Matahari Merauke

www.inilah.com

CELAH

17/03/2008 13:13 WIB

M. ICHSAN LOULEMBAH

DARI Sabang sampai Merauke. Rangkaian kata ini selalu melekat saat kita mengucapkan Indonesia sebagai kesatuan. Kumpulan kata ini menjelman menjadi sebuah kalimat solid. Bahkan ideologis.

Sebelum dimekarkan, luas Kabupaten Merauke 119.749 kilometer persegi, terluas di Indonesia. Kira-kira 1,3 kali pulau Jawa. Daerah berpenduduk 307.343 jiwa (2000) ini juga dikenal sebagai Kota Rusa; hewan ini banyak sekali ditemukan di kota ini, dahulu. Selain kekayaan fauna lain semisal kangguru merah, burung pelikan, dan sebagainya.

Tapi bukan itu fokus kolom pendek ini, namun seorang bernama: John Gluba Gebze. Dua kali dia menjadi bupati. Tahun 2000-2005, dia dipilih oleh DPRD. Periode kedua, 2005-2010, John Gebze terpilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung) dengan perolehan suara mencapai 82%.

Sebuah angka yang fantastis. Apa resepnya?

Gebze memilih pasangan wakil bupati Drs Waryoto, seorang Indonesia yang berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Sebuah kombinasi yang kontras, sekaligus berani secara politik; di tengah histeria 'putra daerah' di hampir seluruh pelosok Indonesia.

Paitua John juga memilih Sekretaris Daerah (Sekda) asal Makassar, Sulawesi Selatan, dan para Asisten Sekda masing-masing satu orang dari Merauke, Ambon, dan satu lagi asal daerah Papua di luar Merauke.

Orang asal Medan, Sumatera Utara, mengisi posisi penting di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diisi pejabat asal Kalimantan Barat. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipimpin oleh seorang dokter berdarah Cina.

Sulit mengatakan pengisian jabatan dengan kombinasi tersebut semata pembagian jatah berdasarkan etnisitas dan agama. Sama sulit dengan menganggapnya membagi-bagi jabatan seperti giliran arisan. Susah pula menuduhnya melakukan pengisian jabatan eksekutif daerah itu semata mempertahankan kekuasaan.

Bukankah pola seperti itu berisiko secara politik?

Jamak kita dengar, tuntutan akan pengisian jabatan elit (baca: eksekutif) daerah harus mengutamakan 'putra daerah'. Atau istilah yang lebih lugas, 'putra asli daerah' dan 'putra daerah asli'.

Itu tidak hanya di Papua. Hampir merata di seantero Nusantara ketegangan politik di berbagai daerah, pemicunya hampir seragam; rekrutmen pejabat daerah dihela sentimen anti-pendatang dan pro-'putra daerah'.

Gebze pasti tidak sekadar bereksperimen. Mesti berbekal sejumput keyakinan. Kompetensi tidak ditaruhnya di belakang.

Saya coba menyelidiki keberanian dan rasa percaya dirinya. Jawaban dia sederhana. Kira-kira kalimatnya: "Perbedaan itu harus dilihat sebagai keniscayaan sejarah yang harus dilihat sebagai harmoni".

Bagaimana cara mengelola tantangan kepemimpinan, tetap memasukkan unsur kompetensi sebagai pertimbangan yang tak remeh; resep Bupati Gebze yang lain.

Dia kerap bersengaja membawa mobil bak terbuka, agar rakyat yang ditemuinya berjalan kaki bisa dinaikkan dalam jumlah tidak sedikit. Tidak cukup, John juga memiliki sebuah nomor telepon khusus, diketahui masyarakat, pesan pendek sering dibacanya sendiri. Dan, kalau cerita dia benar; saat menyelesaikan jabatan bupati periode pertama, dia tidak memiliki rumah pribadi.

Padahal, banyak kepala daerah di negeri ini yang gemar membiakkan rumah sampai ke daerah di luar wilayah kepemimpinannya. Bahkan saat periode kepemimpinan baru mulai.

Saya kira, saatnya kita menoleh ke ujung Timur negeri kita. Kata John Gebze, "di antara orang Indonesia, kami duluan bangun, sholat subuh, berdoa, bekerja." Ada pelajaran kebangsaan, kebhinekaan, harmoni. Di Merauke, matahari memang lebih dulu menyalami.

Wapres dan Seminar

www.inilah.com

CELAH

08/03/2008 19:39 WIB

M. ICHSAN LOULEMBAH

"ORANG Indonesia sudah bisa ke bulan. Bangsa lain memakai roket dan pesawat angkasa luar. Bangsa Indonesia cukup menumpuk berkas dan dokumen hasil seminar, pasti sampai ke bulan."

Lelucon bernada apatis campur sinis itu sering terdengar pada paruh 80-an. Saat membanjirnya berbagai jenis diskusi; seminar, diskusi panel, sarasehan, focus group discussion, lokakarya, diskusi terbuka, diskusi terbatas, diskusi panel ahli, dan berbagai penyebutan lainnya.

Rupanya, situasi tersebut belum berubah. Saya tersadar, dan teringat kembali masa-masa itu saat membaca sinyalemen Wakil Presiden M Jusuf Kalla dalam sebuah berita pendek di harian Kompas edisi 6 Maret 2008.

Menurut Wapres, penyelenggaraan seminar sudah terlampau banyak. Baik diselenggarakan jajaran pemerintah, juga lembaga lainnya. Dalam hematnya, lebih penting jika hasil seminar sungguh-sungguh dilaksanakan untuk memperbaiki keadaan.

Memang, kenyataan di masa 80-an tersebut seperti berulang. Saat itu, berbagai seminar tersebut banyak dimotori gerakan masyarakat (baca: LSM/NGO, aktivis politik, akademisi, gerakan mahasiswa).

Tujuan kegiatan pada masa itu antara lain merumuskan kritik atas skenario pembangunan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, bahkan ideologi formal. Baik secara ideologis dipandang tidak bertumpu pada problem nyata rakyat, juga pada proses perumusannya terlampau pragmatis.

Bukan cuma itu, rangkaian diskusi mereka juga menyusun semacam skenario tandingan atau skenario masyarakat sebagai antitesis atas skenario negara/pemerintah. Pelajaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat mulai diperkenalkan.

Kini, situasinya berbeda. Pemerintah justru menjadi pihak yang menggelorakan berbagai jenis diskusi dan seminar. Hal ini karena beberapa kemungkinan alasan.

Pertama; sulit kini untuk memaksakan sebuah pendapat menjadi sebuah keberanan. Apalagi harus dilaksanakan. Masyarakat memiliki sumber informasi lebih dari cukup.

Kedua; otoritas pemerintah – para pelaku di jajaran pemerintahan — merosot dibandingkan dulu. Walaupun mungkin kualitas aparatur justru meningkat.

Ketiga; miskinnya kreativitas di jajaran birokrasi dalam menyusun agenda. Yang dilakukan adalah melipatgandakan jumlah kegiatan. Bukan memperbanyak jenis kegiatan.

Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut, pihak luar pemerintahan (baca: akademisi, peneliti, pengamat, pembicara publik, aktivis gerakan masyarakat, kolomnis tenar) dilibatkan pada kegiatan seminar dan diskusi untuk dipinjam kredibilitasnya.

Tujuannya, saat kegiatan dilaksanakan, berbagai rencana kegiatan telah melewati uji sahih secara akademis. Inilah penyebab betapa getolnya jajaran pemerintahan menggelar berbagai dikusi dan seminar berkaitan dengan wilayah kerjanya.

Bahkan, jika organisasi non-pemerintah menggelar sebuah seminar, biasanya juga merupakan kegiatan 'kerjasama' atau 'disponsori' oleh instansi pemerintah. Hal ini pun jamak terjadi.

Namun, sebetulnya bukan itu saja. Sering kita temui berbagai tayangan diskusi (baca: talkshow) di televisi – dan bukan hanya di TVRI, juga di televisi swasta — merupakan bagian dari proyek pemerintah. Serta ada mata anggarannya dalam nomenklatur.

Menurut hemat saya, imbauan Wapres Kalla ada benarnya. Harus ada evaluasi yang ketat dan rinci bagaimana antar instansi pemerintah dalam menjalankan program pengkajiannya.

Dibutuhkan kreativitas dalam merumuskan jenis kegiatan, juga efisiensi dalam penganggaran. Sebab, hukumnya jelas; jika tidak kreatif, jenis pekerjaan itu-itu saja, tinggal diulang terus.

Diskusi dan seminar jadi sekadar formalitas belaka. Satu tema diulang terus, dan muncul di setiap tahun anggaran. Proceeding seminar sebelumnya entah ke mana. Boro-boro dilaksanakan? [P1]

Birokratisasi Demokrasi

www.inilah.com

CELAH

29/02/2008 17:45 WIB

M. ICHSAN LOULEMBAH

SALAH satu kritik pada proses perumusan kebijakan publik di era Orde Baru; sifatnya yang sentralistik. Sentralisasi itu bisa pula dimaknai sebagai proses perumusan kebijakan publik (pembangunan) yang minim –bahkan nihil — partisipasi masyarakat.

Di zaman itu para ilmuwan sosial, politik, dan ekonomi, melontarkan kritik betapa produk-produk pembangunan sebagian tidak tepat sasaran. Separuh karena proporsi sektoral yang salah, sebagian lagi disebabkan oleh lokasi dan penempatan kegiatan pembangunan tidak sesuai kebutuhan setempat. Sesekali terlampau mekanistik.

Sebab, prosesnya dilakukan dalam ruangan sempit, sebatas rapat-rapat para perencana di level birokrasi dengan jarak amat jauh dari masyarakat. Sehingga kurang imajinatif atas kebutuhan nyata di masyarakat.

Atas pengalaman itu, proyek reformasi melansir upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam semua proses pembangunan —termasuk perencanaan dan perumusannya — agar lebih tepat sasaran.

Mulai dari tingkatan di daerah, apa yang disebut sebagai perencanaan pembangunan didiskusikan, diperdebatkan, dengan pelibatan unsur masyarakat; tokoh informal, lembaga-lembaga masyarakat, dunia kampus, sampai kaum muda.

Tentu saja sebuah itikad baik dan implementasi dari semangat desentralisasi sebagai isu pokok reformasi.

Persoalannya, proses yang diniatkan menampung pendapat dan keinginan masyarakat tidak semuanya berlangsung sesuai keinginan baik dari proses tersebut.

Bermunculan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang datang dengan semangat proyek; sebagian malah dibentuk oleh para elit birokrasi. Ini muncul sebagai upaya menangkap peluang karena hukum supply-demand yang tidak seimbang.

Dua akibat yang terjadi. Pertama; keinginan luhur untuk membangun mekanisme yang lebih partisipatif dalam perencanaan pembangunan lebih bersifat proforma.

Karena elemen keswadayaan masyarakat yang partisipatoris dan egaliter mengalami deviasi oleh praktek birokrasi dan elit.

Kedua; problem sehari-hari yang begitu mendesak pasti lebih menjadi prioritas bagi masyarakat di lapisan terbawah. Waktu produktif lebih banyak tersita untuk kegiatan menyelesaikan problem ekonomi sehari-hari.

Malah sebagian diantaranya harus mencari nafkah hari ini untuk dikonsumsi keesokan harinya. Pada tingkatan kebutuhan pokok (basic needs). Sulit jika harus disedot pula untuk proses perencanaan pembangunan.

Disinilah perlunya berbagai kelompok strategis melibatkan diri. Sebab, pemilihan umum sebagai sarana memilih represantasi politik berlangsung secara periodik. Rentang waktu dari pemilu ke pemilu terlalu panjang untuk mengawal aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam politik.

Untuk itu dibutuhkan sebuah ruang dalam politik sehari-hari (day to day politics) di mana problem pembangunan membutuhkan jalan selain proses formal politik.

Problemnya, rentang proses yang rumit, membuat proses pengambilan keputusan menjadi panjang. Bahkan, secara teknis dimana-mana sulit untuk merumuskan kesimpulan operasional dari begitu banyak kelompok.

Ada pilihan lain. Munculnya kepemimpinan yang penuh imajinasi di berbagai tempat —provinsi, kabupaten ataupun kota — yang sukses dalam pembangunan.

Banyak contoh yang bisa dibeberkan di sini, betapa kepemimpinan yang imajinatif terbukti efektif merumuskan dan mempraktekkan problem masyarakat di daerah mereka masing-masing.

Beberapa di antaranya bahkan terpilih dengan perolehan suara mengagumkan dalam pilkada; membuktikan bahwa keputusan pembangunan mereka tidak jauh jaraknya dengan aspirasi masyarakatnya.

Fakta ini penting untuk menjadi pilihan lain terhadap proses perumusan kebijakan pembangunan yang diniatkan demokratis, tidak terjebak menjadi sekadar birokratisasi demokrasi. Demokratis, namun birokratis. [L1]

Kampanye Pejabat

www.inilah.com

CELAH

21/02/2008 21:43 WIB

M ICHSAN LOULEMBAH

DI berbagai media, Kamis (21/02/08), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua kandidat presiden, gubernur, bupati, dan wali kota agar berhati-hati menyuarakan tema dan janji kampanye.

Intinya, agar tidak menyesatkan, tema dan janji kampanye mesti berdasarkan data yang tepat; selain harus ditepatii, jika terpilih kelak.

Sulit untuk tidak bersetuju dengan imbauan presiden itu. Karena kampanye, ibarat pedang bermata dua. Terlampau besar akan bersifat muluk-muluk serta sulit untuk diwujudkan. Juga bisa dianggap sebagai bualan (maaf untuk kata istilah ini) yang tak bertangungjawab.

Tanpa janji akan sulit juga. Karena pemilih hanya akan terpikat jika diberi janji, sesekali juga rayuan. Inilah yang dipraktekkan secara sistematis oleh dunia industri.

Sementara itu, data “yang senantiasa netral”akan menjadi berbeda jika dilihat dari angle berlainan. Akurasi data juga akan sangat banyak tergantung dari kredibilitas yang mengeluarkannya.

Sekarang kita lihat soal kampanye itu. Menurut saya, selain para calon pimpinan eksekutif (presiden, gubernur, walikota, bupati), kampanye juga acapkali dilakukan para pejabat di berbagai level eksekutif dan birokrasi.

Nyaris merata, di seantero negeri ini kita melihat baliho-baliho berukuran tidak kecil. Isinya: kampanye program yang dicanangkan pemerintah.

Kampanye program pemerintahnya pasti penting. Yang menggusarkan adalah penampilan estetik dan pilihan kata/kalimat kampanye yang kurang cerdas baik, apatah lagi menggugah.

Yang terlihat justru wajah sang pejabat. Memakan lebih dari separo baliho ”biasanya dengan atribut kepejabatan lengkap” sementara isi program yang dikampanyekan justru kurang menonjol. Tidak catchy!

Sehingga kita jadi bingung, yang dikampanyekan apanya? Wajah sang pejabat agar dikenal konstituen? Ajakan menyukseskan programnya? Atau, agar atasan sang pejabat yang justru dituju; agar ia terlihat bekerja?

Hal ini juga kita lihat tahun silam. Para pejabat ”biasanya menteri” rajin berkampanye lewat iklan layanan masyarakat (public service announcement), sering disingkat: ILM dan PSA. Hasilnya sama saja!

Dibuka oleh tampilan problem masyarakat, copy iklan seperti pidato, eksekusi artistik amat sederhana dan buram, lalu ILM/PSA itu diakhiri ajakan sang pejabat (terlihat seperti gabungan orang berkhotbah sambil menghafal) tentang perlunya ini-itu, serta ajakan mendukung program dimaksud.

Padahal iklan-iklan ILM/PSA bisa digarap dengan kecerdasan kreatif yang maksimal. Namun karena pendekatan berbagai unsur birokrasi kita adalah proyek, mudah ditebak; tendernya berbeda sekali dengan bidding di sektor privat.

Yang terjadi; pemenangnya bukan yang punya konsep kuat dan menggugah, masing-masing anggota panitia lelang sudah punya 'favorit', penawaran murah-mahal bukan soal serius dibanding dia mau memberi persentase berapa, presentasi sering dilihat tanpa atensi.

Hasilnya pasti akan sulit dibandingkan dengan proses pitching yang baku berlaku dalam industri periklanan, rumah produksi atau komunikasi pemasaran swasta.

Bukannya kita tidak punya contoh. Iklan ajakan pemilu yang pernah dibuat sineas Garin Nugroho di awal reformasi masih lekat dalam ingatan kita. Inga-inga sebagai gimmick hingga kini bahkan masih ditiru dalam pilkada sampai ke pelosok kampung.

Kampanye dengan tagline dan keywords memikat pernah pula dilakukan oleh instansi pajak dan keluarga berencana, dulu. Kampanye KB bahkan diakui sebagai salah satu jenis social marketing yang sukses. Publik pun sampai lupa (tepatnya tidak terlalu peduli) siapa Direktur Jenderal Pajak atau Kepala BKKBN saat kampanye program pemerintah itu dilansir.

Saya jadi teringat iklan ajakan menyukseskan program kunjungan wisata. Kampanye Visit Indonesia Year 2008 di media cetak, alih-alih menghadirkan hasil kreatif memikat, justru menonjolkan wajah sang menteri.

Saya sedih sambil membayangkan kreatif dan barisan kata-kata ini: Uniquely Singapore, Incredible India, Malaysia Truly Asia. Inilah hasilnya kalau persentase lebih memukau ketimbang presentasi. [L1]

Akal dan Modal

Sumber: Rubrik CELAH www.inilah.com

Kamis, 14 Februari 2008

M ICHSAN LOULEMBAH

BAGI manusia modern, internet ibarat kebutuhan pokok. Dengan World Wide Web (www), internet juga jalan raya yang panjang sekaligus luas, nyaris tak bertepi.

Sebaliknya, internet juga menyingkat dan menyempitkan, sekaligus mendatarkan dan meluaskan dunia. Perbedaan waktu menjadi nisbi.

Selain WWW, ada lagi susunan huruf 'aneh' yakni HTML dan HTTP. Padahal Hypertext Markup Language dan Hyper Text Transfer Protocol itu membuat umat manusia melakukan lompatan sekaligus memecahkan bermacam hambatan yang terkirakan, bahkan tiga dasawarsa lalu.

Saking seringnya kita bersentuhan dengan 'keluarga besar' istilah internet tersebut, sering terlupakan; tepatnya, tidak merasa penting untuk mengetahui siapa penciptanya. Dialah Tim Berners Lee, yang pernah ditahbiskan majalah TIME sebagai satu dari 100 orang berpengaruh abad ini.

Setelah Berners Lee menulis program browser dan server pertama di dunia bermunculanlah kosakata baru dalam peradaban dunia: Internet Explorer, Netscape, Linux, Intel Pentium, Opera, Mozilla, Firefox, dan seterusnya. Kelahiran berbagai temuan baru datang dengan kecepatan yang tak terukur lagi.

Sabeer Bhatia menemukan -tepatnya menciptakan- cara berkomunikasi lewat surat elektronik (e-mail) gratis berlabel Hotmail. Dalam tempo singkat kreasi pemuda India itu mengguncang dunia.

David Filo dan Jerry Yang meluncurkan Yahoo! yang menampung naluri berkumpul manusia. Hadirlah ribuan -mungkin jutaan- suku-suku baru; komunitas maya berdasarkan etnis, asal sekolah, tempat lahir, kumpulan peminat sesuatu, alumni perguruan tinggi, sampai RT/RW.

Larry Page dan Sergey Brin melahirkan Google yang bertindak ibarat tempat rujukan sedunia, untuk mencari tahu apa saja dan siapa saja. Ada lagi Wikipedia, sebuah ensiklopedia maya ciptaan Larry Sanger.

Penyaluran naluri berkumpul manusia berbagi kebahagiaan, saling menceritakan keceriaan, bertukar pengetahuan, sampai kegemaran; ada MySpace ciptaan Chris DeWolfe dan Tom Anderson, Facebook (Mark Zuckerberg), Friendster (Jonathan Abrams), YouTube (Chad Hurley).

Untuk belanja ada Jeff Bezos dengan Amazon.com, sampai Jack Ma yang menjadi sampul berbagai majalah bergengsi dunia karena sukses mengembangkan Alibaba.com (entah mengapa dia memilih nama ini) sebagai situs belanja dan e-commerce di Cina.

Keterperangahan dunia seakan tak sudi dihentikan oleh dunia internet. Setelah berbagai kemutakhiran teknologi tersaji secara mengejutkan, jumlah transaksi juga minta ampun besarnya.

Pada 31 Januari 2008, Steve Ballmer, CEO Microsoft bersurat ke Jerry Yang dan petinggi Yahoo! lainnya. Isinya: proposal pembelian salah satu mesin pencari itu senilai US$44.6 miliar.

Sebuah rencana transaksi yang tetap menggemparkan, walau perusahaan yang didirikan Bill Gates itu pernah mencaplok Hotmail dan mem-pensiunmuda-kan Sabeer Bhatia, secara sukarela. Orang juga belum lupa pembelian MySpace oleh raksasa News Corp milik Rupert Murdoch.

Ini lagi; bermodalkan kreativitas berjuluk Facebook, Mark Elliot Zuckerberg menjadi orang terkaya Amerika Serikat di bawah usia 25 tahun dengan perkiraan pundi-pundinya berisi US$1,5 miliar ekuivalen Rp13,95 triliun.

Inti dari berbagai kisah tadi adalah semua bermula dari akal, bukan modal. Gabungan antara kreativitas, perenungan yang dalam, penelitian tekun, keseriusan kreatif; kawin dengan modal yang besar.

Namun urut-urutannya tetap saja tak berubah. Satu atau dua anak muda sering bahkan tak lulus sekolah resmi menciptakan sesuatu di garasi rumah, melemparkannya ke pasar global tanpa batas yang menganga. Lalu datang sejumlah juragan, para penasihat investasi, lembaga pembiayaan.

Kreativitas dulu, belakangan modal mendatangi, bahkan mengejar hasil kreasi. Akal dulu, baru modal. Bukan sebaliknya. [L1]

Bung Karno, TV, Pak Harto

Sumber: Rubrik CELAH www.inilah.com

Kamis, 07 Februari 2008

M. ICHSAN LOULEMBAH

SECARA umum, pemirsa mengikuti detik-demi-detik sakit hingga wafatnya Pak Harto dari tayangan televisi. Namun ada pula –utamanya kalangan kritikus— yang mempersoalkannya.

Durasi dan proporsi yang dianggap terlampau meluap, sudut penyajian (angle) yang dianggap berat sebelah serta membangun empati. Bahkan sebagian dari kritikus menyuntikkan analisisnya dengan data kepemilikan beberapa televisi swasta.

Kontroversi tersebut, apa boleh buat, diperbandingkan dengan mangkatnya Bung Karno awal 1970-an. Padahal sederhana saja. Wafatnya Sang Orator saat kemajuan industri televisi dan teknologi informasi belum sedramatis di abad milenium sekarang. Di negeri kita, televisi kita cuma satu, masih hitam-putih, harga dan bobot kamera sama beratnya, belum ada teknologi SNG (satellite news gathering) yang ringkas, apalagi portabel.

Tidak ada kompetisi riuh yang melibatkan pertaruhan gengsi tim redaksi, ambisi para awak pemasaran mencari iklan, senyum para pemilik membayangkan billing iklan mendaki, serta meroketnya harga saham di pasar sekunder.

Sang Orator wafat sebelum Indonesia –dan dunia—menjadi demikian sempit dan datar (meminjam istilah Tom Friedman) akibat revolusi dalam bidang teknologi informasi.

Jalur telekomunikasi beraneka memudahkan semua peristiwa yang membangun sentimen kemanusiaan mengalir deras ke sudut-sudut pribadi rakyat lewat saluran televisi. Dalam kecepatan dan tingkat reproduksi yang luar biasa, berbagai denyut tersaji dengan jeda amat tipis, antara peristiwa menjadi tontonan.

Belum lagi kita menambahkan daftar multimedia yang semakin banyak, sekaligus makin terintegrasi antar satu jenis media dengan lainnya. Makin lama makin murah pula.

Menurut hemat saya, sulit kita sekadar menyalahkan televisi. Apalagi sekadar membubuhi kekesalan dengan kepemilikan segala. Bahwa, ada satu-dua stasiun televisi yang terasa berlebihan membuat agenda; itu urusan para pimpinan redaksinya dalam pertaruhan kredibilitas mereka dihadapan publik vis a vis perhatian yang mereka ingin raih di mata pemilik.

Namun, sekali lagi, televisi tidak bisa kita bebani dengan idealisme, apatah lagi ideologi macam-macam, yang berat-berat.

Sejarah pertelevisian adalah kelanjutan dari gabungan perkembangan theatre of mind (radio) dan teater yang sesungguhnya (sandiwara, opera). Televisi mutakhir menggabungkan, mencampur, sekaligus mereproduksi tayangan; tetap dengan karakter inti teatrikalnya. Yang tersaji selalu mengacu pada drama, plus berbagai unsur dramatikalnya. Cengeng, maupun serius.

Drama itu bisa berwujud perang. Kegigihan dan keberanian para jurnalis nyaris seimbang dengan para prajurit di medan laga. Cable News Network (CNN) meroket karena liputan perangnya yang saat itu juga (realtime). Al-Jazeera, dengan sudut pemberitaan (angle) relatif berbeda, sekaligus melengkapi CNN, juga masyhur karena tayangan eksklusifnya di medan perang, belakangan ini.

Drama itu juga bisa berwujud obituari. Akibat televisi, kematian tragis Lady Diana Spencer menguras air mata seantero jagad melampaui batas-batas politik, ideologi, agama, etnisitas, warna kulit, kaya-miskin. Juga berita berpulangnya Benazir Bhutto, Yaser Arafat, Pope John Paul II, Kurt Cobain, sampai Nike Ardilla, Indra Safera, Taufik Savalas dan Basuki.

Masalahnya, sebuah drama akan diingat tidak lama, karena akan segera dilindas sebuah drama baru. Gambar penumpang perahu karet di jalan tol Jakarta, penduduk China berjuang melawan timbunan salju, teriakan histeris pendukung pilkada yang marah. Begitu seterusnya. Lewat rumah produksi Harpo, Oprah Winfrey secara teratur mengirimkan drama duka cita hingga cerita suka cita menembus dinding dunia.

Seperti jargon Fox News Channel: we report, you decide. Kesimpulan dan pendapat ada pada khalayak semata. Bagi televisi; kontroversi, emosi, adalah rukun utama. [I4]

Stop Pemekaran?

Sumber: Rubrik CELAH www.inilah.com

Kamis, 31 Januari 2008

M. Ichsan Loulembah

BERBAGAI tudingan diarahkan pada upaya pemekaran yang dipandang lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Kasus beberapa daerah hasil pemekaran yang gagal berkembang selalu dijadikan contoh soal.

Semua argumen tersebut berujung pada gagasan untuk menghentikan (moratorium) proses pemekaran wilayah.

Jika kita ingat, pemekaran bukan hanya terjadi di masa reformasi. Beberapa daerah baru juga dihasilkan oleh pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Memang, inisiatif pemekaran semakin meluap setelah pemerintahan Orde Baru tumbang.

Panitia dan komite pembentukan pemekaran bermunculan di seantero negeri. Berbagai alasan -historis, kultural, primordial, ekonomi, sampai yang secara laten (sebenarnya) berawal dari rivalitas antar elite dalam perebutan jabatan politik- menjadi tumpuan argumen para pengusung aspirasi pemekaran.

Secara normatif, pemekaran diniatkan untuk mendekatkan pelayanan birokrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Medan berat serta jauhnya jarak antara pusat-pusat pelayanan publik di berbagai daerah -terutama di luar Jawa- memang sebuah fakta.

Masalahnya, apakah kita harus melihat isu ini secara hitam-putih? Apakah kegagalan beberapa daerah pemekaran membuat kita menutup mata atas keberhasilan sejumlah daerah hasil pemekaran?

Meminjam analogi ruang kelas di sekolah, tidak boleh menyamaratakan penanganan atas sejumlah murid tanpa secara selektif menangani mana kelompok murid yang baik dan pandai, mana yang nakal dan kurang.

Gorontalo, misalnya, sebuah contoh yang amat membelalakkan mata. Peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, efektivitas dan efisiensi pelayanan birokrasi, yang berujung pada kesejahteraan rakyat di sana telah menjadi pengetahuan publik.

Kabupaten Parigi-Moutong di Sulawesi Tengah, untuk menyebut contoh yang saya ketahui, juga menunjukkan data-data dalam berbagai bidang yang mencengangkan. Bahkan, bisa mendekati daerah induknya dalam beberapa bidang.

Intinya, jangan sampai mengulang cara kita dalam mengatasi berbagai masalah: bergerak dari satu ekstrem ke sisi ekstrem sebaliknya. Sebab, range masalah terlampau luas serta dinamis, sulit diringkas menjadi keputusan hitam-putih.

Memang, selama ini pemekaran pasca reformasi terkesan terlampau mudah. Di awal reformasi, publik tidak pernah disajikan informasi memadai mengapa sebuah daerah dimekarkan.

Kini, pintu pemekaran pun tidak tunggal. Dewan Perimbangan Otonomi Daerah, sebagai instrumen pemerintah, menjadi salah satu pintu sebuah usulan pemekaran selain Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Walaupun keputusan sebuah daerah di tangan DPR, bisa dibayangkan ada tiga gerbang untuk melahirkan daerah baru. Padahal, bisa menatanya menjadi proses bertingkat.

DPOD berfungsi sebagai instrumen yang mengkaji dan meneliti setiap proposal pemekaran dari aspek-aspek kelengkapan administratif, kajian akademis, serta kesiapan sumber daya.

DPD bertindak dalam lingkup aspirasi daerah, termasuk keseimbangan antara peluang peningkatan pelayanan dan kesejahteraan. DPR mengkonstruksikannya dalam wilayah politik dan strategi pembangunan bersifat nasional.

Jika itu dilakukan, kita tidak akan berhenti pada sikap penyamarataan yang cenderung bernada putus asa. Pemekaran tidak boleh dihentikan sama sekali, tapi dihindari pula pola pemekaran yang terkesan obral.

Di atas semua itu, pemerintah pusat sesungguhnya punya kewajiban melakukan supervisi atas peningkatan pelayanan aparat daerah. Dan, evaluasi menyeluruh bagi penciptaan sebuah cetak biru penataan wilayah untuk diproyeksikan ke masa depan. [L1]

Dikotomi Pemimpin

sumber : Rubrik CELAH www.inilah.com

Senin, 28 Januari 2008

M Ichsan Loulembah

Mayor Jenderal Tanribali Lamo sontak merebut perhatian publik. Putra almarhum Jenderal Achmad Lamo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan tiga periode ini, diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur di daerah kelahirannya.

Bukan soal nama Tanribali Lamo itu benar yang menjadi titik perhatian. Statusnya sebagai perwira tinggi aktif ? jabatan terakhir sebagai Aspers KSAD ? mengungkit kembali beberapa soal sensitif.

Di antaranya; kembalinya kekaryaan sebagai salah satu elemen penting dwifungsi TNI ? dahulu kata ini ditulis sebagai dwifungsi ABRI dalam satu tarikan nafas. Dan amat bertuah. Waktu itu.

Beberapa pengamat serentak menyuarakan kekhawatirannya. Sederhana saja. Tanribali Lamo, hanya sejenak ? sekitar satu menit ? dilantik sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dilantik kembali pada posisi sipil tertinggi di daerah.

Hal ini, dipandang para komentator masalah politik, pemerintahan, dan hukum tata negara, sebagai preseden bagi kembalinya supremasi nonsipil dalam pengisian jabatan sipil. Kekhawatiran yang mudah dimaklumi.

Pengalaman traumatik sepanjang Orde Lama dan Orde Baru di mana terjadi banyak deviasi dalam pelaksanaan kekaryaan para perwira dalam jabatan non-militer ? di berbagai tingkatan pemerintahan, perusahaan negara, bahkan kementrian agama.

Tentu saja, Tanribali bukan perwira tinggi sembarangan. Ketenangannya ? sekilas dalam penampilan publik pertamanya di berbagai halaman dan layar media ? pasti merupakan alasan utama menempati jabatan yang mengurusi personalia di TNI Angkatan Darat.

Kriteria lain; sebagai putra Achmad Lamo ? dengan ketenangan nyaris mirip ? yang pernah memimpin dalam kurun waktu lama tentu saja tersimpan dalam kenangan kolektif masyarakat Sulsel.

Namun soal ini tidak saja membuka debat lama soal dikotomi sipil-militer. Tua-muda, Jawa-luar Jawa, profesional-politisi, tradisionalis-modernis, saudagar-birokrat karir; sedikit diantara tema dikotomis dalam perdebatan tentang latar belakang seorang pemimpin.

Sebab, kepemimpinan memang punya banyak muka. Kepemimpinan juga tidak pernah diringkas sekadar asal-usul serta latar belakang kesejarahan, genealogis, pendidikan, pengalaman keorganisasian, belaka. Kepemimpinan yang berhasil senantiasa berawal dari beragam latar belakang.

Kita mencatat begitu banyak pemimpin ? baik di masa lalu ataupun sekarang, di dunia maupun di negeri sendiri ? yang berhasil dengan latar belakang bermacam.

Sebab, kepemimpinan yang dipandang sukses punya rumus sederhana: berhasil membangun imajinasi dan inspirasi akibat kepemimpinannya, bisa mendekatkan harapan orang-orang yang dipimpinnya menjadi kenyataan.

Ada lagi. Kepemimpinan yang berhasil adalah mereka yang sukses menggerakkan setiap organ dengan cara-cara yang sederhana namun terukur.

Itu semua dapat dicapai jika seorang pemimpin punya cita-cita sederhana; mengatasi berbagai problem dalam organisasinya ? negara, daerah, organisasi, dan sebagainya ? dalam masa`kepemimpinannya. Itu saja.

Jamak kita menonton kegagalan seorang pemimpin, walaupun dia memiliki berbagai persyaratan kepemimpinan, namun gagal karena perhatiannya bukan pada periode dan lingkup masalah dalam kepemimpinannya. Namun meluaskan cita-cita dan perhatiannya pada jabatan tinggi berikutnya.

Seorang camat, misalnya, sepenjang periodenya terus merawat cita-cita menjadi bupati atau walikota. Seorang walikota/bupati terus menyimpan obsesi naik tangga menjadi gubernur. Dan seterusnya.

Sehingga perhatian dan aura kepemimpinan terus dihantui ambisi untuk menggapai jabatan tinggi berikutnya. Lebih lekas, kalau perlu. Yang akhirnya merusak seluruh ritme organisasi, mulai mencari jalan paling cepat ? biasanya negatif, bahkan sesekali manipulatif ? untuk memupuk persiapan bagi perebutan jabatan selanjutnya.

Berkaca dari itu semua, menurut hemat saya, perdebatan mengenai berbagai perhadapan dikotomis itu selayaknya diserahkan pada jarum jam sejarah.

Kembali pada kasus pengangkatan Tanribali, pemerintah tidak usah pula mengeluarkan energi untuk menghentikan kekuatiran pengamat dan media massa.

Biarkan Tanribali bekerja. Biarkan dia mengalami ujian sejarah kepemimpinannya. [L1]

General's Election

Kamis, 17 Januari 2008

Barack Obama, Hillary Clinton, Mitt Romney, John Edwards, Rudolph Giuliani, mencuri halaman utama (front page) dan waktu utama (prime time) berbagai media dunia. Tak terkecuali media di Tanah Air.

Pencarian pemimpin di Negeri Paman Sam, apa boleh buat, menjadi agenda dunia. Memilih calon presiden Amerika Serikat, seperti menanti pemimpin baru planet bumi.

Pemilihan umum, walau niat dan substansinya adalah pembicaraan —bahkan persaingan— menyangkut inspirasi, ide-ide, aspirasi, dan berbagai rencana politik; yang memikat tetaplah perbincangan tentang orang. Mengenai tokoh. Menyangkut aktor.

Sejak tahun silam —bahkan pada triwulan awal— perbincangan tentang siapa (sekali lagi, siapa) yang akan menjadi pemimpin negeri kita, mulai dipompakan. Bukan apa, atau bagaimana cara memimpin, cara menyelesaikan masalah, cara mengelola berbagai kelebihan bangsa, yang menjadi titik perhatian. Ruang publik selalu terseret pada gairah membandingkan antartokoh.

Bukan itu saja. Secara formal, walaupun parlemen sibuk dengan revisi beberapa undang-undang berkaitan dengan politik, berbagai klausul tentang kriteria calon presiden selalu merebut perhatian.

Hampir seminggu, berbagai media massa menyajikan silang-sengketa tentang derajat tertinggi pendidikan formal calon presiden. Pekan berikutnya mereka berbeda pendapat menyangkut batasan terendah persentase sebuah partai politik, atau kumpulan parpol bisa mengajukan calon presiden.

Beragam argumen berketiak-ular yang digunakan dalam revisi paket undang-undang politik tersebut; intinya tak lebih dari pertarungan laten tentang siapa diuntungkan, siapa yang dijegal, oleh pasal-pasal yang dipasang.

Pendek kata, perbincangan tentang siapa aktor menjadi simpul yang meringkas berbagai problem —baik yang sistemik ataupun masalah sehari-hari. Seakan-akan, problem distribusi pangan, kekurangakuratan perkiraan musim hujan, tempe-tahu minim suplai kedelai, kartel yang makin keji, penyaluran elpiji yang cuma indah di tivi; semuanya bisa dipukul oleh satu orang presiden. Entah presiden lama, atau penggantinya.

Dari beberapa nama yang dipertimbangkan publik —juga karena disigi lembaga survei— muncul nama-nama pensiunan jenderal. Nama-nama purnawirawan itu membesar jika kita sertakan pula kecenderungan pemilihan kepala daerah (gemar kita singkat: pilkada).

Sutiyoso, Wiranto, Agum Gumelar, Ryamizard Ryacudu, disamping Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan nama-nama yang kerap dipertimbangkan masuk 'divisi utama' pada berbagai jenis perbincangan dan publikasi.

Daftar itu belum termasuk para jenderal yang menjadi pengurus inti dari tim sukses mereka, baik yang telah terbuka ataupun diam-diam beroperasi. Plus mereka yang menduduki posisi strategis hampir semua partai. Bahkan partai politik berbasis agama.

Kita harus mengingat pendapat Profesor Juwono Sudarsono, beberapa tahun silam, berpokok pada keraguan sipil bisa menyalip militer dalam menyediakan calon pemimpin tangguh. Karena jenjang kepemimpinan dalam militer memiliki pola terjaga. Selain secara hirarkis, militer memang tidak 'serumit' organisasi sipil.

Boleh jadi, waktu itu, Juwono tidak sedang mengagumi militer atau meremehkan sipil. Bisa pula, masyarakat mulai capek dengan keriuhan demokrasi yang lebih menonjol di jalanan, dan kepalan tangan. Barangkali, masyarakat mulai menomorsatukan jaminan keamanan agar mudah cari makan.

Yang jelas deretan kaum berbintang —baik dari militer maupun kepolisian— perlahan mulai menjadi pilihan utama dalam berbagai jenjang rekrutmen kepemimpinan.

Di tengah teriakan reformasi yang mulai basi, akankah general election harus dibaca general’s election, di negeri ini? [L1]

sumber: www.inilah.com

Demam Pemilu

Rabu, 09 Januari 2008

Demam Pemilu

M Ichsan Loulembah


PEMILIHAN umum lebih setahun lagi. Gerbang 2008 ibarat tahun yang aura politiknya mulai mengental. Bahkan, sejak penghujung tahun silam, berbagai spekulasi, prediksi, bahkan tinjauan akhir tahun yang kerap disebut refleksi, terarah pada satu titik: Pemilu 2009.

Partai-partai politik peserta pemilu yang lalu bergegas berbenah. Ada yang memperluas basis keanggotaan. Ada pula yang berniat meremajakan usia kandidat calon anggota legislatifnya. Tak sedikit yang tergoda 'melonggarkan' ideologinya agar partai terasa inklusif.

Lain partai memilih cara membiakkan kegiatan partai sembari memperbanyak (dan memperlama) pemasangan bendera, umbul-umbul, serta spanduk bercorak kepartaian, memanfaatkan momen setipis apapun. Semua geliat itu berpokok pada harapan; perolehan suara pada pemilu nanti grafiknya menanjak.

Pada saat yang nyaris bersamaan, anggota parlemen tanpa lelah berdebat, melakukan pendekatan, berdebat lagi. Para legislator itu memusatkan perhatian sambil mencari titik temu pada perubahan tata aturan yang kelak dipakai berlaga dengan cara merevisi berbagai Undang-undang untuk pemilu mendatang.

Di bilik lain, para pegiat partai baru dengan persediaan optimisme berlapis dan semangat tak pernah padam. Sibuk mendaftarkan partainya sambil terus menggandakan jumlah cabang, bahkan ranting kepengurusan. Disertai bumbu kecil, hijrahnya kader dari satu partai ke partai lain, hasrat akhirnya adalah partai barunya lolos verifikasi, bisa berlaga pada pemilu kelak.

Para tokoh tak kalah sibuk. Sambil melihat laporan polling, survei, dan ulasannya di media, para tokoh giat menaikkan frekuensi kemunculan di depan publik.

Beragam aktivitas, mulai dari diskusi aneka problem kebangsaan, sowan ke tokoh dan tempat yang dipandang kuat energinya, kunjungan ke daerah bencana, sesekali muncul di infotainmen; semuanya terencana, terukur, disertai para sekondan dan konsultan.

Sulit untuk tidak memastikan bahwa segenap peristiwa itu adalah pemanasan pemilu. Dalam definisi umum, pemanasan pemilu sama artinya dengan persiapan (conditioning). Jika ingin diteruskan definisi itu akan tiba pada kata selalu menjadi objek perdebatan dalam penafsiran aturan pemilu: kampanye.

Kampanye, sebuah istilah yang longgar. Kalangan yang menggeluti pemasaran memiliki istilah yang luas tentang subjek ini. Dan jika kita benturkan dengan berbagai gejala di atas, nyatalah bahwa kesemuanya bisa dikelompokkan sebagai kampanye secara tak langsung. Sering pula diartikan kampanye terselubung atau kampanye secara halus (soft campaign).

Padahal, kampanye adalah kosakata yang paling diketatkan dalam undang-undang terkait pemilu. Institusi pengawas pemilu pun -- walau diniatkan mengurus berbagai pelanggaran pemilu -- porsi pekerjaan dan energi mereka terserap pada apa yang disebut sebagai mencuri start kampanye.

Amat kontras. Undang-undang menorehkan pasal serinci dan seketat mungkin, para kontestan (dan calon kontestan) berlomba secara kreatif melonggarkannya. Undang-undang menyingkatkan, peserta pemilu menjauhkan waktunya dari hari-H.

Demokrasi memang tidak punya rumus baku. Sebagaimana demokrasi memang selalu riuh.

Soalnya adalah, jika bangsa ini terlampau dini terhinggap demam pemilu, kemanakah akhir perlombaan antara problem sehari-hari dan penataan demokrasi? [L1]

sumber: www.inilah.com

Jeda/Rehat

Sumpah, saya akhir-akhir ini agak minder dan kewalahan soal peta musik mutakhir dibanding anak sulung saya yang ABG. Dan herannya, setelah melahap hampir semua musik generasinya --kami berdua, sesekali ditemani dua adiknya, sering ngumpet belanja CD/kaset, takut dimarahi Ibunya karena boros-- dia mulai mengoleksi (tepatnya memindahkan koleksi saya ke kamarnya) dan mendengarkan Queen, Beatles, Rolling Stones, dll.

Memang, generasi sekarang lebih banyak pilihan. Lihat saja kemunculan berbagai musisi (kelompok maupun perorangan) yang bagai air bah itu. Popularitas sebuah lagu/musisi sering cepat berganti dalam musim yang sempit. Berbeda di masa lalu, sebuah lagu bisa merajai puncak tangga lagu di berbagai radio dan majalah bahkan sampai berbulan-bulan. Belum lagi outlet yang rupa-rupa.

Ada berbagai macam jalur distribusi rekaman indie label. Ada file kompresi yang bisa dibeli, walaupun banyak diantaranya bisa dikategorikan bajakan. Ada pula nada sambung pribadi atawa ringtone. Ada pula situs internet yang bisa dibuka dimana saja. Plus, pertumbuhan radio yang amat banyak nyaris merata diseantero negeri, slot siaran musik di layar televisi --terestrial, pay tv, cable tv-- dan sebagainya.

Ini semua anugerah tak langsung dari demokratisasi serta kemajuan teknologi; yang melahirkan keterbukaan, yang memunculkan banyak pemain, yang tidak lagi terbelenggu regulasi berlebihan. Karena struktur pasar yang mulai longgar; karena para monopolis sudahterjungkal. Dan seterusnya..

Kembali ke laptop, eh soal musik. Suatu sore, saya --sambil menunggu sebuah pertemuan-- mampir di sebuah kedai musik membeli album Paul Anka yang merekam kembali sejumlah lagu lawas. Mengapa saya membeli album tersebut? Lagu My Way dalam album tersebut dinyanyikan Paul Anka --doeloe terkenal dengan lagu yang menemani masa puber generasi 80-an dengan I Don't LikeTo Sleep Alone-- duet dengan Jon Bon Jovi.

CD satunya lagi yang saya beli adalah dua cakram (1 CD, 1 DVD) live concert Michael Buble; penyanyi yang menemani masa puber anak saya:-)

Koq jadi ngelantur ya? Tak apalah, toh subjek posting ini khan judulnya Jeda/Rehat. Hehehe...

Sejujurnya, saya sedang mencari album terbaru Suzanne Vega "Beauty & Crime" serta Duran Duran (dua-duanya idola 80-an). Apalagi album Duran Duran "Red Carpet Massacre" itu mengajak Justin Timberlake dan Timothy Timbaland serta beberapa pesohor generasi mutakhir. Ternyata album tersebut baru akan dilepas 13 November 2007 di AS dan 19 November di Inggris, tanah kelahiran mereka.

Sementara itu album Suzanne Vega yang dulu menawan lewat "Luka" dan "Solitude Standing" di toko itu habis terjual!

Mengoleksi Suzanne Vega, buat saya, kira-kira sama dengan anak saya menyimpan Norah Jones. Karakter suara mereka sepadan; ada desahan, namun tak murahan. Malah sedikit mistis:-) Mungkin Kim Wilde, Kim Carnes atau Nena Hagen dari Jerman (dari generasi 80-an) serta yang lebih baru semisal Natalie Imbruglia, SinneadO'Connor; agak mirip namun kurang "halus".

Mengapa saya mengejar album terbaru Duran Duran; saya ingin mengetahui bagaimana corak musik mereka tanpa gitaris Andy Taylor yang dulu memberikan sentuhan ritmis (rockist) pada lagu semisal "Save A Prayer", "Ordinary World", Union of The Snake", dll. Ingin pula saya ketahui nasib penjualan album ini serta kemampuan menjaga ke-Duran Duran-an mereka saat mengajak penyanyi-penyanyi baru yang memiliki corak berbeda. Karena mereka telah memilih ikut "jalan Santana".

Sebagaimana kita ketahui Devadip Carlos Santana dalam usia senja mampu menelorkan beberapa album yang bisa menjangkau segala usia dan segmen. Salah satunya karena mengajak penyanyi generasi mutakhir, tanpa kehilangan ke-Santana-annya. Malah, para kolaborator itulah yang di-Santana-kan: -) Nah, tantangan buat Duran Duran disitu.

Sebab, Rolling Stones yang tidak mengikuti "jalan Santana", album-album mutakhir mereka semua melorot. Ternyata para opa-opaitu sudah selesai ya:-) Ada istilah jalanan di Makassar: tua mi Ramang! Yang kira-kira berarti: Ramang itu memang jago, tapi di jamannya. Atau, segala sesuatu ada eranya masing-masing.

Kalau yang bercorak rock, kayaknya album terakhir Dream Theater "Octavarium" masih merupakan pilihan terbaik buat saya. Sambil sesekali mendengarkan para dewa gitar semisal Yngwie Malmsteen, John McLaughlin, Steve Vai atau Joe Satriani.

Sekarang soal Fariz RM. Si Bule (panggilan akrabnya) ini memang musikalitasnya diatas rata-rata. Mampu bermain berbagai alat musik --awalnya sebagai drummer, lalu pernah pegang bass, lantas sering pula menggunakan keyboards dan mini-moog-- dengan sama baiknya. Namun, dia sering berganti corak. Bisa dikatakan dalam pengertian yang positif; pandai membaca trend dunia. Saat new wave belum terlalu bunyi di tanah air, dia sudah memainkan irama ska --diantaranya pengaruh The Police dan Scritti Politti cukup terasa-- lewat berbagai grup bentukannya.

Di saat yang lain, ia memainkan musik "keriting" ala YES bersama Iwan Majid dan Darwin Rachman di grup Wow! Awal-awal, sebagai drummer di Badai Band, dia menggebuk drum bercorak art rock seperti John Mayhew, John Silver, Chris Stewart, Phil Collins, Bill Bruford (para mantan drummer Genesis). Lagu-lagunya yang bercorak disco juga dibuatnya saat disco merajai musik dunia. Hanya rap yang tak dimainkannya: -)

Lho, koq jadi kepanjangan: -) Stop dulu deh..

Salam,

Ichan/M. Ichsan Loulembah