upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam semua proses pembangunan —termasuk perencanaan dan perumusannya — agar lebih tepat sasaran.

Mulai dari tingkatan di daerah, apa yang disebut sebagai perencanaan pembangunan didiskusikan, diperdebatkan, dengan pelibatan unsur masyarakat; tokoh informal, lembaga-lembaga masyarakat, dunia kampus, sampai kaum muda.

Tentu saja sebuah itikad baik dan implementasi dari semangat desentralisasi sebagai isu pokok reformasi.

Persoalannya, proses yang diniatkan menampung pendapat dan keinginan masyarakat tidak semuanya berlangsung sesuai keinginan baik dari proses tersebut.

Bermunculan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang datang dengan semangat proyek; sebagian malah dibentuk oleh para elit birokrasi. Ini muncul sebagai upaya menangkap peluang karena hukum supply-demand yang tidak seimbang.

Dua akibat yang terjadi. Pertama; keinginan luhur untuk membangun mekanisme yang lebih partisipatif dalam perencanaan pembangunan lebih bersifat proforma.

Karena elemen keswadayaan masyarakat yang partisipatoris dan egaliter mengalami deviasi oleh praktek birokrasi dan elit.

Kedua; problem sehari-hari yang begitu mendesak pasti lebih menjadi prioritas bagi masyarakat di lapisan terbawah. Waktu produktif lebih banyak tersita untuk kegiatan menyelesaikan problem ekonomi sehari-hari.

Malah sebagian diantaranya harus mencari nafkah hari ini untuk dikonsumsi keesokan harinya. Pada tingkatan kebutuhan pokok (basic needs). Sulit jika harus disedot pula untuk proses perencanaan pembangunan.

Disinilah perlunya berbagai kelompok strategis melibatkan diri. Sebab, pemilihan umum sebagai sarana memilih represantasi politik berlangsung secara periodik. Rentang waktu dari pemilu ke pemilu terlalu panjang untuk mengawal aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam politik.

Untuk itu dibutuhkan sebuah ruang dalam politik sehari-hari (day to day politics) di mana problem pembangunan membutuhkan jalan selain proses formal politik.

Problemnya, rentang proses yang rumit, membuat proses pengambilan keputusan menjadi panjang. Bahkan, secara teknis dimana-mana sulit untuk merumuskan kesimpulan operasional dari begitu banyak kelompok.

Ada pilihan lain. Munculnya kepemimpinan yang penuh imajinasi di berbagai tempat —provinsi, kabupaten ataupun kota — yang sukses dalam pembangunan.

Banyak contoh yang bisa dibeberkan di sini, betapa kepemimpinan yang imajinatif terbukti efektif merumuskan dan mempraktekkan problem masyarakat di daerah mereka masing-masing.

Beberapa di antaranya bahkan terpilih dengan perolehan suara mengagumkan dalam pilkada; membuktikan bahwa keputusan pembangunan mereka tidak jauh jaraknya dengan aspirasi masyarakatnya.

Fakta ini penting untuk menjadi pilihan lain terhadap proses perumusan kebijakan pembangunan yang diniatkan demokratis, tidak terjebak menjadi sekadar birokratisasi demokrasi. Demokratis, namun birokratis. [L1]

Kampanye Pejabat

www.inilah.com

CELAH

21/02/2008 21:43 WIB

M ICHSAN LOULEMBAH

DI berbagai media, Kamis (21/02/08), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua kandidat presiden, gubernur, bupati, dan wali kota agar berhati-hati menyuarakan tema dan janji kampanye.

Intinya, agar tidak menyesatkan, tema dan janji kampanye mesti berdasarkan data yang tepat; selain harus ditepatii, jika terpilih kelak.

Sulit untuk tidak bersetuju dengan imbauan presiden itu. Karena kampanye, ibarat pedang bermata dua. Terlampau besar akan bersifat muluk-muluk serta sulit untuk diwujudkan. Juga bisa dianggap sebagai bualan (maaf untuk kata istilah ini) yang tak bertangungjawab.

Tanpa janji akan sulit juga. Karena pemilih hanya akan terpikat jika diberi janji, sesekali juga rayuan. Inilah yang dipraktekkan secara sistematis oleh dunia industri.

Sementara itu, data “yang senantiasa netral”akan menjadi berbeda jika dilihat dari angle berlainan. Akurasi data juga akan sangat banyak tergantung dari kredibilitas yang mengeluarkannya.

Sekarang kita lihat soal kampanye itu. Menurut saya, selain para calon pimpinan eksekutif (presiden, gubernur, walikota, bupati), kampanye juga acapkali dilakukan para pejabat di berbagai level eksekutif dan birokrasi.

Nyaris merata, di seantero negeri ini kita melihat baliho-baliho berukuran tidak kecil. Isinya: kampanye program yang dicanangkan pemerintah.

Kampanye program pemerintahnya pasti penting. Yang menggusarkan adalah penampilan estetik dan pilihan kata/kalimat kampanye yang kurang cerdas baik, apatah lagi menggugah.

Yang terlihat justru wajah sang pejabat. Memakan lebih dari separo baliho ”biasanya dengan atribut kepejabatan lengkap” sementara isi program yang dikampanyekan justru kurang menonjol. Tidak catchy!

Sehingga kita jadi bingung, yang dikampanyekan apanya? Wajah sang pejabat agar dikenal konstituen? Ajakan menyukseskan programnya? Atau, agar atasan sang pejabat yang justru dituju; agar ia terlihat bekerja?

Hal ini juga kita lihat tahun silam. Para pejabat ”biasanya menteri” rajin berkampanye lewat iklan layanan masyarakat (public service announcement), sering disingkat: ILM dan PSA. Hasilnya sama saja!

Dibuka oleh tampilan problem masyarakat, copy iklan seperti pidato, eksekusi artistik amat sederhana dan buram, lalu ILM/PSA itu diakhiri ajakan sang pejabat (terlihat seperti gabungan orang berkhotbah sambil menghafal) tentang perlunya ini-itu, serta ajakan mendukung program dimaksud.

Padahal iklan-iklan ILM/PSA bisa digarap dengan kecerdasan kreatif yang maksimal. Namun karena pendekatan berbagai unsur birokrasi kita adalah proyek, mudah ditebak; tendernya berbeda sekali dengan bidding di sektor privat.

Yang terjadi; pemenangnya bukan yang punya konsep kuat dan menggugah, masing-masing anggota panitia lelang sudah punya 'favorit', penawaran murah-mahal bukan soal serius dibanding dia mau memberi persentase berapa, presentasi sering dilihat tanpa atensi.

Hasilnya pasti akan sulit dibandingkan dengan proses pitching yang baku berlaku dalam industri periklanan, rumah produksi atau komunikasi pemasaran swasta.

Bukannya kita tidak punya contoh. Iklan ajakan pemilu yang pernah dibuat sineas Garin Nugroho di awal reformasi masih lekat dalam ingatan kita. Inga-inga sebagai gimmick hingga kini bahkan masih ditiru dalam pilkada sampai ke pelosok kampung.

Kampanye dengan tagline dan keywords memikat pernah pula dilakukan oleh instansi pajak dan keluarga berencana, dulu. Kampanye KB bahkan diakui sebagai salah satu jenis social marketing yang sukses. Publik pun sampai lupa (tepatnya tidak terlalu peduli) siapa Direktur Jenderal Pajak atau Kepala BKKBN saat kampanye program pemerintah itu dilansir.

Saya jadi teringat iklan ajakan menyukseskan program kunjungan wisata. Kampanye Visit Indonesia Year 2008 di media cetak, alih-alih menghadirkan hasil kreatif memikat, justru menonjolkan wajah sang menteri.

Saya sedih sambil membayangkan kreatif dan barisan kata-kata ini: Uniquely Singapore, Incredible India, Malaysia Truly Asia. Inilah hasilnya kalau persentase lebih memukau ketimbang presentasi. [L1]

Akal dan Modal

Sumber: Rubrik CELAH www.inilah.com

Kamis, 14 Februari 2008

M ICHSAN LOULEMBAH

BAGI manusia modern, internet ibarat kebutuhan pokok. Dengan World Wide Web (www), internet juga jalan raya yang panjang sekaligus luas, nyaris tak bertepi.

Sebaliknya, internet juga menyingkat dan menyempitkan, sekaligus mendatarkan dan meluaskan dunia. Perbedaan waktu menjadi nisbi.

Selain WWW, ada lagi susunan huruf 'aneh' yakni HTML dan HTTP. Padahal Hypertext Markup Language dan Hyper Text Transfer Protocol itu membuat umat manusia melakukan lompatan sekaligus memecahkan bermacam hambatan yang terkirakan, bahkan tiga dasawarsa lalu.

Saking seringnya kita bersentuhan dengan 'keluarga besar' istilah internet tersebut, sering terlupakan; tepatnya, tidak merasa penting untuk mengetahui siapa penciptanya. Dialah Tim Berners Lee, yang pernah ditahbiskan majalah TIME sebagai satu dari 100 orang berpengaruh abad ini.

Setelah Berners Lee menulis program browser dan server pertama di dunia bermunculanlah kosakata baru dalam peradaban dunia: Internet Explorer, Netscape, Linux, Intel Pentium, Opera, Mozilla, Firefox, dan seterusnya. Kelahiran berbagai temuan baru datang dengan kecepatan yang tak terukur lagi.

Sabeer Bhatia menemukan -tepatnya menciptakan- cara berkomunikasi lewat surat elektronik (e-mail) gratis berlabel Hotmail. Dalam tempo singkat kreasi pemuda India itu mengguncang dunia.

David Filo dan Jerry Yang meluncurkan Yahoo! yang menampung naluri berkumpul manusia. Hadirlah ribuan -mungkin jutaan- suku-suku baru; komunitas maya berdasarkan etnis, asal sekolah, tempat lahir, kumpulan peminat sesuatu, alumni perguruan tinggi, sampai RT/RW.

Larry Page dan Sergey Brin melahirkan Google yang bertindak ibarat tempat rujukan sedunia, untuk mencari tahu apa saja dan siapa saja. Ada lagi Wikipedia, sebuah ensiklopedia maya ciptaan Larry Sanger.

Penyaluran naluri berkumpul manusia berbagi kebahagiaan, saling menceritakan keceriaan, bertukar pengetahuan, sampai kegemaran; ada MySpace ciptaan Chris DeWolfe dan Tom Anderson, Facebook (Mark Zuckerberg), Friendster (Jonathan Abrams), YouTube (Chad Hurley).

Untuk belanja ada Jeff Bezos dengan Amazon.com, sampai Jack Ma yang menjadi sampul berbagai majalah bergengsi dunia karena sukses mengembangkan Alibaba.com (entah mengapa dia memilih nama ini) sebagai situs belanja dan e-commerce di Cina.

Keterperangahan dunia seakan tak sudi dihentikan oleh dunia internet. Setelah berbagai kemutakhiran teknologi tersaji secara mengejutkan, jumlah transaksi juga minta ampun besarnya.

Pada 31 Januari 2008, Steve Ballmer, CEO Microsoft bersurat ke Jerry Yang dan petinggi Yahoo! lainnya. Isinya: proposal pembelian salah satu mesin pencari itu senilai US$44.6 miliar.

Sebuah rencana transaksi yang tetap menggemparkan, walau perusahaan yang didirikan Bill Gates itu pernah mencaplok Hotmail dan mem-pensiunmuda-kan Sabeer Bhatia, secara sukarela. Orang juga belum lupa pembelian MySpace oleh raksasa News Corp milik Rupert Murdoch.

Ini lagi; bermodalkan kreativitas berjuluk Facebook, Mark Elliot Zuckerberg menjadi orang terkaya Amerika Serikat di bawah usia 25 tahun dengan perkiraan pundi-pundinya berisi US$1,5 miliar ekuivalen Rp13,95 triliun.

Inti dari berbagai kisah tadi adalah semua bermula dari akal, bukan modal. Gabungan antara kreativitas, perenungan yang dalam, penelitian tekun, keseriusan kreatif; kawin dengan modal yang besar.

Namun urut-urutannya tetap saja tak berubah. Satu atau dua anak muda sering bahkan tak lulus sekolah resmi menciptakan sesuatu di garasi rumah, melemparkannya ke pasar global tanpa batas yang menganga. Lalu datang sejumlah juragan, para penasihat investasi, lembaga pembiayaan.

Kreativitas dulu, belakangan modal mendatangi, bahkan mengejar hasil kreasi. Akal dulu, baru modal. Bukan sebaliknya. [L1]